Transcript MATERI 01 KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Tujuan Pelatihan Melalui pemaparan materi dan diskusi peserta pelatihan dapat menjelaskan dasar hukum, tujuan, fungsi, dan manfaat akreditasi sekolah/madrasah.

MATERI 01
KEBIJAKAN UMUM
AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH
1
Tujuan Pelatihan
Melalui pemaparan materi dan
diskusi peserta pelatihan dapat
menjelaskan dasar hukum, tujuan,
fungsi, dan manfaat akreditasi
sekolah/madrasah.
2
RASIONAL
Setiap warga negara berhak memperoleh
pendidikan yang bermutu.
(UU Sisdiknas No 20/2003, Pasal 5 ayat 1)
Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang
bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus
memenuhi atau melampaui standar.
(PP 19/2005 psl 91)
Perlu dilakukan AKREDITASI terhadap kelayakan
setiap satuan/program pendidikan
(PP 19/2005 psl 81)
3
DASAR HUKUM
1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 60).
2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Pasal 86 dan 87).
3. Permendiknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M.
4. SK. Mendiknas No.064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT,
BAN-S/M dan BAN-PNF.
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
421/Kep.289.Disdik/2007 tentang BAP-S/M.
4
Pengertian Akreditasi
UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS


Akreditasi dilakukan untuk menentukan
kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan
non-formal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan. [Pasal 60 ayat (1)]
Akreditasi terhadap program dan satuan
pendidikan dilakukan oleh pemerintah
dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
sebagai bentuk akuntabilitas publik.
[Pasal 60 ayat (2)]
5
Akreditasi S/M
Berdasarkan PP No. 19/2005
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan [Pasal 1 ayat 21]
Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang
dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan. [Pasal 86 ay at 1]
Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik
dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan
komprehensif dengan menggunakan instrumen dan
kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional
Pendidikan [Pasal 86 ayat 3]
6
Akreditasi Sekolah/Madrasah
Berdasarkan Permen No.29/2005
 Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu
kegiatan penilaian kelayakan suatu
sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M
yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk
pengakuan peringkat kelayakan.
[Pasal 1 ayat 5]
 Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/
madrasah Pemerintah membentuk BAN-S/M
[Pasal 2 ayat 1]
7
Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan
1. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
2. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
Tsanawiyah (MTs).
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah
(MA).
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK).
6. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari
Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan
Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
8
Tujuan Akreditasi S/M
 Memberikan informasi tentang kelayakan S/M
atau program yang dilaksanakannya
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
 Memberikan rekomendasi tentang penjaminan
mutu pendidikan kepada program dan/atau
satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak
terkait.
9
Manfaat Akreditasi S/M
1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan
rencana pengembangan S/M.
2. Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu
pendidikan secara bertahap, terencana, dan
kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi,
nasional bahkan regional dan internasional.
3. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan
pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka
menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
dan program S/M.
10
Manfaat Akreditasi S/M
4. Membantu mengidentifikasi S/M dan program
dalam rangka pemberian bantuan pemerintah,
investasi dana swasta dan donatur atau bentuk
bantuan lainnya.
5. Bahan informasi bagi S/M sebagai masy. belajar
untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah,
masy, maupun sektor swasta dalam hal
profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
6. Membantu S/M dalam menentukan dan
mempermudah kepindahan peserta didik dari satu
sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan
kerjasama yang saling menguntungkan.
11
Fungsi Akreditasi S/M
 Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang
dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah
memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
 Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua
pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai
unsur terkait yang mengacu pada standar minimal
beserta indikator-indikatornya.
 Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar
bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya
peningkatan atau pengembangan mutu S/M.
12
Prinsip Akreditasi S/M
1. Objektif
Akreditasi S/M pada hakikatnya merupakan kegiatan
penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan
pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu S/M.
Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang
terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan
benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan
kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan
kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya
digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteriakriteria yang ditetapkan.
13
Prinsip Akreditasi S/M
2. Komprehensif
Dalam pelaksanaan akreditasi S/M, fokus penilaian tidak hanya
terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi
berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.
Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan
secara utuh kondisi kelayakan S/M tersebut.
3. Adil
Dalam melaksanakan akreditasi, semua S/M harus diperlakukan
sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur,
keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status S/M
baik negeri ataupun swasta. S/M harus dilayani sesuai dengan
kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak
diskriminatif.
14
Prinsip Akreditasi S/M
4. Transparan
Data dan informasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria,
mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian
akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara
terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang
memerlukannya.
5. Akuntabel
Pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat
dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian
maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur
yang telah ditetapkan.
15
KOMPONEN AKREDITASI
Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam
Standar Nasional Pendidikan
1. Standar Isi, [Permen 22/2006]
2. Standar Proses, [Permen 41/2007]
3. Standar Kompetensi Lulusan, [Permen 23/2006]
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
[Permen 13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg
Guru, Permen 24/2008 Ttg Tenaga Adm]
5. Standar Sarana Dan Prasarana [Permen 24/2007]
6. Standar Pengelolaan, [Permen 19/2007]
7. Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008]
8. Standar Penilaian Pendidikan. [Permen 20/2007]
16
Sifat dan Kedudukan BAN-S/M
BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri
yang menetapkan kelayakan program dan/
atau satuan pendidikan jenjang pendidikan
dasar dan menengah jalur formal dengan
mengacu pada standar nasional.
[Permen No.29/2005, Pasal 1]
BAN-S/M merupakan badan nonstruktural
yang bersifat nirlaba dan mandiri yang
bertanggung jawab kepada Mendiknas.
[Permen No.29/2005, Pasal 2]
17
Tugas BAN-S/M

