Transcript audit-sp-materi1

Pendahuluan Audit Sektor Publik
Definisi Audit
• Secara etimologi, pemeriksaan (audit) berasal dari bahasa latin
dengan kata “auderee” yang berarti mendengar. Mendengar yang
efektif adalah sebuah aktivitas menyerap informasi dalam suatu
media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan
respon yang terprogram
• Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
(SPKN dan UU no 15 tahun 2004)
Definisi Audit
• (Arens dan Loebbecke) mendefinisikan auditing sebagai pengumpulan
dan evaluasi bukti-bukti dari informasi yang dilakukan oleh orang
yang kompeten dan independen, untuk menentukan dan melaporkan
tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan
• Terkait dengan praktek akuntansi sebuah entitas, auditing lebih
dikenal sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian
bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan
tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan
Esensi Audit
• Terdiri dari beberapa kegiatan;
• Dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya;
• Disampaikan kepada pihak yang berkepentingan;
• Pihak yang berkepentingan menindaklanjutinya.
Freeman dan Shoulder menekankan tiga hal:
• Auditan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kejadiankejadian,
aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi, dan membuat asersi tentang
pertanggungjawaban hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak
langsung.
• Auditor membandingkan asersi auditan terhadap kriteria yang ditetapkan –
dengan mengikuti proses-proses dan standar-standar audit yang sesuai –
dan melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaan
dengan hasil audit. Auditor ini dapat merupakan auditor eksternal atau
internal.
• Pengguna laporan memperoleh informasi dari auditan (dalam hal asersi)
dan auditor (dalam hal pendapat atau pertimbangan) untuk digunakan
dalam membuat evaluasi-evaluasi atau pengambilan keputusan berkenaan
dengan pertanggungjawaban auditan.
Hubungan Pengendalian, Pengawasan dan Audit
• Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan
dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah
direncanakan.
• Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepada
kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan organisasi
• Selama aktivitas/kegiatan berlangsung, fungsi pengendalian manajemen
tetaplah dibutuhkan. Contoh dari jenis pengendalian ini adalah pengawasan
manajemen (management control/oversight), pengawasan atasan langsung
(melekat) dan penyeliaan (supervision).
• Pemeriksaan oleh akuntan (audit) yang bertanggung jawab dibawah
manajemen akan disebut sebagai pemeriksaan intern yang dilakukan oleh
aparat pemeriksa intern sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh
manajemen.
AKUNTABILITAS
• Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan
Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan
semua entitas oleh pihak yang melakukan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
• Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui
pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan
negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui
tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program
tersebut.
JENIS PEMERIKSAAN
•Pemeriksaan Keuangan,
•Pemeriksaan Kinerja,
•Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan
• Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan
keuangan
• Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai (reasonable
assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis
akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja
• pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas
pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas.
• Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang undangan serta pengendalian
intern.
• Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap
berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen
atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa
• Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk
meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan
keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan
mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik
Pemeriksaan Kinerja
• Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup yang luas atau sempit
dan menggunakan berbagai metodologi; berbagai tingkat analisis,
penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan,
simpulan, dan rekomendasi.
• Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program
adalah mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya.
• Tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi berkaitan
dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya
dengan cara yang paling produktif di dalam mencapai tujuan program
CONTOH
a. Sejauhmana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat
dicapai.
b. Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau
menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.
c. Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya suatu program.
d. Sejauhmana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau
menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.
e. Sejauhmana program berduplikasi, bertumpang tindih, atau bertentangan
dengan program lain yang sejenis.
f. Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang
sehat.
g. Validitas dan keandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau
ekonomi dan efisiensi.
h. Keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan
kinerja suatu program.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
• Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.
• Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat:
eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang
disepakati (agreed-upon procedures).
• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain
pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan,
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem
pengendalian intern.
Pemerintah dan Sektor Publik
• Aktivitas-aktivitas yang didanai oleh pemerintah dari
hasil pungutan pajak (termasuk hutang yang
kemudian dilunasi dengan menggunakan pajak).
• Aktivitas-aktivitas penyediaan layanan yang bersifat
monopolistic yang dipandang sebagai bagian dari
infrastruktur masyarakat yang pendanaannya
sebagian disediakan oleh pemerintah.
Praktik akuntansi dan auditing sektor publik
mencakup dua bagian utama
• Akuntansi dan Auditing Sektor Pemerintah
(Pusat/Daerah)
• Akuntansi dan Auditing Sektor Organisasi Nirlabayang
dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Yayasan, dan sebagainya yang ditujukan untuk
kegiatan pelayanan sosial
Karakteristik Entitas Sektor Publik
• Sektor yang mengelola kekayaan/rumah tangga negara yang sangat
besar (makro) dibandingkan dengan entitas sektor perusahaan
(mikro).
• Pencatatan atau akuntansinya tidak memperhitungkan atau
menghitung laba atau rugi tetapi defisit atau surplus sejalan dengan
penekanan pada pendapatan dan belanja.
• Pemilik kekayaan adalah masyarakat atau orang banyak (publik)
sehingga pemerintah sebagai pengelolanya sebenarnya diawasi oleh
masyarakat atau orang banyak melalui perwakilannya di legislatif.
• Pengelolanya wajib menyusun pertanggungjawaban secara
transparan kepada publik.
Kemunculan Akuntansi Sektor Publik
• Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit)
• Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic
Events)
• Inovasi teknologi (Technology Inovation)
Lingkup Pemeriksaan BPK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan
pinjaman;
kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara
dan membayar tagihan pihak ketiga;
penerimaan negara;
pengeluaran negara;
penerimaan daerah;
pengeluaran daerah;
kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintah dan/atau kepentingan umum;
kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.
• Dalam melaksanakan audit, BPK dapat memanfaatkan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
• Selain itu, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli
dari luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK
• BPKP mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi efisiensi dan
efektivitas operasi berbagai program pemerintah dan BUMN
Obyek Audit
• Obyek audit pada dasarnya meliputi semua kegiatan
organisasi sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan
operasional sampai dengan pelaporan
pertanggungjawaban akhir periode dari suatu
organisasi/lembaga