Transcript Keadilan Gender

KETIDAKADILAN GENDER
Masruchah
disampaikan pd Pelatihan Gender bg Staf KHAM
19 November 2013
Mengapa Gender dipersoalkan?
Karena
konsep gender
menyebabkan
terjadinya perbedaan peran, posisi, dan nilai
yang diberikan terhadap perempuan dan lakilaki menimbulkan ketidakadilan. U/itu gender
penting dianalisa karena ketidakadilan yang
ditimbulkan
mengakibatkan
penderitaan.
Perempuan adalah kelompok yang paling
menderita dari ketidakadilan tersebut.
Apakah Gender dapat
menyebabkan ketidakadilan?
Gender
menyebabkan segregasi yang tajam
antara sifat, perilaku, peran, nilai, kedudukan
perempuan dan laki-laki di masyarakat sehingga
menyebabkan ketidakadilan, utamanya pada
perempuan. Ketidakadilan ini menyejarah dalam
sistem sosial kita dalam budaya patriarki.
 Pada umumnya laki-laki mengontrol atau
mendominasi kehidupan perempuan di berbagai
bidang kehidupan. Misalnya; kontrol atas tubuh
perempuan dengan cara membatasi keterlibatan
di ruang publik bahkan moralitas dan hukum
memiliki standar ganda u/ perempuan.
Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender
1. Beban Ganda; pembagian kerja berdasarkan
gender membagi pekerjaan laki-laki di ruang
publik, sementara perempuan di ruang domestik.
Namun seiring pkembangan zaman dan kebutuhan
ekonomi, perempuan masuk ke ruang publik
menjadi pencari nafkah. Meski demikian
perempuan tetap dituntut u/ bertanggungjawab
thd urusan rumah tangga (domestik). Inilah yg
dinamakan “beban ganda”.
2. Marginalisasi; terjadi dalam kultur, birokrasi dan
program-program pembangunan. Sehingga secara
Lanjutan..
.. sistematis perempuan tersingkir dan dimiskinkan
secara sosial dan ekonomi. Contohnya, konsep lakilaki adalah pencari nafkah utama (kepala
keluarga) dan perempuan adalah pencari nafkah
tambahan menyebabkan tenaga kerja perempuan
memiliki nilai ekonomis yang rendah dari buruh
laki-laki meskipun dengan jam kerja yang sama.
3. Stereotipi atau pelabelan negatif; perempuan
seringkali mendapatkan pelabelan negatif seperti
manusia yang lemah, maka ia harus dilindungi.
Lanjutan..
.. dalam budaya patriarki kata melindungi seringkali
diartikan mengontrol dan membatasi mobilitas
perempuan demi keselamatannya. Akibatnya
perempuan dilarang keluar rumahdi malam hari
karena perempuan tidak dapat melindungi dirinya,
berbahaya baginya karena dia seorang
perempuan.
Bahkan terjadi kebijakan yang
melarang perempuan keluar rumah malam hari,
misal perda no.5 tahun 2005 di Tangerang, yang
dikenal dengan perda anti maksiat.
Lanjutan..
4. Subordinasi atau penomorduaan. Kenyataan di
masyarakat, perempuan seringkali mendapat
kedudukan sebagai bawahan laki-laki. Perempuan
ditempatkan pada jajaran kedua setelah laki-laki
karena keberadaan perempuan dianggap tidak
penting atau sebagai pelengkap semata. Dalam
budaya patriarki laki-laki dianggap sebagai figur
utama dan perempuan sebagai figur kedua.
5. Kekerasan atau kekerasan berbasis gender
adalah serangan fisik, psikis dan seksual terhadap
perempuan. Serangan ini terjadi karena ia seorang
Lanjutan..
..
perempuan. Salah satu contohnya adalah
pemaksaan hubungan seksual. Hal ini seringkali
terjadi di ranah domestik maupun publik.
Pemaksaan hubungan seksual di ranah domestik
bisa terjadi terhadap hubungan suami istri “marital
rape”, atau ayah
dengan anak perempuan.
Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan
bahwa kekerasan di ranah domestik menempati
urutan tertinggi, yakni rata-rata 96 % dari total
kasus kekerasan terhadap perempuan.
Mengapa ketidakadilan gender terus
berlanjut?
