Transcript Kebijakan Kearsipan Nasional - Pemerintah Kabupaten Jembrana

Kebijakan Kearsipan Nasional
[Keterkaitan UU Kearsipan dengan Keterbukaan Informasi Publik]
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Arsip Nasional Republik Indonesia
Peta Pulau Kalimantan (Kaart van het Eyland Borneo),
Tanpa tahun (+ 1900)
ANRI: J. Van Braam et G.Onder de Linden exc Cu.m
Privilegie No.2.
VISI
Arsip sebagai
simpul pemersatu bangsa
Misi ANRI
1.
2.
3.
4.
5.
Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen
pemerintahan dan pembangunan.
Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja
organisasi.
Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah
Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan
pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan
bagi kesejateraan rakyat sesuai peraturan perUndangUndangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan
bangsa.
PIDATO/PEMBACAAN TEKS PROKLAMASI
Proklamasi
17
18
19
Pentingnya Arsip
Seorang penulis berkata: “mempelajari sejarah adalah omong
kosong”. “History is bunk”, katanya. Penulis ini tidak benar.
Sejarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sejarah
orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai
kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah: bahwa tidak
ada bangsa bisa menjadi besar dan makmur zonder kerja.
Terbukti dalam sejarah segala zaman, bahwa kebesaran
bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit.
Kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu “kristalisasi”
keringat. Ini adalah hukum, yang kita temukan dari
mempelajari sejarah. Bangsa Indonesia, tariklah moral
dari hukum ini!
(Presiden Soekarno, Pada HUT RI ke VI)
PENTINGNYA ARSIP
“Apabila dokumen2 negara terserak pada berbagai
tempat tanpa adanja suatu mekanisme jang wadjar,
jang dapat menundjukkan adanja dokumen2
tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang
atau dimusnahkan se-mata2 karena tidak disadari
nilai2 dokumen2 tersebut oleh sementara pedjabat,
maka pemerintah tentu akan menanggung akibat
dari pada hilangnja informasi, jang dapat
menjulitkan pemerintah dalam usaha2-nja memberi
pelajanan kepada rakjat.”
[Soeharto, Presiden Republik Indonesia 1969]
1.
Membangun jati diri, identitas dan membangun rasa kesatuan, dan
persatuan merupakan keharusan, karena semangat berbangsa, bernegara,
dan bermasyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman
disintegrasi bangsa.
2. Krisis multi dimensi setelah runtuhnya ORBA telah membawa pengaruh
yang besar terhadap semakin lemahnya rasa kepercayaan diri dalam
berbangsa dan bernegara, sikap menguatnya ketergantungan, sikap
apatis, inferioritas.
3.
Menipisnya semangat nasionalisme dan patriotisme berakibat
melemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola ciri keindonesiaan
yang saling toleransi, saling menghormati, kekeluargaan dan
kebersamaan.
4. Sehingga menurun sikap rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara
Indonesia menimbulkan sikap kohesifitas kelompok etnik, kedaerahan dan
keagamaan, sehingga dapat menimbulkan konflik horizontal, kegiatan
separatisme, terorisme, dsb.
Akibatnya terjadi perubahan sikap hidup
materialistik, individualistik, hedonistik dan presentik
Orientasi hidup kekinian yang cenderung melupakan masa lalu
dan mangabaikan masa depan
Pencerminan adanya pendangkalan rasa kesadaran sejarah
(historical consciouness)
Perlu membangun kembali rasa kesadaran sejarah bangsa
(historical national consciouness)
Dimana rekaman itu diperoleh ?
Arsip (sebagai rekaman sejarah masa lalu)
(Prof. Djoko Suryo, Akuisisi arsip sebagai Upaya Membangun Identitas Dan Jati Diri
Bangsa, Rakor Akuisisi dan Penyerahan Arsip, Badan Arsip Daerah Jawa Timur,
28 November 2005)
Berbagai perubahan penting pada tahun 1998 menjadi tonggak
dimulainya era reformasi : di bidang politik, pemerintahan, hukum,
ekonomi, dan birokrasi, yang dilandasi oleh keinginan untuk
mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan rakyat.
