Transcript Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Kompetensi Dasar : Standar Kompetensi : 3.

Waktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Kompetensi Dasar :
Standar
Kompetensi :
3. Menampilkan peran
serta dalam upaya
pemajuan,
penghormatan &
perlindungan Hak
Asasi Manusia.
3.1. Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, & penegakan HAM
3.2. Menampilkan peran serta dlm
upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.
3.3. Mendeskripsikan instrumen
hukum dan peradilan internasional HAM.
Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
3. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, &
penegakan HAM
Kompetensi Dasar :
3.1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan,
dan penegakan HAM .
3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.
(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :




Menguraikan pengertian Hak Asasi Manusia.
Mendeskripsikan macam-macam Hak Asasi Manusia.
Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
Hak Asasi Manusia.
Menganalisis hambatan dan tantangan dalam upaya
pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia
Pengertian HAM
UPAYA PEMAJUAN,
PENGHORMATAN, &
PENEGAKAN HAM
1. John Locke
2. Koentjoro P.
3. UU No.39/1999
Macam-macam HAM
Upaya-upaya yang telah
dilakukan
Peran Serta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pribadi
Ekonomi
Politik
Perlakuan yg sama
Sosial Budaya
Tata Cara Peradilan
Perkem HAM di Indonesia
Hambatan Penegakan HAM
Tantangan Penegakan HAM
Tantangan & Hambatan
Rencan Aksi Nas HAM
1. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAM
a. Pengertian HAM
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh
setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada
setiap diri manusia sejak lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak
memiliki).
Hak asasi manusia dalam pengertian hukum, tidak dapat
dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan
tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebabsebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya.
a. PENGERTIAN HAM
1. John Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir
yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat
diganggu gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka :
 Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat,
sehingga lahir kewajiban.
 Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan,
antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
2. Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak asasi adalah hak yang bersifat
asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurut kodratnya yang
tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
a. Macam-macam HAM
Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macammacam hak asasi manusia
1.
2.
3.
4.
John Locke
Aristoteles
Montesquieu
J.J. Rousseau
Brierly
• Hak kemerdekaan beragama,
• Hak kemerdekaan berkumpul,
• Hak kemerdekaan atas diri sendiri,
• Hak menyatakan kebebasan warga
negara dari pemenjaraan sewenangwenang (bebas dari rasa takut), dan
• Hak kemerdekaan pikiran dan pers
• Hak mempertahankan diri (self
reservation),
• Hak kemerdekaan (independence),
• Hak persamaan pendapat (equality),
• Hak untuk dihargai (respect),dan
• Hak bergaul satu dengan lain
(intercourse)
PELANGGARAN HAM DI PENJARA GUANTANAMO
PELANGGARAN HAM DI PENJARA GUANTANAMO
PERKEMBANGAN PEMAKNAAN TERHADAP HAM :
1.
2.
3.
4.
Hak-hak Asasi Pribadi (personal rights),
Hak-hak Asasi Ekonomi (property rights),
Hak-hak Asasi Politik (political rights),
Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
5. Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and cultural
rights),
6. Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata
cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).
Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain,
tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD
sementara 1950, Ketetapan MPRS
No. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan
No. XVII/MPR/1998.
Bahwa setelah dikeluarkannya :
Tap MPR No. XVII/MPR/1998,
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan
UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
c. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN
PENEGAKAN HAM
Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM, adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa
Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia
pada 1946.
Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM,
ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10
Desember 1948.
Lanjutan
........... UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN
PERKEMBANGAN
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DARI BERBAGAI SUMBER ATAU
DOKUMEN:
No
Tahun
Nama Dokumen
Isi/Keterangan
1
2500 s.d.
1000 SM
---Hukum Hamurabi
Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang
memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa,
memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun (Mesir).
2
600 SM
----
Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang
menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya.
3
527 s.d.
322S
M
Corpus Luris
----
Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan hukum
modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas
keadilan dan hak asasi manusia.
