Transcript disini - WordPress.com

KULIAH
HAK ASASI MANUSIA
Oleh:
Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., MH
(Dosen)
Makalah ini dapat diunduh pada alamat:
www.rumahpendidikan.wordpress.com
Drs. H. Syafruddin Amir, MM.
(Dosen/Asdos)
Course Outline
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DESKRIPSI MATA KULIAH HAM
Mata kuliah ini mengkaji HAK ASASI MANUSIA
(HAM) secara umum, mulai dari sejarah
perkembangan pemikiran HAM, Cakupan HAM,
Deklarasi Universal HAM, Ciri – cirri HAM, HAM
dalam Perundang-undangan dan Pancasila,
Genosoida, Kajian Konstitusi Konstitusionalisme
dan Komparatif, Politik Hukum, Anak dalam
pandangan Hukum dan Hak – Hak Anak
B. TUJUAN UMUM PERKULIAHAN
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
mampu memahami dan mendeskripsikan HAK ASASI
MANUSIA (HAM) secara umum, terutama yang berkaitan
dengan Sejarah perkembangan pemikiran tentang HAM, Nilainilai HAM, Ruang lingkup HAM, HAM dalam perspektif
Teologis, HAM dalam Perundang-undangan Nasional dan
Konvensi Internasional, HAM dalam realitas empirik
kontemporer, Peradilan HAM, dan Strategi penegakkan HAM.
Dengan pengetahuan teoretik tersebut diharapkan terjadi
internalisasi nilai-nilai HAM pada mahasiswa yang pada
gilirannya dapat menggugah komitmen dan kesadaran
mahasiswa untuk ikut serta dalam upaya pemajuan dan
perlindungan HAM, atau setidaknya tidak melakukan
pelanggaran HAM.
C. TUGAS PERKULIAHAN
Setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas
perkuliahan berupa:
1. Memberikan respons berupa pertanyaan,
sanggahan, ataupun tanggapan dalam kegiatan
perkuliahan;
2. Membuat laporan kegiatan perkuliahan setiap
pertemuan dalam bentuk jurnal atau portofolio;
3. Membuat karya tulis (makalah/ artikel/ resensi/
studi kasus, dan sejenisnya) yang relevan
dengan materi perkuliahan;
4. Mempresentasikan karya tulisnya jika diminta.
D. EVALUASI DAN SISTEM PENILAIAN
Evaluasi dilakukan setiap saat. Hasil evaluasi
dijadikan acuan perbaikan kegiatan perkuliahan.
Dalam rangka perbaikan sistem perkuliahan,
mahasiswa dan dosen memiliki hak dan
kewajiban yang sama, antara lain menyangkut :
1. Kehadiran. Dosen dan mahasiswa yang tidak
hadir karena suatu alasan yang jelas dan bisa
diterima, wajib saling memberikan informasi,
maksimal satu jam sebelum perkuliahan
berlangsung.
2. Penyempurnaan Materi dan Sistem Perkuliahan,
Yakni :
A. Bila mahasiswa menganggap materi perkuliahan tidak relevan
dengan aspirasi, situasi, dan tuntutan profesi, mahasiswa dapat
mengajukan materi perbaikan/ tambahan untuk didiskusikan oleh
bagian akademik, dosen (team teaching), dan mahasiswa;
B. Bila strategi perkuliahan yang diterapkan dirasakan kurang efektif,
dengan alasan yang jelas dan rasional, mahasiswa dapat
mengusulkan kepada dosen yang bersangkutan agar segera
melakukan penyesuaian/ perbaikan;
C. Bila mahasiswa merasa kurang cocok dengan dosen pengampu,
dengan alasan yang jelas dan rasional, serta disepakati oleh
setengah plus satu orang mahasiswa yang mengikuti kuliah dosen
yang bersangkutan, diperkenankan mengajukan keberatan kepada
bagian akademik, untuk dilakukan pergantian atau diupayakan
alternatif lain.
D. Bila mahasiswa tidak puas dengan nilai yang diperoleh, mahasiswa
dapat mengajukan keberatan disertai alasan dan bukti-bukti yang
kuat dan logis.
