Transcript MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TIM KEUANGAN LPMP JAWA TENGAH TAHUN 2009 MEKANISME PROGRAM DBL Persyaratan Administrasi Penyaluran dana dapat dilaksanakan apabila : a.

MEKANISME PENYALURAN
DANA BANTUAN LANGSUNG
TIM KEUANGAN LPMP JAWA TENGAH
TAHUN 2009
MEKANISME PROGRAM DBL
Persyaratan Administrasi
Penyaluran dana dapat dilaksanakan apabila :
a. Adanya SK Penetapan Penerima Dana yang diterbitkan
oleh LPMP Jawa Tengah
b. Adanya Kuitansi yang ditandatangani sebanyak 5
rangkap dengan rincian 4 rangkap termasuk yang
bermaterai Rp. 6.000,- diberikan kepada Pemberi
Bantuan dan satu rangkap sebagai pertinggal penerima
DBL
c. Adanya Surat Perjanjian Pemberian bantuan ( SSPB )
antara LPMP Jateng dengan Penerima DBL dibuat 5
rangkap dengan 2 (dua) menggunakan materai
d. Adanya FC Rekening yang masih aktif atas nama
KKG/MGMP/KKKS/KKPS/MKKS/MKPS bukan atas
nama pribadi
1.
2. Pembayaran
Masing – masing KKG /MGMP/ KKKS/KKPS/
MKKS/ MKPS Terpilih dapat memperoleh DBL
selama 3 tahun berturut turut berdasarkan
penilaian kinerja
Pemberian DBL dapat dihentikan apabila
penerima DBL dinilai tidak memperlihatkan
kinerja sebagaimana yang diharapkan di akhir
tahun
Pemberian DBL setiap tahun
dilaksanakan secara 2 tahap
anggaran
DANA DBL
Tahap I
50 % dari Nilai
SPPB
Tahap II
50 % apabila
penggunaan dana
Tahap I sekurang
kurangnya 75 %
Prosedur dan Syarat Pembayaran
Tahun Pertama
 Tahap 1 :
KKG / MGMP / KKKS/ KKPS / MKKS / MKPS
Mengajukan Pencairan Pembayaran di
lengkapi oleh :
a. Surat Perjanjian Pembayaran
b. Daftar Penerima DBL berikut FC rekening
c. Kuitansi sesuai dengan besar dana yang
diajukan ( 50 % dari SPPB )
Prosedur dan Syarat Pembayaran
Tahun Pertama
 Tahap II
KKG/MGMP/KKKS/KKPS/MKKS/MKPS Mengajukan
kelengkapan dana dengan melampirkan :
a. Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 berikut FC
rekening dan laporan kas, dilengkapi dengan
rincian penggunaan DBL yang ditandatangani oleh
Ketua dan Bendahara DBL
b. Daftar Penerima DBL berikut nomor rekening
c. Berita Acara Pembayaran
d. Kuitansi sesuai dengan besar dana yang diajukan
50 % dari nilai SPPB
d. Berita Acara Pembayaran
e. Laporan Kegiatan Tahap I Tahun pertama
yang diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/kota sesuai dengan sistematika
f. Berita Acara Serah Terima yang
ditandatangani oleh ketua KKG/MGMP /
KKKS/ KKPS/MKPS/MKKS
Tahun Kedua
 Tahap 1
a. Surat Perjanjian Pemberian bantuan
b. Laporan Penggunaan Dana Tahun pertama
berikut FC rekening dan laporan kas dilengkapi
dengan rincian penggunaan DBL yang
ditandatangani oleh ketua dan Bendahara KKG
c. Kuitansi penerima DBL ( 50 % dari nilai SPPB)
d. Laporan kegiatan tahun pertama yang
diketahui oleh Dinas Pendidikan Kab/kota
e. Rencana Kegiatan Penerima DBL Tahun kedua
 Tahap II
a. Laporan penggunaan dana tahun pertama dan Tahap I
b.
c.
d.
e.
f.
tahun kedua berikut FC rekening dan laporan kas,
dilengkapi dengan rincian penggunaan DBL yang
ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara
KKG/MGMP/KKKS / KKPS/MKPS/MKKS
Kuitansi sesuai dengan besar dana yang diajukan
Berita Acara Pembayaran
Laporan kegiatan Tahap I tahun kedua yang diketahui oleh
Dinas Pendidikan Kab/kota dilengkapi dengan dokumen
pendukung terkait kegiatan tahap I tahun kedua
Berita Acara Serah terima yang ditandatangani oleh Ketua
KKG/MGMP/KKKS / KKPS/MKPS/MKKS
Rencana kegiatan tahun ketiga
Tahun KeTiga
Tahap 1 :
a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
b. Laporan Penggunaan Dana Tahun Pertama dan tahun
kedua berikut FC rekening dan laporan kas disertai rincian
penggunaan dana DBL yang ditandatangani oleh Ketua
KKG dan Bendahara
c. Kuitansi sesuai dengan besar dana yang diajukan
d. Laporan Kegiatan Tahun kedua yang diketahui oleh Dinas
Pendidikan Kab/kota dilengkapi dengan dokumen yang
terkait kegiatan tahun kedua
e. Berita Acara serah terima kegiatan yang ditandatangani
oleh Ketua KKG
f. Rencana Kegiatan tahun ketiga
 Tahap II
a. Laporan Penggunaan Dana Tahun pertama, tahun
b.
c.
d.
e.
kedua dan tahap 1 tahun ketiga, FC rekening,
laporan kas, dilengkapi dengan rincian penggunaan
dana DBL
Kuitansi sesuai dengan besar dana yang diajukan
Berita Acara Pembayaran
Laporan kegiatan tahap 1 tahun ketiga yang
ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
Pertanggungjawaban laporan pelaksanaan
kegiatan dan keuangan selama 3 tahun