Transcript perjanjian kerja bersama (pkb) revisi

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
Oleh
Sahat Butar Butar
Ketua DPP FSP KEP - KSPI
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
• PENGERTIAN:
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
Perjanjian yang merupakan hasil Perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), atau beberapa SP/SB yang
tercatat pada Instansi yang bertanggungjawab dibidang
Ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau Perkumpulan
Pengusaha yang Berbadan Hukum yang isinya memuat syarat syarat
kerja, Hak dan Kewajiban kedua belah pihak
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
2
TUJUAN & MANFAAT PKB
TUJUAN PEMBUATAN PKB:
• Menciptakan Ketenangan Bekerja Bagi Pekerja Dan Ketenangan
Berusaha Bagi Pengusaha
• Meningkatkan Syarat-syarat Dan Kondisi Kerja
• Meningkatkan Kesejahtraan Pekerja Dan Keluarganya
• Meningkatkan Produktifitas Dan Keuntungan Perusahaan
MANFAT PKB:
• Memberikan Jaminan & Kepastian Hukum akan Hak & Kewajiban
para pekerja & pengusaha
• Sebagai pedoman/peraturan bagi perngusaha dan pekerja dalam
melaksanakan hak & kewajiban masing-masing
• Terciptanya hubungan kerja yang kondusif, dinamis dan berkeadilan
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
3
DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB
1.
UUD 1945 pasal 28 tentang Hak berserikat
2.
UU No.18 thn 1956 tentang Hak berorganisasi dan berunding bersama
(ratifikasi Konvensi ILO No. 98/1949)
3.
UU No.21 tahun 2000 tentang SP/SB
4.
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5.
Keputusan Menakertrans No. Kep.48/Men/IV Tahun 2004 tentang
Tata-cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
4
MATERI / ISI PKB
SEKURANG-KURANGNYA HARUS MEMUAT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nama dan alamat serta kedudukan para pihak (SP/SB serta Nomor
Pencatatan dan Pengusaha serta Badan Hukumnya )
Hak dan Kewajiban para pihak (Hak dan Kewajiban Pengusaha dan
SP/SB) diatur secara jelas dan mudah dimengerti
Ruang Lingkup PKB, (misalnya):
 Batasan jabatan yang boleh jadi Pengurus SP,
 Hal-hal yang dibicarakan dalam forum Bipartit
 PKB berlaku untuk seluruh perusahaan dan anak cabangnya atau
tidak, dll
Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB
Aturan Peralihan
Tanda tangan para pihak yang membuat PKB
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
5
KEDUDUKAN HUKUM & KEKUATAN PKB
• Kedudukan hukum PKB, sebagaimana hukum perjanjian pada
umumnya adalah sebagai Undang- Undang bagi para pihak yang
membuatnya (PKB setara dengan UU)
• Semua Perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undangUndang bagi mereka yang mebuatnya (HUHPerdata psl 1338)
• Isi PKB yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku,
Batal demi Hukum dan yang berlaku adalah Undang-Undang (psl 124
ayat 3 UUK 13/2003)
• Isi Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Pengusaha dengan Pekerja yang
bertentangan dengan isi PKB, batal demi Hukum dan yang berlaku
adalah isi PKB
• Pengusaha dilarag mengganti PKB dangan Peraturan Perusahaan,
selama diperusahaan masih ada SP/SB
• Apabila Pengusaha mengganti PKB dengan Peraturan Perusahaan
(SP/SB tidak ada lagi), isi Peraturan Perusahaan tsb tidak boleh lebih
rendah dari isi PKB
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
6
MASA BERLAKUNYA PKB
1.
Berlaku hanya 2 (dua) tahun
2.
Dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atas Kesepakatan
tertulis dari para pihak
3.
Perundingan pembaharuan dimulai 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
4.
Apabila dalam perundingan pembaharuan PKB tidak tecapai
kesepakatan, PKB tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun
5.
Isi PKB dapat dalakukan perobahan atas kesepakatan para pihak
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
7
SYARAT MEMBUAT PKB
• Dibuat dan diajukan oleh salah satu atau masing masing pihak.