E. Penilaian ditentukan sesuai dengan acuan akademik yang berlaku,
dengan komponen-komponen dan bobot penilaian sebagai berikut:
•
•
•
Nilai Formatif (kehadiran, aktivitas kelas, tugas) : 40 % dari nilai total
Ujian Tengah Semester
: 30 % dari nilai total
Ujian Akhir Semester
: 30 % dari nilai total
E. REFERENSI :
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); UU
Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM; Memorandum OKI
tentang Hak Asasi Manusia; International Committee of the Red Cross
Review, Nomor 328, 1998; Berbagai Konvensi Internasional tentang
HAM; seperti; Deklarasi Universal HAM (DUHAM); Kovenan
Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan
Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi
menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi, dan erendahkan Martabat Manusia,
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Ras, Konvensi Hak-hak Abak, dan lain-lain; Mochtar
Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah Internasional,
Alumni, Bandung, 1999; The Geneva Conventions Of August 12
1949, International Committee Of The Red Cross; Protocols Additional
To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, International
Committee Of The Red Cross; Bagir Manan, Perkembangan
Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, YDHS
bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2001; James W. Nickel,
“Making Sense Of Human Rights”, diterjemahkan Titis Eddy Arini, Hak
Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, Gramedia, Jakarta, 1996;
REFERENSI LAIN:
KOMNAS HAM, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya
Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1997; Buku Panduan untuk Fasilitator
HAM, Jakarta, 2002; Buku Panduan untuk Fasilitator Rohaniawan
HAM, Jakarta, 2002; M. Luqman Hakiem, Deklarasi Islam tentang
Hak Asasi Manusia, Risalah Gusti, Surabaya, 1993; Scott Davidson,
“Human Rights”, diterjemahkan A. Hadyana Pudjaatmaka, Hak
Asasi Manusia, Grafiti, Jakarta, 1994; Subhi Mahmassani, “Arkan
Huquq’l Insan”, diterjemahkan Hasanuddin, Konsep Dasar Hak-hak
Asasi Manusia Studi Perbandingan Dalam Syariat Islam dan
Perundang-undangan Modern, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993;
Abu A’la Al-Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta,
YAPI, 1998; Baeher, Peter (et.al), Instrumen Internasional Pokok
HAM, Jakarta, Yayasan Obor, 2001; Baharuddin Lopa, Al-Quran dan
Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa,
1999; E. Shobirin Nadj, Diseminasi HAM, Perspektif dan Aksi,
Jakarta, CESDA-LP3ES, Jakarta 2000; James W Nickel, HAM;
Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal HAM, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1996. http://www.ipl.org.
http://www.pnri.go.id.
http://www.ri.go.id.
http://www.dpr.go.id.
http://www.komisihukum.go.id
http://www.hrw.org.
http://www.findlaw.com; http://www.komnasham.org; sumber dan
bacaan lain yang relevan
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
1.
Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia dari
tuhan tanpa ada perbedaan, maka Hak Asasi Manusia adalah
hak dari kodrati yang melekat pada diri manusia, ia bersifat
universal serta abadi berkaitan dengan harkat dan martabat
manusia.
2.
Setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama tanpa
perbedaan jenis kelamin, RAS, bangsa, pandangan politik,
status sosial dan posisi lainnya. Pengabaian dan
perampasannya mengakibatkan hilang harkat dan
martabatnya sebagai manusia.
3.
Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia yang
bersifat historis dan dinamis berkembang dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
UNSUR-UNSUR HAK :
1. Mengidentifikasi
suatu
pihak
sebagai
pemilik atau pemegang hak
2. Hak adalah untuk suatu kebebasan atau
keuntungan
3. Mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak
yang
harus
berperan
mengusahakan
tersedianya kebebasan atau keuntungan
yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak
tersebut
4. Bobot atau hak menentukan urutan atau
arti pentingnya dalam hubungannya dengan
norma-norma lain.
