Transcript Meteri Etika Adm.Neg.

MATERI KULIAH
ETIKA ADMINISTRASI NEGARA
0LEH
A. A . Ngurah Partajaya, S.Sos., M.Si.
Dosen
STISIP MARGARANA TABANAN
SEMESTER IV
Tahun 2012/2013
ETIKA ADMINISTRASI NEGARA
Dalam pembahasan materi kuliah ini kita akan melihat 3
kata kunci yaitu : Etika, Administrasi dan Negara. Kemudian akan
memahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Etika Administrasi
itu sendiri.
A. PENGERTIAN ETIKA
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga (2003 :
309 dan 859) menyubutkan bahwa Etika berarti sesuai dengan asas
prilaku yang disepakati secara umum. Sedangkan Prilaku itu
sendiri adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan
atau lingkungan.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat
dikatakan bahwa Etika tersebut merupakan prilaku seseorang
dalam memberikan tanggapan atau reaksi seseorang mengenai apa
yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat baik dalam
lingkup yang kecil/sempit yaitu pada dirinya sendiri, keluarga,
maupun dalam lingkup yang besar yaitu didalam masyarakat
umum dalam suatu negara, dimana tanggapan atau reaksi tersebut
sesuai dengan norma-norma umum yang berlaku atau dipandang
sesuai dengan situasi dan kondisi pada lingkungan tertentu.
Jadi prilaku seseorang dalam memberikan tanggapan atau
reaksi terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi diharapkan sesuai
dengan
norma-norma
atau
ketentuan
yang
berlaku
dilingkungannya dan apanila tidak sesuai maka cendrung menjadi
potensi akan munculnya gejolak atau permasalahan baru pada
lingkungan tersebut. Artinya didalam memberikan tanggapan
terhadap peristiwa yang terjadi harus bijaksana yaitu dengan
mempertimbangkan
situasi dan kondisi lingkungan serta
memperhatikan norma-norma yang ada.
1
B. PENGERTIAN ADMINISTRASI
Pertama-tama marilah kita melihat pada pengertian
Administrasi dan Ilmu Administrasi itu sendiri, sebelum menguraikan
berbagai unsur-unsur dan fungsi dari sebagian unsur tersebut lebih jauh.
Beberapa Sarjana telah memberikan pengertian antara lain sebagai
berikut :
1. Menurut Herbert A. Simon :
Administration can be defined as the activities of groups
cooperating to accomplish common goals. ( Jadi, baginya administrasi
dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama
untuk mencapai tujuan-tujuan bersama).
2. Menurut Leonard B. White :
Administration can be defined as the activities of groups
efforts, public or private, civil or militery. ( Jadi, baginya adminitrasi
adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompokkelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer,
baik dalam ukuran besar maupun kecil).
3. Menurut Prajudi Atmosudirjo :
Administrasi merupakan fenomena sosial, yaitu perwujudan
tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi itu
berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui
adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu
suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.
2
4. Menurut Luther Gulick :
Administration has to do with getting things done, with
the accomplishment of difined objectives. ( Jadi, menurut Gulick
Administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak
dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan).
Sedangkan Ilmu Administrasi didefinisikan Gulick sebagai berikut :
The science of administration in thus the system of knowledge
where by men may understand relationship, predict result, and influence
outcomes in any situation where men are organized at work together for
a common purpose. ( Jadi, menurut Gulick, Ilmu Administrasi adalah
suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti
hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasilhasil pada suatu keadaan di mana orang-orang secara teratur bekerja
sama untuk tujuan bersama).
5. Menurut The Liang Gie :
Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan
terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam
kerja sama mencapai tujuan tertentu.
6. Menurut Sondang P. Siagian :
Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari
keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada
umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Menurut Hadari Nawawi :
Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia
untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
3
Definisi para ahli tentang Administrasi ini sangat
banyak, sehingga tidak perlu lagi disajikan satu per satu, karena
pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara
lain :
a. Kerja sama,
b. Banyak orang,
c. Peralatan dan perlengkapan,
d. Untuk mencapai tujuan bersama.
Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti
luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah
administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari,
yaitu Tata Usaha.
Memang tata usaha merupakan unsur
administrasi dalam arti luas. Secara lengkap unsur-unsur
pelaksanaannya tersebut sebagai berikut :
a. Pengorganisasian
b. Manajemen
c. Tata Hubungan
d. Kepegawaian
e. Keuangan
f. Perbekalan
g. Tata Usaha
h. Perwakilan.
Ke delapan unsur tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai
berikut :
4
1.
Pengorganisasian : Rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka
yang yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari usaha kerjasama
yang bersangkutan;
2.
Manajemen : Rangkaian perbuatan menggerakkan karyawankaryawan dan menggerakkan segenap fasilitas kerja agar tujuan
kerjasama itu benar-benar tercapai;
3.
Tata Hubungan (Komunikasi) : Rangkaian perbuatan
menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha
kerja sama itu;
4.
Kepegawaian : Rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus
tanaga-tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama itu;
5.
Keuangan : Rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan
dalam usaha kerjasama itu;
6.
Perbekalan : Rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur
pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkir kan segenap
perlengkapan dalam usaha kerjasama itu;
7.
Tata Usaha : Rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat,
mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keteranganketerangan yang diperlukan dalam usaha kerjasana itu;
8.
Perwakilan : Rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan
dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama itu.
5
SEKELOMPOK
ORANG
TUJUAN
TERTENTU
SAAT
PENENTUAN
TUJUAN
PROSES PENGERJAAN
USAHA
KERJASAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PROSES
ADMINISTRASI
6
PENGORGANISASI
MANAJEMEN
TATA HUBUNGAN
KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
PERBEKALAN
TATA USAHA
PERWAKILAN
SAAT
TUJUAN
TERCAPAI
Seperti halnya Manajemen, banyak pendapat yang mengatakan
bahwa Manajemen adalah bagian dari Administrasi seperti diatas dan
ada pula sebaliknya.
