Transcript Presentation_pp aisyiyah

STRATEGI ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(TERMASUK DIFABEL) Korban kEKERASAN
Oleh: Siti Kasiyati,S.Ag.M.Ag
Disampaikan dalam Acara Rakerwil Majelis
Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah
Jateng , 14 Juni 2014
PENGERTIAN KEKERASAN
•
•
Istilah kekerasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “1.sifat (hal tersebut) keras;
kegiatan; kekuatan. 2.paksaan; kekejangan”. Michel Levi menyatakan bahwa tindak kekerasan
atau violence pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat
bergantung kepada masyarakat sendiri. Sedangkan pengertian kekerasan menurut Ted Robert
Gurr adalah “ all collective attacks within a political community against the political regime,
its actors-including competing political groups as will as incumbents-or is policies. The
concept represents a see of events, a common propert of wich is the actual or treatened use
of violence…the concept subsumes revolution,…guerilla war,coup d’etat,and riots”. Sementara
itu Jerome Skolnick mengatakan kekerasan adalah “……an ambigiuous term whose meaning is
establisehed though politicel prosess” (suatu term yang sangat ambigu yang dibangun atas
dasar pemikiran proses politik).
Johan Galung mendefinisikan kekerasan adalah “any avoidable impediment on selfrealization”. Selanjutnya Galung membagi kekerasan ada dua yakni kekerasan yang sifatnya
personal dan kekerasan struktural. Menurutnya kekerasan struktural dapat dipacu oleh
agama dan ideologi, bahasa dan seni, logika dan matematika serta sains. Sementara itu
menurutnya Violence: Conflict is taken to be less problematic here referring to any in which
the participant see themselves as at odds over an issue or set of issue and engage practically
in attempls to settle the issue by negotiation force on other mean.
Kekerasan terhadap semua manusia pada dasarnya
berasal dari berbagai sumber. Namun, salah satu bentuk
kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan
oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh
bias gender ini disebut Gender Realted Violence.
Kekerasan gender sebenarnya disebabkan oleh
ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.”
Sedangkan dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 yang
disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah
Segala bentuk kekerasan baik psikis maupun fisik terhadap
semua perempuan dewasa, baik yang sudah menikah
maupun belum menikah dalam lingkup rumah tangga
PETA KEKERASAN DI INDONESIA
(KDRT DAN Komunitas)
• KDRT merupakan bentuk kekerasan terhadap
perempuan yang paling dominan. Data KDRT
Komnas perempuan Tahun 2009 menunjukkan
jumlah kekerasan terhadap istri (96% dari
seluruh jumlah KDRT). Sisanya mencakup
kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan
yang dilakukan oleh mantan pacar, mantan
suami dan kekerasan pekerjaan rumah tangga.
Data di Majelis Hukum dan HAM PW
‘Aisyiyah Jateng pada tahun 2010, 74
kasus dan tahun2011, ada 100 Kasus,
2012 110, 2013 179 Kasus dalam bentuk
kekerasan fisik, psikis, seksual, dan
penelantaran.
Didampingi secara Litigasi dan Non Litigasi
Sementara data PTPAS Kota Surakarta
- KURUN WAKTU TAHUN 2009-2011 ADA 223
KASUS (YANG TERLAPOR DI PTPAS),
DENGAN PROSENTASE:
- 80 % FISIK
- 5% SEKSUAL
- 15 % PENELANTARAN
- DARI TAHUN KE TAHUN SEMAKIN MENINGKAT
(SUMBER : Putri Listyandari, PTPAS SOLO
Kekerasan Diranah Komuntas
•
•
Mencakup kekerasan seksual , eksploitasi seksual anak, kekerasan tempat kerja,
kekerasan yang terjadi terhadap pekerja imigran dan trafficking. Tempat kejadian
beragam seperti tempat kerja, ditempat penampungan (PJTKI), di dalam
kendaraan, ditempat-tempat umum lainnya dan masih banyak tempat lain.