CIRI-CIRI HAK :
1. Merupakan pertimbangan2
berprioritas tinggi yang penting (high
priority)
2. Hak tersebut baku (definiteness)
dilihat dari right-holders maupun
(high priority)
3. Hak tersebut memiliki kemengikatan
(bindingness)
JENIS -JENIS HAK
• Hak moral: hak dibenarkan berdasarkan
etika atau nilai - nilai moral
• Hak hukum: hak yang tertulis di dalam
hukum domestik dan diterapkan didalam
pengadilan domestik
• Hak asasi manusia: hak yang dikenal
dalam
hukum
internasional
yang
merupakan
hasil
konsensus
dari
komunitas internasional yang melekat
dalam manusia
CIRI-CIRI KHUSUS DARI
HAK ASASI MANUSIA
•
•
•
•
•
Melekat
Universal
Tak dapat dicabut
Tidak dapat terbagi
Saling tergantung
Cakupan Hak Asasi Manusia
• Hak sipil dan politik
• Hak ekonomi dan sosial
• Hak individual
• Hak kolektif
• Hak untuk ikut serta dalam pembangunan
DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hak untuk mendapatkan perlakuan sama dan
bebas dari diskriminasi
Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan
pribadi
Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang
merendahkan martabat manusia
Hak untuk mendapatkan persamaan di dalam
hukum
Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama
dalam pengadilan
Hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi
Kebebasan memiliki kepercayaan dan beragama
DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA
8. Kebebasan mengeluarkan pendapat
9. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul
secara damai
10. Hak untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan
11. Hak untuk mendapatkan keamanan sosial
12. Hak untuk kesempatan kerja
13. Hak untuk mendapatkan tingkat hidup yang
layak
14. Hak untuk mendapatkan pendidikan
ENAM PAKTA UTAMA
HAK ASASI MANUSIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan
politik (ICCPR)
Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya (ICESCR)
Konvensi memgenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi rasial (CERD)
Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap wanita (CEDAW)
Konvensi hak - hak anak (CROC)
Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan
atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi dan merendahkan martabat manusia
(CAT)
FUNGSI HAK
•
•
Menurut teori kepentingan (interest
theories)
hak
berfungsi
untuk
mengembangkan
kepentingan
orang
dengan memberikan serta melindungi
keuntungan.
Menurut teori keinginan (will theories) hak
berfungsi
untuk
mengembangkan
otonomi
dengan
memberikan
dan
melindungi otoritas, keleluasaan atau
kontrol di sejumlah bidang kehidupan.
KERANGKA TEORI
KEBERADAAN HAK
• Teori Pemberian Hak (entitlements)
• Teori Pemberian Hak Plus
(entitlements-plus theory)
• Teori Pemberian Hak yang
Diimplementasikan Menurut Hukum
(legally imlpemented entitlements
theory)
HAK ANAK-ANAK
ANAK-ANAK DALAM PANDANGAN
HUKUM
Anak - anak sebagai kekayaan Ayah
Anak - anak sebagai makhluk yang
tergantung membutuhkan perlindungan
dan perawatan
Anak - anak sebagai manusia memiliki hak
- hak dan tanggung jawab
Anak - anak adalah manusia.
Sebagai
manusia
mereka
memiliki seluruh hak asasi
manusia. Akan tetapi terdapat
ketentuan hukum hak asasi
manusia internasional yang
berlaku khusus pada anak anak sebagai anak
1979
1989
1990
2003
Tahun Internasional Anak - anak
Konvensi Hak Anak
Indonesia meratifikasi CROC
pada 5 September
CROC diratifikasi oleh 192
negara – semua kecuali Somalia
dan Amerika
TIGA PRINSIP DASAR
1. Prinsip kepentingan yang terbaik
(pasal 3)
2. Prinsip partisipasi (pasal 12 )
3. Prinsip bimbingan orangtua (pasal 5
&18)
KETENTUAN UMUM DALAM
CROC (KONVENSI ANAK-ANAK)
1. Definisi dari anak - anak (pasal 1)
2. Hak untuk menikmati secara penuh tanpa
diskriminasi (pasal 2)
3. Wajib untuk diketahui secara luas (pasal 42)
4. Hak - hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan
budaya
HAK - HAK SIPIL DAN POLITIK
1. Hak - hak berhubungan dengan
kehidupan anak, identitas dan
keluarga
2. Hak - hak yang berhubungan
dengan kehidupan dan aktivitas
sipil dan politik
3. Hak sipil dan politik lainnya
HAK - HAK EKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA
1. Tindakan “untuk memaksimalkan
semaksimal tersedianya seluruh
sumber daya ” (pasal 4)
2. Media massa (pasal 17 )
3. Anak - anak cacat (pasal 23)
4. Anak - anak yang secara etnis,
bahasa dan agamanya minoritas serta
anak - anak penduduk asli (pasal 30)
MELINDUNGI ANAK DARI
PELECEHAN & PENELANTARAN
1.
Penganiayaan dan penelantaran oleh orang tua, walinya
atau yang memeliharanya (pasal 19)
2.
Ekploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya (pasal
32 )
3.
Penggunaan gelap obat - obatan narkotika dan zat - zat
psikotropika (pasal 33)
4.
Eksploitasi dan pelecehan seksual (pasal 34)
5.
Penculikan, penjualan dan perdagangan (pasal 35)
6.