Sebenarnya keduanya tergantung dari tempat atau Negara mana
pendapat itu berasal (Prajudi 1982,32). Pada kesempatan lain para ahli
Administrasi pada umumnya sependapat bahwa Manajemen merupakan
inti dari Administrasi dan Kepemimpinan merupakan inti dari
Manajemen (Siagian 1985,7). Kendati manajemen tersebut memiliki
fungsi-fungsi sebagai berikut :
Planning, Organizing, Commanding, coordinating, dan
controlling (Hendry Fayol, 1916);
Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,
Reforting, dan Bugetting (Luther M.Gulick, 1930);
Planning, Organizing, Staffing, Directing, dan Controlling (
Harold Koonts dan Cyrill O’Donnei);
Directing dan Facilitating ( John D. Milet);
Planning, Organizing, Motivating, dan Controlling (John F. Mee);
Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling ( George R.
Terry ) dan lain-lain.
Kembali pada persoalan semula, bahwa yang penting kita
rasakan adalah begitu luasnya Administrasi karena menyangkut segala
proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, artian
utamanya adalah berkenaan dengan pengendalian, memerintah, to
manage, besturen, beheren, bewindvoeren ( J. Wajong, 1961,2)
7
Secara etimologis, Administrasi berasal dari kata ad dan
ministrate yang berarti sebagai berikut :
- Melayani
- Menghasilgunakan
- Membantu
- Mengelola
- Memenuhi
- Melaksanakan
- Mengemudikan
- Menerapkan
- Mengatur
- Mengendalikan
- Mengurus
- Menyelenggarakan
- Mengusahakan
- Mengarahkan
- Mendayagunakan
Dalam bahasa Arab disebut juga sebagai Yudabbiru, yang
artinya mengarahkan, melaksanakan, mengelola, menjalankan, rekarasa,
mengemudikan, penguasa, mengatur, bertugas,, mengurus dengan baik,
mengekonomiskan, membuat rencana, dan berusaha ( Cowan, 1976).
Sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan perkataan
Administer. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu Administratio dan
kata sifat Administrativus yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan
sebagai Administration.
8
Dalam Buku Petunjuk Administrasi terbitan Universitas Gajah Mada,
Administrasi disebutkan sebagai nerikut :
1. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan
dengan cara untuk
menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
2. Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha
pemerintah maupun usaha swasta, baik sipil maupun militer, baik usaha
berskala besar maupun usaha kecil-kecilan.
3. Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan
suatu tujuan khusus.
4.
Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok
manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
Administrasi disebut sebagai Ilmu bahkan kini menjadi
suatu disiplin Ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena
memenuhi syarat yang diminta oleh suatu disiplin ilmu sebagai
Ilmu Pengetahuan Yang Mandiri.
Pertama, sebagai disiplin ilmu, administrasi
memiliki
objek materia yaitu manusia, artinya melihat dari pokok masalah
yang dibahas maka manusialah sosok yang
dibahas.
Namun
demikian, yang namanya objek materia sudah barang tentu akan
bertumpang tindih ( convergency) dengan objek materia ilmu lain
yang sama-sama membahas manusia sebagai sosok yang dikaji,
yaitu seperti ilmu jiwa, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu
ekonomi, dan lain-lain.
9
K e d u a, administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri
memiliki objek forma, dalam arti sudut pandangnya adalah
penyelenggaraan.
Baik penyelenggaraan yang bermula dari
perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi
untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut.
Dalam
rangkaian penyelenggaraan inilah diperlukan pengendalian berbagai
kerja sama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
bersama sejak semula.
Ketiga, sebagai ilmu, administrasi diterima secara universal di
seluruh dunia. Walaupun kemudian dilihat dari corak berpikir (
paradigma) terdapat berbagai kutub yang saling bertolak belakang.
Keempat, sebagai ilmu, administrasi juga dapat dipelajari dan
diajarkan, sehingga berbagai Perguruan Tinggi mendirikan jurusan dan
kajian administrasi pada berbagai strata. Bahkan pada beberapa
Perguruan Tinggi didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
sebelum menjadi Universitas.
Kelima, ilmu administrasi juga mempunyai sistematika yang
khas. Bahkan Sistem Administrasi suatu negara tidak sama dengan
Sistem Administrasi Negara lain. Selain itu negara terkadang memiliki
sistem administrasi yang berubah sesuai ruang dan waktu.
Administrasi disebut sebagai seni adalah karena dalam
administrasi juga dikenal berbagai cipta, rasa, dan karsa seorang
administrator. Hal tersebut mempengaruhi rakyatnya, membuat
perubahan administrasi secara baik, benar dan indah
penyelenggaraannya, rekayasa keadaan, yang mengikat tanpa
paksaan.
Administrasi memiliki seni merencanakan, seni
membiayai, seni mengatur, seni mengurus, seni menyelenggarakan
berbagai kegiatan baik rutin maupun insidental.
10
Seni biasanya adalah bakat alamiah yang dibawa sejak
seseorang itu lahir, dengan begitu meripakan karunia Tuhan Yang
Maha Kuasa. Tetapi dapat pula seni diperoleh dari lingkungan seperti
pendidikan, agama, pergaulan, pengalaman dan praktik kebiasaan
sehari-hari suatu kelompok etnis.
Dalam ilmu administrasi, seni menyelenggarakan kegiatan
secara baik, benar, dan indah ada strateginya. Strateginya adalah
bagaimana seorang administrator dengan keahliannya mampu
mengetahui, bagaimana caranya agar mampu menyelenggarakan
pekerjaannya, menjadikan pekerjaannya secara teater, dan dirinya
sendiri menjadi dalang. Kendati bawahannya menjadi wayang yang
dapat diatur, siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang
dalam pertempuran yang direkayasa sang dalang sendiri.
Menurut George Terry, Seni adalah kekuatan pribadi
seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan
dalam menampilkan tugas pekerjaannya ( art is personal creative
power plus skill in performance).
Jadi, seni administrasi merupakan kemampuan dan
kemahiran seseorang untuk mewujudkan berbagai strategi pemecahan
masalah, bagaimana identifikasinya, solusinya, memikirkan
pembiayaannya, pengkoordinasiannya, serta evaluasinya.