• SP/SB yg berhak membuat PKB, adalah SP/SB yang sudah tercatat
pada Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dan
mempunyai anggota 50% lebih , atau mendapat dukungan dari 50%
lebih dari seluruh pekerja (apabila hanya terdapat 1(satu) SP/SB
diperusahaan tsb)
• Apabila tidak tercapai dukungan 50%, perundingan PKB dapat
dilakukan oleh gabungan SP/SB yang ada diperusahaan tsb dan
jumlah anggota teamnya secara proporsinal
• Dimusyawarahkan oleh para pihak
• PKB harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bisa diterjamahkan
oleh penterjemah yg sudah disumpah
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
8
PENDAFTARAN PKB
• PKB yang sudah ditandatangani wajib didaftarkan oleh pengusaha
pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota (apabila perusahaan hanya dalam 1(satu) wilayah
tsb)
• Didaftarkan pada Instansi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan di Provinsi (apabila perusahaan terdapat pada
lebih dari satu Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi)
• Didaftarkan di Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (apabila
perusahaan terdapat pada lebih dari 1 (satu) Provinsi)
• PKB yg sudah didaftarkan diteliti oleh pejabat seperti tersebut diatas
dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak diterima
• PKB yang sudah diteliti harus diberikan surat keputusan
Pendaftaran, dan apabila ada isi PKB yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan harus membuat catatan dalam surat
keputusan tersebut.
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
9
PROSES PEMBUATAN PKB
1. PERSIAPAN
1. Pengurus SP/SP membentuk Team(Panitia) perumus
2. Team perumus mengumpulkan bahan/materi yang akan
dirundingkan dari lapangan /anggota
3. Masukan dari anggota dibahas oleh team bersama pengurus dalam
rapat untuk ditetapkan dan disususun menjadi kosep/bahan materi
perundingan
4. Dalam menentukan materi perlu dipertimbangkan masukan
(aspirasi) dari anggota, untuk dijadikan sksla prioritas dalam
perundingan
5. Hasil rumusan team di bahas kembali dalam rapat team dan
pengurus SP untuk ditetapkan menjadi materi perundingan
6. Bentuk team perunding dan tetapkan melalui rapat pengurus dan
perwakilan
7. Team perunding yang sudah disetujui dalam rapat tsb di berikan SK
oleh pengurus SP/SB
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
10
2. TEAM PERUNDING
TEAM PERUNDING MENGADAKAN RAPAT
UNTUK :

Menentukan pembagian tugas antara lain siapa yang menjadi
ketua team, sekretaris dan anggota
1.
Mepelajari kembali konsep materi yang akan dirundingan serta
menentukan strategi dalam perundingan
1.
Membuat/menyusun tata tertib perundingan
1.
Membuat dan mengajukan surat ke pimpinan perusahaan untuk
permohonan/pemberitahuan prundingan PKB (Surat diajukan
melaui pengurus SP/SB dan dalam surat tersebut dicantumkan
nama dan susunan team perunding
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
11
3.
PRA PERUNDINGAN
Setelah Mendapat Jawaban dari Pimpinan Perusahaan, Team
Perunding mengadakan pertemuan dengan Team Perunding
Perusahaan untuk membicarakan :
1.
2.
3.
4.
5.
Konsep /materi yang akan dibahas dalam perundingan baik dari
SP/SB maupun dari management
Dispensasi dan pasilitas untuk team perunding .
Menetapkan waktu dan tempat perundingan
Menyusun tata tertib perundingan
Hal-hal lain yang berkaitan dengan perundingan
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
12
4. TATA TERTIB PERUNDINGAN
UNTUK KELANCARAN PERUNDINGAN, PERLU DIBUAT
TATA TERTIB PERUNDINGAN MEMUAT ANTARA LAIN:
1. Waktu dan tempat perundingan
2. Dispensasi dan pasilitas untuk team perunding
3. Pihak pihak yang berunding (nama-nama dan susunan team
perunding)
4. Jadwal perundingan (berapa kali dalam seminggu dan berapa jam
dalam setiap perundingan )
5. Sistim perundingan ( apakah melaui juru bicara dan siapa yang
menjadi notulen )
6. Sistim pembahasan materi ( untuk kelancaran perundingan dapat
di dahulukan dibahas materi yang lebih mudah
7. Konsep siapa yang dibahas dalam perundingan (apakah konsep
dari SP atau kedua-duanya)
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
13
8.
Penundaan sidang/skors (berapa lama sidang ditunda/di skors)
9.
Apabila perundingan mengalami jalan buntu/macet, (kepada
siapa/instansi mana meminta bantuan penyelesaian
10.
Apabila perlu dilakukan konsulatasi (bagaimana cara penyampaian
hasil/jalannya perundingan
11.
Mulaiberlakunya materi yang telah disepakati (apakah meteri yang
telah disepakati tersebut berlaku sejak PKB ditanda tangani atau
sejak berakhinya PKB yang lama (apabila pembaharuan)
12.
