Transcript Paparan-Sosialisasi-Juklak-Tunjangan-2013-program-dan

SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN
TUNJANGAN BAGI PTK PAUD NI
Disampaikan Oleh:
Kasubdit Program dan Evaluasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PAUD NI
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK PAUD NI
TAHUN 2013
LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
pasal 1 mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai
tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan
formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak
memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup
minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji,
serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru,
subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat
tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang
ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN
Diberikan kepada PTK PAUD NI sebagai
penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan
tugasmendidik, mengajar, membimbing, mengarah
kan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta
didik serta untuk mewujudkan amanat UndangUndang Guru dan Dosen antara lain mengangkat
martabat guru, meningkatkan kompetensi guru,
memajukan profesi guru, meningkatkan mutu
pembelaja ran, dan meningkatkan pelayanan
pendidikan yang bermutu.
BESARNYA TUNJANGAN
1. Tunjangan Profesi Guru PNS = 1 x Gaji
Pokok
 Guru bukan PNS dan telah lulus
Impassing = sesuaikan dgn golongan
dan masa kerja
 Guru Non PNS belum Impasing = Rp
1.500.000/bulan
2. Tunjangan Khusus Guru PNS = 1 x Gaji
Pokok
 Guru bukan PNS dan telah lulus
Impassing = sesuaikan dgn golongan
dan masa kerja
 Guru bukan PNS belum Impassing = Rp
1.500.000/bulan
3. Tunjangan Guru Bantu =
Rp. 1.000.000/bulan
4. Tunjangan Kualifikasi S- 1/DIV=
Rp. 3.500.000/tahun
5. Tunjangan Fungsional =
Rp 300.000/bulan
KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN
A.
PenerimaTunjangan Profesi Guru TK
Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan
pendidikan dibawah binaan Kemdikbud dan diangkat oleh
Pemerintah daerah kecuali Guru pendidikan agama
2.
Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi
Nomor Registrasi Guru(NRG) oleh Badan SDM
3.
Memiliki SK Tunjangan Profesi yang dikeluarkan oleh
Kemdikbud
4.
Memenuhi Kewjiban mengajar minimal 24 Jam tatap muka
/minggu
5. Belum pensiun
6.
Taidak Beralih status dari guru atau pengawas
7. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif atau legislatif
1.
B. Penerima Tunjangan Khusus
1. Memiliki NUPTK
2. Guru TK/TKLB yang ditugaskan di daerah Khusus oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
3. Satuan Pendidikan di daerah khusus sebagai mana dimaksud
angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah
4. Usulan penetapan calon penerima tahun 2013 berdasarkan
usulan dari Dinas Pendidikan Kab/kota yang memenuhi kreteria
5. Penugasan guru di daerah khus sebagaimana dimaksud angka
1 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan
perundang-undangan, maka guru berhak mendapatkan
tunjangan khusus walaupun yang bersangkutan sudah menerima
tunjangan profesi
C. Kriteria Penerima Honorarium Guru Bantu
1. Guru Bantu yang diangkat pada tahun 2003 dan 2004
2.
3.
4
5.
6
sesuai keputusan Mendiknas No 023/U/2003 tanggal 26
Maret 2003
Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kab/kota dan
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB)
Aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka/minggu
Belum memasuki usia pensiaun
7. Tidak Status sebagai CPNS
8. Tidak beralih statusnya sebagai guru bantu
9. Tidak Merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legeslatif
D. KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memiliki NUPTK
Diperiioritaskan guru TK/TKLB Bukan PNS yang diangkat
sebelum berlakunya UU No 14 Tahun 2005 tetang Guru dan
Dosen
Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap
muka/minggu
Diperioritaskan bagi guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/DIV atau yng sedang mendapatkan kesempatan peningkatan
kualifikasi S-1/D-IV
Guru yang dimaksud angka 2 yang telah mendapatkan tunjangan
fungsional dari pemerintah daerah masih memungkinkan
mendapatkanya
Guru TK/TKLB yang belum mendapat tunjangan profesi
E. Kriteri Penerima Peningkatan Kualifikasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memiliki NUPTK
Guru PAUDNI PNS yang masih aktif mengajar baik negeri maupun
swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas
mengajar dari Kepala Sekolah
Guru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di swasta yang
dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian
tugas dari Kepala Sekolah
Guru PAUDNI bukan PNS yang masih aktif mengajar di negeri yang
dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari
Kepala Sekolah
Guru Bantu PAUDNI yang masih aktif mengajar dan memiliki NIGB
sesuai dengan Kemendiknas nomor 34/U/2003 dan memenuhi
persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku
Belum memiliki ijazah S-1/D-IV
V. MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN
A.
