Transcript SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dasar Hukum
 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
 PP No. 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
 PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
 PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
 PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
 Pmk Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan PMK
No.171/PMK.05/2007
 Perdirjen Perbend Nomor PER-65/PB/2010 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga
SAI
SAK
SATUAN KERJA
SIMAK BMN
SATKER
PENGGUNA BAPP
SATKER
PERANGKAT DAERAH
MEKANISME PELAPORAN SAI
DJKN
opsional
UAPB
UAPA
UAPPB-E1
UAPPA-E1
DJPBN
KANWIL
DJKN
opsional
KANWIL
DJPBN
UAPPB-W
UAPPA-W
BLU
KPKNL
UAKPB
UAKPA
KPPN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) adalah unit
akuntansi instansi yang
melakukan kegiatan akuntansi
dan pelaporan tingkat satuan
kerja.
Lima jenis KPA dalam Sistem
Akuntansi Instansi (SAI)
•
•
•
•
•
KPA-Kantor Pusat (KP).
KPA-Kantor Daerah (KD).
KPA-Dekonsentrasi (DK).
KPA-Tugas Pembantuan (TP).
KPA-Urusan Bersama (UB)
UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
SATKER
PEMERINTAH
PUSAT
UAKPA
SATKER
PERANGKAT
DAERAH
SATKER
DEKONSENTRASI
SATKER
TUGAS
PEMBANTUAN
SATKER
PENGGUNA
BAPP
SATUAN KERJA v.s. SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
•Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna
barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi
pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program.
•Satuan kerja perangkat daerah adalah
organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari
sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan,
desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan
kebutuhan daerah.
SAK PADA UAKPA
(input-proses-output)
DIPA
Revisi DIPA
Neraca
SPM
SP2D
SSBP/
SSP/SSBC/
SSPB
Dok. Piutang
Dok. Persediaan
Dok. KDP
Rekam
Terima GL-BMN
Verifikasi
Cetak
Kirim
Laporan
Realisasi
Anggaran
Catatan atas
Laporan
Keuangan
SAK PADA UAKPA

Mencetak Register Transaksi Harian

Terima ADK BMN dari SAKPB dan posting data transaksi yang valid

Cetak dan verifikasi buku besar

Cetak LRA, kirim bersama ADK ke KPPN

Rekonsiliasi dg KPPN, buat BAR, perbaiki laporan bila perlu

Cetak Neraca dan LRA, kirim bersama ADK ke UAPPA-W/UAPPA-E1

Tahunan
Merekam dok sumber: DIPA/SPM/SP2D/dll.
Semesteran
Kegiatan:
Harian
Bulanan
(prosedur)
Rekam dok Piutang, Persediaan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 
Menyusun CaLK dan SOR kirim bersama LK ke UAPPA-W/UAPPA-E1
 
KELUARAN SAK
Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP
UAKPA
NERACA
BULAN, SEMESTER, TAHUN
LRA
BULAN, SEMESTER, TAHUN
UAPPA-W
ADK
BULAN, SEMESTER, TAHUN
UAPPA-E1
CALK
SEMESTER, TAHUN
UAPA
SOR
SEMESTER, TAHUN
UAKPA
Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP
PENGIRIMAN
NERACA
R
E
K
O
N
S bulan
I
L
I
A
S
I
Bulan
LRA
Bulan
ADK
Bulan
CALK
Pernyataan Tanggung Jawab
Semester, tahun
K
P
P
N
U
A
P
P
A
W
/
U
A
P
P
A
E1
PROSES AKUNTANSI UAKPA







UAKPA wajib memroses DS untuk menghasilkan laporan
keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan Satuan Kerja.
DS yang berhubungan dengan pengadaan aset disampaikan ke
UAKPB.
UAKPA yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan, wajib memroses DS untuk menghasilkan LRA
dan Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan.
Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta
ADK setiap bulan ke KPPN.
UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap
bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.
Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai
dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
UAPPA-W
Setiap UAKPA
PENGIRIMAN
NERACA Tk.W
R
E
K
O
N
S triwulan
I
L
I
A
S
I
Bulan
LRA Tk.W
Bulan
ADK
Bulan
CALK
Pernyataan Tanggung Jawab
Semester, tahun
K
A
N
W
I
L
D
J
P
B
N
U
A
P
P
A
E1
PROSES AKUNTANSI UAPPA-W






UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan
keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya
termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan
yang
digunakan
oleh
Kementerian
Negara/Lembaga.
UAPPA-W menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W
berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan
UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat
UAPPA-W beserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan.
UAPPA-W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran
dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPAE1 setiap bulan.
Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan
disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
UAPPA-E1
Setiap UAPPA-W, Satker Pusat, Termasuk pengguna dana DK/TP
NERACA Tk.E1
Triwulan
LRA Tk.E1
Triwulan
ADK
PENGIRIMAN
R
E
K
O
N
S semester
I
L
I
A
S
I
Triwulan
CALK
Pernyataan Tanggung Jawab
Semester, tahun
D
J
P
B
N
U
A
P
A
PROSES AKUNTANSI UAPPA-E1
 UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan
UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan
keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan
keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E1, dan
Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang
digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
 UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1
berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan.
 UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1
beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap
triwulan.
 UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan setiap semester.
 Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang
bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan ini.
 UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1
beserta ADK kepada UAPA setiap bulan.
 Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai
dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
UAPA
Setiap UAPPA-E1, termasuk pengguna dana DK/TP
PENGIRIMAN
NERACA Tk. K/L
LRA Tk. K/L
ADK
R
E
K
O
N
S semester
I
L
I
A
S
I
CALK
Pernyataan Tanggung Jawab
Pernyataan Telah Direviu
Semester, tahun
D
J
P
B
N
DEPKEU
c.q.
DJPBN
PROSES AKUNTANSI UAPA
 UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan
UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan serta Laporan Realisasi Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian
Negara/Lembaga.
 UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan
hasil penggabungan laporan keuangan
 UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
 Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan ini.
 UAPA menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta
ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
 Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai
dengan Catatan atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggung
Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah
Direviu.
KERANGKA UMUM DEKONSENTRASI
UAPA/B
Tk. Gubernur
ADK/Laporan
Koordinator
UAPPA/B-W Dekon
UAPPA/B-E1
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
UAPPA/B-W
dekon
Laporan
UAPPA/B-W
dekon
Dinas A
Dinas B
UAPPA/B-W
dekon
Dinas C
ADK/Laporan
UAKPA/B
dekon
UAKPA/B
dekon
SKPD Dinas A
UAKPA/B
dekon
UAKPA/B
dekon
SKPD Dinas B
UAKPA/B
dekon
UAKPA/B
dekon
SKPD Dinas C
PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DANA DEKONSENTRASI
 SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi
merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi.
 Penanggung Jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah
Kepala SKPD.
 Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan
keuangan Dana Dekonsentrasi di tingkat wilayah,
Gubernur dapat membentuk UAPPA-W Dekonsentrasi pada
setiap Dinas Pemerintah Provinsi.
 Penanggung Jawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi
adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi.
 Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPAW/UAPPB-W Dekonsentrasi.
 Penanggung Jawab Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W
Dekonsentrasi adalah Gubernur.
 Pengaturan penunjukan dan tugas Koordinator UAPPAW/UAPPB-W Dekonsentrasi ditetapkan lebih lanjut oleh
Gubernur bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
KERANGKA UMUM TUGAS PEMBANTUAN
UAPA/B
Tk. Kepala Daerah
ADK/Laporan
Koordinator
UAPPA/B-W
Tugas Pembantuan
UAPPA/B-E1
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
UAPPA/B-W
T/P
Laporan
UAPPA/B-W
T/P
Dinas A
Dinas B
UAPPA/B-W
T/P
Dinas C
ADK/Laporan
UAKPA/B
T/P
UAKPA/B
T/P
SKPD Dinas A
UAKPA/B
T/P
UAKPA/B
T/P
SKPD Dinas B
UAKPA/B
T/P
UAKPA/B
T/P
SKPD Dinas C
PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN
 SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan
merupakan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan.
 Penanggung Jawab UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan
adalah Kepala SKPD.
 Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan
keuangan Dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah,
Kepala Daerah dapat membentuk UAPPA-W/UAPPB-W Tugas
Pembantuan pada setiap Dinas Pemerintah Daerah.
 Penanggung Jawab UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan
adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah.
 Pemerintah Daerah merupakan Koordinator UAPPAW/UAPPB-W Tugas Pembantuan.
 Penanggung Jawab Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Tugas
Pembantuan adalah Kepala Daerah.
 Pengaturan penunjukan dan tugas Koordinator UAPPAW/UAPPB-W Tugas Pembantuan ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Daerah bekerja sama dengan Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
MEKANISME
SURAT PERINGATAN
UAKPA
Surat
Peringatan
SPM-UP/TUP
Akhir
Bulan
Masa
Penyampaian
Laporan
Keuangan
7
SPM-LS
kepada Bendahara
5 hari
kerja
SANKSI
(WILAYAH DAN ESELON1)
tata cara pengenaan sanksi
diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
UAPPA-W
UAPPA-E1
T
I
D
A
K
G
A
B
U
N
G
L
A
P
O
R
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP
STATEMENT OF
RESPONSIBILITY

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung
Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan
yang disampaikan.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility)
memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility)
dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang
belum termuat dalam laporan keuangan.
SOR Tk. UAKPA
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran <Nama Satker
Kementerian Negara/Lembaga > <audited/unaudited> yang terdiri dari
(a) Laporan Realisasi Anggaran
(b) Neraca (c) Catatan atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
............., ........................
Kepala Satuan Kerja
(.......................................)
SOR Tk. UAPPA-W
Pernyataan Tanggung Jawab
Penggabungan
Laporan
Keuangan
<Nama
Kementerian
Negara/Lembaga > <audited/unaudited> tingkat wilayah selaku
UAPPA-W yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca
(c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.... sebagaimana
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami,
sedangkan
substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja
merupakan tanggungjawab UAKPA.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
............., ........................
Kepala Kantor Wilayah
/Koordinator UPPA-W,
(.......................................)
SOR Tk. UAPPA-E1
Pernyataan Tanggung Jawab
Penggabungan
Laporan
Keuangan
<Nama
Kementerian
Negara/Lembaga > <audited/unaudited> tingkat wilayah selaku
UAPPA-E1 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b)
Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran....
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami,
sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing UAPPAW merupakan tanggungjawab UAPPA-W.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
............., ........................
Kepala Direktorat Jenderal
/Kepala Badan/Kepala Pusat
(.......................................)
SOR Tk. UAPA
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan
Keuangan
atas
penggunaan
anggaran
<Nama
Kementerian Negara/Lembaga > <audited/unaudited> yang terdiri dari
(a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan
Keuangan
Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
............., ........................
Menteri/Pimpinan Lembaga,
(.......................................)
TERIMA KASIH