Transcript PaparanBu Agustin - Direktorat PPTK PAUDNI

SOSIALISASI JUKNIS TUNJANGAN
GURU TK TAHUN 2015
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL
1
APBN 2015
2
Mekanisme Tunjangan Guru TK tahun 2014
3
Kriteria Penerima Tunjangan Guru TK
1
APBN 2015
SANDINGAN APBN 2014 - 2015
Pegawai
Modal
Barang
Bansos
TAHUN 2014
DANA
6.243.024.000
653.294.000
95.403.450.000
895.389.377.000
%
0,6
0,1
9,6
89,7
APBN 2015
DANA
7.135.417.000
1.363.940.000
132.406.959.000
2.219.838.600.000
TOTAL
997.689.145.000
100
2.360.744.916.000* 100
NO JENIS BELANJA
1
2
3
4
TAHUN 2014
DANA
%
1 Pusat
986.326.777.000 98,9
2 Daerah (Dekon) 11.362.368.000 1,1
NO
ALOKASI
TOTAL
997.689.145.000
100
%
0,3
0,1
5,6
94,0
APBN 2015
DANA
2.349.448.416.000
11.296.500.000
%
99,5
0,5
2.360.744.916.000
100
Keterangan *)
Dana terblokir terkait PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tatacara Revisi Anggaran
tahun 2014 pasal 46 no (2), Rp. 914.227.753.000 Program Carry Over Tunjangan
Profesi Guru TK
4
PTK YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN/INSENTIF GURU PAUD
TA. 2011 - 2015
Sandingan Program Prioritas Pembinaan PTK PAUDNI
6
Penyelesaian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS S.D
Tahun 2015
Kebutuhan
23.605 org
Rp. 461,19 M
Alokasi DIPA
23.605 org
Rp. 302,93 M
Kebutuhan
Carry Over Tahun 2014
44.743 org
Rp. 380,64 M
Kelulusan s.d Tahun 2013
44.620 org
Rp. 1,224 T
Kelulusan Tahun 2014
16.407 org
Rp. 490M
Alokasi DIPA
61.150 org
RP. 2,096,14T
Kebutuhan
Carry Over Tahun 2013
23.605 org
Rp. 159,09 M
Kelulusan s.d Tahun 2014
44.743 org
Rp. 1,096 T
Alokasi DIPA
Carry Over Tahun 2013
23.605 org
Rp. 159,09 M
Kelulusan s.d Tahun 2014
44.743 org
Rp. 516,9 M
Tahun
2013 1
Kekurangan 23.605
org,
Rp. 159,09M (4 bln)
Tahun
2014
2
Kekurangan 44.743 org
Rp. 380,64 M (5 bln)
Tahun
2015 3
Asumsi
kelulusan
tahun 2014,
16.407 org
Dana
diblokir
Rp.914M
Sedang
proses audit
BPKP
7
2
Mekanisme Tunjangan Guru TK tahun 2014
MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN GURU TK,
TAHUN 2015
SEKOLAH
DIREKTORAT P2TK
Berbasis offline :
Entri Dokumen di Pusat/Prov
Berbasis online :
Dapodik
KEUANGAN
DIREKTORAT
KPPN
BANK PENYALUR
(MITRA KPPN)
Rekonsilasi & Verifikasi Data
Informasi Daya Serap dari Bank Mitra
1a
1b
Data Lama
dan lulusan
baru
10
Laporan
Penyalura
n
9
PERINTAH
PENCAIRAN
DARI BANK
KPPN BRI KE
REKENING
GURU
2
Guru
menperbaiki
data
BANK MITRA
PUSAT (REKENING
GURU)
Informasi Daya Serap dari SP2D
Sesuai
Syarat?