“….Nasionalisme, Patriotisme, Wawasan
Kebangsaan, Rasa Kebangsaan, Cinta
Tanah Air adalah sesuatu yang harus kita
kemas kini kan, kita aplikasikan, kita
aktualisasikan menghadapi tantangan
masa sekarang ini.”
(Sambutan Presiden RI pada acara Pembekalan Wawasan
Kebangsaan kepada Peserta Pelayaran VI/2006 di Istana
Negara, 11 Juli 2006)
 Pertama adalah hubungan pendidikan dengan pembentukan watak,
atau yang kita kenal dengan character building.
 Kedua, kaitan pendidikan dengan kesiapan dalam menjalani
kehidupan setelah seseorang selesai mengikuti pendidikan itu.
 Ketiga, kaitan pendidikan dan lapangan pekerjaan, yang ini juga
menjadi prioritas dalam pembangunan 5 tahun mendatang.
 Keempat, bagaimana kita membangun masyarakat berpengetahuan
atau knowledge society yang kita mulai dari meningkatkan basis
pengetahuan masyarakat.
 Kelima atau yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun budaya
inovasi, the culture of innovation yang sangat diperlukan agar negara
kita benar-benar menjadi negara yang maju di abad 21 ini.
(Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara “Puncak Peringatan Hari
Pendidikan Nasional Tahun 2010” Istana Negara, 11 Mei 2010)
Wawasan kebangsaan merupakan jiwa,
cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak
lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya
merupakan hasil konstruksi dari realitas
sosial dan politik (socially and politically
constructed).
(Bennedict Anderson, 2002)
Amanat Presiden tentang “Nation and Character Building” Tahun 1963
Amanat Pemimpin Besar Revolusi
1. Dalam amanat saja, Lahirnja Pantjasila, saja telah
mengemukakan fikiran-fikiran jang mendasari proses “NATION
BUILDING”, jaitu adanja keinginan bersama untuk
membangunkan djiwa Bangsa jang bersatu, persatuan karakter
karena persamaan nasib dan patriotisme.
2. Proses “NATION BUILDING” itu terus-menerus memerlukan
aktivitas jang dinamis, pemupukan mental dan djiwa jang ingin
bersatu, persamaan watak atas dasar persamaan nasib,
patriotisme, rasa setia-kawan dan rasa loyal terhadap Tanah Air
Indonesia.
Siapa jang tidak berdiri diatas landasan “NATION BUILDING”
tadi, sesungguhnja dihinggapi oleh penjakit “retak dalam djiwa”,
karena mungkin djiwanja dikuasai oleh loyalitas-kembar atau
loyalitas-ganda.
Amanat Pemimpin Besar Revolusi (lanjutan)
3. Saja membenarkan usaha-usaha djiwa muda dalam pembinaan
kesatuan Bangsa ini, dengan menghilangkan sikap-sikap dan
sifat-sifat menjendiri (eksklusivisme), dengan djalan penjatuan,
pembauran (asimilasi) dalam tubuh Bangsa Indonesia.
4. Saja gandrung akan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia,
saja tidak mau mengenal pembatasan “asli” dan “tidak asli”,
persukuan, serta pementjilan-pementjilan jang berupa apapun
dalam kesatuan tubuh Bangsa Indonesia.
Bogor, 15 Djuli 1963.
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BANGSA INDONESiA,
S U K A R NO
Perkembangan Pembangunan Karakter Bangsa
Sejak Kemerdekaan
1. Orde Lama
Presiden Republik Indonesia yang Pertama
(Ir. Soekarno)
telah meletakan bentuk/bangunan negara bangsa
(National-State) tetapi juga dengan dasar filosofi
negara/ pandangan hidup negara(philosipiche
gronslaag)
Nation and character building
Indonesia dikagumi dan dihormati oleh bangsabangsa di Asia-Afrika (Konfrensi Asia Afrika 1955)
Kemudian sejarah mencatat tidak berlanjut karena
ditunggangi kepentingan politik yaitu “Politik
sebagai Panglima”
Perkembangan Pembangunan Karakter Bangsa
Sejak Kemerdekaan
2. Orde Baru
Konsep “Manusia Indonesia Seutuhnya” melalui P4
(Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila),
Kemudian sejarah mencatat tidak berlanjut karena
sifat indoktrinasi dan tiada contoh “keteladanan” dan
ditunggangi kepentingan politik yaitu “ekonomi
sebagai panglima”
3. Orde Reformasi
Konsep “ Desain Induk Pembangunan Karakter
Bangsa”
Perkembangan ke depan ?
