Transcript s a i sistem akuntansi instansi

PENGELOLAAN
S A I
(SISTEM AKUNTANSI INSTANSI)
REGIONAL
I - V
SURABAYA, MEDAN, DENPASAR, JAKARTA, MAKASSAR
DITJEN DIKTI
2007
Dasar Hukum
- PERUBAHAN KETIGA UUD 1945
Pasal 23 C : Hal-hal lain mengenai keuangan negara
diatur dengan undang-undang.
- UNDANG UNDANG
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003
Pasal 1:
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pasal 3:
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pasal 6:
- Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada
Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang
Pasal 9:
- Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang mempunyai tugas, antara lain
menyusun dan menyampaikan laporan kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya
Pasal 29:
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka
pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam UU Perbendaharaan.
* UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 30:
Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggung-jawaban APBN
kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPKRI, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan meliputi :
- Laporan Realisasi APBN (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan
dan melampirkan laporan keuangan BUMN dan badan lainnya.
Pasal 32:
Bentuk dan isi Laporan Keuangan ditetapkan dengan PP.
* PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
** Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat
Pasal 33:
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
diatur dalam UU.
* UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Permenkeu No. 59/PMK.06/2005
Tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi :
- Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
diselenggarakan oleh Kemen. Keuangan selaku BUN
- Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
diselenggarakan oleh Kemen/lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) sebagaimana yang
ditetapkan dalam pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003
SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s.d. pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.
Pasal 8:
Setiap Kementerian/Lembaga wajib
menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan
laporan keuangan, termasuk Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan.
SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
Organisasi
Untuk melaksanakan SAK dan SABMN, dibentuk unit
akuntansi keuangan yang teriri atas :
a. UAPA
--- UAPB
b. UAPPA-E1
--- UAPPB-E1
c. UAPPA-W
--- UAPPB-W
d. UAKPA
--- UAKPB
Pasal 9:
- Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca
beserta arsip data komputer (ADK) setiap bulan kepada:
a. KPPN
b. UAPPA-W/UAPPA-E1
- UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap
bulan, dituangkan dalam BAR
- UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan
semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan
CALK kepada UAPPA-W
Pasal 10:
- UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan
keuangan UAKPA di wilayah kerjanya menjadi laporan
keuangan tingkat UAPPA-W
- UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca
beserta ADK setiap bulan kepada :
a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan
b. UAPPA-E1
- UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwit Ditjen
Perbendaharaan setiap triwulan, dituangkan dalam BAR
- UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan
semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan
CALK kepada UAPPA-E1
UU 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA
Latar Belakang:
a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara
tersebut di atas, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan
standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri.
JENIS
PEMERIKSAAN
1.
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan
keuangan (LRA, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan)
dengan memberikan opini (pernyataan profesional mengenai
tingkat kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen
dalam laporan keuangan ybs.)
2.
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek
ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas.
3.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan
khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan
kinerja.
Jenis
Opini
1.
Pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
2.
Pernyataan Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
3.
Pernyataan Tidak Wajar (Adverse Opinion)
4.
Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer
Opinion)
BATAS
WAKTU
PEMERIKSAAN
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh
BPK-RI kepada DPR-RI dan DPD selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari pemerintah pusat.
TERBUKA UNTUK UMUM
Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi
publik, UU No. 15 Tahun 2004 menetapkan bahwa
laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan
kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka
untuk umum.
TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan;
- Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan
kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan, dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.
KETENTUAN
PIDANA
Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban
untuk menindaklanjuti rekomendasi yang
disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp500.00.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN DEPDIKNAS TAHUN 2006
1. Secara umum penyusunan LK Depdiknas Tahun
2006 sebagian telah mengikuti PMK No. 59/PMK.06/
2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian sbb.:
a. UAW belum belum difungsikan sebagai mestinya;
b. Neraca belum menggambarkan keadaan yang
sebenarnya, yaitu :
1) Saldo Kas
2) Saldo Bank
3) Persediaan
Lanjutan
4) Piutang PNBP, berdasarkan akrual (angsuran MHS, pihak
ketiga)
5) Aset Tetap belum dinilai sesuai dengan keadaan
sebenarnya, misalkan : Tanah (NJOP), kondisi barang
inventaris (B/RR/RB);
6) Status kepemilikan tanah (sertifikat hak milik).
7) Pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Fakultas/UPT/
Lembaga, belum dilaporkan kepada Rektorat dan tidak
tercatat dalam Neraca PTN.
c. Rekonsiliasi antara SABMN dan SAK belum dilaksanakan.
d. LRA belum menggambarkan keadaan sebenarnya
1) belum seluruh PNBP disetorkan ke rekening Rektor;
Lanjutan
2) PNBP yang berada di rekening Rektor tidak
seluruhnya disetorkan ke Kas Negara pada
akhir tahun;
3) Fakultas/UPT/Lembaga belum seluruhnya mem
pertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan
kepada Rektorat.
REALISASI PENERIMAAN
No
PTN
PNBP 2006
Posisi Laporan
1
UNJ Jakarta
Juli
2
Poltek N Jakarta
Juli
3
Unpad Bandung
November
4
Poltek M.N. Bandung
November
5
STSI Bandung
6
Undip Semarang
7
UNS Surakarta
Juli
Maret
September
No
PTN
Posisi Laporan
8
Poltek N Semarang
November
9
ISI Yogyakarta
Agustus
10
ITS Surabaya
September
11
Unesa
November
12
Poltek Elek. N. Surabaya
13
Poltek Perkapalan N. Surabaya
November
14
Unbraw Malang
September
15
Un. Trunojoyo
November
Juli
No
PTN
Posisi Laporan
16
Un. Syiah Kuala
Juli
17
Un. Malikussaleh
Tidak Ada
18
UN Medan
November
19
Poltek N. Medan
November
20
Un. Andalas Padang
21
STSI Padang Panjang
November
22
Poltek N. Padang
November
23
Un. Riau
November
Oktober
No
PTN
Posisi Laporan
24
Un. Jambi
Juli
25
Unsri
November
26
Poltek N. Sriwijaya
November
27
Unlam
November
28
Poltek N. Banjarmasin
November
29
Un. Mulawarman Kaltim
September
30
Poltek N. Samarinda
November
31
Unsrat, Sulut
September
No
PTN
Posisi Laporan
32
Un. Halu Oleo, Sultera
September
33
Unhas
September
34
UN Makassar
Tidak Ada
35
Poltek N. Ujung Pandang
Juli
36
Un. Pattimura
Juli
37
Poltek N. Ambon
September
38
Un. Khaerun, Ternate
September
39
Poltek Perimakan N. Tual
Oktober
No
PTN
Posisi Laporan
40
Unud
Mei
41
STSI Denpasar
November
42
Un. Nusa Cendana
September
43
Poltek Pertanian N. Kupang
November
44
UN Papua
45
Untirta
Juli
November
REALISASI PNBP
Tahun 2005 = 2.025,48 Milyar
Tahun 2006 = 1.956,57 Milyar
Berkurang
=
68,91
Milyar
TERIMA
SELAMAT
KASIH
BERKARYA