Para Administrator haruslah mempunyai moral dalam
penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Hendaknya disadari oleh
para administrator bahwa kegiatan apapun bertujuan untuk
menegakkan kebenaran, kebaikan serta keindahan. Walaupun dirinya
semula hanya rakyat biasa ( Infrastruktur Politik ) kemudian menjadi
pemerintah ( Suprastruktur Politik ) .
11
Selanjutnya, administrasi juga harus dipandang sebagai
ETIKA dan MORAL. Karena pemerintah harus mengajak kebenaran
dan kebaikan, serta melarang terjadinya dekadensi moral dalam
lingkungan masyarakat yang dipimpinnya.
Khusus untuk
mengantisipasi keburukan dekadensi moral maka memang hanya
pemerintahlah yang mampu melakukan. Karena yang bersangkutan
memiliki seperangkat kekuasaan militer, polisi, dan jaksa yang berada
di bawah kekuasaan aparat eksekutif.
Tetapi apabila pemerintah tidak memiliki hati nurani dan
etika moral sudah barang tentu yang bersangkutan akan mendiamkan
terjadinya berbagai tindakan kejahatan, kriminal, serta dekadensi
moral lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pemerintah akan
menjadi pelindungnya. Dengan demikian apa jadinya suatu negara
ketika pemerintah mendiamkan kejahatan tersebut.
Yang harus dilindungi dan dilayani pemerintah adalah
kebaikan dan kebenaran, seperti orang tua terlantar, anak yatim piatu,
dan para kaum fakir miskin. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan
berbagai dinas sosial di tingkat daerah dan departemen sosial ditingkat
pusat sebagai usaha untuk menanggulangi biaya hidup mereka.
Jadi pemerintah harus melakukan pelayanan kepada
kebaikan dan kebenaran di satu pihak, serta melakukan kekuasaan
untuk yang dekadensi moral dipihak lain. Tetapi apabila pemerintah
tidak memiliki moral maka yang terjadi sebaliknya, yaitu melindungi
kejahatan seperti narkoba, pencurian, pelacuran, dan dekadensi
lainnya.
12
SEBAGAI
ILMU
SEBAGAI
SENI
ADMINISTRASI
SEBAGAI
ETIKA DAN
MORAL
13
C. PENGERTIAN NEGARA
Sebelum menjelaskan keberadaan administrasi negara, perlu
kiranya dibahas keberadaan negara itu sendiri. Negara sebagai objek
materia administrasi negara juga akan bertumpang tindih dengan ilmu
politik dan ilmu pemerintahan, yaitu sebagai berikut :
Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dari keluarga
dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
Menurut Jean Bodin, Negara adalah suatu persekutuan dari
keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari
suatu kuasa yang berdaulat.
Menurut Hugo de Groot, Negara adalah suatu persekutuan
yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh
perlindungan hukum.
Menurut Bluntschli, Negara adalah suatu diri rakyat yang
disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.
Menurut Hans Kelsen, Negara
adalah suatu susunan
pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
Menurut Leon Duguit, Negara adalah kekuasaan orangorang kuat yang memerintah orang-orang yang lemah dan kekuasaan
orang-orang yang kuat tersebut diperoleh karena faktor politik.
Menurut
Herman Finer,
Negara adalah organisasi
kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan
perseroangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk
pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi.
Menurut Robert Mac Iver, Negara adalah gabungan antara
suatu sistem kelembagaan dengan organisasinya sendiri sehingga bila
membahas tentang negara, kita cenderung selalu mengartikan lembaga
dari suatu organisasi penyelenggara.
14
Menurut Logemann, Negara adalah suatu organisasi
kekuasaan yang penuh kewibawaan.
Menurut Kranenburg, Negara adalah suatu sistem dari
tugas-tugas umum dan organisasi yang diatur dalam usaha untuk
mencapai tujuan yang juga menjadi tujuan rakyat yang diliputinya,
sehingga harus ada pemerintah yang berdaulat.
Menurut Roger H. Soltau, Negara adalah alat atau
wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan
bersama atas nama masyarakat.
Menurut Harold J. Laski, Negara
adalah suatu
masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau
kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
Menurut Max Weber, Negara adalah suatu masyarakat
yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara
sah dalam suatu wilayah.
Menurut Miriam Budiardjo, Negara adalah suatu daerah
teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang
berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundangundangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah.
Menurut Nasroen, Negara adalah merupakan salah satu
alat penting yang diadakan oleh manusia dan berada di tangan
manusia itu sendiri.
Menurut Djokosoetono, Negara adalah suatu organisasi
manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu
pemerintah yang sama.
15
Dengan demikian menurut
H. Inu Kencana Syafiie,
sendiiri menjabarkannya sebagai berikut : Negara adalah suatu
kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerah dan kewilayahan,
yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga,
desa, dan pemerintah yang lebih tinggi; terdiri dari orang-orang
yang kuat memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, dan
kepemimpinan
yang
bersifat
memaksa
sehingga
akhirnya
memperoleh keabsahan dari luar dan dalam negeri; selanjutnya
organisasi ini memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya
tenteram, aman, teratur, terkendali di satu pihak dan di pihak lain
melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita
bersama.
D. SYARAT NEGARA
Ada empat syarat negara di dunia yang wajib dipenuhi, yaitu
sebagai berikut :
1. Adanya wilayah.
2. Adanya pengakuan.
3. Adanya pemerintahan.
4. Adanya rakyat.
Syarat lain yang tidak terlalu penting adalah konstitusi.
Karena Kerajaan Inggris Raya yang besar tidak memiliki UndangUndang Dasar tertulis ( Konstitusi) tetapi tetap hidup sebagai
negara yang makmur. Artinya mereka hanya mempunyasi undangundang, sedangkan udang-undang dasar hanya tidak tertulis tetapi
diikuti secara turun-temurun sebagai kebiasaan yang mengakar
(konvensi).
16
1.
Adanya Wilayah.
Akan halnya wilayah, dua negara dapat saling bertempur matimatian karena persoalan wilayah.