Tdk
Laporan
penyaluran
Oleh BRI
Surat Perjanjian
Kerjasama dengan
Bank BRI
ya
Email
guru
Informasi
kekurangan
dan rekomendasi
Perbaikan data
Display
di
website
3b
7
Cetak SK
8
3a
SK
Tunjangan
6
Pembuatan
SPM
4
Pembuatan
SPP
Penerbitan
SP2D
Tercatat
pada Buku
rekening
Guru
5
9
Strategi Percepatan Penyaluran Tunjangan 2015
KAB/KOTA
PROPINSI
1. Mensosialisasikan pembayaran tunjangan
kepada guru
2. Melakukan pemberkasan ulang kepada
guru yang akan menerima tunjangan
3. Melakukan updating data, verifikasi dan
validasi data guru berdasar berkas yang
terbaru
4. Mengirimkan softy copy kepada petugas
pendataan pusat tembusan propinsi
5. Melakukan pengecekan data setelah
menerima nominatif
6. Mengumumkan data nominatif guru
penerima tunjangan (bisa dg cara
menempel data di kator Dinas )
1. Mengadakan Rakor mengundang seluruh
kab/kota yang ada di wilayahnya dengan
menggunakan dana APBD
2. Melakukan koordinasi dengan petugas
verifikator kab/kota tentang
permasalahan dan hambatan yang dialami
3. Menyiapkan data nominatif petugas
verifikator kab/kota untuk pengajuan
pencairan kepada Dit. PPTK PAUDNI
setahun 2 kali
4. Melakukan monitoring dengan
menggunakan APBD
3
Kriteria Penerima Tunjangan Guru TK
TUNJANGAN PROFESI NON PNS
DASAR HUKUM TUNJANGAN PROFESI
1. UU NO. 10 THN 2010 TENTANG APBN 2011 ( Psl 27 ayat (1) hrf b no. 3, dan
ayat (6))
2. UU NO. 14 THN 2005 TENTANG GURU & DOSEN (Psl 15 ayat (1), Psl 16
ayat (1),(2),(3))
3. PP NO. 74 THN 2008 TENTANG GURU (Bab. III, Psl 15, 16, 17, dan 18)
4. PP NO. 41 THN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU..., (Bab. II, Psl
3, 4, 5, 7, 8, 9, Bab.V, Psl 20)
5. PMK NO. 164/PMK.05/2010 THN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS
GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
DISTRIBUSI PENERIMA TUNJANGAN PROFESI NON PNS TAHUN 2015
KRITERIA PENERMA TUNJANGAN PROFESI NON PNS TAHUN 2015
KRITERIA
1
Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diangkat oleh Pemerintah Daerah
atau Yayasan
2
Pengawas Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak di bawah binaan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
3
Memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi
Guru (NRG)
4
Belum Pensiun
5
Tidak beralih status dari guru
6
Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif
7
Mengajar 24 Jam per minggu
8
Memiliki peserta didik minimal 15 orang dalam satuan pendidik PAUD
TUNJANGAN FUNGSIONAL
DASAR HUKUM SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL
1. UU NO. 14 THN 2005 TENTANG GURU & DOSEN ( Psl 17 ayat (2))
2. PP NO. 74 THN 2008 TENTANG GURU ( Bab III, Psl 19, 20, 21)
DISTRIBUSI PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL TAHUN 2015
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
TAHUN 2014
TAHUN 2015
PROPINSI
SASARAN
DANA
SASARAN
DANA
DKI JAKARTA
1969
7.088.400.000
882
3.175.200.000
JAWA BARAT
4071
14.655.600.000
1823
6.562.800.000
JAWA TENGAH
3640
13.104.000.000
1630
5.868.000.000
D.I YOGYAKARTA
864
3.110.400.000
387
1.393.200.000
JAWA TIMUR
8263
29.746.800.000
3699
13.316.400.000
NAD
741
2.667.600.000
332
1.195.200.000
SUMATERA UTARA
827
2.977.200.000
370
1.332.000.000
SUMATERA BARAT
952
3.427.200.000
426
1.533.600.000
RIAU
1026
3.693.600.000
459
1.652.400.000
JAMBI
432
1.555.200.000
193
694.800.000
SUMATERA SELATAN
513
1.845.567.929
230
828.000.000
LAMPUNG
1408
5.068.800.000
630
2.268.000.000
KALIMANTAN BARAT
308
1.108.800.000
138
496.800.000
KALIMANTAN TENGAH
419
1.508.400.000
188
676.800.000
KALIMANTAN SELATAN
887
3.193.200.000
397
1.429.200.000
KALIMANTAN TIMUR
615
2.214.000.000
275
990.000.000
KALIMANTAN UTARA
52
187.200.000
23
82.800.000
SULAWESI UTARA
307
1.105.200.000
137
493.200.000
SULAWESI TENGAH
512
1.843.200.000
229
824.400.000
SULAWESI SELATAN
1751
6.303.600.000
784
2.822.400.000
SULAWESI TENGGARA
698
2.512.800.000
313
1.126.800.000
MALUKU
37
133.200.000
17
61.200.000
BALI
569
2.048.400.000
255
918.000.000
NUSA TENGGARA BARAT
698
2.512.800.000
313
1.126.800.000
NUSA TENGGARA TIMUR
231
831.600.000
103
370.800.000
PAPUA
57
205.200.000
26
93.600.000
BENGKULU
263
946.800.000
118
424.800.000
MALUKU UTARA
121
435.600.000
54
194.400.000
BANTEN
859
3.092.400.000
385
1.386.000.000
BANGKA BELITUNG
102
367.200.000
46
165.600.000
GORONTALO
393
1.414.800.000
176
633.600.000
KEPULAUAN RIAU
275
990.000.000
123
442.800.000
PAPUA BARAT
15
54.000.000
7
25.200.000
SULAWESI BARAT
225
810.000.000
101
363.600.000
JUMLAH
34100
122.758.767.929
15.269 54.968.400.000
KRITERIA PENERMA TUNJANGAN FUNGSIONAL TAHUN 2015
KRITERIA
1
Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
2
Sebagai guru TK bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat sebelumberlakunya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat danpemerintahdaerahdengan dibuktikan
dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan
3
Memiliki minimal 15 orang peserta didik dalam (satu rombel/kelas) yang di ketahui kepala
sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, kecuali di daerah khusus yang tertuang
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan
Daerah Khusus Tahun 2012
4
Diprioritaskan kepada guru TK dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV
5
Guru TK yang belum memiliki sertifikat pendidiK
6
Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per-minggu atau
melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
TUNJANGAN KHUSUS
DASAR HUKUM SUBSIDI TUNJANGAN KHUSUS
1. UU NO. 14 THN 2005 TENTANG GURU & DOSEN (Psl 15 ayat (1), Psl 18 ayat (1), (2),
(3))
2.