Data LSM migran care tahun2009, menunujukkan bahwa sekitar 46% dari
sedikitnya 450 ribu tenaga kerja indonesia (TKI) yang diberangkatkan setiap tahun,
terindifikasi kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau
yang dikenal dengan trafficking. Sementara lembaga migrasi internasional atau
inter national organitation of migration (IOM) tahun 2005-september 2009, telah
dipulangkan sebanyak 3541 orang korban perdagangan orang. Sebagian besar
diantara merupakan perempuan (89,7%), termasuk diantara anak-anak (24,17%)
dan laki-laki (10,3%). Mereka dipulangkan dari malaysia saudi arabia, singapura,
jepang, siria, kuwait, taiwan dan irak, selain yang terjadi di indonesia jika ditilik dari
daerah asal, maka TKI korban trafficking terbanyak dari jawa barat yakni sebanyak
794 orang, kalimantan barat 711 orang, jawa timur441 orang, jawa tengah 404
orang, sumtra utara 234 orang. Korban traficking dari NTB sebanyak 233 orang ,
lampung 180 orang , dan NTT sebanyak 147 orang.
lanjutan
• Kekerasan Yang Berkaitan Dengan Negara
Terjadi karna dilakukan oleh aparat negara atau yang terjadi karena
kebijakan diskriminatif atau pengabaian yang dilakukan oleh negara dalam
beragam bentuknya misalnya gaji buruh, akses terhadap pelayanan
kesehatan, jabatan dll
• Perempuan Pekerja Imigran
BNP2TKI sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab mengatur
lalulintas penempatan pekerja imigrant dan menjamin perlindungan HAM
pekerja migran, pada tahun 2009 menangani sekitar 7709 kasus. Persoalan
tumpang tindih kebijakan dan wewenang antara depnaker trans dan
BNP2TKI belum dapat terselesaikan. Persoalan mendasar yang menjadi
pemerhati adalah perihal sistem pendataan. Terkait perlindungan TKI UU
yang mengatur Undang-Undang nomor 29/2009 tentang penempatan dan
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tetapi dalam peraturan
tersebut, lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI bukan
perlindungan. Sehingga perlu direvisi.
• Kekerasan Oleh Pejabat Publik dan Tokoh Masyarakat
Angka pelaporan kekerasan terhadap peempuan
dengan pelaku pejabat publik atau tokoh masyarakat
terus muncul setiap tahunnya. Contoh kekerasan atas
nama agama, kawin sirri, kekerasan di bidang politik
Berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan
muncul, semua perbuatan tersebut jelas telah melanggar
UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia.
HAK-HAK KORBAN
•
•
•
•
•
Dalam pasal 20 undang-undang No. 23 Tahun 2004
mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan :
Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan,advokat, lembaga social atau lembaga
pihak lainnya sementara berdasarkan penetapan
perintah perlindungan dari pengadilan.
Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
Penanganan secara khusus berkaitan dengan
kerahasiaan korban
Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum
padaa setiap tingkat pemeriksaan sesuai peraturan
Pelayanan bimbingan rohani
Kekerasan terhadap anak
•
•
•
•
•
Anak Yang dilacurkan
Data lainnya disampaikan kepala perwakilan lembaga PBB untuk urusan anak-anak
atau United Nations Childrens Fund (Unicef) Indonesia, Angela, Kearney, sekitar
100.000 perempuan dan anak indonesia menjadi korban perdagangan orang
trafficking setiap tahun. Sekitar 30 persen perempuan yang diperdagangkan untuk
prostitusi adalah anaka- anak di bawah 18 tahun perdagangan anak tetap juga
berkembang’bahkan, indonesia bukan hanya menjadi wilayah sumber, tetapi juga
menjadi daerah tujuan dan transit bagi korban dari negara lain.
