Transcript Nathalina Naibaho - MASYARAKAT VIKTIMOLOGI INDONESIA

Perlindungan Terhadap
Korban Kekerasan Seksual dan
Korban Kekerasan Berbasis Gender
Nathalina Naibaho
Pelatihan Viktmologi LPSK dan TIVI
Citra Cikopo Puncak, 22 Maret 2013
Basic Structure of Victimology
• Dealing with
– Victims : siapa saja yang mengalami
penderitaan dan/atau kerugian
– Victimizations : semua tindakan yang
menimbulkan korban
– Reactions to both,
• To victims
• To victimizations
10/04/2015
Jakarta 2011 - Prof. Dr. Kirchhoff
2
Contoh Kasus
Polisi akhirnya mengumumkan tersangka pemerkosa RI,
gadis 11 tahun yang meninggal 6 Januari lalu. Kepala
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Inspektur
Jenderal Putut Eko Bayuseno, mengatakan pada Jumat,
18 Januari 2013, "Setelah melalui proses penyidikan, kami
tetapkan tersangka berinisial S. Tersangka tersebut tidak
lain adalah bapak kandung dari korban RI.“ Berbagai bukti
dijadikan dasar. Menurutnya, fakta penyidikan
menunjukkan bahwa waktu pemerkosaan RI terbukti 16
Oktober 2012. Sebab, ketika itu ibu RI tengah dirawat di
Rumah Sakit Persahabatan karena tumor ketiak. "Ini
diperkuat keterangan RS dan ibu korban, juga dokter yang
merawat ibu korban pada 14 sampai 19 Oktober 2012."
Waktu ini digunakan oleh tersangka untuk melampiaskan
nafsunya pada korban.
"Keterangan medis bahwa kekerasan terhadap
kemaluan dan alat pembuangan korban dilakukan sejak
Oktober." Ajun Komisaris Besar Arief Nurcahyo, Kepala
Subbagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia, Polda
Metro menambahkan, prinsip dasar pemerkosaan
adalah relasi tidak setara di mana satu pihak memaksa
pihak lain. "Kasus terhadap anak itu sifatnya khas,"
kata dia. Sebab, anak adalah pribadi yang berkembang
dan hanya bisa diakses oleh figur yang dikenal anak.
"Kalau yang menakali tetangga, anak bisa cerita ke
kakak atau orang tuanya. Tapi kalau yang menakali
orang tua, cerita pada siapa?“ Kini S dijerat Pasal 81
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Hukuman maksimalnya 15 tahun,
minimal 3 tahun, dengan denda maksimal Rp 300 juta,
minimal Rp 60 juta
Contoh kasus lain ?
Data Statistik
• Komnas Perlindungan Anak : Tahun 2011 ada
2509 laporan kekerasan, 59% nya adalah
kekerasan seksual. Sementara tahun 2012, ada
2637 laporan, 62% nya kekerasan seksual“.
Untuk tahun 2013 saja sampai tanggal 23
Februari sudah menerima 80 laporan kasus
• Komnas Perempuan : sepanjang 2011 menerima
4.377 laporan tentang kekerasan seksual
terhadap perempuan. Dengan kata lain, setiap
hari ada 12 perempuan yang menjadi korban
kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual
paling sering terjadi di ruang publik dengan
2.937 kasus.
Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan
2001-2012 - Catahu 2013
216156
143586
119107
105103
54425
3169
2001
7787
5163
02
03
04
14020
05
06
22512
20391
07
08
09
25522
10
11
2012
Ruang Lingkup
•
•
•
•
Perlindungan : victim oriented
Korban
Kekerasan Seksual
Kekerasan Berbasis Gender
Perlindungan
Segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban
(yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara
maupun berdasarkan penetapan pengadilan).
Perlindungan (anak)
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Definition
VICTIM
UN DECLARATION 1985 (Ind onesia as
the UN members state has to consider th
declaration)
Persons who, individually or
collectively, have suffered harm,
including physical or mental
injury, emotional suffering,
economic loss or substantial
impairment of their fundamental
rights, through acts or omissions
that are in violation of criminal
laws operative within Member
States, including those laws
proscribing criminal
abuse of power.
LAW No. 13/2006
on The Witness and
Victim Protection
LAW No. 21/2007
on The Elimination of
Human Trafficking
A person suffering
from physical,
psychological,
and/or economic,
loss caused by the
criminal act.
A person who has
suffered physical,
mental and/or
economic
hardship as a
result of the
commission of a
crime.
Kekerasan (UU PKDRT)
Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan
kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana
secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi
badan, nyawa , kemerdekaan, termasuk menjadikan orang
pingsan atau tidak berdaya terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum.
Kekerasan (RKUHP)
• Kekerasan adalah setiap perbuatan
penyalahgunaan kekuatan fisik dengan
atau tanpa menggunakan sarana secara
melawan hukum dan menimbulkan
bahaya bagi badan, nyawa,
kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual,
psikologis, termasuk menjadikan orang
pingsan atau tidak berdaya.
Ada 14 Bentuk Kekerasan Seksual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Perkosaan
Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
Pelecehan seksual
Penyiksaan seksual
Eksploitasi Seksual
Perbudakan Seksual
Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk
ancaman/percobaan perkosaan
Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi
perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan
agama
Pemaksaan Aborsi
Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung
Prostitusi paksa
Pemaksaan kehamilan
Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau
mendiskriminasi perempuan
Dampak KS bagi Anak
• Dampak jangka pendeknya akan mengalami
mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan
pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang
akhirnya akan berdampak pada kesehatan.