Bentuk lain dari hal - hal yang merugikan kesejahteraan
anak (pasal 36)
HUBUNGAN DENGAN BAGIAN LAIN
DARI HUKUM INTERNASIONAL
• Konvensi mengenai pengungsi (pasal 22)
• Hukum humaniter internasional (pasal 38)
• Perlindungan hak anak yang ada dalam
pakta internasional lainnya (pasal 41)
PROTOKOL TAMBAHAN
• Usia diperbolehkan ikut dinas militer
• Perdagangan dan penggunaan anak anak untuk tujuan eksploitasi seksual
komersial
KETENTUAN PAKTA
YANG LAIN
1. Kovenan internasional hak - hak sipil dan
politik
2. Kovenan internasional hak - hak
ekonomi, sosial dan budaya
3. Konvensi Genewa yang berhubungan
dengan perlindungan warga sipil pada
saat perang
KEWAJIBAN - KEWAJIBAN
INDONESIA
• Menghormati hak - hak anak : mencegah
pelanggaran terhadap seluruh hak - haknya
• Melindungi hak - hak anak : mencegah
pelanggaran dari pihak lain
• Memenuhi hak - hak anak : mengadopsi
seluruh tindakan yang dibutuhkan
TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK
MEMAJUKAN HAK ANAK
Mekanisme hukum, undang-undang
dan lembaga hukum
Aksi politik
Lembaga nasional HAM
Rencana aksi nasional HAM
Kepemimpinan masyarakat
Informasi dan pendidikan
ATURAN-ATURAN HUKUM
• Kerangka kerja resmi yang baik untuk hukum
- hukum dan institusi - institusi resmi dan cara
kerjanya
• Memasukan CROC menjadi hukum nasional
• Hukum - hukum yang melindungi anak dari
penganiayaan dan penelantaran
• Hukum yang berlaku mutlak untuk para
korban
PENGADILAN
• Bertanggung jawab terhadap penegakan
hukum
• Mendengar dan memutuskan perselisihan
• Menangani kasus yang berhubungan
dengan anak - anak :
Kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3)
Untuk lebih cenderung mendengarkan
pandangan anak (pasal 12) Memperlakukan
anak secara bermartabat (pasal 40)
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH
1. Pemerintah berkewajiban untuk
menjamin dipertahankannya aturan
hukum.
2. Hukum pidana dapat juga dipakai
untuk melindungi pihak yang lemah
dan rentan dalam situasi HAM.
3. Pemerintah tidak dapat berpangku
tangan dan membiarkan kekerasan
berlangsung tanpa hukuman.
TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK
MEMAJUKAN HAK ANAK
Mekanisme hukum, termasuk undangundang dan lembaga hukum
Aksi politik
Lembaga nasional HAM
Rencana aksi nasional HAM
Kepemimpinan masyarakat
Informasi dan pendidikan
LEMBAGA-LEMBAGA
NASIONAL HAM
Didirikan berdasarkan undang-undang,
bersifat independen, dan memiliki mandat
yang luas.
Melengkapi peran pengadilan.
Dapat menangani pengaduan individu
Dapat melakukan penyelidikanpenyelidikan sendiri.
Dapat menangani berbagai persoalan
sistemik
Dapat membuat rekomendasi untuk
pemerintah
KEBUTUHAN UNTUK
MERUBAH SIKAP
Hukum mempromosikan HAM dan sampai
tingkat tertentu mempengaruhi perilaku
Kepemimpinan masyarakat : formal dan
informal
Pendidikan dan informasi untuk menangani
berbagai persoalan yang mendasar selama ini
Penggunaan media yang efektif
Dialog antar berbagai kelompok masyarakat
PRINSIP-PRINSIP POKOK
NEGARA HUKUM
1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
2. Persamaan dalam Hukum
(Equalitybefore the Law)
3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Yang Bersifat
Independen
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Negara (Constitutional
Court)
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Bersifat Demokratis (Democratische
Rechtsstaat):
Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan
Tujuan Kesejahteraan (Welfare
Rechtsstaat)
Transparansi dan Kontrol Sosial
Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa
HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA DAN UUD
1945
DALAM PANCASILA
• Sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah hak kebebasan
memeluk agama.
• Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, adalah hak kebebasan
dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaan.
• Sila ke-3 “Persatuan Indonesia”, adalah hak atas status
kewarganegaraan yang dan bertempat tinggal serta berpenghidupan
layak.
• Sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan”, adalah hak atas kebebasan
menyatakan pikiran dan menyampaikan pendapat di muka umum.
• Sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adalah hak
hidup sejahtera lahir dan batin.
DALAM UUD 1945
1. Kesamaan hak di hadapan hukum
Pasal 27 ayat (1). Menyatakan kesamaan kedudukan warga
negara tanpa pengecualian.hal ini menunjukkan adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa diskriminasi.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Pasal 27 ayat (2). menyatakan hak setiap warga negara untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang laya. Pasal ini
memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyata.
3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
Pasal 28. menetapkan warga negara untuk berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dan sebagainya. pasal ini
mencerminkan kedemokratisan negara Indonesia.
4. Kemerdekaan memeluk agama
Pasal 29 ayat (1). Menyatakan tentang kebebasan meyakini dan
memeluk agama tanpa paksaan, dengan senantiasa
berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Hak dan kewajiban membela diri
Pasal 30 ayat (1). Menyatakan hak dan kewajiban setiap warga
negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
6. Hak mendapat pangajaran
Pasal 31 ayat (1). Menyatakan bahwa tiap-tiap warga
negara berhak mendapatkan pengajaran.
7. Kebudayaan Nasional Indonesia
Pasal 32. menetapkan agar agar pemerintah memajukan
kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pengertian
kebudayaan bangsa itu ialah kebudayaan yang timbul
sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya.
Termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat di
daerah-daerah di seluruh Indonesia.
8. Kesejahteraan sosial
Pasal 33 dan 34. berisi:
A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara
C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang
HAM
Prinsip Dasarnya meliputi
1. Hak Untuk Hidup
(Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 UU tersebut)
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
(Pasal 10 ayat 1 dan 2)
3. Hak Mengembangkan Diri
(Pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16)
4. Hak Memperoleh Keadilan
(Pasal 17, 18 ayat 1,2,3,4,5, dan Pasal 19)
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi
(Pasal 20,21,22,23,24,25,26, dan 27)
6.
Hak Atas Rasa Aman
(Pasal 29,30,31,32,33,34, dan 35 )
7.
Hak Atas Kesejahteraan
(Pasal 36,37,38,39,40,41, dan 42)
8.
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan.
(Pasal 43 dan 44)
9.
Hak Wanita
(Pasal 45,46,47,48,49,50, dan 51)
10. Hak Anak
(Pasal 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, dan 66)
Kewajiban Dasar Manusia dalam UU HAM
1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia
wajib patuh pada peraturan perundang-undangan mengenai
HAM, baik tertulis maupun tak tertulis serta hukum internasional
yang diterima di Indonesia.
(Pasal 67)
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan
(Pasal 68)
3. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain, baik yang
yang bersifat moral, etika, dan tata tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(Pasal 69)
4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban
dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi
orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah
untuk memeliharanya.
(Pasal 69)
5. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib
tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh UU. Untuk
menjamin tentang keadilan dengan pertimbangan
moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat yang demokratis.
(Pasal 70)
Penegasan HAM dalam TAP MPR No.
IV/MPR/1999 Tentang GBHN
1.
Menegakkan Hukum secara konsisten untuk lebih
menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran,
supremasi hukum, serta menghargai HAM (BAB IV SUBBAB
A Butir 3)
2.
Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama
yang berkaitan dengan HAM dalam bentuk UU sesuai
dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa (BAB IV
SUBBAB A Butir 4)
3.
Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta
meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan
penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. (BAB IV
SUBBAB A Butir 9)
4.
Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap
pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani
secara tuntas. (BAB IV SUBBAB A Butir 10)
PREDIKAMENTA INDONESIANA
-
Perkembangan ilmu dan teknologi dan akseleratif
Proses-proses globalisasi
Perkembangan cepat ekonomi dan pasar bebas
Interaksi kultural dan pergeseran nilai
Perubahan sikap dan perilaku
KRISIS MORAL (Carfe Diem)
1.Dekadensi Moral
2.Kerakusan,Materialis,Hedonis
3.Kemiskinan Spiritual
Krisis Hukum
Krisis Kepercayaan
Krisis Legitimasi
Krisis Ekonomi
Tantangan Survival
Tawaran Comfort
Krisis Identitas
(Krisis Harga diri)
KRISIS NILAI:
- Pengutamaan Rasionalitas
- Otonomi Subjek berlebihan
- Otoritas tradisi dan agama memudar
Social Issues
• Hak Asasi Manusia.