PP NO. 74 THN 2008 TENTANG GURU (Bab III, Psl 22, 23)
3.
PP NO. 41 THN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI, TUNJNAGAN KHUSUS. (
Bab III, Psl 10, 11, 12, Bab V, Psl 20)
4. PMK NO. 164/PMK.05/2010 THN 2010, TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN
DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
DISTRIBUSI KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS TAHUN 2015
KRITERIA PENERMA TUNJANGAN KHUSUS TAHUN 2014
KRITERIA
1
Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
2
Guru TK yang ditugaskan mengajar di daerah khusus oleh pemerintah, dan
pemerintah daerah pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh, pemerintah daerah dan masyarakat (yayasan), minimal 1
tahun. Dibuktikandengansurattugasatausuratpengangkatan
3
Satuan pendidikan di daerah khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah
4
Penugasan guru di daerah khusus didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5
Guru TK yang ditugaskan di daerah khusus mendapatkan tunjangan khusus
walaupun guru yang bersangkutan menerima tunjangan profesi
BANTUAN KUALIFIKASI S1/D-IV
PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIK PAUD
Dasar Hukum:
 UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen
 Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru
 Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini
Berdasarkan Dasar Hukum Diatas di menerangkan bahwa Kualifikasi
Akademik Guru PAUD/TK harus memiliki kualifikasi akademik
minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang
pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program
studi yang terakreditasi.
DISTRIBUSI KOUTA PENERIMA BANTUAN KUALIFIKASI S1/D-IV
KRITERIA PENERMA BANTUAN KUALIFIKASI S1/D-IV
KRITERIA
1
Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
2
Guru bantu yang masih aktif mengajar, pada TK dan Memiliki Nomor Induk Guru Bantu
(NIGB), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal
26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu serta memenuhi persyaratan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
3
Satuan pendidikan di daerah khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah
4
SedangmenempuhStrata Satu (S-1)/Diploma Empat (D-IV)yang linier denganPendidikan
PAUD
5
Guru tidak sedang memperoleh beasiswa/bantuanpendidikan untuk peningkatan kualifikasi
akademik dari dan PemerintahPusat, ProvinsidanKab/Kota
6
Program Studi yang diambil sesuai dengan tugas mengajar yang sedang diampu
7
Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif pada semester 2 sampaidengan semester 7 dari
perguruan tinggi
8
IndeksPrestasi (IPK) minimal 2.50 dibuktikansuratketerangandariperguruantinggi
HONORARIUM GURU BANTU
DISTRIBUSI PENERIMA BANTUAN HONORARIUM GURU BANTU
KRITERIA PENERMA HONORARIUM GURU BANTU
KRITERIA
1
Guru Bantu yang diangkat pada tahun 2003 dan tahun 2004 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 023/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 dengan melampirkan Foto copy lampiran I Surat
Perjanjian Kerja dan lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2003 tentang
pengangkatan guru bantu tanggal 26 Maret 2003 yang dilegalisir oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta
2
Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
yang menyatakan bahwa guru yang bersangkutan dipindahkan ke satuan pendidikan dimana saat ini
yang bersangkutan bertugas
3
Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB)
4
Aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka per-minggu pada satuan pendidikanTK dengan dibuktikan
surat keterangan aktif mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Provinsi atau Ketua Yayasan, kecuali guru bantu yang bertugas di daerah khusus
5
Tidak berstatus sebagai CPNS
6
Tidak beralih statusnya sebagaiguru bantu
7
Tidak merangkap sebagai anggotaeksekutif, yudikatif, atau legislatif
Terima Kasih..........................