Transcript penyaluran dan penggunaan dana blockgrant

Penggunaan dana blockgrant KKG, MGMP
SMP,
SMA,
SMK,
KKKS/MKKS/
KKPS/MKPS
sepenuhnya
menjadi
tanggungjawab KKG, MGMP SMP,
SMA,SMK,KKKS/MKKS/KKPS/MKPS
yang kegiatannya mencakup pencatatan
penerimaan dan pengeluaran uang serta
pelaporan
keuangan,
sehingga
memudahkan proses pengawasan atas
penggunaan dana.
Penyaluran dana Blockgrant sebesar
Rp. 10.000.000,- dilakukan dalam
dua
tahap,
setelah
proposal
disetujui oleh LPMP dilanjutkan
dengan
penandatangan
MOU
antara penerima Blockgrant dengan
LPMP Jawa Tengah.
A. PEMBUKUAN
Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang
sah
 Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai
barang atau jasa yang dibayar, tanggal dan nomor
bukti
 Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar
dicatat atau dibukukan dalam buku penerimaan dan
pengeluaran atau Buku Kas
 Semua
transaksi penerimaan dan pengeluaran
dibukukan atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal
kejadiannya.






Menyertakan semua bukti pengeluaran dana untuk
verifikasi keuangan.
Semua bukti pengeluaran dana harus asli tidak boleh
fotocopy dan disetujui oleh Ketua dan bendahara
MGMP, KKKS/MKKS/KKPS/MKPS.
Setiap akhir bulan buku tersebut ditutup dan dihitung
saldonya untuk dicocokkan dengan saldo fisik baik
yang ada di kas maupun di bank,
Dalam buku kas tidak boleh ada halaman kosong yang
tidak terisi, tanda bekas coretan/ hapusan atau
sesuatu catatan pembukuan yang membuat
interpretasi berbeda
Dana yang belum dibutuhkan harus disimpan di bank
dan tidak boleh dipindahkan ke rekening lain atau
disimpan di tempat lain.
B. PENGGUNAAN DANA
Dana blockgrant KKG, MGMP
SMP,SMA,SMK,KKKS/MKKS/KKPS/MKPS
digunakan untuk :
1. Kegiatan Persiapan maksimal 10%,
diantaranya :
Honor dan atau transport menyusun proposal dan
materi
 Honor dan atau transport rapat Koordinasi awal
 Membeli bahan/ ATK/ Penggandaan/ konsumsi
Koordinasi awal
 Transport dan uang harian konsultasi kegiatan
ke LPMP

2. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan diseminasi
hasil kegiatan atau seminar minimal 85 % ,
diantaranya :
a.Honor dan atau transport narasumber/
pengarah/ panitia/peserta
b.Membeli bahan/ ATK/ penggandaan/
dokumentasi/konsumsi kegiatan
c.Kegiatan selama minimal 10 kali tatap muka
dan berakhir minggu keempat bulan
November 2011.
d.Peserta :
KKG/MGMP : 15 s.d 25 orang
KKPS/MKPS/KKKS/MKKS : 10 s.d 25 orang
Kegiatan Pemantauan dan
Laporan Kegiatan maksimal 5 %
Pembuatan laporan
( fotocopy, penggandaan,
penjilidan dll )
Transport pengiriman laporan
ke LPMP
Dana Blockgrant tidak boleh digunakan
untuk membiayai program-program diluar
pelaksanaan tugas, fungsi dan
tanggungjawab KKG/MGMP dan
KKKS/MKKS/KKPS/MKPS seperti :
a. Pembangunan/rehab fisik sanggar
b. Pengadaan mebelair
c. Pembelian computer/laptop/LCD dll
d. Studi banding
e. Pemberian insentif pengurus
f. Transport rutin pengurus
PAJAK
 Dalam
pelaksanaan
program
KKG/MGMP, hal-hal yang terkait dengan
pajak harus mengikuti ketentuan yang
berlaku.

Untuk pengadaan Bahan/ ATK/ Penggandaan
dengan nilai di atas Rp 1.000.000,- (Satu juta
rupiah) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak dan Pajak
Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) sebesar 1,5% yang
harus disetorkan ke kas Negara melalui kantor pos/
Bank pemerintah setempat.
Untuk konsumsi kegiatan:
Jika rekanan adalah catering:
•Nilai kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan
PPh Pasal 23 sebesar 2 %
•Nilai lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan
PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak dan
•PPh pasal 23 sebesar 2 %
Jika rekanan adalah warung makan :
•Nilai dibawah Rp. 1.000.000,- tidak dikenakan pajak
•Nilai diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar
10% dari dasar penenaan pajak dan PPh 23 sebesar 2%
Untuk kuitansi pengeluaran harus
memperhatikan aturan tentang bea materai :
- Pengeluaran s.d Rp. 250.000,- tanpa
materai
- Pengeluaran Rp. 250.001 s.d 1.000.000
dikenakan materai Rp. 3.000,- Pengeluaran Rp. 1.000.001 ke atas
dikenakan materai Rp. 6.000,-
Pengeluaran untuk honor dikenakan
PPh 21 berdasarkan PP 80 tahun 2010
yang berlaku mulai tanggal 01 Januari
2011 :
PNS Gol. I dan II tidak dikenakan
pajak
PNS Gol. III dikenakan PPh 21
sebesar 5%
PNS Gol IV dikenakan PPh 21
sebesar 15%
Bagi yang tak memiliki NPWP, gaji, uang
pensiun dan tunjangan bulanan yang bersifat
tetap dan teratur dikenai Pajak Penghasilan
Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dari
yang ditanggung pemerintah, menjadi
tanggungan sendiri dan langsung dipotong
pada saat pembayaran penghasilan tetap
tersebut.
PP ini mulai berlaku pada 01 Januari 2011
Pemberian honor dan atau transport
hanya dapat diberikan atas dasar Surat
Keputusan (SK) dari Ketua
KKG/MGMP/KKKS/MKKS/KKPS/MKPS
PELAPORAN
 Laporan
pertanggungjawaban dana blockgrant
KKG/MGMP dijilid terpisah dengan laporan
kegiatan dan disampaikan ke LPMP Jawa
Tengah, Jl. Kyai Mojo Srondol Kulon
Semarang paling lambat tgl. 15 Desember
2011, dengan melampirkan:
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 Buku Kas
 Bukti-bukti pengeluaran yang sah
 Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara
melalui Kantor Pos/ Bank Pemerintah