• Kemiskinan, Kesenjangan, sosial
dan keadilan sosial.
• Kejahatan,narkotika, minuman
keras, terorisme, premanisme.
• Protes masyarakat dan “urban
riots” (hooliganism / bonek).
• Mutu SDM,
Pendidikan,perlindungan anak
dan wanita.
• Transformasi demografik.
• Penyalahgunaan
kewenangan/kekuasaan.
• Kerusakan ekologis.
- Kebaikan dan kebenaran hanya
sededar option saja, keputusan
KEMUNGKINAN RESPONS:
dilandaskan pertimbangan cost of
- Puritan/Konservatif/isolasi
benefit
- Permisif/Indifferent
- hati nurani menumpul
- Komitmen
HUKUM KONSTITUSI DAN
LEMBAGA NEGARA
PENGERTIAN KONSTITUSI
NEGARA
“Organisasi Kekuasaan“
Power
Tends to corrupt
1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
(the general goals of society or general acceptance
of the same philosophy of government)
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai
landasan pemerintahan atau penyelenggaraan
negara (the basis of government)
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi
ketetanegaraan (the form of institutions and
procedures)
4. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang
lampau
5. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan
ketatanegaraan bangsa
6. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak
diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun
untuk waktu yang akan datang
7. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan
kahidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Check and Balance
SUPRA STRUKTUR
The Government Political Sphere
 UUD 1945 Ketetapan MPR No.
II/MPR 1978
 KOnstitusi RIS 1949
 UUDS 1950
Parpol/Partai Politik Infra Struktur
The Socio Political Sphere
 Political Education
 Political Articulation
 Political Agregation
 Political Selection
 Political Communication
FUNGSI KONSTITUSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga
negara
Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara
ataupun kegiatan penyelenggaraan negara
Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang
asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity)
Fungsi sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of
nation)
Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony)
Fungsi simbolik sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control),
baik dalam arti sempit hanya dibidang politik, maupun dalam arti luas
menyangkut bidang sosial dan ekonomi
Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social
engineering atau social reform) baik dalam arti sempit maupun dalam arti
luas
MATERI MUATAN KONSTITUSI
Secara Umum Terbagi Menjadi Tiga
•
Jaminan Terhadap Hak Asasi
Manusia
•
How the various
agencies are organized
•
Ditetapkannya Susunan
Ketatanegaraan yang Bersifat
Fundamental
•
What power is entrusted
to those agencies
•
in what manner such
power is to be exercised
•
Adanya Pembagian dan
Pembatasan Tugas
Ketatanegaraan yang Juga
Bersifat Fundamental
Muatan lain
Hal-hal yang Menyangkut Identitas Negara, seperti
Bendera dan Bahasa Nasional
PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI
 Anatomi kekuasaan tunduk
pada hukum
 Jaminan dan perlindungan hak
asasi manusia
 Peradilan yang bebas dan
mandiri
 Akuntabilitas public
NILAI-NILAI KONSTITUSI
• NILAI NORMATIF; bahwa konstitusi berlaku bukan hanya
dalam arti hukum (legal), melakinkan juga dalam
kenyataan (realitas).
• NILAI NOMINAL; menurut hukum masih berlaku, namun
dalam kenyataanya tidak sempurna karena ada pasalpasal yang tidak dilakssanakan.
• NILAI SEMANTIK; bahwa konstitusi secara hukum
memang berlaku tetapi hanya sekedar untuk memberi
bentuk atau melaksanakan kekuasaan politik, konstitusi
hanya dilaksanakan untuk kepentingan pemegang
kekuasaan.
SCOPE DARI HUKUM KONSTITUSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cara memilih Kepala Negara
Kekuasaannya dan preoregatif
Status menteri-menteri
Hubungan pusat dan daerah
Treaty making proses
Kewarganegaraan
Civil liberties
Hal-hal menyangkut parlemen
Cara-cara amandemen konstitusi
KLASIFIKASI KONSTITUSI
1.
2.
3.
4.
5.