4
30 SM s.d.
632 M
Kitab Suci Injil
Kitab Suci
Al-Qur’an
Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani
dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam
cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia.
Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan
tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana,
menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam
semesta, dan sebagainya.
5
1215
Magna Charta (Masa
Pem. Lockland di
Inggris)
•Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari
Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa
atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara.
6
1629
Pettion of Rights
(Masa Pemerintahan
Charles I di Inggris)
•Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.
•Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk.
Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum
perang.
•Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.
7
1679
Habeas Corpus Act
(Masa Pemerintahan
Charles II di Inggris)
•Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang
ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.
•Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua
hari setelah ditangkap.
8
1689
Bill of Rights (Masa
Pemerintahan
Willwem III di Inggris)
•Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen
•Pengenaan pajak harus atas izin parlemen
•Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.
•Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen.
Parlemen berhak mengubah keputusan raja
9
1776
Declaration of
Independence
(Amerika Serikat)
•Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai
oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar
kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness). Amerika
Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan
hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi
of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas Jefferson.
10
1789
Declaration des
Droits de
Lanjutan ...........
L’homme et du
Citoyen
(Perancis)
Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai
hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete,
antara lain menyebutkan:
•Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama
•Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan
sebagainya.
11
1918
Rights of
Determination
Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam
konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia
(1945), dan sebagainya.
Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang
memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
12
1941
Atlantic Charter
(dipelopori oleh
Franklin D.
Rooselvt)
Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian
disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain:
•Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan
berorganisasi. Kebebasan untuk beragama dan beribadah,
Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, Kebebasan
seseorang dari rasa takut.
13
1948
Universal
Declaration of
Human Rights
Pernyataan sedunia tentang HAM yang terdiri dari 30 pasal.
Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa
di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia
dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing.
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian HAM, Ma-cam-macam HAM,
Upaya pemajuan, Penghormatan dan Penega-kan HAM, dilanjutkan Penugasan dng
menjawab pertanyaan sbb :
1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan “melekat pada setiap diri manusia” dan
“tidak dapat dilaksanakan secara mutlak” dalam pengertian Hak Asasi Manusia !
a. Melekat pada setiap diri manusia : ...........................................
b. Tidak dapat dilaksanakan secara mutlak : ....................................
2. Dalam perkembangan lebih lanjut tentang macam-macam hak-hak asasi manusia,
terdapat hak asasi pribadi dan hak asasi politik. Beri penjelasan singkat pada
kolom di bawah ini !
Hak Asasi Pribadi
…………………………………………….
Hak Asasi Politik
…………………………………………
3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa PBB mengeluarkan Univer-sal Declaration
of Human Right pada tanggal 10 Des 1948 ! ................
Analisis Media Film
State Violence Against The Urban Poor of Jakarta
Diproduksi oleh: Urban Poor Consortium (UPC)
Pengantar
Film ini menceritakan berbagai penggusuran daerah permukiman kumuh di
wilayah DKI Jakarta, dan penggusuran ekonomi pengemudi becak karena
adanya peraturan daerah yang melarang beroperasinya becak di Jakarta.
Operasi penggusuran tukang becak ini berlandaskan perjanjian tertulis
Pemda DKI dengan World Bank berkaitan dengan ”Program Jakarta Kota
Tanpa Permukiman Kumuh dan Tanpa Pekerja Sektor Informal”.
Penggusuran ini ternyata berdampak hingga ke daerah (kampung) tempat
tukang becak yang digusur itu berasal. Akibatnya, terjadi penurunan
pendapatan tukang becak di daerah Cirebon, Tegal, Indramayu, dan
sekitarnya akibat tingginya persaingan merebut penumpang.
Saksikanlah film berikut ini!, Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut
ini secara tertulis!
1. Deskripsikanlah ringkasan film yang telah kamu saksikan dengan
menggunakan bahasa sendiri!