Anak BerKONFLIK dengan Hukum, TAHUN 2013 AKHIR S/D 2014 Majelis Hukum
dan HAM mendampingi 21 anak, baik sebagai korban, saksi dan Pelaku
Anak Korban Perceraian
Anak korban perceraian biasanya mengalami kekerasan berupa penelantaran, kasus
yang paling banyak ditangani Majelis Hukum dan HAM PW ‘Aisyiyah Jateng adalah
anak korban penelantaran, hampir 50% dari kasus anak yang masuk
Anak korban Konflik
Anak korban kekerasan Seksual, jumlahnya meningkat..baru baru ini menangani
mendampingi anak korban kekerasan seksual yang tuna rungu wicara
DALAM implementasi
• Ada instrumen Hukum Peraturan Menteri ,Peraturan
Daerah, Pergub
• Dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan baik di
Propinsi, tingkat kabupaten/ kota, bahkan dibeberapa
daerah sampai tingkat d Desa
• Di Surakarta namanya PTPAS, di Kabupaten lain
namanya P2TP2A dan/atau sejenisnya
• Namun kenyataannya kekerasan Terhadap perempuan
dan anak terus meningkat, disamping itu anggaran
yang disediakan oleh pemerintah daerah masih minim
• KORBAN KEBANYAKAN MEMILIH JALUR PERCERAIAN, KHUSUSNYA YANG
KORBAN KDRT PADAHAL TIDAK ADA DANA DARI APBD KARENA
KEBANYAKAN UNTUK KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL
• MEREKA AWAM HUKUM
• SULIT CARI ADVOKAT MURAH DAN/ CUMA-CUMA
• PUTUSAN TIDAK SESUAI HARAPAN
• LAMA PERSIDANGAN BIKIN STRES DAN TRAUMA…TAKUT PADA PELAKU
• TIDAK ADA BIAYA UNTUK MENDAFTAR
PADAHAL DISANA ADA HAK-HAK KORBAN YANG HARUS DILINDUNGI DAN
DIPERJUANGKAN….DISINILAH KEHADIRAN KITA MENJADI
PENTING…ADVOKASI LITIGASI DAN NON LITIGASI
YAKNI PENDAMPINGAN BAIK DI PENGADILAN DAN ATAU DILUAR PENGADILAN
BEBERAPA KONDISI KORBAN
• KORBAN MISKIN..MESKIPUN SEMULA KAYA KARENA MENJADI
KORBAN JADI MISKIN…TIDAK MAMPU MENGAJUKAN
GUGATAN CERAI, MESKI ADA PRODEO PROSES
PANJANG..SYARAT RT-CAMAT..JARAK JAUH, SIDANG PRODEO
DULU BARU POKOK PERKARA
• HAKIM KURANG MEMPUNYAI PERSPEKTIF DALAM MEMUTUS
PERKARA KHUSUSNYA KASUS GUGATAN, BIASANYA GUGATAN
NAFKAH TERHUTANG, IDDAH DAN MUT’AH DISARANKAN
TIDAK DIIKUTSERTAKAN YANG PENTING CERAI
• UNTUK KASUS POLIGAMI DENGAN MODEL NIKAH SIRRI
PERSELINGKUHAN, PENELANTARAN SANGAT SULIT
PEMBUKTIANNYA PADAHAL BUKTI UNTUK KEJAHATAN
PERKAWINAN , DIANTARANYA ADANYA PUTUSAN
PENGADILAN
• BELUM ADA POSBANKUM DI PENGADILAN AGAMA,
KALAUPUN ADA JUMLAHNYA TERBATAS. 1 PROPINSI HANYA 23 PENGADILAN AGAMA
• KORBAN MENGALAMI GANGGUANG PSIKIS, MENTAL
SPIRITUAL, DAN KESEHATAN
KONDISI DAMPINGAN YANG
DIHARAPKAN
Dari Pelaksanaan advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban
kekerasan tersebut diharapkan :
a. Pada Saat Penanganan Korban
•
Menyembuhkan trauma
•
Melindungi perempuan dari kekerasan dan penelantaran
•
Melindungi hak-hak perempuan dan anak-anaknya
•
Pembelaan dan memberikan perlindungan Hukum
b. Pasca Kasus
• Proses Rehabilitasi psikis dan medis dapat dirasakan korban.
