Transcript Upaya Pemajuan, Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi

Upaya Pemajuan, Penghormatan
Dan Perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM)
By Chandra Setiawan
Standar Kompetensi
3. Menampilkan peran serta dalam upaya
pemajuan, penghormatan dan perlindungan
Hak Asasi Manusia (HAM)
Kompetensi Dasar
3.1 Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, dan penegakan HAM
Indicator
Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, dan penegakkan HAM yang
dilakukan pemerintah
Menentukan instrumen HAM nasional
Mendeskripsikan upaya pemajuan,
penghormatan, dan penegakkan HAM yang
dilakukan oleh individu dan masyarakat
Pengertian HAM
• John Locke, Hak asasi manusia adalah hak
yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati
melekat pada setiap manusia dan tidak dapat
diganggu gugat (bersifat mutlak).
• Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak
asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya,
hak-hak yang dimiliki manusia menurut
kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari
hakikatnya sehingga sifatnya suci.
• UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi
Manusia), Hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
Hakikat HAM
• HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang
melekat pada diri setiap manusia sejak awal
dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan
tidak dapat diganggu gugat siapa pun
Untuk menambah pengatahuan Anda
tentang HAM, klik
www.komnasham.go.id
Human Rights
terdiri dari
Personal Rights Political Rights
Social and
Culture Rights
Property Rights Rights of Legal
Procedural Rights
Equality
1. Hak asasi pribadi / personal Rights
• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindahpindah tempat
• mengeluarkan atau menyatakan pendapat
• memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
• memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan
kepercayaan yang diyakini masing-masing
2.
•
•
•
•
Hak asasi politik / Political Rights
Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan
organisasi politik lainnya
membuat dan mengajukan suatu usulan
3. Hak asasi hukum / Legal Equality Rights
• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4.
•
•
•
•
•
Hak asasi Ekonomi / Property Rigths
Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
mengadakan perjanjian kontrak
menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
untuk memiliki sesuatu
memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
• Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
• Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan,
penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6.
•
•
•
Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
Hak mendapatkan pengajaran
Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan
bakat dan minat
Instrumen HAM
terdiri atas
Instrumen Nasional
1.
2.
3.
4.
5.
Pancasila
Pembukaan UUD 1945
Pasal – pasal UUD 1945
Tap MPR
Undang - Undang
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati,
dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
• Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman pertama
pelaksanaan upaya penegakan HAM di Indonesia. Dalam sila
– sila Pancasila tercermin adanya penghargaan yang sangat
tinggi terhadap pelaksanaan dan penegakan HAM. Dalam
pelaksanaannya, sila – sila dalam Pancasila tidak boleh
dipisahkan. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM dalam
Pancasila didasari oleh sila kedua “kemanusiaan yang adil dan
beradab” dan dijiwai oleh sila – sila yang lainnya.
• Pembukaan UUD 1945
Pengakuan bangsa Indonesia akan HAM tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, dua, tiga, dan keempat
• Pasal – pasal UUD 1945
Pasal 27 : hak dalam hukum dan
pemerintahan
Pasal 28 : hak dalam bidang politik
Pasal 28 A– J : jaminan mengenai HAM
Pasal 29 : hak dalam bidang agama
Pasal 30 : hak dalam usaha pertanahan dan keamanan
negara
Pasal 31 : hak dalam bidang pendidikan
Pasal 32 : hak dalam bidang kebudayaan
Pasal 33 : hak dalam bidang ekonomi
Pasal 34 : hak untuk mendapatkan kesejahteraan bagi
kaum fakir miskin dan anak – anak terlantar
• Tap MPR
ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang
HAM. Ketetapan ini menugaskan kepada
lembaga – lembaga tinggi negara dan seluruh
aparatur negara untuk menghormati,
menegakan, dan menyebarluaskan
pemahaman mengenai HAM kepada seluruh
masyarakat
• Undang – undang
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan
HAM
UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan
saksi korban
UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan
diskriminasi Ras dan etnis
Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM
1. Indonesia menyambut baik kerja sama
internasional dalam upaya menegakkan HAM di
seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia
sangat merespons terhadap pelanggaran HAM
internasional hal ini dapat dibuktikan dengan
kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di
beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak,
Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga
memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada
Israel yang telah menginvasi Palestina dan
menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan
anak-anak.
2.Pengeluaran Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ,
Undang-undang nomor 26 tahun 2000
tentang pengadilan HAM, serta masih banyak
UU yang lain yang belum tersebutkan
menyangkut penegakan hak asasi manusia.
3. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan
penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas
pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan
pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM.
Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta
pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan
Lembaga – Lembaga Yang Bergerak Dalam Upaya
Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM
a. Komnas HAM ( 15 Oktober 1993 )
Merupakan organisasi independen, tak
berpihak, visioner, serta memiliki misi
membantu menyelesaikan kasus – kasus
pelanggaran HAM di masyarakat Indonesia
serta melakukan kegiatan
pendidikan dan penyuluhan
b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat
dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan
amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23
Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di
Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak
boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta
kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi
Kepentingan Terbaik bagi Anak ”
• Komnas Perempuan mempunyai tujuan
terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola
perilaku yang kondusif untuk mewujudkan
kehidupan yang menghargai keberagaman dan
bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman
dan diskriminasi sehingga kaum perempuan
dapat menikmati hak asasinya sebagai
manusia.
• Kontras (20 Maret 1998)
mempunyai visi terwujudnya demokrasi yang
berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat
melalui landasan dan prinsip rakyat yang
bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan
dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi
manusia atas alasan apapun, termasuk yang
berbasis gender
•
Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia
LBH didirikan oleh persatuan Advokat Indonesia (
Peradin ) pada tahun 1971. Tahun 1980 menjadi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang
mempunyai tujuan untuk membela kepentingan
masyarakat tanpa memandang latar belakang
suku, keyakinan politik , ideologi, agama,
kekayaan, warna kulit, keturunan dan kelompok
orang yang dibelanya.
Peran masyarakat dalam menegakkan HAM
 saling memberi kesempatan beribadah pada
orang lain.
 tidak main hakim sendiri
 menghormati pendapat orang lain dalam suatu
rapat
 tidak menutupi kasus pelanggaran HAM
 Melaporkan tindakan pelanggaran HAM
 aktif dalam kegiatan – kegiatan sosial dalam
upaya penegakan HAM
Kesimpulan
Hak Asasi Manusia
terdiri atas
Macam-Macam HAM
misalnya
 Personal Rights
 Property Rights
 Rights of
Legal Equality
 Political Rights
 Social and Culture Rights
 Procedural Rights
Penegakan HAM
di Indonesia
Partisipasi
Masyarakat
misalnya
Organisasi
dan
Institusi HAM
Book Reference
• Abdulkarim, Aim. Advance Learning Civic
Education 1. Jakarta : Grafindo.
• Tim Penulis. Kewarganegaraan X. Jakarta.
Studia Press. 2006.
• Budiyanto. Pendidikan Kewarganegaraan 1.
Jakarta. Erlangga. 2006.
• Courtesy Youtube
CHARACTER BUILDING
Akar persahabatan bukan karena kekayaan.
Akar persahabatan bukan karena fisik.
Akar persahabatan adalah ketulusan dan
kebersamaan.