* Lihatlah Inggris dan Argentina berebut pulau Malvinas
*Bahkan Indonesia dan Malaysia di meja perundingan sempat
menimbulkan ketegangan bagi masyarakat yang mendengar
persoalan Pulau Sipadan dan Ligitan yang kemudian lepas ke tangan
negeri Jiran tersebut.
*Terlepas dari benar atau salah maka lepaslah Timor Timur menjadi
negara Timor Leste yang berdiri sendiri, juga menjadi hujatan orang
terhadap Presiden Habibie yang memberikan dua opsi memilih.
Wilayah memang sangat penting bagi tegaknya negara.
*Rakyat Palestina sepanjang hidupnya menuntut haknya kepada
dunia bahwa tanah yang dikankangi Israel adalah milik mereka.
* India dan Pakistan juga masih mempersoalkan Kashmir.
* Rusia bagaimanapun berbeda agama dengan negara-negara Islam
yang diinjaknya terus-menerus mengintimidasi negara-negara
tersebut.
Artinya wilayah memang sangat perlu bahkan mempunyai
potensi yang andal untuk dikembangkan.
Letak suatu wilayah juga mempunyai potensi yang andal.
Negara kota seperti Singapura sangat tepat sebagai tempat kapal
bongkar dan pergudangan barang-barang yang lewat dari Asia ke
Eropa atau sebaliknya. Sehingga andaikata dibuka emenanjung Kra
(mengikuti Terusan Suez dan Penama) mengakibatkan kematian
negara kecil ini. Itulah sebabnya, secara politik negara ini melirik
perpolitikan Indonesia sebagai alternatif kekecilan wilayahnya ( dan
berhasil membeli saham Indosat karena kelemahan pemerintahan
pada saat itu ( Pemerintahan Megawati ).
17
Monako hanya dari perjudian orang-orang Eropa yang
beristirahat di Laut Tengah. Jadi, pariwisata tidak terpuji ini menjadi aset
negara ini, sehingga ketika Raja Reiner menikah dengan bintang film
Grace Kelly dulu, hal ini menjadi promosi yang andal bagi mereka.
Semua aspek potensi wilayah harus dapat diidentifikasikan,
terutama faktor-faktor dominannya.
Pembahasan yang bersifat
menyeluruh tetapi cukup menyatu dalam upaya mentransformasikan
potensi wilayah harus dikaji secara mendalam.
Letak strategis geografis dapat dirinci lebih lanjut dalam
sejumlah faktor yang cukup dominan. Seperti posisi untuk menguasai
perdagangan, lalu lintas laut, darat dan udara, serta daya tarik
kepariwisataan nsebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian mesti
diperhitungkan kondisi morfologinya, topografinya, dan peruntukan tata
ruang yang lain.
Kekayaan alam yang terkandung dalam suatu wilayah negara,
terutama dilihat dari klasifikasinya yaitu mineral, energi yang dimiliki,
kekayaan laut, serta sumber daya buatan. Kemudian perlu pula
diperhitungkan berapa deposit tersedianya sumber kekayaan alam
tersebut, tingkat pengelolaannya, pola konsumsi dalam negeri dan
kemungkinan eksport keluar negeri, serta tingkat peranan pemerintah
setempat dalam manajemen pemasaran dan pengelolaannya.
Dari uraian tersebut diatas dapat didefinisikan
bahwa yang dimaksud dengan WILAYAH adalah lokasi
atau area tertentu dengan segala kandungan potensi wilayah
tersebut, dan semua kekuatan yang dapat dimanfaatkan
mulai dari darat, laut dan udara, baik yang sifatnya fisik
maupun non fisik.
Secara kompleks menyangkut
keseluruhan tata ruang dan sumber kekayaan alam yang
terkandung dalam wilayah tersebut
18
2.
Adanya Pengakuan.
Adanya pengakuan dari dalam dan luar negeri tentang
eksisnya suatu negara adalah sangat penting, bagaimana jadinya
suatu negara yang tidak diakui. Ada dua jenis pengakuan, yaitu
dari dalam negeri sendiri dan dari luar negeri.
* Pengakuan dari dalam negeri adalah kesediaan dan kerelaan
warga negara untuk diperintah oleh pemerintah yang sah. Karena
mengharapkan pengakuan dari warga negara sendiri itulah maka
pemerintah mengadakan pemilihan umum agar masyarakat yang
menentukan sendiri pemerintah mana yang mereka sukai. Karena
banyaknya anggota masyarakat maka terlebih dulu mereka
menetapkan para wakil di parlemen. Namun demikian, tidak
menutup kemungkinan setelah rakyat memilih sendiri wakilnya di
parlemen mereka juga memilih kembali pemerintah yang akan
memimpin merekam dengan pemilihan presiden langsung, atau
pemilihan gubernur dan bupati langsung.
* Pengakuan dari luar negeri adalah dengan mengirim duta besar
berkuasa penuh yang mewakili negeri tersebut ke dalam negeri
kita begitu negeri kita bari merdeka. Sebaliknya, kita juga
mengirimkan duta dan konsul kita ke negeri tersebut mewakili
pemerintahan kita untuk berbagai hal seperti politik dan ekonomi.
Itulah sebabnya, begitu seseorang memenangkan pemilihan
presiden maka yang bersangkutan akan berkeliling ke luar negeri
untuk mendapat pengakuan.
Pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh
negara-negara lain dimaksudkan sebagai kerelaan negara-negara
itu untuk mengakui suatu negara merdeka dan pemerintah yang
menguasainya adalah pemerintah yang sah dan berdaulat. Bahkan
selain saling menukar duta besar dan konsul jenderal, juga
ditunjukkan dengan kerja sama di berbagai bidang.
19
3. Adanya Pemerintahan.
Syarat berikutnya yang menjadi syarat berdirinya
negara adalah adanya pemerintah. Apabila tidak dibentuk dalam
suatu negara maka masyarakat akan seenaknya bertindak tanpa
hukum ( anarkhis). Dalam arti luas pemerintah adalah eksekutif,
legsilatif, yudikatif, dan lembaga tinggi lainnya, sedangkan dalam
arti sempit hanyalah lembaga eksekutif saja.