merumuskan kebijakan operasional,

melakukan sosialisasi kebijakan,

melaksanakan akreditasi S/M.
[Permen 29/2005, pasal 7].
18
Fungsi BAN-S/M
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAN-S/M
mempunyai fungsi untuk:
 merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi S/M
 merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi S/M
 untuk diusulkan kepada Menteri;
 melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat
akreditasi S/M;
 melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi S/M;
 memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil
akreditasi;
 mengumumkan hasil akreditasi S/M secara nasional;
 melaporkan hasil akreditasi S/M kepada Menteri;
 melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M .
[Permen No.29/2005, Pasal 7 ayat (2)].
19
Badan Akreditasi Provinsi S/M
(BAP-S/M)
 Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu
oleh BAP-S/M yang dibentuk oleh Gubernur
[PP No. 19/2005, Pasal 87]
 BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi
yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan
akreditasi. [Permen No. 29/2005, Pasal 1]
 Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu
oleh BAP-S/M. [Permen No. 29/2005, Pasal 7)
20
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DALAM SISDIKNAS
 PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL : dilakukan oleh
berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan
yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi
berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik
secara langsung/tidak langsung.
 PENJAMINAN MUTU INTERNAL : dilakukan oleh
masing-masing satuan pendidikan.
Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun
dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu
sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi
eksternal dimaksud.
21
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
ADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan oleh
Menteri, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP
oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 dan 77.
2. Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem Provinsi,
Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi pembina pend Pusat),
PP19/2005 psl 92.
3. Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajatpemenuhan SNP yang dicapai satuan/program pend): melalui
penilaian kelayakan satuan/program pend mengacu pada
kriteria SNP, sbg bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl
60, Permen 29/2005 psl 1 AKREDITASI oleh BAN S/M , PP
19/2005 psl 86 dan 87.
4. Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan: Ujian
Nasional, USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian
lainnya, dan evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi,
Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP 19/2005)
22
PENJAMINAN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN
 Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdas-
men menerapkan manajemen berbasis sekolah:
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas. (PP 19/2005 psl 49)
 Satuan pendidikan mengembangkan Visi dan Misi
(Std Pengelolaan),KTSP (Std Isi), melakukan penilaian
hasil belajar termasuk ujian sekolah, dan evaluasi
kinerja masing-masing. (PP19/2005 psl 65).
 Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP.
(PP 19/2005 psl 91)
23
Hubungan antar pilar dalam penjaminan
mutu eksternal
24
PERAN BAN-S/M DALAM
PENJAMINAN MUTU
 BAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan
mutu pendidikan kpd program dan/atau satuan
pendidikan yang diakreditasi, kpd Pemerintah,
dan Pemerintah Daerah.
PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)
25
MENAG
MENDIKNAS
DITJEN
PENDAIS
DITJEN
MANDIKDASMEN
DITJEN
PMPTK
BALITBAN
G
BAN-S/M
BSNP
GUBERNUR
KANWIL
DEPAG
DISDIK
PROV
BUPATI/
WALIKOTA
KANDEP
MADRASAH
LPMP
BAP-S/M
Asesor
DISDIK
KAB/KOT
Unit Pelaksana
Akreditasi BAP-S/M
KAB/KOTA
SEKOLAH
26
KOORDINASI PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI S/M
ANTAR LEMBAGA TERKAIT
BAN-BAP-S/M
(HSL AKRED)
BSNP
Unit-unit
Pusat
LPMP
Dis Prov/
Kanwil Depag
Diskab/
Kadepag
Sekolah/
Madrasah
Laporan dan rekomendasi TL
Penjaminan Mutu
Konsultasi
27
Hubungan Kerja BAN-S/M dengan BSNP