• Munculnya kesadaran dari korban untuk dapat terlindungi hak-haknya.
• Korban Mempunyai ketrampilan dan keahlian secara tehnis tentang
kecakapan hidup baik dilingkungan masyarakat dan keluarga
• Korban memperoleh penghasilan yang dapat dipergunakan untuk
menghidupi diri sendiri dan keluarga.
• Korban mendapatkan perlindungan.
STRATEGI ADVOKASI DAN
PENDAMPINGAN YANG DILAKUKAN
Ada dua strategi yang digunakan baik secara
kuratif maupun preventif., yakni dengan
menggunakan pendekatan kolaboratif, antara
lain:
• Pendekatan psikologis dan agama
• Bantuan hukum baik litigasi maupun non
litigasi.
• Pemberian kecakapan hidup/Life Skills.
IMPLEMENTASI ADVOKASI DAN
PENDAMPINGAN
INTERNAL
NAMA
•
Majelis Hukum Dan HAM
• Advokad LBH
• Paralegal/pendamping
(Lintas Majelis)
BENTUK KETERLIBATAN
Sebagai penanggugjawab
MEMBANTU DI BID. LITIGASI
Membantu Bidang Non Litigasi
MITRA REHABILITASI EKONOMI
REHABILITASi SOSIAL dan PSikis
REINTEGRASI SOSIAL
• Psikolog dan Rohaniwan KorpMubalighotMITRA BIDANG KONSELING DAN
PENGUATAN MENTAL SPIRITUAL
coNTOH-CONTOH JEJARING INTERNAL
•
•
•
•
MAJELIS HUKUM DAN HAM Penanganan Perkara
Majelis Ekonomi
Rehab Ekonomi
MKS
SHELTER
REHABILITASI
REINTEGRASI
MAJELIS TABLIG/KORP Kajian/Sosialisasi
mubalighot
Penyiapan narasumber lokal
BERJEJARING PULA DI EKSTERNAL ORGANISASI
EKSTERNAL
•
PPT PROPINSI JATENG
•
P2TP2A KAB.KOTA
MITRA PENYEDIA LAYANAN
(NGO,SKPD/ORMAS YANG TERGABUNG)
•
KANTOR URUSAN AGAMA
ASPEK PENCEGAHAN
PENDIDIKAN PRA NIKAH
BP4 MEMPUNYAI PERAN LEBIH OPTIMAL
•
KEPOLISIAN
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
•
PENGADILAN AGAMA
MITRA SOSIALISASI HUKUM
PERSPEKTIF HAKIM SENSITIF PADA KORBAN
ADA POSBANKUM
KERJASAMA DENGAN PENDAMPING/RELAWAN
RUJUKAN
DESAIN PENANGANAN
Korban
Ditemui Konselor ( paralegal, advokad dan atau rohaniwan, PSIKOLOG)
• Konseling-Support group/ trauma healing
• Sesuai dengan kebutuhan korban
Korban dalam kondisi baru
Kondisi fisik dan mental yang lebih baik
Siap mengikuti proses lebih lanjut di
•
•
•
Program litigasi/bantuan hukum
Mengikuti program life skill
Korban berdaya
JENIS KEGIATAN
•
•
Pencegahan
Sosialisasi melalui berbagai media
Kajian (bedah kasus dan pencarian dasar hukum, model penanganan dll)
Pendidikan Pelatihan
Workshop, seminar dan Pelatihan Tim
• Penanganan Kasus
Investigasi dan Home Visit
Konsultasi (agama, hukum dan psikologis)
Pembelaan/Bantuan Hukum
• Advokasi Kebijakan
• Pasca kasus
Pendidikan Life Skill dan /penguatan kelompok
Desain perencanaan waktu
Sekian Terima kasih