• Dampak jangka panjangnya, ketika dewasa nanti
dia akan mengalami fobia pada hubungan seks
atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa
dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan
seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak
tesebut akan mengikuti apa yang dilakukan
kepadanya semasa kecilnya.
CEDAW
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women)
Pasal 1 Konvensi CEDAW, Kekerasan Berbasis Gender, yaitu
Kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan
karena ia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang
memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional.
Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang
mengakibatkan penderitaan fisik, mental dan seksual atau
ancaman-ancaman seperti itu, paksaan atau perampasan
kebebasan lainnya;
Kekerasan Berbasis Gender (Butir 7) :
kekerasan yang merusak, menghalangi atau meniadakan
penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan
kebebasan-kebebasan fundamental berdasar hak asasi
manusia adalah diskriminasi dalam pengertian pasal 1
konvensi.
Kekerasan berbasis gender
Konferensi Regional di Bangkok adalah :
• Kekerasan yang melibatkan pria dan perempuan,
korbannya pada umumnya perempuan
• Yang timbul karena hubungan kekuasaan/relasi kuasa
yang tdk seimbang antara gender pria dan gender
perempuan, tjd ketimpangan
• Yang berkembang antara lain karena status
subordinasi perempuan dalam masyarakat yang
patriarkhis
• Dalam masyarakat yang patriarkhis, banyak budaya,
kepercayaan tradisional, norma dan institusi sosial
melegitimasi kondisi sub-ordinasi ini, yang
menyebabkan kekerasan terhadap perempuan
dilanggengkan.
Aturan Hukum
•
•
•
•
KUHP
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 23/2004 tentang PKDRT
UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban
• UU No. 21/2007 tentang PTPPO
• RUU KUHP
• RUU Kekerasan Seksual
Perlindungan dan Bantuan apa saja
yang dapat kita berikan ?
• Preventif : hak atas rasa aman, hak atas kebebasan pribadi, sosialisasi hakhak korban dan akses terhadap APH/keadilan (panduan bagi masyarakat :
mudah dipahami)
• Represif : hak atas jaminan perlindungan
– Unit Pelayanan Perempuan Anak, RPK
– P2TPA
– APH wanita dan APH yang berperspektif gender
– Pertolongan pertama : fisik dan psikis (pertolongan psikologis pertama
) & Pemulihan : pelayanan kesehatan, pendampingan korban,
konseling, rehabilitasi psikososial, bimbingan rohani, relokasi,
repatriasi, ganti kerugian : restitusi dan/atau konpensasi, dll.
Siapa pemberi perlindungan ?
• Negara  aparaturnya : semua Petugas Penegak Hukum dalam sistem
peradilan pidana dan unit pelaksana (plus tenaga profesional : mis
psikolog, psikiater) yg relevan, LPSK, KPAI, KP, Kemeneg PPA, Kemenkes,
Pemda, dll
• Partisipasi Masyarakat  keluarga, orang-orang dewasa, pemuka
agama/adat, pemerhati masalah kekerasan seksual dan kekerasan
berbasis gender, NGO, serta tenaga profesional yang relevan/terkait.
Media?.
Memastikan bahwa korban dilindungi dan
dipulihkan serta diperlakukan
adil/mendapatkan keadilan di muka hukum.
JAMINAN ?
Asas perlindungan terhadap korban
kekerasan seksual
• Penghargaan atas harkat dan
martabat manusia
• Rasa aman
• Keadilan
• Non diskriminasi
• Kepastian hukum
Terima Kasih
MARI KITA BERDISKUSI 
Perspektif Gender
Membedakan antara istilah “seks”yaitu pembedaan
biologis dan kodrati antara pria dan wanita, sedangkan
“gender” yaitu pembedaan peran, atribut, dan sikap tindak
atau perilaku, yang dianggap masyarakat pantas untuk
pria dan wanita. Jadi membedakan pria dan wanita
menurut seksnya, adalah pembedaan secara biologis dan
kodrati, seperti wanita mengalami haid, mempunyai rahim
dan payudara serta wanita mengandung, melahirkan dan
menyusui, sedangkan pria mempunyai penis dan sperma.
Membedakan gender pria dan gender wanita bukan
kodrati, melainkan tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat, seperti, pria itu perkasa, bekerja di ranah
public, sebaliknya wanita itu lemah lembut, bekerja
mengurus rumah tangga. Dikatakan bukan kodrati, karena
ada wanita yang juga dapat perkasa, bekerja di ranah
publik, demikian pula pria dapat lemah lembut, bekerja
mengurus rumahtangga dsb.
• Kekerasan berbasis gender secara tegas dinyatakan dalam
Rekomendasi UMUM 19 PBB sebagai bentuk diskriminasi terhadap
perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan dalam Pasal 1 UU
No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap perempuan menegaskan definisi diskriminasi terhadap
perempuan. Diskriminasi mengandung unsur (1) pembedaan
berdasarkan jenis kelamin;(2) berakibat kesengsaraan,
kemerdekaan;(3) baik fisik,seksual,psikis maupun ekonmi (4) di
wilayah publik maupun domestik.Praktek diskriminasi inilah yang
melahirkan kekerasan berbasis gender, dimana perempuan
mendapatkan kekerasan karena dia perempuan. Dalam konferensi
Hak Asasi Manusia Ke II di Wina Tahun 1993 menegaskan Kekerasan
terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM. Kekerasan
terhadap perempuan kemudian ditetapkan sebagai isu global dan
sebagai pelanggaran HAM. Tindakan kekerasan terhadap
perempuan sebagai tindakan pelangggaran hak asasi perempuan
berbasis gender.