Karena budaya patriarki yang menjadi akar
ketidakadilan gender terus melekat dalam
kehidupan kita. Berikut berbagai lembaga yang
turut melestarikan ketidakadilan gender:
1. Keluarga; segregasi seksisme yang kuat antara
maskulin dan feminin dalam keluarga. Meskipun
kontrol dan dominasi laki-laki dalam keluarga
berbeda dari satu keluarga ke keluarga lainnya.
Namun pada umumnya budaya patriarki tetap
ada. Contoh, keputusan dlm keluarga umumnya
ditentukan oleh Bapak atau saudara laki-laki.
Lanjutan..
2. Lembaga Agama; dalam tafsir agama perempuan
seringkali digambarkan sebagai makhluk inferior
(tunduk dan patuh), tubuh perempuan adalah
penggoda laki-laki dan dituduh sebagai sumber
dosa.
3. Sistem hukum. Contoh UU no 1 tahun 1974 ttg
perkawinan, membagi secara tegas peran laki-laki
di ruang publik dan perempuan di ruang domestik.
Pasal 31 (3) suami adalah kepala keluarga dan
istri adalah ibu rumah tangga.
Lanjutan..
4. Media. Media adalah alat yang sangat memegang peranan
penting untuk melanggengkan budaya patriarki. Tayangantayangan atau pemberitaan yang seksis dan bias gender baik
di TV, koran, radio , majalah turut membantu membentuk opini
masyarakat ttg bagaimana seharusnya seorang perempuan
dan laki-laki menurut budaya patriarki.
5. Sistem Politik. Hampir semua institusi politik dalam masyarakat
kita d semua level do dominasi oleh laki-laki. Jikapun ada
pemimpin perempuan, mereka terpilih karena hubungan yg
kuat dg tokoh politik laki-laki.
6. Lembaga Pendidikan. Sistem pendidikan yg berkontribusi
melanggengkan budaya patriarki melalui kurikulum bias gender.
Apakah selain perempuan ada kelompok
lain yg rentan dg ketidakadilan gender?
---Kelompok LGBT adalah kelompok yang paling
rentan atau termarjinalkan dan menderita dari
dunia yang tidak adil gender.
---Budaya patriarki menekankan segregasi yg tegas
antara
sifat, peran, karakter laki-laki dan
perempuan. Segregasi ini mengasumsikan bhw di
dunia ini semua orang heteroseksual. Sehingga
diluar heteroseksual adalah penyimpangan. Kondisi
ini adalah diskriminasi, stigma dan kekerasan thd
kelompok LGBT.
Apakah kekerasan berbasis gender itu
pelanggaran HAM?
....Kekerasan
terhadap
perempuan
merupakan
pelanggaran hak asasi dan kebebasan fundamental
perempuan. Kekerasan thd perempuan menghalangi
atau meniadakan kemungkinan perempuan menikmati
hak-hak asasi dan kebebasannya.
(Deklarasi
Penghapusan Kekerasan thd Perempuan, 1993).
....Kekerasan thd perempuan adalah perwujudan dari
ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara
laki-laki dan perempuan yg mengakibatkan dominasi,
diskriminasi dan hambatan bg kemajuan kaum
perempuan.
Laporan Pelapor Khusus PBB ttg
Kekerasan thd Perempuan
.. Berkenaan dg Resolusi Komisi Tinggi HAM PBB
1995/85, yg kemudian diadopsi oleh komisi
ekonomi, sosial dan budaya PBB, menyatakan:
.. Kekerasan thd perempuan di wilayah privat, mis.
KDRT adl bukan semata-mata perbuatan individu,
tersendiri ataupun perilaku tdk normal biasa.
Kekerasan tsb adl tindak sosial yg merujuk pd
kewajiban atau tanda maskulinitas yg ditanamkan
dalam-dalam pd budaya, dipraktikkan scr luas,
dan scr keseluruhan kebal dari sanksi hukum.
Lanjutan..
.. Karenanya kelengahan negara u/ membuat hukum
yg melindungi perempuan atau menghukum pelaku
kekerasan, dibalut dengan sifat kekerasan domestik
yg secara spesifik menargetkan gender tertentu,
menjelaskan alasan keharusan kekerasan di
wilayah domestik ini diklasifikasikan sebagai
pelanggaran HAM dan bukan sekedar keprihatinan
mengenai keadilan dari sudut kriminal saja.