Writen Constitution dan Unwritten Constitution
(konstitusi tertulis dan tidak tertulis)
Flexible Constitution dan Rigd Constitution (Konstitusi
Fleksibel dan Konstitusi Kaku)
Supreme Constitution dan not Supreme Constitution
(Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat
tinggi)
Unitary Constitution dan federal Constitution (Konstitusi
Kesatuan dan Konstitusi Serikat)
Presidential Executive Constitution dan Parliamentary
Executive Constitution (Konstitusi sistem Presidensil dan
Konstitusi sistem Parlementer)
PERUBAHAN KONSTITUSI
 By the legislature under special restrictions (perubahan
konstitusi melalui legislatif dengan persyaratan khusus)
 By the people through a referendum (perubahan
konstitusi oleh rakyat melalui referendum)
 That methods peculiar to federal state where all, or a
proportion of the federating units must agree too the
change (perubahan konstitusi di negara serikat dan
perubahan itu harus disetujui secara proporsional oleh
negara bagian)
 By a special convention for the pupose (perubahan
konstitusi melalui konvensi khusus atau dilakukan oleh
suatu lembaga negara khusus yang dibentuk untuk
keperluan perubahan)
KEJAHATAN GENOSIDA
Sejarah :1.
Turki : Armenia & Kurdi; 2. Nazi: Holocaust;
3. Kamboja: Muslim Cham, Khmer Buddhist; 4. Yugoslavia:
Muslim Bosnia, Croatia, Kosovo; 4. Rwanda: Hutu vs Tutsi.
Genocide: ‘genos’ & ‘cide’
Lemkin : - Penghancuran kelompok etnis Tdk
selalu harus memusnahkan segera,
kecuali pembunuhan masal suatu
bangsa;
- Rencana yg terkoordinasi yg
bermaksud utk menghancurkan
dasar2 kehidupan yg penting dr suatu
kelompok bangsa utk memusnahkannya
• Tujuan rencana disintegrasi kelompok:
– institusi politik & sosial, budaya, bahasa,
kebangsaan, agama, ekonomi,
penghansucran keamanan pribadi,
kesehatan, martabat, kehidupan.
• IMT: genosida overlap dgn KTK tetapi
telah menghasilkan fondasi hukum
• Resolusi 1946: “genosida:
penyangkalan thdp hak existensi suatu
kelompok, sbgmn pembunuhan yg
menyangkal hak hidup seseorang”
Konvensi Genosida 1948
• Genosida pd masa damai / perang adalah
kejahatan menurut hk internasional
melibatkan penyangkalan thdp hak hidup
seluruh kelompok
• Mengejutkan nurani umat manusia
• Hostis humanis generis
• Berlawanan dgn hukum, moral, jiwa &
tujuan PBB
Kejahatan Genosida
• Setiap perbuatan yg dilakukan dgn maksud
utk menghancurkan / memusnahkan
sebagian /seluruh kelompok: bangsa, ras,
etnis, agama, dgn cara:
– Membunuh
– Mengakibatkan penderitaan berat fisik /mental
– Meciptakan kondisi kehidupan yg akan
mengakibatkan kemusnahan fisik, seluruh /
sebagian
– Memaksakan tindakan2 yg bertujuan mencegah
kelahiran di dlm suatu kelompok
– Memindahkan paksa anak2 dr klp tertentu ke klp
lain
Konvensi Genosida 1948
• Persyaratan ‘maksud’ (intent)
• Tdk termasuk political groups
• Kewajiban umum negara:
–
–
–
–
mencegah kejahatan genosida
menghukum pelaku
diadili di fora nasional / internasional / negara lain
Individual criminal responsibility & State responsibility
• Advisory opinion ICJ 1951: ‘genosida mrpkn
hukum kebiasaan internasional, shg mengikat
semua negara’
Non-applicability of Statutory
Limitations Convention1968
• Tidak ada daluwarsa bagi KTK, Genosida &
kejahatan perang
• Jika kejahatann terjadi, Konvensi hrs
diterapkan kpd perwakilan otoritas neg &
perorangan (pelaku utama, kaki tangan,
partisipan, penghasut, yg bersekongkol utk
melakukan kjhtn, tanpa mempertimbangkan
tingkat penuntasan kjhtn, & thdp otoritas neg
yg memberikan toleransi thdp kjhtn
• Kewajiban neg: mengambil langkah2 yg
diperlukan, bid legislasi, ekstradiksi
Unsur-unsur
• “dengan maksud”: hrs spesifik, menghancurkan,
keseluruhan / sebagian dr kelompok
• Sub-kategori dr KTK
• The crime of the crimes (Kambanda case)
• Persyaratan “dgn maksud” sangat tinggi
• “seluruhnya atau sebagian”
– maksud utk menghancurkan seluruh atau
sebagian hrs diiartikan dgn merujuk kpd maksud
yg spesifik utk menghancurkan lebih dr sekedar
sejumlah kecil orang2 yg mrpkn anggota
kelompok” (WG 1997)
– pelaku tdk harus bermaksud utk menghancurkan
seluruh kelompok ttp sebagian kecil saja sudah
cukup
• Kelompok yg dilindungi:
–
–
–
–
bangsa
etnis
ras
pemeluk agama
• Tdk termasuk kelompok pengguna bahasa,
ekonomi, sosial, politik tertentu
• “Stable” groups, constituted in a permanent
fashion; dan yang keanggotaannya
ditentukan oleh kelahiran (ICTR)
Perbuatan genosida
– Membunuh anggota kelompok
– Mengakibatkan penderitaan berat thdp fisik / mental
thdp anggota kelompok
– Meciptakan kondisi anggota kehidupan kelompok yg
akan mengakibatkan kemusnahan sec fisik, baik
seluruh / sebagian
– Memaksakan tindakan2 yg bertujuan mencegah
kelahiran di dlm kelompok
– Memindahkan sec paksa anak2 dr kelompok tertentu
ke kelompok lain
• Hanya yang bersifat fisik & biologi, tdk
yg kultural
• “ethnic cleansing”?
