Transcript 2. MKPS-KKPS - WordPress.com

PANDUAN
PEMBENTUKAN
MUSYAWARAH KERJA
PENGAWAS SEKOLAH (MKPS)
DAN KELOMPOK KERJA
PENGAWAS SEKOLAH (KKPS)
DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2006
Kud_Yogyakarta
A. DASAR HUKUM
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. PP RI 19 Tahun 2005 tentang SNP
3. Kepmendiknas Nomor 14/U/2002 tentang
4.
5.
Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah
Kepmenpan Nomor 91 Tahun 2001 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya
Kepres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Kud_Yogyakarta
B.1 Tujuan Umum dibentuknya
MKPS dan KKPS
Agar tersedia wahana yang dapat
dijadikan sarana untuk membina dan
mengembangkan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan
sekaligus sebagai sarana memberdayakan
para
pengawas
untuk
mempertinggi
kinerja
dan
hasil
kerjanya dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan
Kud_Yogyakarta
B.2 Tujuan Khusus MKPS
a. Memperluas
wawasan
kependidikan
khususnya
kepengawasan dalam rangka meningkatkan kinerjanya
sebagai supervisor pendidikan
b. Meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
supervisor akademik dan supervisor manajerial
c. Meningkatkan kemampuan dalam rangka membina
dan mengembangkan inovasi pendidikan pada sekolah
binaannya
d. Meningkatkan kemampuan dalam menjalin dan
membina kerjasama dengan seluruh stakeholder
pendidikan
e. Mempertingggi kepekaan dalam membina dan
mengembanggkan kemitraan dalam melaksanakan
tugas profesinya
Kud_Yogyakarta
B.3 Tujuan Khusus KKPS
• Tersedianya wahana untuk meningkatkan
kinerja pengawas sekolah dalam rangka
melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan
tanggungjawabnya, baik sebagai pengawas
akademik
maupun
pengawas
manajerial sesuai dengan bidang kepengawasannya
pada
sekolah
binaannya
masing-masing.
Kud_Yogyakarta
C. RUANG LINGKUP
MKPS DAN KKPS
1. MKPS dan KKPS sebagai wahana yang dibentuk oleh
dan untuk para pengawas sekolah/satuan pendidikan
2. Ruang lingkup dan karakteristiknya:
 MKPS dan KKPS merupakan organisasi kesejawatan
yang bersifat mandiri, independen, dan profesional,
berkedududkan di tingkat kabupaten/kota;
 MKPS merupakan organisasi yang menaungi semua
bidang pengawasan di lingkungan Pendidikan Dasar
dan Menengah (TK/SD-SMP-SMA-SMK-PLB);
 KKPS merupakan organisasi di bawah MKPS yang
beranggotakan pengawas sekolah sejenis yakni KKPS
TK/SD, KKPS SMP, KKPS SMA, KKPS SMK.
Kud_Yogyakarta
Lanjutan . . .
 MKPS/KKPS perlu memiliki anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga secara khusus. Keanggotaan MKPS adalah
semua pengawas sekolah/satuan pendidikan yang masih aktif
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta tercatat
secara resmi dan membayar iuran sebagai anggota;
 Anggota KKPS adalah para pengawas sejenis sesuai dengan
bidangnya masing-masing yang masih aktif bekerja dan
tercatat secara resmi. KKPS bisa dibentuk apabila
berangggotakan minimal 5 (lima) orang pengawas;
 Kepengurusan MKPS sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua,
Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota. Kepengurusan
mewakili semua unsur pengawas sekolah/satuan pendidikan
yakni unsur Pengawas TK/SD, Pengawas SMP, Pengawas
SMA, Pengawas SMK;
 Koordinator Pengawas (Korwas) harus menjadi salah seorang
Ketua MKPS. Pengurus dipilih melalui musyawarah dan
mufakat.
 Kepengurusan KKPS terdiri atas seorang Ketua atau seorang
Koordinator dibantu seorang Sekretaris yang dipilih oleh
anggotanya.
Kud_Yogyakarta
Struktur organisasi MKPS/KKPS
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
MKPS
KKPS-TK/SD
KKKS dan KKG
Keterangan:
APSI
KKPS-SMP KKPS-SMA KKPS-SMK
MKKS dan MGMP
Garis pembinaan
Garis koordinasi
Kud_Yogyakarta
KKPS-PLB
D. PRINSIP KERJA MKPS DAN
KKPS
• Profesional dengan mengedepankan etika,
•
•
•
•
logika, dan estetika;
Inovatif, kreatif, dan produktif;
Kolaboratif berlandaskan kode etik pendidikan
dan kepengawasan;
Fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
setempat;
Akuntabel sehingga dipercaya oleh semua
stakeholder pendidikan.
Kud_Yogyakarta
E. 1. PROGRAM KERJA MKPS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pemberdayaan pengawas satuan pendidikan dalam
rangka meningkatkan mutu;
Peningkatan kemampuan profesional pengawas satuan
pendidikan dalam rangka peningkatan mutu
kepengawasan menuju tercapainya mutu pendidikan;
Pengembangan profesi dalam rangka meningkatkan
pangkat dan jabatannya sebagai tenaga fungsional;
Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan pembaharuan
pendidikan nasional;
Kesejahteraan pengawas, baik kesejahteraan material
maupun non-material dalam rangka mempertinggi citra
dan wibawa akademik pengawas satuan pendidikan;
Membina-mengembangkan dan mengawasi kegiatan
MKKS dan KKKS.
Kud_Yogyakarta
E. 2. PROGRAM KERJA KKPS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peningkatan kompetensi pengawas satuan pendidikan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengawasan, baik akademik maupun manajerial sesuai
dengan bidang kepengawasannya masing-masing;
Pengembangan metode dan instrumen kerja
kepengawasan sesuai dengan bidang pengawasannya
masing-masing;
Pembinaan kemampuan profesional guru dan tenaga
kependidikan lainnya pada sekolah binaannya;
Pengembangan program kepengawasan pada sekolahsekolah binaannya;
Melaksanakan pemetaan pengawas, termasuk hasil-hasil
pengawasan yang telah dicapainya;
Membina-mengembangkan dan mengawasi MGMP dan
KKG.
Kud_Yogyakarta
F. PEMBIAYAAN KKPS DAN MKPS
• Iuran anggota yang dibayar setiap tahun atau
•
•
•
•
setiap bulan;
Bantuan/subsidi/grant dari Departemen
Pendidikan Nasional, khususnya dari Dirjen
PMPTK;
Bantuan APBN dan APBD melalui Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
Donatur dan sumbangan yang tidak mengikat;
Upaya lain melalui kegiatan kepengawasan
bekerjasama dengan berbagai instansi terkait.
Kud_Yogyakarta
G. MEKANISME PEMBENTUKAN