Pemerintah
hanya
sekelompok
orang
yang
menjalankan aturan dengan maksud menjaga ketertiban dan
keamanan disatu pihak, sedangkan di lain pihak dituntut
pelayanannya terhadap berbagai persoalan masyarakat. Biaya
hidup pemerintah diperoleh dari pajak ( pungutan paksa sesuai
peraturan), retribusi (pungutan setelah memberikan jasa) yang
dipungut dari rakyat banyak.
Agar pemerintah tidak semaunya menikmati hasil
bumi bagi daerah kaya dan menikmati pinjaman luar negeri bagi
bagi daerah miskin maka rakyat mempersiapkan lembaga wakil
rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menyuarakan
aspirasi. Lembaga itu disebut dengan parlemen atau badan
legislatif.
Rakyat yang terlalu kuat dalam menjatuhkan
pemerintah melalui wakil-wakilnya di parlemen akan membuat
pembangunan ekonomi tidak berjalan karena berbagai proyek
tersendat. Karena seringnya mosi tidak percaya dari parlemen
akibatnya eksekutif tidak bekerja. Oleh karena itu, pemerintah
membuat undang-undang yang memperkuat dirinya.
Pemerintah yang terlalu kuat akan membuat
dikebirinya para wakil rakyat dengan hanya datang pura-pura
bersidang tanda ada protes kepada pemerintah. Hal ini walaupun
mempercepat pembangunan ekonomi tetapi hanya dinikmati oleh
segelintir aparat pemerintah saja.
Itulah sebabnya, untuk
meningkatkan pembangunan politik maka wakil rakyat membuat
undang-undang yang membuat pemerintah eksekutif tidak semenamena dalam menjalankan roda pemerintahannya.
20
4.
Adanya Rakyat.
Pertama-tama perlu dibedakan terlebih dahulu
antara rakyat, warga negara, masyarakat, dan penduduk
yaitu sebagai berikut :
Rakyat adalah salah satu syarat negara, yaitu
keseluruhan orang-orang baik yang berada di dalam negeri
maupun yang ada di luar negeri dan mempunyai hak pilih atau
dicabut hak pilihnya untuk waktu tertentu, atau belum
mempunyai hak pilih karena persyaratan tertentu.
Warga Negara adalah mereka yang dinyatakan warga
oleh suatu negara tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan negara tersebut.
Masyarakat adalah mereka yang bersama-sama
menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dan dilayani
oleh administrasi pemerintah setempat.
Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari
suatu negara tertentu yang harus diinventarisasi.
Menurut Hukum Internasional, tiap-tiap negara berhak
untuk menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi warga
negaranya.. Untuk itu ada dua asas yang bisa dipakai dalam
penentuan kewarganegaraan, yaitu Asas Ius Soli dan Asas Ius
Sanguinis.
Asas Ius Soli, menentukan kewarganegaraan
berdasarkan tempat, yaitu siapapun yang bertempat tinggal dalam
waktu tertentu di suatu tempat maka yang bersangkutan
dinyatakan sebagai warga negara tempat tersebut. Sudah barang
tentu termasuk yang dilahirkan di tempat tersebut.
Asas Ius Sanguinis, menentukan kewarganegaraan
berdasarkan darah, yaitu siapapun yang merupakan anak kandung
(sedarah seketurunan) dilahirkan oleh seorang warga negara
tertentu maka anak tersebut juga dianggap warga negara yang
bersangkutan.
21
NEGARA REPUBLIK
SERIKAT
PARLEMENTER
NEGARA
REPUBLIK
SERIKAT
Contoh : India
NEGARA REPUBLIK
SERIKAT PRESIDENSIAL
Contoh : Amerika Serikat
NEGARA
REPUBLIK
NEGARA REPUBLIK
KESATUAN
PARLEMENTER
Contoh : Prancis
NEGARA
REPUBLIK
KESATUAN
NEGARA REPUBLIK
KESATUAN
PRESIDENSIAL
Contoh : Indonesia
BENTUKBENTUK
NEGARA
NEGARA KERAJAAN
SERIKAT
PARLEMENTER
NEGARA
KERAJAAN
SERIKAT
Contoh : Malaysia
NEGARA KERAJAAN
SERIKAT NON-PM
Contoh : Tidak ada
NEGARA
KERAJAAN
NEGARA KERAJAAN
KESATUAN
PARLEMENTER
Contoh : Inggris
NEGARA
KERAJAAN
KESATUAN
NEGARA KERAJAAN
KESATUAN NON-PM
Contoh : Saudi Arabia
21 a
E.
PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA
Banyak
para ahli yang memberikan definisi pada
Administrasi Negara diantaranya sebagai berikut :
Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus :
1. Public Administration involves the implementation of public
which has been determine by representative political bodies.
( Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan
pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan
perwakilan politik).
2. Public Administration may be defined as the coordination of
induvidual and group efforts to carry out public policy. It mainly
ocuupied with the daily work of goverments.
( Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi
usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah.
Hal ini terutama meliputi
pekerjaan sehari-hari pemerintah).
3. In Sum, public administration is a process concerned with
carrying out public policies, encompassing innumerable skiills
and techniques large number of people.
( Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses
yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebiajksanaankebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan
teknik-tehnik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan
arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang).
22
Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro :
1. ( Public Administration ) is cooperative group effort in public
setting. ( Administrasi Negara adalah suatu kerja sama
kelompok dalam lingkungan pemerintahan).
2. ( Public Administration ) covers all three branches : executive,
legeslative, and Yudicial, and their interrelationships. (
Administrasi Negara meliputi ketiga cabang pemerintahan
yaitu : eksekutif, legislatif, dan Yudikatif serta hubungan di
antara mereka.).
3. ( Public Administration ) has an important role formulating of
public policy and is thus a part of the political proses. (
Administrasi Negara mempunyai peranan penting dalam
perumusan kebijaksanaan pemerintah dan karenanya
merupakan sebagian dari proses politik ).
4. ( Public Administration ) is closely associated with numerous
private groups and individuals in providing services to the
community. ( Administrasi Negara sangat erat berkaitan
dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam
menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. ( Public Administration ) is ini different in significant ways from
private administration. (Administrasi Negara dalam beberapa
hal berbeda pada penempatan
pengertian dengan
administrasi perseorangan.)