2. Identifikasilah jenis pelanggaran apa saja yang terdapat dalam film
yang kamu saksikan! Apakah jenis pelanggaran tersebut dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam bidang ekosob?
Uraikan pendapatmu!
3. Jika penggusuran adalah pelanggaran HAM, apakah solusi yang
paling adil bagi warga Jakarta yang menjadi korban penggusuran?
4. Uraikanlah perbedaan antara pelanggaran HAM dan tindak pidana
biasa!
2. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
HAM di Indonesia, telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun
lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Peran Serta Pemerintah :
1) Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
2) Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia pada tanggal 13 November 1998.
3) Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat perhatian
khusus, yaitu dengan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J.
4) Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.
26 tahun 2000.
5) Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang
mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya
pelanggaran HAM, antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur.
Peran Serta LSM :
Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban keja-hatan HAM,
antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In-donesia (YLBHI), Komisi
untuk Orang Hilang dan Tindak Keke-rasan (KonTras), Lembaga Studi dan
Advokasi Hak Asasi Manu-sia (Elsham). Mereka berperan dalam memberikan
bantuan hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan
pentingnya perhatian thd persoalan HAM.
3. Hambatan dan Tantangan Dalam Upaya Pemajuan,
Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia
a. Perkembangan HAM di Indonesia :
 Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya rongrongan
oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM masih terabaikan.
 Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965, masih
terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-lan HAM tidak
memperoleh perhatian.
 Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-rang
konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil membentuk
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Lanjutan ...........
ERA REFORMASI, TELAH BANYAK MELAHIRKAN PRODUK
PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA :
1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia
2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-si
menentang penyiksaan dan perlakuan atau peng-hukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan
martabat manusia.
3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-nal Anti
Kekerasan terhadap perempuan.
4. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional
Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
5. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan
penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua
perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan
program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan.
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
8. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A-28J
mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan
Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
B. HAMBATAN PENEGAKAN HAM :
Hambatan umum dalam pelaksanaan dan
penegakan HAM di Indonesia :
• Faktor Kondisi Sosial-Budaya
• Faktor Komunikasi dan Informasi
• Faktor Kebijakan Pemerintah
• Faktor Perangkat Perundangan
• Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).
C. TANTANGAN PENEGAKAN HAM :
Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa
yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada
saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi
Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia
Tentang HAM”.
1. Prinsip Universlitas,
2. Prinsip Pembangunan Nasional,
3. Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip Indivisibility),
4. Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,
5. Prinsip Keseimbangan,
6. Prinsip Kompetensi Nasional,
7. Prinsip Negara Hukum.
D. RENCANA AKSI NASIONAL HAM INDONESIA
Kepres No.129 Tahun 1998 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi
Manusia (RANHAM) Indonesia yg
kemudian diubah dengan Kepres No.
61 Tahun 2003. Mrp upaya nyata untuk
menjamin peningkatan penghormatan,
pemajuan, pemenuhan, dan
perlindungan HAM di Indonesia
dengan mempertimbangkan nilai-nilai
agama, adat-istiadat, dan budaya
bangsa yg berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
6 (enam) Program Utama
RANHAM 2004 – 2009 :
• Pembentukan dan penguatan
institusi pelaksanaan RANHAM,
• Persiapan ratifikasi instru-men
HAM Internasional,
• Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan,
• Diseminasi dan pendidikan Hak
Asasi Manusia,
• Penerapan norma dan standar
HAM, dan
• Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.
Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran berat”
sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Kejahatan Genosida
dan Kejahatan Kemanusiaan.
Kejahatan Genosida, adalah
setiap perbuatan yang
dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan/memusnahkan seluruh
atau sebagian kelompok
bangsa, ras, kelompok etnik,
dan kelompok agama.
Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan, adalah
perbuatan yg dilakukan
dengan serangan yang
meluas atau sistematik yang
diketahui bahwa serangan
tersebut ditujukan langsung
thd penduduk sipil.