BAN-S/M mengembangkan instrumen
akreditasi yang komprehensif dan
berdasarkan standar yang mengacu pada
standar nasional pendidikan.
 Menteri menetapkan kriteria dan perangkat
akreditasi S/M setelah memperhatikan
pertimbangan dari BSNP
[Permen No. 29/2005, pasal 7 ayat (3)]
28
Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para
Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

BAP-S/M melakukan paparan hasil akreditasi dan rekomendasi
tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur:
1. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota.
2. Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota.
3. LPMP dan
4. Dewan Pendidikan Provinsi.

BAP-S/M menyampaikan hasil pelaksanaan akreditasi sekolah/
madrasah dan rekomendasi tindak lanjut kepada:
1. S/M.
2. BAN-S/M.
3. Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi dan Kanwil Depag.
4. Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota dan Kandepag
Kab/Kota, dan
5. LPMP
29
Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para
Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
(lanjutan)
1.
2.
3.
4.
BAN S/M menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada :
Menteri Pendidikan Nasional, selaku penanggung
jawab Sisdiknas, sebagai masukan kebijakan dan
pertanggungan-jawab BAN S/M.
Menteri Agama, sebagai tembusan dan masukan
kebijakan.
Unit Utama Pusat terkait dan Direktorat yang
bersangkutan, sebagai tembusan dan masukan
kebijakan.
BSNP sebagai masukan
30
11 Norma Pelaksanaan Akreditasi
1. Kejujuran
2. Independensi
3. Profesionalisme
4. Keadilan
5. Kesejajaran
6. Keterbukaan
7. Akuntabilitas
8. Bertanggung jawab
9. Bebas intimidasi
10. Menjaga kerahasiaan
11. Keunggulan mutu
31
Penutup
1. Hasil akreditasi S/M, diwujudkan dalam bentuk
peringkat kelayakan yg merupakan salah satu wujud
akuntabilitas kepada publik.
2. Dengan akreditasi yang kredibel, hasilnya dapat
memotivasi S/M untuk memperbaiki diri sehingga
hasil akreditasi yang akan datang peringkat yang
dicapai akan lebih baik.
3. Peran akreditasi juga terletak pada langkah tindak
lanjut yang diambil berbagai stake-holder secara
berkelanjutan. Oleh karena itu rekomendasi tindak
lanjut menjadi bagian penting.
32