Transcript Lampiran File - (JDIH) Kota Surakarta

PENERAPAN NILAI-NILAI
HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH
Oleh:
Arry Ardanta Sigit
Dir Kerja Sama HAM
Ditjen HAM – Kemenkumham
SOSIALISASI TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAGI
SKPD - PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Surakarta, 27 Agustus 2014
►
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab
Pemerintah (Pasal 8 UU 39/1999)
►
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan
hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini,
peraturan perundang-undangan lain, dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima
oleh negara Republik Indonesia (Pasal 71 UU 39/1999)
► Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah-langkah
implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara,
dan bidang lain (Pasal 72 UU 39/1999)
DEFINISI HAK ASASI MANUSIA
•
•
•
•
UU 39/99 : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan
perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 angka 1 UU
39/99)
John Locke: Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai suatu yang bersifat
kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan
apapun di dunia yang dapat mencabut Hak Asasi Manusia.
Jan Materson (Komisi HAM PBB): Hak Asasi Manusia adalah hak-hak
yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil manusia
dapat hidup sebagai manusia”.
Azzumardi Azra: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang
melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan bersifat
fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati,
dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau Negara.
PENGERTIAN HAM
SEPERANGKAT HAK YANG
MELEKAT PADA MANUSIA SEBAGAI
MAKHLUK TUHAN YME
HAM
WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI
& DILINDUNGI OLEH :
► NEGARA
► HUKUM
► PEMERINTAH
► SETIAP ORANG
DEMI KEHORMATAN &
PERLINDUNGAN
HARKAT MARTABAT MANUSIA
Psl 1 (1) UU 39/1999
Universality / Universal
Inalienability / Tdk dpt dihilangkan
Indivisibility / Tdk dpt di-pisah2-kan
PRINSIP /
KARAKTERISTIK
HAM
Interdependency / Saling tergantung
Equality / Kesetaraan
Nondiscrimination / Tidak Diskriminatif
Participation / Partisipasi
Responsibility / Pertanggungjawaban
CAKUPAN HAM
HAK-HAK SIPOL
1. Hak atas kehidupan (Ps. 6).
2. Bebas dari siksaan &perlakuan tidak manusiawi (Ps. 7).
3. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (Ps. 8).
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Ps. 9).
5. Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi (Ps. 10).
6. Bebas dari penahanan atas hutang (Ps. 11).
7. Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal (Ps. 12).
8. Kebebasan bagi warga negara asing (Ps. 13).
9. Hak atas pengadilan yang jujur (Ps. 14).
10. Perlindungan dari kesewenangan hukum kriminal (P.15).
11. Hak atas pengakuan yang sama didepan hukum (Ps. 16).
12. Hak atas kebebasan pribadi (Privasi), (Ps. 17).
13. Bebas utk berpikir, berkeyakinan dan beragama (Ps. 18).
14. Bebas untuk berpendapat dan berekspresi (Ps. 19).
15. Larangan propaganda perang dan diskriminasi (Ps. 20).
16. Hak untuk berkumpul (Ps. 21).
17. Hak untuk berserikat (Ps. 22).
18. Hak untuk menikah dan berkeluarga (Ps. 23).
19. Hak berpolitik (Ps. 25).
20. Kesamaan di muka hukum (Ps. 26).
21. Hak bagi kaum minoritas (Ps. 27).
HAK-HAK EKOSOB
1. Hak atas pekerjaan (pasal 6),
2. Kondisi kerja yg adil dan
menguntungkan (pasal 7),
3. Hak untuk membentuk dan bergabung
dengan serikat pekerja (pasal 8),
4. Hak atas jaminan sosial (pasal 9),
5. Perlindungan keluarga (pasal 10),
6. Hak atas standar kehidupan yang layak
(pasal 11),
7. Hak kesehatan (pasal 12),
8. Hak pendidikan (pasal 13)
9. Hak berpartisipasi dalam kebudayaan
(p.15)
10. Hak menikmati manfaat dan kemajuan
Iptek (p.15)
11. Perlindungan HAKI (p.15)
HAM DLM KONSTITUSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
Hak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan
Ank berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang, perlindungan dan kekerasan
dan diskriminasi
Hak mengembangkan diri
Hak memajukan dirinya secara kolektif
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil
Hak perlakuan yang sama dihadapan hokum
Hak untuk bekerja dan imbalan yang layak
Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan
Hak atas status kewarganegaraan
Hak memilih pendidikan dan pengajaran
Hak memilih pekerjaan
Hak memiliki kewarganegaraan
Hak memilih tempat tinggal
Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan
Hak menyetakan pikiran dan sikap
17. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
menngeluarkan pendapat
18. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
19. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi
20. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehortmatan, martabat dan harta benda.
21. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakitan
22. Hak bebas dari penyiksaan
23. Hak memperoleh suaka politik
24. Hak hidup sejahtera lahir dan batin
25. Hak bertempat tinggal
26. Hak mendapat lingkungan hidup yang baik
27. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
28. Hak atas jaminan sosial
29. Hak memperoleh hak milik pribadi
30. Hak yang tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut
31. Hak masyarakat tradisional dihormati.
10 KELOMPOK HAK
DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
SEPERANGKAT HAK …………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
HAK UNTUK HIDUP (4)
HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN (2)
HAK MENGEMBANGKAN DIRI (6)
HAK MEMPEROLEH KEADILAN (8)
HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI (10)
HAK ATAS RASA AMAN (9)
HAK ATAS KESEJAHTERAAN (10)
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN (4)
HAK WANITA (9)
HAK ANAK (23)
Jumlah 85 hak
NON-DEROGABLE RIGHTS
Pasal 28I ayat (1) UUDNRI Thn 1945
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun.”
PEMBATASAN DALAM DUHAM
• Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak
dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada
batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan
terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan
memenuhi persyaratan moral, ketertiban umum dan
kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang
demokratis.
Psl 28 J (2) (UUD 1945)
Psl 70 UU 39/1999
DLM MENJALANKAN HAK DAN
KEBEBASANNYA SETIAP ORANG
WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN
YANG DITETAPKAN OLEH UU
DENGAN MAKSUD UNTUK:
Pembatasan
HAM
► MENJAMIN PENGAKUAN SERTA
PENGHORMATAN ATAS HAK DAN
KEBEBASAN ORANG LAIN, DAN
► MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL
SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN
MORAL, KEAMANAN, DAN
KETERTIBAN UMUM DLM SUATU
MASYARAKAT YG DEMOKRATIS
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
Dibatasi oleh
HAM
orang lain
HAM
Dibatasi oleh
UU
Pasal 67 s/d 70 UU 39/1999
Menjamin pengakuan
serta penghormatan
atas hak dan
kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil
sesuai dengan
pertimbangan moral,
nilai-nilai agama,
keamanan, dan
ketertiban umum
dalam suatu
masyarakat yg
demokratis
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(RANHAM)
LATAR BELAKANG PERLUNYA RANHAM
► Bagian ke II pernyataan ke 71 Deklarasi dan
Program Aksi Wina 1993 menyatakan bahwa,
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia
merekomendasikan agar tiap Negara
mempertimbangkan untuk membuat rencana aksi nasional
yang berisikan langkah-langkah yang dapat
digunakan sebagai acuan oleh Negara untuk memperbaiki
pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
► Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara
terutama pemerintah
(Pasal 28 I angka 4 UUD NRI Th 1945)
DEFINISI RANHAM INDONESIA
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah
Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman
pelaksanaan penghormatan, pemenuhan,
perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM
di Indonesia
(Pasal 1 ayat 2 Perpres 23/2011)
RANHAM INDONESIA
Bertujuan untuk:
• meningkatkan penghormatan, pemenuhan,
perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM
di Indonesia;
• menerapkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan
budaya bangsa Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI 1945.
(Pasal 2 ayat 1 Perpres 23/2011)
TUJUAN UTAMA RANHAM
Mendorong terwujudnya masyarakat adil,
makmur, cerdas, sejahtera, dan berbudaya
HAM
(Lampiran I Perpres 23/2011Mukadimah)
RANHAM
Merupakan dokumen yang berkembang
(living document) yang dalam pelaksanaannya
perlu disesuaikan dengan fokus, potensi,
dan pemecahan permasalahan di institusi masingmasing.
