Transcript Bahan Rakor - Bidang Pendidikan Madrasah

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
SERAPAN TUNJANGAN PROFESI DAN
SERAPAN BOS BAGI KEPALA MTsN SE JAWA
TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2011
Rabu 26 OKTOBER 2011
OLEH
KASI KETENAGAAN DAN KESISWAAN
BIDANG MAPENDA
KANWIL KEMENAG PROV. JATIM
DASAR HUKUM :
1. UU no. 14 th. 2005 ttg Guru
2. PP no. 74 th. 2008 ttg. Guru
3. PP. no. 41 th 2009 ttg. Tunjangan Profesi Guru
4. Permendiknas no. 72 th 2008 ttg Tunjangan Profesi
bagi Guru Tetap bukan PNS yg belum memiliki
jabatan fungsional guru.
5. Permen Keuangan no. 164/PMK/.05/2010 ttg Tata
Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan
Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta
Tunjangan Kehormatan Profesor.
6. Permenag no. 10 th 2010 ttg Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama.
1.
2.
Tunjangan Profesi Guru : Tunjangan yang
diberikan kepada guru yg berstatus Pegawai
negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertfikat
pendidik.
Bantuan Tunjangan ProfesiGuru : Subsidi
tunjangan yg diberikan kepada guru yg
bertatus Bukan Pegawai Negeri Sipil (NonPNS) yang memiliki sertifikat pendidik.
Pemberian Tunjangan Profesi dan Bantuan
Tunjangan Profesi bertujuan untuk :
“Meningkatkan motivasi, profesionalisme dan
kinerja, serta kesejahteraan guru
dalam rangka meningkatkan kalitas proses
belajar mengajar dan prestasi peserta didik “
PNS yang memangku jabatan Fungsional
a. Pengawas Pddkn Agama
b. Pengawas Rumpun (RA dan Madrasah)
c. Guru pada RA dan Madrasah
d. Guru Agama pada Sekolah
e. Guru pada Satuan Pddkn Formal lainnya
dlm binaan Kemenag
2. Guru Bukan PNS yang meliputi
a. Guru pada RA dan Madrasah
b. Gurtu Agama pada Sekolah
c. Guru pada Satuan Pddkn Formal lainnya
dlm binaan Kemenag
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Memiliki Sertifikat Pendidik
Memiliki Nomor Regitrasi Guru (NRG) dari
Kemendiknas.
Aktif melaksanakan tugas sbg guru / pengawas
Mengajar, melakukan tugas bimbingan, atau
melakukan pengawasan sesuai dengan Sertfikat
Pendidik yang dimilikinya.
Memenuhi beban kerja yg sbgmn ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal terkait;
Berusia paling tinggi 60 tahun
Ditetapkan sebaga guru profesional oleh Direktur
Jenderal yang terkait atau pejabat yang ditunjuk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Guru PNS dan Pengawas diberikan tunjangan sebesar
gaji pokok perbulan.
Guru Bukan PNS (GBPNS) diberikan Bantuan
Tunjangan Profesi setara dengan kualifikasi akademik,
pangkat, dan masa kerja yang berlaku bagi guru PNS.
GBPNS yang belum diinpasing diberikan bantuan TP
sebesar Rp. 1 500.000,0 per bulan sesuai dg ketentuan
perundang2an
TPG/Pengawas dan Bantuan TPGBPNS dibayar mulai
bl januari th berikutnya, terhitung sejak ybs dinyatakan
lulus ujian sertfikasi guru sbgmn yg tercantum dlm
sertfikat pendidik dan memperoleh NRG.
Guru yg memperoleh sertifikat pddk sebelum th 2008,
TP dan Bantuan TP diberikan mulai januari tahun 2008.
Guru PNS dan GBPNS dikenakan pajak Penghasilan
(PPh) pasal 21 dg tarif sesuai dengan ketentuan
perundang2an
Pembayaran dihentikan bila:
1.
Meninggal dunia
2.
Memsuki usia 60 tahun atau pensiun
3.
Berhalangan tetap shg tdk bisa melaksanakan tugas sbg
guru
4.
Beralih tugas ke jabatan selain guru/pengawas
5.
Tidak menjalankan tugas sbg guru/pengawas di
kementerian Agama
6.
Tdak memenuhi beban kerja minimal yang ditentuan
7.
Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yg
diatur dalam ketentuan ini
8.
Penhentian Pembeyran TP dan Bantuan TP
guru/pengawas dinyatakan dengan Keputusan
Kemenag Kab./Kota atau Kepala satker lain yang
menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi
A.
B.
Sumber dana untuk TP dan Bantuan
Tpguru/pengwas bg PNS yg satuan
administrasi pangkalnya Madasah Negeri,
dibebankan kpd DIPA Madrasah Negeri ybs.
Sumber dana untuk TP dan Bantuan
Tpguru/pengwas selain sbgmn dimaksud
pada huruf A, dibebankan kpd DIPA Kemenag
Kab./Kota dan Kemenag Kanwil Provinsi.
1.
2.
Pembayaran TP dan Bantuan TP guru/pgws
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) pd masing2 satker sesuai dg ketentuan
peraturan perundang2an.
Kankemenag Kab./Kota dan Kamad Negeri
wajib melakukan verifikasi thdp usulan dan
kelengkapan berkas pengajuan pembayaran TP
dan Bantuan TP guru/pgws dengan
berpedoman pd kriteria dan persyaratan dalam
angka II.
