Transcript Document

Nama
Tempat / Tgl Lahir
Pendidikan
Alamat
Email
: Muhtar Mahmud
: Bima, 13 September 1966
: S1 Universitas Negeri
Makasar
S2 UGM Jogja
: Perumahan Siwani A/14 Wng
0273-323692, 08122687386
: [email protected],
[email protected]
PP 110
SE 161
PP 24 Tahun 2004
Perubahan I
PP 37 Tahun 2005
Se 188
Perubahan II
PP 37 Tahun 2006
Perubahan dasar Hukum


UU No 22 Tahun 2003
UU Susduk yang baru
Pokok Perubahan Kedua








Pasal 1, angka 15 dan 16
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 25
PP 37 2006
Diantara angka 15 dan angka 16
pasal 1 disisipkan dua angka,
15a dan 15b:
15a. Tunjangan Komunikasi Intensif
adalah tunjangan berupa
uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD
setiap bulan dalam rangka
mendorong peningkatan
kinerja dalam menampung
dan menyalurkan aspirasi
nasyarakat di daerah
pemilihannya
15b. Dana Operasional adalah
uang yang diberikan kepada
pimpinan DPRD setiap bulan
untuk menjang kegiatan
operasional yang berkaitan
dengan representasi,
pelayanan, kemudahan dan
kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan
tugas dan fungsi pimpinan
DPRD Sehari-hari.
PP 37 2005
PP 24 2004
15. Tunjangan alat
kelengkapan DPRDadalah
tunjangan yang diberikan
setiap bulan kepada
pimpinan atau anggota
DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai
ketua atau wakil ketua
atau sekretaris atau
anggota panitia
musyawarah, atau komisi,
atau badan kehormatan,
atau panitia anggaran
atau alat kelengkapan
lainnya
PP 37 2006
PP 37 2005
Angka 16 pasal berbunyi:
16. Tunjangan
kesejahteraan adalah
tunjangan yang
disediakan berupa
pemberian jaminan
pemeliharaan
kesehatan, pakaian
dinas kepada
Pimpinan dan
Anggota DPRD,
penyediaan rumah
jabatan Pimpinan
DPRD dan
perlengkapannya,
kendaraan dinas
jabatan pimpinan
DPRD,serta rumah
dinas bagi Anggota
DPRD dan
perlengkapannya.
16. Tunjangan
kesejahteraan
adalah tunjangan
yang disediakan
kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD
berupa jaminan
pemeliharaan
kesehatan,
penyediaan rumah
jabatan Pimpinan
DPRD dan
perlengkapannya,
rumah dinas dan
perlengkapannya,
kendaraan dinas
jabatan pimpinan
DPRD, pemberian
pakaian dinas, uang
duka wafat/tewas
dan bantuan biaya
pengurusan jenazah
PP 24 2004
16. Tunjangan kesejahteraan
adalah tunjangan yang
disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota
DPRD berupa tunjangan
pemeliharaan kesehatan
dan pengobatan, rumah
jabatan dan
perlengkapannya/rumah
dinas, kendaraan dinas
jabatan, pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas
dan bantuan biaya
pengurusan jenazah
PP 37 2006
Pasal 10; Penghasilan Pimpinan
dan Anggota DPRD terdiri atas:
a.Uang representasi;
b.Tunjangan keluarga;
c.Tunjangan beras;
d.Uang paket;
e.Tunjangan jabatan;
f.Tunjangan panitia musyawarah;
g.Tunjangan komisi;
h.Tunjangan panitia anggaran;
i.Tunjangan badan kehormatan;
dan
j.Tunjangan alat kelengkapan
lainnya.
Pasal 10A. (1) selain penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10, kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan
penerimaan lain berupa
Tunjangan Komunikasi Intensif
(2) selain penerimaan lain
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada pimpinan DPRD
diberikan tunjangan operasional
PP 37 2005
PP 24 2004
Pasal 10; Penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD terdiri atas:
a.Uang representasi;
b.Uang paket;
c.Tunjangan jabatan;
d.Tunjangan panitia musyawarah;
e.Tunjangan komisi;
f.Tunjangan panitia anggaran;
g.Tunjangan badan kehormatan; dan
h.Tunjangan alat kelengkapan
lainnya.
PP 37 2006
Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus,
sehingga pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan Uang Representasi.
(2) Uang Representasi Ketua DPRD
Propinsi setara dengan gaji
Pokok Gubernur, dan Ketua
DPRD Kabupaten/Kota setara