(lampiran I Perpres 23/2011Mukadimah)
PROGRAM RANHAM
1. Pembentukan dan Penguatan Institusi
Pelaksana RANHAM
2. Persiapan Pengesahan Instrumen HAM
Internasional
3. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi
Peraturan Perundang-Undangan
4. Pendidikan HAM
5. Penerapan Norma dan Standar HAM
6. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
(Pasal 4 ayat 3 Perpres 23/2011)
BAGAIMANA MENERAPKAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
Pembagian Urusan Pemerintahan
(PP Nomor 38 Tahun 2007 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pendidikan;
Kesehatan;
Pekerjaan umum;
Perumahan;
Penataan ruang;
Perencanaan pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan
catatan sipil;
11. Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak;
12. Keluarga berencana
dan keluarga sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;
15. Koperasi dan usaha
kecil dan menengah;
16. Penanaman modal;
17. Kebudayaan dan
pariwisata;
18. Kepemudaan dan olah
raga;
19. Kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah,
pemerintahan umum,
administrasi keuangan
daerah, perangkat
daerah,kepegawaian,
dan persandian;
21. Pemberdayaan
masyarakat dan
desa;
22.Statistik;
23.Kearsipan;
24.Perpustakaan;
25.Komunikasi dan
informatika;
26.Pertanian dan
ketahanan pangan;
27.Kehutanan;
28.Energi dan sumber
daya mineral;
29.Kelautan dan
perikanan;
30.Perdagangan; dan
31.Perindustrian.
Penerapan HAM pada Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Diintegrasikan
dalam Kewajiban Pemerintah
 Kewajiban untuk Menghormati
 Kewajiban untuk Melindungi
 Kewajiban untuk Memenuhi
Ketersediaan
 Aksesabilitas
 Akses Fisik
 Akses Ekonomi
 Akses Informasi dan Partisipasi Publik
 Akses Nondiskriminasi

Kewajiban untuk Menghormati
 Negara/Pemerintah tidak diperkenankan campur
tangan/intervensi upaya warga dalam melaksanakan hak
asasi, dan tidak mengambil tindakan yang dapat
mengakibatkan terhambatnya akses warga atas hak asasi
mereka.
 Contoh: dalam kaitannya dengan hak untuk mendapatkan
pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan, Pemerintah:
• tidak dapat “menyingkirkan” seseorang secara sewenangwenang dari sistem pasar tenaga kerja, layanan kesehatan,
dan pendidikan,
• wajib menjamin kebebasan bagi orang tua untuk
menyekolahkan anaknya di sekolah yang dipilih orangtua.
Kewajiban untuk Melindungi
 Negara/Pemerintah menjamin agar siapa pun, termasuk
pihak ketiga (korporasi, individu, atau entitas lain) tidak
melanggar hak individu.
Negara/Pemerintah memberi sanksi terhadap siapa pun,
termasuk pihak ketiga yang melanggar hak individu lain.
 Contoh: dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan
hidup, jika suatu perusahaan melakukan pencemaran
lingkungan yang berdampak pada rusaknya lingkungan
dan kehidupan masyarakat di sekitarnya, Pemerintah
wajib melindungi warga di sekitar perusahaan dan
memberi sanksi bagi badan usaha yang melakukan
pencemaran.
Kewajiban untuk Memenuhi
 Pemerintah harus mengambil langkah-langkah positif
dan mengerahkan sumberdaya untuk menjamin setiap
individu mendapatkan hak yang tidak dapat dipenuhi
sendiri.
 Contoh: dalam rangka pemenuhan hak untuk
memperoleh pendidikan, Pemerintah berkewajiban
untuk membuat peraturan yang menjamin:
• hak pendidikan warga,
• penyediaan sarananya (sekolah dan akses jalan),
• warga dapat mengikuti pendidikan dengan baik.
Ketersediaan
Pemerintah berupaya menyediakan berbagai
sarana / prasarana dan fasilitas yang dapat
menunjang penikmatan hak-hak tertentu bagi
masyarakat.
Contoh: Menyediaan rumah sakit dan sarana
penunjangnya yang memadai, tenaga medis yang
berpengalaman dan profesional. Termasuk
pengalokasian dana dalam APBD
Aksesabilitas
Sarana dan prasarana serta fasilitas yang dapat
menunjang penikmatan/diperolehnya hak-hak
tertentu bagi masyarakat harus dapat diakses
oleh tiap orang, dalam jurisdiksi daerah.
Aksesabilitas mencakup: Akses Fisik, Akses
Ekonomi, Akses Informasi dan Partisipasi
Publik, Akses Nondiskriminasi
Aksesabilitas Fisik
Segala fasilitas barang dan jasa yang dibutuhkan bagi
terpenuhinya hak-hak tertentu harus dapat terjangkau
secara fisik, dan dengan aman bagi semua, terutama bagi
kelompok yang rentan atau marginal [misalnya: etnis
minoritas atau masyarakat terasing/masyarakat daerah
terpencil, perempuan, anak-anak, penyandang cacat,
pengungsi (akibat konflik maupun bencana alam), manula].