3.Kankemenag Kab/Kota dan Kamad negeri
melakukan pembayaran TP dan Bantuan TP
guru/pengawas berpedoman pada Permenkeu no
: 164/PMK.05/2010 ttg Tata Cara Pembayaran
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor.
Bab III Pasal 3 Tuprof diberikan kpd Guru dan Dosen yg
telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi
persyaratan sesuai dgn ketentuan peraturan perundangundangan
- Bab VI pasal 9 ayat 1 – TPG diberikan mulai bulan
Januari tahun berikutnya setelah ybs mendapat NRG dari
Kemendiknas
-
-
Surat dari Ditjen PMPTK No 6890/F2/LL/2010
tanggal 17 Desember 2010 ttg Pemrosesan NRG bagi
Guru Lulus Sertifikasi di Lingk. Kemenag R.I, dgn
poin-poin:
 Proses
penerbitan NRG menggunakan sistem
aplikasi data berdasarkan kelengkapan data
individu guru sehingga penyelesaiannya
memerlukan waktu yg relatif lama
 NRG bg Guru di lingk. Kemenag yg telah
lulus sertifikasi yg datanya telah diberikan
kpd Kemendiknas sedang dlm proses
penyelesaian serta NRG tsb akan disesuaikan
dgn tahun yg tertera didalam sertifikat
pendidikn yg telah dikeluarkan PTK.
4. Dalam hal terdapat tunggakan/kekurangan
bayar atas TP atau Bantuan TP
guru/pengawas pada tahun lalu, pembayaran
dapat diberikan sepanjang pagu DIPA
tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa
melakukan revisi tahun berjalan.
5. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas TP
dan bantuan TP guru/pengawas yang
diakibatkan adanya kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala dan/atau inpassing,
pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu
DIPA tahun berjalan tersedia.
6. Pembayaran TP dan bantuan TP guru/pengawas
dapat diberikan secara bertahap atau setiap
bulan sesuai kondisi masing-masing satuan
kerja.
7. Pembayaran TP guru dan bantuan TP
guru/pengawas tidak menghalangi guru untuk
menerima tunjangan kependidikan (fungsional),
bantuan tunjangan fungsional, bantuan
tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
8. Permohonan pembayaran TP diajukan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan:
- Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala dan dokumen
lain yang
secara sahmenunjukkan gaji terakhir
(bagi PNS).
- Fotocopy Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi
LPTK/PT yang menerbitkannya (khusus untuk
pembayaran pada tahun pertama).
- Asli Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja
(SKBK) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya
Madrasah Negeri, SKBK diterbitkan oleh Kepala
Madrasah Negeri yang bersangkutan.
b. Guru selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
SKBK diterbitkan untuk setiap enam bulan (satu
semester) atau sesuai dengan kalender akademik
yang berlaku.
c. Dalam hal guru yang bersangkutan mengajar di
beberapa madrasah/sekolah SKBK diterbitkan
berdasarkan Surat Keterangan Menjalankan Tugas
(SKMT) yang diterbitkan oleh Kepala Satuan
Pendidikan Formal yang bersangkutan dan
diketahui
oleh pengawas.
- Fotokopi buku rekening bank yang masih berlaku.
1.
Pelaksanaan pembayaran TP dan bantuan TP
guru/pengawas harus dilakukan secara
transparan dan akuntabel. Pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaannya dilakukan
secara berjenjang untuk menjamin bahwa
pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu,
jumlah dan tepat penggunaan.
- Yang dimaksud tepat penggunaan dalam hal
ini adalah bahwa TP dan bantuan TP
guru/pengawas berdampak pada tercapainya
tujuan TP dan bantuan TP guru/pengawas.
2. Kantor Kemenag Kab/Kota dan Satuan Kerja
lainnya yang menjadi pelaksana pembayaranTP
dan bantuan TP guru/pengawas, melalui
koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah
Kemenag Provinsi, wajib membuat perencanaan
anggaran yang cermat agar semua guru/pengawas
yang telah memenuhi syarat dapat menerima TP /
bantuan TP yang menjadi haknya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, termasuk
tunggakan atau kekurangan bayar atas TP atau
bantuan TP guru/pengawas sebagaimana
dimaksud pada angka V no 4 dan 5.
3. Kantor Kemenag Kab/Kota dan Satuan Kerja
lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran
TP dan bantuan TP guru/pengawas wajib
membuat laporan pelaksanaan secara
periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan tersebut disampaikan kepada
Direktorat Jendral terkait melalui Kanwil
Kemenag Provinsi, selambat-lambatnya
dalam waktu 2 bulan setelah dana TP dan
bantuan TP guru/pengawas selesai
dibayarkan.
Pada saat Keputusan Menteri ini
berlaku, Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Kemenag No:
SJ/DJ.II/3/KP.00.3/933/2010 tanggal
18 Juni 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan
Profesi bagi Guru di Lingkungan
Kementerian Agama dinyatakan
tidak berlaku.





DATA BOS PADA MTsN meliputi : jumlah siswa,
L/P, kelas 7,8,9 Usia, >13-15, =13-15, >15 th
Harus mencantumkan nama siswa penerima BOS
LAPORAN PENYERAPAN BOS DIMINTA 3
BULAN SEKALI ( sesuai format )
MEKANISME PENDATAAN DAN LAPORAN
BOS MTsN MELALUI KANKEMENAG
KAB./KOTA
WAKTU PENYERAHAN LAPORAN SETIAP
MINGGU KE 2 ATAU 3 TIAP AKHIR
TRIWULAN