Pemeriksaan draff hasil perundingan sebelum penanda tanganan
PKB dan pencetakan( perlu diperiksa dan di paraf dan dimiliki
setiap deraff yang sudah disepakati oleh masing masing paihak)
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
14
PROSES PERUNDINGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Materi yang dibahas dalam perundingan, terbatas pada konsep yang
sudah disepakati dalam tata tertib
Masing masing team perunding supaya berpedoman atas tata tertib
yang sudah disepakati
Perundingan dilakukan dengan rasa kekeluargaan, jangagan
menyerang/ mendiskritkan pribadi
Masing masing team perunding dapat bergantian siapa yang
membuka perundingan
Setiap materi yang sudah disepakati perlu di paraff dan dicantumkan
tanggal persetujuannya.
Setiap akhir perundingan supaya saling mencocokan notulen
perundingan .
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
15
LAPORAN HASIL PERUNDINGAN
1. Setelah selesai dilakukan perundingan, team perunding melaporkan
hasilnya kepada pengurus SP
2. Pengurus SP mengadakan rapat pengurus dan perwakilan untuk
melaporkan hasil perundingan
3. Apabila ada kekurangan dan kegagalan team perunding (tidak dapat
memperjuangkan seluruh aspirasi), apabila masih memungkinkan
untuk dirundingkan kembali dengan pihak management , maka perlu
diupayakan oleh pengurus SP agar management bersedia membahas
kembali, namum apabila tidak memungkinkan maka hal tersebut
dijadikan bahan evaluasi untuk perundingan PKB berikutnya)
4. Hasil rapat tersebut menjadi keputusan organisasi yang harus
diterima oleh seluruh anggota
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
16
KERANGKA ISI PKB
A.
MUKADIMAH
B.
UMUM
1. istilah-istilah
2. Pihak-Pihak yang membuat Perjajian
3. Tujuan Perjanjian Kerja Bersama
4.Luasnya /Ruang lingkup PKB
5. Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian
C.
PENGAKUAN, JAMINAN DAN PASILITAS BAGI S P
1. Pengakuan hak-hak Pengsaha dan SP
2. Jaminan bagi SP
3. Fasilitas bagi SP
4. Fungsi ,dan keanggotaan LKS Bipartit
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
17
D.
HUBUNGAN KERJA
1. Penerimaan Pekerja baru
2. Masa percobaan
3. Surat Keputusan Pengangkatan
4. Golongan dan Jabatan pekerja
5. Kesempatan berkarir
6. Pendidikan dan latihan kerja.
7. Mutasi ,alasan , tujuan dan prosedurnya
8. Penilaian Prestasi Kerja
9. Promosi
E.
WAKTU KERJA, ISTRAHAT KERJA DAN LEMBUR
1. Hari Kerja
2. Jam Kerja, Isterahat, dan Kerja Shif
3. Lembur
4. Perhitungan upah lembur
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
18
F.
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA
1. Isterahat Mingguan
2. Hari libur resmi
3. Cuti tahunan
4. Cuti Besar
5. Cuti Haid
6. Cuti Hamil/melahirkan
7. Cuti Pernikahan
8. Cuti sakit
9. Ijin meninggalkan Pekerjaan
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
19
G.
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KEJA (K 3)
1.Prinsip-prinsip K 3
2.Hygiene Perusahaan dan Kesehatan
3. Pakaian kerja, sepatu kerja dan peralatan kerja
4. Alat Pelindung diri
5. Panitia dan Pembina K 3
6. Audit K3
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
20
H.
PENGUPAHAN
1. Pengertian Upah
2. Komponen Upah
3. Pembayaran Upah
4. Pemotongan Upah
5. Systim Kenaikan upah dan Penyesuaian Upah
6. Upah minimun di peusahaan
7. Tunjangan Jabatan
8. Tunjangan Transport
9. Tunjangan Perumahan
10. Tunjangan untuk tempat kerja tertentu
11. Tunjangan Hari Raya agama
12. Premi Hadir
13. Premi Shif
14. Premi Produksi
15. Premi Perjalanan dinas luar perusahaan
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
21
H. PENGOBATAN DAN PERAWATAN
1. Poliklinik Perusahaan
2. Pengobatan diluar Poliklinik
3. Perawatan dan Biaya Perawatan di Rumah Sakit
4. Biaya Bersalin (melahirkan)
5. Biaya Pengantian Gigi
6. Biaya Penggantian Pembelian Kaca mata
7. Tata cara dan prosedur untuk mendapatkannya
J.