dengan gaji pokok Bupati/Wali
Kota yang ditetapkan Pemerintah
(3) Uang Representasi Wakil Ketua
DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota
sebesar 75% dari Uang
representasi Ketua DPRD
Propinsi, Kabupaten/Kota
(4) Uang Representasi Anggota
DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota
80% dari Uang representasi
Ketua DPRD Propinsi,
Kabupaten/Kota
Pasal 11A
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan Tunjangan Keluarga
dan Tunjangan Beras
(2) Tunjangan Keluarga dan
Tunjangan Beras sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) besarnya
sama dengan ketentuan yang
berlaku pada PNS
PP 37 2005
PP 24 2004
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan Uang Representasi.
(2) Uang Representasi Ketua
DPRD Propinsi setara dengan
gaji Pokok Gubernur, dan Ketua
DPRD Kabupaten/Kota setara
dengan gaji pokok Bupati/Wali
Kota yang ditetapkan
Pemerintah
(3) Uang Representasi Wakil Ketua
DPRD Propinsi,
Kabupaten/Kota sebesar 75%
dari Uang representasi Ketua
DPRD Propinsi,
Kabupaten/Kota
(4) Uang Representasi Anggota
DPRD Propinsi,
Kabupaten/Kota 80% dari Uang
representasi Ketua DPRD
Propinsi, Kabupaten/Kota
(5) Selain Uang Representasi yang
diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga
diberikan tunjangan keluarga
dan tunjangan beras yang
jumlahnya sama dengan
ketentuan yang berlaku pada
PNS
Penghasilan Tetap DPRD
(Pasal 10 PP 24 / 2004)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uang representasi;
Uang paket;
Tunjangan jabatan;
Tunjangan panitia musyawarah;
Tunjangan komisi;
Tunjangan panitia anggaran;
Tunjangan badan kehormatan;
Tunjangan alat kelengkapan lainnya.
POS DPRD
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Tanggal 4 Januari 2005
Nomor : 188.31/006/BAKD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Uang representasi;
Uang paket;
Tunjangan jabatan;
Tunjangan panitia musyawarah;
Tunjangan komisi;
Tunjangan panitia anggaran;
Tunjangan badan kehormatan;
Tunjangan alat kelengkapan lainnya;
Tunjangan keluarga;
Tunjangan beras;
Tunjangan khusus PPh Pasal 21;
Tunjangan perumahan;
Uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah;
Uang jasa pengabdian.
Alat Kelengkapan
Tidak Tetap Lainnya
(Berdasarkan Tata Tertib dan Rencana Kerja DPRD :
(Kebutuhan, Urgensi, Intensitas dan Frekwensi)
 Panitia Legislasi
 Panitia Teknis
 Panitia Khusus
 Badan Urusan Rumah Tangga
JENIS BELANJA
1. BELANJA PEGAWAI.
2. BELANJA BARANG DAN JASA.
3. BELANJA PERJALANAN DINAS.
4. BELANJA PEMELIHARAAN.
5. BELANJA MODAL.
Asuransi Kesehatan
1.
2.
3.
Premi Askes 2% x Gaji Pokok KDH
(2,1Jt) = Rp 42.000,00
General Check Up 1 Kali
Fasilitas Lainnya yang diberikan
(Platinum, Gold) 4 org x Rp 400.000,
= Rp 1.600.000,-
FILOSOFI PENGANGGARAN
• Doelmatigheids (Tujuan)
• Rechmatigheids (Wewenang)
• Wetmatigheids (Hukum)
Hukum-Hukum Administrasi Keuangan
POS DPRD
POS Sekwan
Unsur Penerimaan
Peng.Tunai
Unsur Kesejahteraan,
baru bisa jadi penghasilan
jika masuk kedalam;
Program
Kegiatan
Jenis Belanja
Kata Kunci: jangan sekali2 merubah/menkonversi
unsur2 kesejahteraan menjadi unsur penerimaan
penghasilan tunai




Kelompok Belanja
Jenis Belanja
Obyek Belanja
Rincian Obyek Belanja

Contoh : Tunjangan Beras , tunjangan beras
adalah unsur kesejateraan maka
pemberiannya dalam bentuk natura (beras),
akan tetapi dapat diterimakan dalam bentuk
uang karena aturan hukum yang mengatur
yaitu SE Dirjen Anggaran.



Pakaian Dinas
Askes
Uang sewa rumah
Harus diberikan dalam bentuk
natura/barang/fisik
Januari sd Oktober
Bisa dimasukkan dalam ABT
jika Perubahan anggaran
belum disahkan
November dan Desember
Bisa diterimakan sepanjang
keuangan daerah mencukupi
Dan akan dilaporkan dalam
LRA dan LKPJ
Jika keuangan daerah tidak mencukupi untuk tahun 2006, maka hak
Anggota DPRD tahun 2006 harus dianggarkan dalam tahun 2007