– Tindakan yg memaksa anggota klp utuk
meninggalkan tpt tinggalnya utk melarikan
diri dr ancaman perlakuan yg kejam
(Syrian proposal)
– Commission of experts ICTY: “termasuk
KTK dan bisa disamakan dgn kejahatan
perang yg spesifik”
– Kebijakan pembersihan etnis pd akhirnya
memang bersifat genocidal (ICTY)
• “maksud menhancurkan … dst”: spesifik hrs
dilihat dr beratnya (gravity).
• pembersihan etnis di Srebenica & sktr
(pembunuhan masal klp muslim) setelah
jatuhnya Srebenica thn 1995: ‘kekejaman yg
sangat berbeda …’ (Karadzic and Mladic)
• Mensyaratkan kehendak khusus utk
menghancurkan suatu klp. (Akayeshu)
• “membunuh anggota kelompok”: sengaja &
tdk sengaja
• Penurunan populasi Aborigin mel penguasaan
/ pengambilalihan hak atas tanah mrk bukan
genosida (Kevin Buzzacot v Hill & Downer, 1999)
• “Mengakibatkan penderitaan berat thdp
fisik / mental anggota kelompok”
– Penderitaan tsb tdk usah bersifat
permanen / tdk dpt disembuhkan (ICTR)
– Termasuk kekerasan seksual (ICTR)
– “penderitaan mental”: tdk yg sifatnya
minor / temporer (Prepcom)
Meciptakan kondisi anggota kehidupan klp yg akan
mengakibatkan kemusnahan sec fisik, baik
seluruh / sebagian
– ICC: “Dgn sengaja” (Deliberately)
– Termasuk deportasi:
•
•
•
•
Membuat kelaparan
Mengurangi pelayanan kesehatan smp di bwh
minimum
Mengurangi fasilitas hidup /
Pengusiran paksa
“mencegah kelahiran”
– Sterilisasi, aborsi paksa, pemisahan pria –
wanita, menghambat perkawinan
– Instruksi utk melakukan tindakan yg bermaksud
utk mencegah kelahiran (Eichmann)
– Melalui perkosaan yg sistematik
• Menghasut terjadinya genosida:
– “direct and public incitement to commit genocide”
(Art. 3 Genocide Convention) hrs dihukum.
– Melalui radio & televisi, media lain:
•
•
•
•
RTLM: “hrs lebih giat lagi, kuburan belum penuh!”
“kamu hrs membunuh Tutsi”
“gunakan senjata yg ada…”
Kita hrs berjuang utk memusnahkan suku orang-orang
jahat ini, jangan ada pengungsi.
• “Kita hrs membunuh mereka tidak ada jalan lain”
Jean Kambanda & Akayeshu dihukum krn terbukti direct
and public incitement to commit genocide
• “pemindahan paksa anak2”
– ICTR: tdk hanya perbuatan pemindahan yg langsung
tetapi juga meliputi pengenaan sanksi ancaman atau
trauma yg menimbulkan pemindahan paksa dr 1 klp
ke klp lainnya
Kenapa perlu ICC
(International Criminal Court) ?
•
•
•
•
•
Mewujudkan keadilan universal / global
Mengakhiri impunitas
Menanggulangi kelemahan sistem ad hoc
Mengefektifkan hukum nasional
Mencegah konflik & Memelihara
perdamaian
SEKIAN
Terima Kasih