Pembentukan dan pengesahan MKPS dan KKPS
Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/
Kota setempat berdasarkan rambu-rambu
Dittendik;
Penyusunan draf panduan pembentukan MKPS
dan KKPS, AD/ART, program Kerja dll oleh
Dittendik;
Pembahasan draf di atas oleh peserta terbatas di
tingkat nasional sekaligus revisi draf;
Sosialisasi dan diseminasi panduan, rancangan
AD/ART beserta lampiran-lampirannya kepada
semua pengawas satuan pendidikan melalui
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Kajian draf panduan, AD/ART, dan oleh para
pengawas yang dikoordinasi oleh Korwas di
daerahnya masing-masing;
Kud_Yogyakarta
Lanjutan . . . .




Lokakarya pengesahan panduan MKPS dan AD/ART
yang telah disiapkan Dittendik. Lokakarya dilaksanakan
Dittendik dihadiri unsur-unsur pengawas satuan
pendidikan yang pelaksanaannya di tiga wilayah, yakni
Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia
Timur;
Korwas mengkoordinasi pembentukan MKPS/KKPS di
daerahnya masing-masing dengan berpedoman kepada
AD/ART yang telah disetujui dan disahkan dalam
lokakarya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan
setempat;
Penerbitan Surat Keputusan dan pelantikan pengurus
MKPS/KKPS beserta program kerjanya oleh Kepala
Dinas Pendidikan setempat;
Pelaporan proses dan hasil pembentukan pengurus
MKPS–KPKS dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan
kepada Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK
Depdiknas dengan melampirkan Surat Keputusan
Pembentukan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat.
Kud_Yogyakarta
H. PENUTUP
• MKPS/KKPS sebagai organisasi mandiri
yang dibentuk oleh dan untuk para
pengawas
satuan
pendidikan
perlu
mendapat pembinaan dan dukungan dari
Direktorat Tenaga Kependidikan secara
terencana dan terpola dan terprogram
agar tugas-tugas kepengawasan dapat
dilaksanakan secara optimal.
Kud_Yogyakarta
APSI