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
2
Setelah melihat tayangan tersebut, tuliskan bagaimana
pendapatmu bahwa penegakkan HAM dapat menjadi salah
satu alternatif terhadap perlindungan terhadap kehidupan
manusia itu sendiri!
Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
3. Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, & penegakan HAM
Kompetensi Dasar :
3.3. Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan
Internasional HAM .
(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
•
•
•
Mendeskripsikan instrumen hukum
Internasional HAM
Menguraikan komponen-komponen
peradilan Internasional.
Menganalisis peradilan Internasional Hak
Asasi Manusia
Instrumen Hukum Internasional
PERADILAN
INTERNASIONAL HAK
ASASI MANUSIA
Komponen-komponen
Peradilan Internasional
PBB
1. Mahkamah
Internasional
2. Mahkamah Pidana
Internasional
3. Panel Khusus dan
Spesial Pidana
Internasional
Peradilan Internasional Hak Asasi Manusia
4. INSTRUMEN HUKUM DAN PERADILAN HAM
INTERNASIONAL
a. Instrumen Hukum HAM Internasional
Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan
didirikannya adalah untuk menyebarluaskan dan
mendorong penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa
memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa,
dan agama.
No
1.
Tahun
Uraian/Keterangan
1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak
Perempuan.
Politik
2.
1966
Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara
anggota PBB, isinya mencakup :
 The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuat tentang hakhak sipil dan hak-hak politik pria dan wanita.
 Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara
mengadukan pelanggaran hak assi kepada PBB setelah melalui upaya
pengadilan di negaranya.
 The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yaitu
berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial,
dan budaya.
3.
1976
Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.
4.
1984
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita
5.
1990
Konvensi tentang Hak-hak Anak.
6.
1993
Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.
7.
1998
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yg
Kejam, Tidak Manusiawi, & Merendahkan Martabat Manusia.
8.
1999
Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.
Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai
kejahatan kemanusiaan yang membawa banyak korban manusia,
baik yang meninggal maupun yang dilukai hak-hak dasarnya
sebagai manusia. Berikut ini adalah beberapa catatan tentang
peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sempat
menjadi isu internasional.
No
Ngr & Th
Kejadian/Peristiwa
1
Jerman
1923
Setelah kemenangan pemilu melalui Partai Buruh
Jerman Sosialis, Adolf Hitler mendirikan negara
totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan
berbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dari
gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke
Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan
Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).
2
Uni Soviet 85.000 tentara Uni Soviet, mengadakan invansi
1979
(penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung
pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga
menimbulkan korban perang berkepanjangan sampai tahun
1990-an.
3
Uganda
1971
Idi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971-1979
telah menjalankan pemerintahannya dengan otoriter, lalim
dan penuh teror. Mulai dengan pengusiran 80.000 keturunan
Asia, penangkapan semena-mena, hingga tidak kurang
300.000 orang korban pembunuhan tanpa proses peradilan.
4
Amerika
Serikat
1989
Pembantaian anak-anak, pelakunya Patrick Edward P. Ia
memberondong murid SD di Cleveland (California) dengan
korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban adalah anak
Asia sehingga diduga unsur rasialisme. Peristiwa serupa
pernah terjadi antara tahun 1985-1988 di Alabama, Illionis,
Chicago, Philadelphia, dan Florida.
B. PERADILAN INTERNASIONAL HAM
PBB telah membentuk komisi untuk Hak Asasi
Manusia (The United Nations Commission on Human
Rights).
Memiliki kekuasaan untuk mengadili dan
menghukum para penjahat kemanusiaan
Internasional (pelanggar HAM berat). Terdiri dari 18
negara anggota, berkembang menjadi 43 anggota.
Indonesia diterima tahun 1991.
Lanjutan ...........
Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :
 Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran yg dilakukan.
 Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook of Human Rights
yang disampaikan kepada sidang umum PBB.
 Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak
mengadu kepada komisi ini.
 Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti pengaduan.
Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-juti untuk diadakan
pendidikan, penahan, dan proses peradilan.
Proses Peradilan Hak Asasi Manusia
Internasional (Dalam Bagan)
MAJELIS
UMUM
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
REKOMENDASI
KOMISI
HAM
PBB
LAPORAN :
1. Negara
Anggota PBB
2. Warga Negara
Perseorangan
YEAR
BOOK
ON
HUMAN
RUGHTS
PELANGGARAN
HAM
INTERNASIONAL
OPINI DUNIA
INTERNASIONAL
Lanjutan
...........
BEBERAPA
CONTOH PELAKSANAAN DAN PROSES PENGADILAN
INTERNASIONAL YANG MENGADILI PELANGGARAN HAM :
 Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum seumur hidup,
bersalah karena telah menyiksa 842 orang Yahudi dan partisan
Perancis (343 tewas).
 Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808 untuk
mengadili para penjahat perang pelanggar HAM di bekas negara
Yugoslavia yang melakukan etnic cleansing. Pemimpin yang
dianggap paling bertanggung jawab adalah Slobodan Milosevic
dan Ratko Mladic.
 Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan sebuah
laporan yang menyatakan bahwa militer El Salvador bertanggung
jawab atas pelanggaran HAM selama perang 12 tahun.
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
3
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal
berikut :
1. Rumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara hukum maupun politis dpt
dikategorikan telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM dengan baik !
2. Berikan penjelasan hubungan antara upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
HAM dunia dengan Universal Declaration of Human Rights) Tahun 1948 !
3. Berikan penjelasan kembali mengapa instrumen hukum HAM sangat penting dalam
upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di dunia !
4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan bentuk
pelanggaran HAM internasional sebelum dan setelah lahirnya Universal Declaration of
Human Rights) Tahun 1948.
5. Identifikasikan kembali apakah instrumen hukum HAM internasional telah berlaku efektif
di banyak negara !
SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan mengapa persoalan HAM harus kita perjuangkan sampai
kapanpun !
2. Jelaskan makna dideklarasikannya “Universal Declaration of Human Right”
bagi negara-negara anggota PBB !
3. Berikan beberapa contoh tentang hambatan dalam upaya pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM di lingkungan anda, dari faktor kondisi
sosial budayanya !
4. Jelaskan dampak positif dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM) tahun 1993 bagi penegakan HAM di Indonesia !
5. Jelaskan mengapa pelanggaran HAM Internasional sangat sulit untuk
diselesaikan !
STUDI KASUS
“Teror 11 September
Jadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAM”
Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11 September 2001 di
AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggar hukum internasional dan hak asasi
manusia. Dalam dua tahun terakhir ini, beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip
universal dan hukum Hak Asasi Manusia dengan dalih melawan “terorisme”.
Para pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadap hukum
internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telah dikenal menentang hukum
internasional itu, tetapi prinsip ini juga dilanggar negara-negara Barat yang “demokratis” dan
mengaku “pembela HAM”. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan
Keamanan PBB yang “diskriminatif” dalam 12 tahun terakhir. Contoh nyata adalah dalam
resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksi militer) begitu efektif. Namun untuk
Israel, resolusi PBB mengenai pendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan
dengan benar.
(Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)
Tagihan Tugas :
• Setelah disimak dan baca baik-baik, ceritakan kembali apa yang ada
dibenak anda ?
• Berikan beberapa indikasi dari kasus “pelanggaran hukum
internasional” dan “HAM” oleh Israel terhadap kapal bantuan untuk
Gaza/Palestina?
• Dalam konflik “Israel – Palestina”, mengapa resolusi PBB tidak efektif
terhadap Israel yang menduduki sebagian wilayah Palestina ?
• Sikap anda terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan
presiden Irak Saddam Hussein yang dituduh Amerika Serikat sebagai
diktator dan tiran ?