Menurut Prajudi Atmosudirdjo :
Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara
sebagai Organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan
yang bersifat kenegaraan.
Menurut Arifin Abdulrachman :
Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari
pelaksanaan dari Politik Negara.
23
Menurut Edward H. Lichfield :
Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai
bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir,
diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan
dipimpin.
Menurut Dwight Waldo :
Administrasi Negara adalah Manajemen dan Organisasi dari
manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan
Louis W. Koening :
Administrasi Negara adalah kegiatan pemerintyah di dalam
melaksanakan kekuasaan politiknya.
Menurut George J. Gordon :
Administrasi Negara dapat dirumuskan sebagai seluruh
proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang
berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan
yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.
F. RUANG LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA
Sebegitu luasnya ruang lingkup Ilmu Administrasi Negara
sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain. Terutama yang
memiliki objek materianya negara, yaitu antara lain Ilmu Pemerintahan,
Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara Sendiri, serta Ilmu
Filsafat yang menjadi sumber keilmuan.
Dengan demikian. Ruang
lingkup Ilmu Administrasi Negara dapat diuraikan sebagai berikut :
24
Dibidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang
banyak ditulis para pakar pemerintahan, meliputi :
1. Administrasi Pemerintahan Pusat,
2. Administrasi Pemerintahan Daerah,
3. Administrasi Pemerintahan Kecamatan,
4. Administrasi Pemerintahan Kelurahan,
5. Administrasi Pemerintahan Desa,
6. Administrasi Pemerintahan Kotamadya,
7. Administrasi Pemerintahan Kota Administratif,
8. Administrasi Departemen, dan
9. Administrasi Nondepartemen.
Di bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar Ilmu
Politik, meliputi :
1. Administrasi Politik Luar Negeri,
2. Administrasi Politik Dalam Negeri,
3. Administrasi Partai Politik, dan
4. Administrasi Kebijaksanaan Pemerintah.
Di bidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis
oleh hukum Tata Negara, meliputi :
1. Landasan Idiil,
2. Landasan Konstitusional, dan
3. Landasan Operasional.
25
Di bidang kenegaraan yang banyak ditulis oleh pakar Ilmu
Negara, meliputi :
1. Tugas dan wewenang negara,
2. Hak dan kewenangan negara,
3. Tipe dan bentuk negara,
4. Fungsi dan prinsip negara,
5. Unsur-unsur negara,
6. Tujuan negara dan tujuan nasional.
Di bidang pemikiran hakiki yang banyak ditulis oleh para
pakar Ilmu Filsafat, meluputi :
1. Etika Administrasi Negara,
2. Estetika Administrasi Negara,
3. Hakikat Administrasi Negara.
Di bidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis oleh para
pakar Ilmu Administrasi Negara, meliputi :
1. Administrasi Pembangunan,
2. Administrasi Kepegawaian,
3. Administrasi Kemiliteran,
4. Administrasi Kepolisian,
5. Administrasi Perpajakan,
6. Administrasi Pengadilan,
7. Administrasi Kepenjaraan, dan
8. Administrasi
Perusahaan,
(antara
lain
:
Penjualan,Periklanan,Pemasaran,Perbankan,
Perhotelan,
Pengangkutan).
26
Kebijakan Publik Sebagai Keputusan-Keputusan
Yang Mengandung Konsekuensi Moral
( Kumorotomo, 2011 : 127-189 )
Setelah kita memahami bahwa negara sesungguhnya
merupakan suatu wahana bagi bersatunya sekelompok orang yang
merasa senasib, terikat oleh lokasi tanah air, dan punya tujuantujuan sama, tahap selanjutnya adalah memahami pola perilaku
aparat-aparat negara itu dalam menerjemahkan kepentingankepentingan rakyat. Ukuran-ukuran normatif yang terdapat
interaksi antara penguasa, penyelenggara, atau administrator
negara dengan rakyat atau masyarakat umum, serta bagaimana
seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Beberapa
Kasus yang terjadi di Indonesia diangkat guna melengkapi
wawasan.
A. Keadilan Sosial
Tolok ukur keberhasilan pranata publik yang harus
diperhatikan setelah bangsa ini mengalami peningkatan
kemakmuran ekonomi yang cukup besar ialah terwujudnya
keadilan sosial.
Negara Kesejahteraan juga merupakan cita-cita bangsa
Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa
pemerintah ditugaskan untuk “ memajukan kesejahteraan
umum” serta “ mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Disamping itu pasal-pasal UUD 1945 banyak
menuangkan ketentuan-ketentuan mengenai pentingnya
kesejahteraan bagi setiap warga negara.
27
B. Partisipasi dan Aspirasi Warga Negara
Dalam proses pembangunan disegala sektor, aparat
negara acapkali mengambil kebijakan-kebijakan yang
terwujud dalam pelbagai keputusan yang mengikat masyarakat
umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan
yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam ini tidak
jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak
asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat
yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak
mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Sesungguhnya
sudah saatnya bagi kita untuk lebih memperhatikan kehendak
rakyat yang sebenarnya sekaligus untuk mendidik mereka
agar terlibat dalam gerak pembangunan dengan sepenuh hati.
Rakyat sudah semakin pintar dan tidak mudah lagi untuk
dijejali dengan janji-janji kosong atau dipaksa untuk ikut serta
dalam program-program yang bertentangan dengan cita-cita
mereka.
C. Masalah-masalah Lingkungan
Kemajuan teknologi dan pembangunan fisik telah
membawa kemajuan peradaban manusia yang luar biasa.
Setiap orang pasti dapat merasakan bahwa dengan rekayasa
dan teknologi maka gizi dan makanan sehat terpenuhi,
kemunikasi berjalan lancar dan cepat, transportasi semakin
mudah, ilmu pengetahuan berkembang makin pesat, hiburan
mudah diperoleh, dan secara keseluruhan kesejahteraan
manusia meningkat. Namun beberapa dasawarsa terakhir ini
industrialisasi dan pembangunan yang kurang berencana mulai
menghasilkan berbagai kekhawatiran berkenaan dengan
masalah kelestarian alam dan lingkungan.