JAMINAN SOSIAL
1. Jaminan Kecelaan Kerja
2. Jaminan Hari tua
3. Jaminan Kematian
4. Dana Pensiun
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
22
K. KESEJAHTRAAN
1. Fasilitas makan/kantin
2. Extra Fooding
3. Sumbangan Pernikahan
4. Sumbangan Kematian
5. Sumbangan/Bantuan Bencana alam
6. Tempat Ibadah
7. Koperasi
8. Rekreasi , olah raga dan kesenian
9. Penghargaan masa kerja
10.Pemilihan Pekerja teladan dan penghargaan.
L.
TATA TERTIB KERJA
1. Aturan Kerja dan kewajiban setiap pekerja
2. Larangan-Larangan
3. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib/aturan kerja
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
23
M. PENYELESAIAN KELUH KESAH
1. Prinsip-prinsip
2. Tata cara penyelesaian keluh kesah
N.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
1. PHK dalam masa percobaan
2. PHK atas permintaan sendiri/mengundurkan diri
3. PHK karena Kecelakaan Kerja
4. PHK karena usia lanjut/Pensiun
5. PHK karena meninggal dunia
6. PHK karena sakit berkepanjangan
7. PHK karena Rasinalisasi, marger dan relokasi perusahaan
8. PHK karena Pensiun di percepat
9. PHK karena ditahan oleh pihakyang berwajib
O.
PELAKSANAAN DAN PENUTUP
P.
TANDA TANGAN PARA PIHAK
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
24
HAL - HAL LAIN YANG PERLU DIKETAHUI UNTUK
MEBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA /PKB
A.
SYARAT SYAHNYA SUATU PERJANJIAN (psl 1320 KUH Perdata)
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
•
•
Syarat 1 dan 2 disebut Syarat Subjektif
Syarat 3 dan 4 disebut Syarat Objektif
Catatan:
Apabila syarat 1&2 tidak terpenuhi, Perjanjian dapat dibatalkan
Apabila syarat 3&4 tidak terpenuhi, Perjanjian tersebut batal
Demi Hukum
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
25
B.
SYARAT UNTUK MEBUAT SUATU PERJANJIAN
1.
PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN HARUS
DALAM KEADAAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI
1.
TIDAK BOLEH DI BAWAH UMUR ( HARUS SUDAH
DEWASA )
1.
TIDAK DALAM TEKANAN SALAH SATU PIHAK
1.
DALAM MEMBUAT PERJANJIAN TERSEBUT TIDAK
BOLEH ADA TIPU DAYA DARI SALAH SATU PIHAK
(maksud-maksud pihak tertentu untuk merugikan salah
satu pihak )
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
26
KETENTUAN/ATURAN LAIN YANG MEMPERKUAT
KEDUDUKAN HUKUM PKB
• Dalam hal terjadi pembubaran SP/SB atau pengalihan kepemilikan
Perusahaan, maka PKB tetap berlaku sampai berakhirnya jangka
waktu PKB (psl 131 UUK 13/2003)
• Dalam hal terjadi marger (penggabungan perusahaan) dan masing –
masing perusahaan mempunyai PKB, maka PKB yang berlaku adalah
PKB yang menguntunkan pekerja/buruh (ayat 2)
• Dalam hal terjadi marger antara Perusahaan yang mempunyai PKB
dengan Perusahaan yang tidak mempunyai PKB, maka PKB tersebut
berlaku bagi Perusahaan yang bergabung sampai dengan berakhirnya
jangka waktu PKB (psl 131 ayat 3)
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
27
RUANG LINGKUP PKB
(Berdasarkan isi Kep:Men 48/2004)
• 1(SATU) PKB berlaku untuk seluruh pekerja/buruh (psl 13 ayat 1)
• PKB induk berlaku untuk semua cabang perusahaan dan dapat dibuat
PKB turunan yang berlaku masing-mawsing cabang Perusahaan ( psl 13
ayat 2)
• PKB induk yang berlaku diseluruh cabang Perusahaan dan PKB
turunan, memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan
kondisi cabang Perusahaan masing-masing (ayat 3)
• Dalam hal PKB induk telah berlaku di Perusahaan, namun dikehendaki
adanya PKB turunan di cabang Perusahaan, maka selama PKB turunan
belum disepakati, tetap berlaku PKB induk
• Dalam hal beberapa Perusahaan tergabung dalam satu Group dan
masing-masing Perusahaan merupakan Badann Hukum sendiri-sendiri,
maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing Pengusaha
dan SP/SB masing-masig perusahaan (psl 14)
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
28
Sahat.B
DPP FSP KEP - KSPI
29