Transcript 1. kebijakan akreditasi bermutu

“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Disampaikan pada :
TOT Asesor Sekolah/Madrasah
Bandung, September - Oktober 2013
I. Kerangka Filosofis

Bahwa diantara tujuan didirikannya Negara Republik
Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
[Aline IV, Pembukaan UUD 45].

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31
ayat 1 perubahan ke -4 UUD 1945).

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat 1
Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional)

Pembaharuan sistem pendidikan meliputi penghapusan
diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah
dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta
pembedaan antara pendidikan keagamaan dan
pendidikan umum.

Misi Pendidikan nasional antara lain: mengupayakan
perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
PENJAMINAN
MUTU
(8 SNP)
• Standar Isi
• Standar Proses
• Standar Kompetensi
Lulusan
• Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
• Standar Sarpras
• Standar Pengelolaan
• Standar Pembiayaan
• Standar Penilaian
Pendidikan
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Internal
• Satuan Pendidikan, Dinas
Pendidikan, Kemdikbud dan
Kemenag
Eksternal
• BAN-S/M
II. Landasan Yuridis
1.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945.
2.
UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas .
3.
PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No.
32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
4.
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
5.
Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan Nasional 2010-2014.
6.
Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.
7.
Kepmendikbud No. 193/P/2012 tentang Perubahan atas Kepmendikbud
No. 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-2017.
8.
Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.I/PP.00/05/ 2008 tentang
Akreditasi Madrasah.
III. Kedudukan, Peran, Tugas, dan Fungsi
BAN-S/M
A. Kedudukan
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan
pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau
satuan pendidikan [PP No. 19/2005 pasal 86 ayat 1]
Akreditasi yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN-PT,
BAN-S/M, dan BAN-PNF. [PP No. 19/2005 dan Permendikbud No.
59/2012 Pasal 2 ayat 1]
BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang
pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu
pada SNP [PP No. 32/2013 Pasal 1 ayat 32).
BAN merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan
mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri [Permendikbud No. 59/2012 Pasal 2 ayat 2]
B. Peran
 Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan
sertifikasi (PP 19/2005 pasal 2 ayat 2).
 Kegiatan akreditasi dilakukan oleh BAN-S/M (UU 20/
2003 pasal 60; PP 19/2005, Pasal 86 dan 87; serta
Permendiknas 29/2005, pasal 1).
 BAN-S/M memberikan rekomendasi penjaminan mutu
pendidikan kpd program dan/atau satuan pendidikan
yang diakreditasi, kpd Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah. (PP 19/2005 Pasal 92 ayat 5).
C. TUGAS BAN-S/M
1. Merumuskan kebijakan operasional
2. Melakukan sosialisasi kebijakan
3. Melaksanakan akreditasi
sekolah/madrasah
(Permendikbud No. 59/2012 Pasal 9 Ayat 1)
1. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/
madrasah;
2. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah
untuk diusulkan kepada Menteri;
3. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat
akreditasi sekolah/madrasah;
4. melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah;
5. mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah/madrasah;
6. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
7. mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional;
8. melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri; dan
9. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.
IV. Aspek-aspek Akreditasi yang Bermutu
A.Perangkat yang Bermutu
Instrumen
Petunjuk Teknis
Instrumen Pengumpulan
Data dan Informasi
Pendukung
Teknik Penskoran
B. Asesor yang bermutu
1. KOMPETENSI
Kompetensi Akademik
Kompetensi Sosial
Kompetensi Kepribadian
Kompetensi TIK
2. REKRUTMEN DAN PENJAMINAN MUTU
Terbuka
Keterwakilan/Representatif
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Resertifikasi asesor berbasis kompetensi
Penelusuran rekam jejak asesor
Perencanaan
Pengorganisasian
Pelaksanaan
C. MANAJEMEN
YANG
BERMUTU
Pengendalian
Evaluasi
Data
Informasi
Keuangan
Pelayanan
Pelaporan
D. Hasil
Rekomendasi
Publikasi