Contoh: dalam bidang pendidikan dan kesehatan,
penyediaan sekolah atau rumah sakit serta sarana
pendukung harus dapat dijangkau oleh anak-anak maupun
masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil.
Aksesabilitas Ekonomi
 Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung
untuk terpenuhinya hak-hak tertentu harus tersedia dan dapat
terjangkau secara ekonomi oleh semua masyarakat, termasuk
kelompok yang kurang beruntung secara sosial, atau
masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin.
 Contoh: Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan
fasilitas:
• Rumah sakit dan dapat diakses secara ekonomi oleh seluruh
masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan
rendah/miskin.
• Sekolah yang harus diupayakan semaksimal mungkin untuk
dapat menyentuh masyarakat miskin, termasuk untuk
menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin.
Aksesabilitas Informasi dan
Partisipasi Publik
 Aksesabilitas mencakup hak untuk mencari dan
menerima atau membagi informasi yang dapat
diakses oleh masyarakat (sepanjang bukan informasi
yang sifatnya tertutup/rahasia). Partisipasi publik juga
dikedepankan dalam penyusunan kebijakan maupun
pengawasan terhadap implementasinya.
 Contoh: dalam bidang lingkungan hidup, perda
selayaknya memuat ketentuan tentang keterbukaan
informasi dan pengikutsertaan seluruh pemangku
kepentingan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan
(baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai
pengawasan, termasuk dalam memantau status
kerusakan lahan dan/atau tanah).
Nondiskriminasi
• Semua sarana dan prasarana serta fasilitas yang
dibutuhkan bagi terpenuhinya hak-hak tertentu
barang dan jasa harus dapat diakses oleh
semua orang, terutama oleh masyarakat yang
marginal atau masyarakat yang rentan, tanpa
diskriminasi dengan dasar apapun juga
Beberapa Rekomendasi UPR (1)
Perlu dilakukan peningkatan dalam:
• Memerangi kemiskinan dan memperkuat kapasitas sosial ekonomi
negara
• Penyediaan bantuan hukum bagi pekerja migran
• Pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia
• Pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan dan kesehatan) bagi
kelompok rentan
• Hak pendidikan, yang antara lain mencakup:
 pelayanan pendidikan bagi publik
 wajib belajar gratis dua belas tahun
 akses pendidikan untuk semua
• Hak kesehatan, yang antara lain mencakup:
 pelayanan kesehatan bagi publik
 penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi yang dilahirkan
 penghapusan sunnat perempuan
 akses terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
Beberapa Rekomendasi UPR (2)
Perlu dilakukan penanganan yang terintegrasi dan efektif
dalam rangka mengatasi:
• Banyaknya anak yang putus sekolah dan tidak
menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun
• Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan
anak (baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga
maupun pelecehan seksual)
• Tingginya angka perdagangan perempuan dan anak
• Tingginya angka pekerja migran dan PRT
• Masih rendahnya peran dan keikutsertaan perempuan
dalam sektor swasta dan PNPM
• Permasalahan penyandang disabilitas.
Beberapa Rekomendasi UPR (3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan kepentingan umum
Pencegahan kekerasan, khususnya hukuman badan dalam qanun jinayah
Pelarangan penggunaan kekerasan oleh APH
Menjaga toleransi kebebasan beragama dihapuskan
Pelatihan HAM bagi APH
Rehabilitasi yang layak bagi PSK
Perbaikan kondisi tempat-tempat penahanan
Mengklarifikasi perda yang diskriminatif
Peran APH (termasuk satpol PP) dalam sengketa lahan antar kelompok etnis
dan konflik horizontal lainnya
•
•
•
•
•
mempercepat revisi KUHP
Kriminalisasi penyiksaan dalam legislasi nasional (Rancangan KUHP)
Hukuman badan termasuk hukuman mati harus dihapuskan
Ratifikasi OP CAT
Mereview UU Adminduk tentang pencantuman agama dalam KTP
Kesimpulan
• Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari Pemerintah wajib
menjamin terlaksananya penghormatan, pemenuhan,
perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM
• Pemerintah Daerah dapat menyusun dan melaksanakan
RANHAM yang sesuai untuk mengatasi masalah/tantangan
yang ada di daerahnya
• Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam
penyusunan program RANHAM di daerah mencakup:
– amanat dalam berbagai UU,
– ketentuan kovenan yang telah diratifikasi,
– RANHAM Nasional,
– kebijakan Pemerintah Provinsi, dan
– rekomendasi UPR yang selaras bagi daerah ybs.
TERIMA KASIH
Dit. KSHAM - Agust 2014