28
D. Pelayanan Umum
Sadar atau tidak, setiap warga negara selalu
berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan.
Tidak henti-hentinya orang harus berurusan dengan
birokrasi, sejak berada dalam kandungan sampai meningkat
dunia. Kenyataan ini terjadi di Indonesia. Betapa tidak,
sewaktu masih dalam kandungan, kita sudah diperiksakan ke
Puskesmas yang tentunya memperoleh subsidi dari
pemerintah. Ketika lahir kita dirawat dirumah sakit. Masuk
sekolah ( SD, SMP, hingga k perguruan tinggi. Sementara
pada sat berangkat dewasa kita butuh KTP yang
dikekuarkan oleh aparatur pemerintah. Juga membutuhkan
jasa pelayanan lainnya seperti air minum (PAM), Listrik
(PLN), atau mungkin perumahan (KPR-BTN), dan telpon.
Untuk usaha dagang, misalnya, kita mesti membayar pajak
kepada negara. Lalu setelah meninggal, keluarga juga harus
mengurus surat kematian dari kades atau lurah untuk
memperoleh kapling di Tempat Pemakaman Umum (TPU).
Dan kebutuhan pelayanan umum lainnya.
Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan etis kembali muncul
sehubungan dengan kurangnya perhatian para aparatur
birokrasi terhadap warga negara tersebut.
Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja,
pengguna jasa sering dihadapkan pada kesulitan-kesulitan
yang terkadang pengada-ada. Kita sering menyaksikan
antrian panjang orang-orang yang akan membayar rekening
listrik PLN, membayar pajak di kantor-kantor pajak, atau
membayar angsuran rumah kredit. Pemandangan yang sama
juga terlihat di kantor SAMSAT pada saat ngurus STNK,
SIM, di Bank, di kantor-kantor Pemerintah Daerah, di
Rumah Sakit. Manajemen kearsipan agaknya masih
merupakan kendala bagi sebagian besar kantor yang
melayani jasa umum.
29
E. Pertanggungjawaban Administrasi
Pengambilan keputusan di dalam organisasiorganisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu,
wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil
kesepakatan antara warga pemilih ( constituency ) para
pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta
para pelaksana di lapangan.
Dalam administrasi publik, pertanggungjawaban mengandung
tiga konotasi sebagai berikut :
1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas
2. Pertanggungjawaban sebagai sebab akibat
3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban
Pertanggungjawaban
mengandung
arti
yang
bermacam-macam, tergantung dari aspek mana kita
melihatnya. Pertanggungjawaban etis tentunya berbeda
dengan
pertanggungjawaban
rasional.
Jika
pertanggungjawaban rasional dari diangkat dari tindakantindakan nyata dan sanksi-sanksi yang diterapkan dapat
dipaksakan
oleh
orang
lain.
Sebaliknya
pertanggungjawaban etis sifatnya lebih abstrak dan snaksisanksi yang mengiringi hendak menyentuh langsung nurani
manusia yang mewujudkan sikap, tindakan, dan keputusan
tertentu. Kecuali itu pertanggungjawaban juga dapat
dibedakan menurut jenjangnya. Sebagai contoh, di dalam
organisasi kita mengenal pertanggungjawaban tingkat
institusional, tingkat manajerial, dan tingkat teknis. Pada
tingkat institusional, organisasi berhadapan dengan
keharusan untuk menjadi bagian dari sistem sosial yang
lebih besar yang merupakan sumber dari “makna”
legitimasi, atau kelompok massa pendukung. Pada tingkat
manajerial, organisasi menjadi penengah di antara
komponen-komponen teknis serta antara pejabat-pejabat
operaional dengan para pelanggan atau pendukung didalam
lingkup tugas organisasi. Sementara pada tingkat teknis,
organisasi berfokus pada kinerja efektif dari fungsi-fungsi
yang terspesialisasi dan terinci.
30
KORUPSI
( Kumorotomo, 2011 : 206-257 )
Masalah yang demikian erat kaitannya dengan kedudukan dab
wewenang pejabat publik, yang senantiasa disorot oleh berbagai
kalangan, adalah korupsin dengan beranekaragam bentuknya dan
masalah ruwetnya prosedur layanan masyarakat atau bureaucratism.
A. Pengertian Sekitar Korupsi
Korupsi berasal dari kata latin corrumpere, coruptio, atau
corruptus.
Arti harfiah kata ini adalah penyimpangan dari
kesucian ( profanity ), tindakan tak bermoral, kebejatan,
kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan
demikian ia punya konotasi adanya tindakan-tindakan hina,
fitnah, atau hal-hal buruk lainnya.
Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan
sedikit modifikasi : Inggris Corrpt, Corruption; Prancis :
Corruption; Belanda : Korruptie. Dan akhirnya dari bahasa
Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi
Korupsi. Dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, korupsi
diartikan sebagai : perbuatan yang busuk seperti penggelapan
uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya ( Poerwadarminta,
1976 ). Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia yang terbaru
dapat ditemukan bahwa korupsi berarti penyelewengan atau
penggelapan ( uang negara, perusahaan, dan sebagainya ) untuk
keuntungan pribadi atau orang lain.
31
B. Pengaruh dan Akibat Korupsi
Beberapa penulis masih melihat adanya pengaruh positif dari
korupsi bagi masyarakat luas. Para kitikus seperti Lincoln Steffens ( 1908 ),
Nathaniel H. Leff ( 1964 ), Robert K. Merton ( 1968 ), dan juga Samuel P.
Huntington ( 1968 ), termasuk penulis-penulis yang menjabarkan segi-segi
kebaikan korupsi. Dengan mempelajari sebagian kasus korupsi di Negaranegara berkembang, mereka mengemukakan pengaruh lain dari korupsi
antara lain sebagai berikut :
1. Pemerintah dalam berbagai hal bisa menghambat investasi pihak
swasta. Maka dengan membuat administrasi pemerintah tidak efektif,
korupsi memaksakan pilihan-pilihan yang lebih baik, memperbaiki
pelayanan umum, dan ( dengan cara-cara yang mengandung nepotisme)
menggantikan sistem pekerjaan umum atau sistem kesejahteraan.