Tunjangan Profesi
Gambar 2. Proses Manual Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi
PEMERINTAH PUSAT
SATUAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH
PROVINSI
KPPN/BANK
PENYALUR
Data Penerima TP &
Lulusan Baru TA 2013
Sosialisasi
Pemuktahiran Data
Sosialisasi Ke
Satuan
Sosialisasi Ke
Kab/Kota
Pemberkasan
Pemutakhiran
Data
Koordinasi
Tidak
Pemutakhiran
Data
Syarat
Terpenuhi?
Ya
Penerbitan SKTP
Copy SKTP
Pencairan Tunjangan
per Tri Wulan (SPP/SPM)
Penerbitan SP2D
MONEV Pelaksanaan
Penyaluran Ke
Rekening Penerima
B. Penyaluran Tunjangan Khusus
C. Penyaluran Honorarium Guru Bantu
Gambar : Alur Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Guru Bantu
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
KPPN/BANK
PENYALUR
Data Guru Bantu
Sosialisasi
Sosialisasi Ke
Kab/Kota
Sosialisasi Ke
Satuan Pendidikan
Koordinasi dan
rekapitulasi data
Pemberkasan dan
verifikasi data
Syarat
Terpenuhi?
Tidak
Ya
Penerbitan SK
Copy SK
PencairanHonorarium
(SPP/SPM)
Penerbitan SP2D
MONEV Pelaksanaan
PembayaranHonorarium
Penyaluran Ke
Rekening Penerima
D. Penyaluran Peningkatan Kualifikasi
Gambar 2: Alur Pelaksanaan Pembayaran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV secara manual
PEMERINTAH PUSAT
SATUAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH
PROVINSI
Pemuktahiran Data
Sosialisasi Ke
Satuan
Sosialisasi Ke
Kab/Kota
KPPN/BANK
PENYALUR
Data Penerima
Sosialisasi
Pemberkasan
Pemutakhiran
Data
Koordinasi
Pemutakhiran
Data
Tidak
Syarat
Terpenuhi?
Ya
Penerbitan SK
Copy SK
Pencairan Bantuan
(SPP/SPM)
Penerbitan SP2D
MONEV Pelaksanaan
Penyaluran Ke
Rekening Penerima
E. Penyaluran Tunjangan Fungsional
Gambar 2.Alur Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional secara manual
PEMERINTAH PUSAT
SATUAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH
PROVINSI
Pemuktahiran Data
Sosialisasi Ke
Satuan
Sosialisasi Ke
Kab/Kota
KPPN/BANK
PENYALUR
Data Penerima STF
Sosialisasi
Pemberkasan
Pemutakhiran
Data
Koordinasi
Pemutakhiran
Data
Tidak
Syarat
Terpenuhi?
Ya
Penerbitan SKSTF
Copy SKSTF
Pencairan Tunjangan
(SPP/SPM)
Penerbitan SP2D
MONEV Pelaksanaan
Penyaluran Ke
Rekening Penerima
VI. TAHAPAN PENYALURAN
A.




Tunjangan Profesi
Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013
Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013
Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013
Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013
B. Tunjangan Khusus




Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013
Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013
Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013
Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013
C. Tahapan Penyaluran Guru Bantu
- Triwulan 1 pembayaran paling lambat bulan April 2013
- Triwulan 2 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013
- Triwulan 3 pembayaran paling lambat bulan Oktober 2013
- Triwulan 4 pembayaran paling lambat bulan Desember 2013
D. Tahapan Penyaluran Kualifikasi
Penyaluran Peningkatan Kualifikasi
dilaksanakan satu kali selama satu tahun
E. Tahapan Penyaluran Tunjangan Fungsional
Penyaluran Tunjangan Fungsional dilaksanakan 2 tahap, yaitu:
- Tahap I Pembayaran Paling lambat bulan Juli 2013
- Tahap II Pembayaran paling lambat minggu ke 2 bulan
Desember 2013
VII. PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN
A.
Penghentian Tunjangan Profesi
1.
Meninggal dunia
Mencapai batas usia pensiaun
Tidak bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan
Sedang mengikuti tugas belajar
Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu
Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat
pendidik
Memiliki jabatan rangkap
Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lain
Pensiun dini
Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B. Penghentian Tunjangan Khusus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Meninggal dunia
Mencapai batas usia pensiaun
Tidak bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan
Sedang mengikuti tugas belajar
Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu
Memiliki jabatan rangkap
Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lain
Pensiun dini
Guru sakit jasmani dan rohani
Untuk guru bukan PNS, telah berakhirnya perjanjian kerja atara
guru dengan pihak penyelenggara
Guru dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan memiliki kekuatan
hukum
Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
C. Penghentian Honorarium Guru Bantu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mengajukan Permohonan berhenti
Tidak sehat jasmani dan rohani
Tidak bertugas sebagai guru atau tidak menunjukkan kecakapan
dalam tugas
Menjadi anggota atau pengurus partai pokitik
Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka/minggu
Tidak menunjukkan sikap dan budipekerti baik sehingga akan
mngganggu lingkungan
Pada saat melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti palsu
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki
kekuatan hukum
Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara
SK Honorarium guru bantu dibatalkan oleh pejabat yang berwenang
Sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 bulan
D. Penghentian Tunjangan Kualifikasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tidak memenuhi kreteria sebagai penerima tunjangan
Meninggal dunia
Mencapai batas usia 55 tahun
Mengundurkan diri sebagai guru
Mutasi kejabatan struktural
Sakit jasmani dan rohani berturut-turut selama 6 bulan
Melanggar sumpah dan janji jabatan
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki
kekuatan hukum
Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara
Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan secara berturut-turut
Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif dan legeslatif
E. Penghentian Tunjangan Fungsional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tidak memenuhi kreteria sebagai penerima tunjangan
Meninggal dunia
Mencapai batas usia pensiun
Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri
Diangkat sebagai CPNS
Telah mendapatkan tunjangan profesi
Mutasi kejabatan struktural
Sakit jasmani dan rohani berturut-turut selama 6 bulan
Melanggar sumpah dan janji jabatan
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki
kekuatan hukum
Melakukan penyelewangan terhadap Idiologi Negara
Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan secara berturut-turut
Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif dan legeslatif
F. KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PROVINSIa]]
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Lampung
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
KUOTA
ORG
31
ORG
30
ORG
118
ORG
178
ORG
56
ORG
12
ORG
26
ORG
110
ORG
34
ORG
21
ORG
39
ORG
41
ORG
217
ORG
19
ORG
42
ORG
19
ORG
ALOKASI
855.600.000
828.000.000
3.256.800.000
4.912.800.000
1.545.600.000
331.200.000
717.600.000
3.036.000.000
938.400.000
579.600.000
1.076.400.000
1.131.600.000
5.989.200.000
524.400.000
1.159.200.000
524.400.000
F. KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS (Lanjutan)
NO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PROVINSIa]]
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Bengkulu
Maluku Utara
Banten
Bangka Belitung
Gorontalo
Kepulauan Riau
Papua Barat
Sulawesi Barat
JUMLAH
KUOTA
51
ORG
129
ORG
250
ORG
17
ORG
30
ORG
62
ORG
60
ORG
43
ORG
25
ORG
11
ORG
14
ORG
12
ORG
32
ORG
70
ORG
5
ORG
35
ORG
1.839
ORG
ALOKASI
1.407.600.000
3.560.400.000
6.900.000.000
469.200.000
828.000.000
1.711.200.000
1.656.000.000
1.186.800.000
690.000.000
303.600.000
386.400.000
331.200.000
883.200.000
1.932.000.000
138.000.000
966.000.000
50.756.400.000
II.Kouta Penerima Tunjangan Fungsional
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PROVINSI
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Lampung
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
SASARAN
5.528 ORG
9.517 ORG
8.343 ORG
2.304 ORG
20.918 ORG
1.761 ORG
1.941 ORG
2.418 ORG
2.163 ORG
1.063 ORG
1.316 ORG
3.095 ORG
850 ORG
1.159 ORG
2.309 ORG
1.666 ORG
708 ORG
JUMLAH
19.900.800.000
34.261.200.000
30.034.800.000
8.294.400.000
75.304.800.000
6.339.600.000
6.987.600.000
8.704.800.000
7.786.800.000
3.826.800.000
4.737.600.000
11.142.000.000
3.060.000.000
4.172.400.000
8.312.400.000
5.997.600.000
2.548.800.000
II.Kouta Penerima Tunjangan Fungsional (Lanjutan)
NO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PROVINSI
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Bengkulu
Maluku Utara
Banten
Bangka Belitung
Gorontalo
Kepulauan Riau
Papua Barat
Sulawesi Barat
TOTAL
SASARAN
1.186 ORG
4.250 ORG
1.553 ORG
135 ORG
1.086 ORG
1.500 ORG
708 ORG
253 ORG
616 ORG
625 ORG
2.100 ORG
320 ORG
1.024 ORG
666 ORG
29 ORG
532 ORG
83.642 ORG
JUMLAH
4.269.600.000
15.300.000.000
5.590.800.000
486.000.000
3.909.600.000
5.400.000.000
2.548.800.000
910.800.000
2.217.600.000
2.250.000.000
7.560.000.000
1.152.000.000
3.686.400.000
2.397.600.000
104.400.000
1.915.200.000
301.111.200.000
III.Kouta Penerima Tunjangan Peningkatan Kualifikasi
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PROVINSI
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Lampung
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
SSR
200
580
891
151
1.125
124
232
150
123
81
133
228
177
115
213
80
113
UNIT COST
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
JUMLAH
700.000.000
2.030.000.000
3.118.500.000
528.500.000
3.937.500.000
434.000.000
812.000.000
525.000.000
430.500.000
283.500.000
465.500.000
798.000.000
619.500.000
402.500.000
745.500.000
280.000.000
395.500.000
III.Kouta Penerima Tunjangan Peningkatan Kualifikasi (Lanjutan)
NO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PROVINSI
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Bengkulu
Maluku Utara
Banten
Bangka Belitung
Gorontalo
Kepulauan Riau
Papua Barat
Sulawesi Barat
TOTAL
SSR
92
242
92
43
129
130
150
43
76
40
145
34
105
70
5
64
6.176
UNIT COST
JUMLAH
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
322.000.000
847.000.000
322.000.000
150.500.000
451.500.000
455.000.000
525.000.000
150.500.000
266.000.000
140.000.000
507.500.000
119.000.000
367.500.000
245.000.000
17.500.000
224.000.000
3.500.000
21.616.000.000
INFORMASI LEBIH
LENGKAP SILAHKAN BACA
PETUNJUK PELAKSANAAN
(JUKLAK) TUNJANGAN
BAGI PTK PAUDNI
TERIMAKASIH
Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Email : [email protected]
atau
[email protected]
Website: http://pptkpaudni.kemdiknas.go.id