Pendapat ini hendak menarik secara tegas antara spoil system dengan
family system yang merupakan dua macam fenomena nepotisme yang
berlainan dalam pemerintahan. Sistem kekeluargaan sama sekali bukan
sistem yang buruk jika digunakan sebagaimana mestinya.
1. Korupsi berfungsi sebagai sumber pembentukan modal, mempersingkat
birokrasi, memberikan rangsangan tersendiri kepada para
enterpreneur, menyalurkan modal kepada para wirausaha yang
berjuang untuk hidup, memperkecil pemborosan sumber daya,
merenggut pengendalian perdagangan dan industri dari orang asing,
dan mendorong penanaman modal melalui para politisi. Dengan
demikian korupsi memberi dorongan langsung pada birokrasi untuk
mengerahkan tenaga guna mengambil tindakan-tindakan yang diingini
oleh para pengusaha. Dorong seperti ini terkadang sangat diperlukan
mengingat bahwa peranan birokrasi yang dibutuhkan dalam berbagai
bidang sangat penting, misalnya surat-surat izin, kredit, pembagian
jatah valuta asing, dan lain-lainnya.
32
3. Sebagai hasilnya, korupsi dapat mendorong pemerintah untuk
menunjang kegiatan-kegiatan yang dapat melancarkan pembangunan
ekonomi. Kebijakan atau kebebasan yang diinginkan oleh kaum
pengusaha akan dapat membantu pembangunan, sedangkan kebijakankebijakan yang bertujuan lain dapat mereka kesampingkan. Tampak
bahwa korupsi dapat menjadi sarana by-pass bagi kaun wiraswasta
untuk menciptakan peluang-peluang baru dalam perekonomian
masyarakat.
4. Koropsi mendorong perkembangan politik dalam memperkuat partaipartai politik, meningkatkan integritas nasional, memberikan alternatif
yang dapat diterima terhadap kekerasan, serta meningkatkan
keikutsertaan publik dalam urusan-urusan negara. Tentunya yang
diharapkan dari korupsi di sini adalah adanya penghindaran dari
kekakuan dan kekerasan hukum.
5. Korupsi membawa serta unsur persaingan dan tekanan untuk bekerja
lebih efisien ke dalam kehidupan ekonomi yang kurang berkembang.
Karena pembayaran tertinggi merupakan salah satu ukuran bagi
pembagian ini, kemampuan untuk menyediakan dana, apakah
diambilkan dari dana cadangan atau dari anggaran untuk tahun
berjalan, sangatlah perlu. Tekanan-tekanan untuk bersaing sangat
penting bagi suatu negara yang kurang berkembang sebab di pasar
produksi biasanya terdapat monopoli.
6. Sekalipun suatu pemerintah telah berusaha keras untuk menempuh
kebijakan-kebijakan ekonomi yang terbaik, selalu terdapat kemungkinan
bahwa kebijakan-kebijakan itu salah arah dan tidak mencapai sasaran
yang dikehendaki. Pada keadaan seperti ini korupsi bisa berfungsi
sebagai perisasi atau pelindung terhadap kerugian-kerugian yang lebih
besar. Pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah memiliki jaminan
bahwa jika pemerintah tetap bersikeras untuk berjalan terus kearah
yang salah masih ada yang diselamatkan.
33
C. Upaya-Upaya Menangkal Korupsi
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab
korupsi dan bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap
terjangkitnya korupsi, dapat dikemukakan beberapa landasan untuk
menangkalnya sebagai berikut :
1. Cara Sistemik-Srtuktural
Mendayagunakan
segenap
Suprastruktur
politik
maupun
infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi
sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup
dapat ditutup. Suprastruktur politik adalah keseluruhan lembaga
penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum
konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden,
DPR, DPA, BPK, MA, dan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya.
Sedangkan Infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan
sosial politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan
hukum konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan.
2. Cara Abolisionistik
Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu
kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebabsebabnya dan kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha
menghilangkan sebab-sebab tersebut.
3. Cara Moralistik
Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan
mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula
terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas
tersebut.
Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui
pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, atau
penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Tidak kalah
pentingnya adalah pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak
jenjang pendidikan dasar hingga penguruan tinggi dengan memasukkan
pelajaran-pelajaran etika dan moral dalam kurikulum pendidikan.
34
ETIKA ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK
A. Asas-asas Umum Birokrasi Pemerintahan Yang Baik
1. Prinsip Demokrasi
2. Keadilan dan Pemerataan
3. Mengusahakan Kesejahteraan Umum
B. Kearifan dalam Kebijakan
1. Optimisme
2. Keberanian
3. Keadilan yang Berwatak Kemurahan Hati
C. Etos Kerja
1. Selalu memiliki gagasan-gagasan yang lebih baik;
2. Penyelesaian tugas yang lebih baik;
3. Selalu memiliki saran dan perbaikan;
4. Selalu bekerja dengan rencana tanpa lupa jadwal waktunya;
5. Selalu berpikiran poitif terhadap pekerjaannya;
6. Mampu menjadi anggota kelompok yang baik;
7. Dapat memotivasi dirinya melalui dorongan ke dalam, memahami
pekerjaannya dengan baik
8. Mau mendengarkan dan mau menerima ide-ide yang lebih baik dari siapapun;
9. Mampu bergaul dengan atasan maupun bawahannya;
10. Selalu menyadari akan adanya pemborosan-pemborosan;
11. Selalu mencari insentif baik ekonomis maupun non ekonomis;
12. Selalu menyukai pekerjaan apapun;
13. Selalu bekerja dengan kecerdikan dan tidak sekedar bekerja keras;
14. Memiliki tingkat kehadiran yang baik;
15. Selalu tabah dan tidak suka mengeluh;
16. Selalu bekerja melebihi standar;
17.Memiliki mkebiasaan kerja yang baik;
18. Selalu mencatat prestasi kerjanya untuk dijadikan alat mawas diri;
19. Tidak suka terkejut;
20. Selalu dengan cepat mempelajari sesuatu yang baru.
35