Perubahan dan/atau penambahan kurikulum yang diinginkan:
“ Karakter bangsa khususnya pada
generasi muda/pelajar Indonesia”
Pancasila
Karakter- latin ”kharakter”, ”kharassein”, dan “kharax”, Inggris
“character”, Yunani “character” dari “charassein” yang berarti
membuat tajam, membuat dalam.
Kamus Purwadarminta karakter diartikan “sebagai tabiat,
watak, sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang
membedakan seseorang dari pada yang lain”.
(Posted on 03/05/2010 by adetruna)
Berbagai perubahan penting pada tahun 1998 menjadi tonggak
dimulainya era reformasi : di bidang politik, pemerintahan, hukum,
ekonomi, dan birokrasi, yang dilandasi oleh keinginan untuk
mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Reformasi Penyelenggaraan Negara

Perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Perkembangan Teori Kearsipan
Diprakarsai oleh International Council on Archives (ICA), beberapa
universitas seperti University of British Columbia UBC (Kanada)
University of Pittsburgh (Amerika) Monash University (Australia)
serta Lembaga Riset Kearsipan “InterPARES”
(International Research of Permanent Authentic Records in
Electronic Systems)
37
Area Perubahan dan Hasil yang Ingin Dicapai dalam Reformasi Birokrasi
Area Perubahan
Tatalaksana
Hasil yang Ingin Dicapai
Sistem, proses dan prosedur kinerja yang
jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance
E. Goverment (Inpres No. 3 Tahun 2003)
Program Tata Arsip Dinamis
(Berbasis TI & Kom)
Peran ANRI sesuai amanat
UU No. 43/2009 dalam isi pokok
GDRM RB Nasional
a
SKN
SIKD
SJIKN
SIKS
Implementasi SKN-SJIKN
K/L Pusat-Daerah
Prioritas:
1. Design Sistem
2. Implementasi Try Out
3. Pembinaan
4. Supervisi & Monitoring
5. Penyempurnaan
38
KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL
( UU No. 43 Tahun 2009 )
1.
ANRI adalah lembaga kearsipan nasional wajib melaksanakan
pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari:
a. lembaga negara;
b. perusahaan;
c. organisasi politik;
d. organisasi kemasyarakatan; dan
e. perseorangan.
2. ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara
nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip
daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan
tinggi dan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.
3. Untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban
nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ANRI dapat
membentuk depot dan/atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang
berfungsi sebagai penyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai
berkelanjutan.
(Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009)
40
GOAL OF RECORD
MANAGEMENT
• THE RIGHT INFORMATION IN THE
RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME
Manajemen Arsip Dinamis
(Records Management)
Life Cycle of Records (1st Cycle)
Penggunaan
Penciptaan
(Creation)
(Use) &
Penyusutan
Pemeliharaan (Disposition)
(Maintenance)
Manajemen Arsip Dinamis
(Records Management)
DAUR HIDUP ARSIP
(Life Cycle of Records)
PENGGUNAAN
&
PEMELIHARAAN
PENYUSUTAN
* Pengurusan Surat
* Sistem Pemberkasan dan Temu Balik
* Manajemen Arsip aktif
* Manajemen Arsip Inaktif
* Program arsip Vital
* Disaster prevention & recovery plan
* Program Perawatan
*Survei/Inventarisasi arsip
* Penilaian arsip
* Jadwal retensi
* Pemindahan arsip inaktif
* Pemusnahan
* Penyerahan arsip Statis ke ANRI
PENCIPTAAN
* Disain Formulir & Manajemen
* Manajemen Korespondensi & Tata Naskah
* Manajemen Laporan
* Manajemen Produk Hukum
48
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP ADMINISTRASI
• Perubahan cara bekerja
• Perubahan cara berkomunikasi
• Perubahan persepsi tentang efisiensi
• Perubahan dalam penciptaan, pengelolaan dan
penggunaan informasi/arsip
• Perubahan bagi arsiparis dalam mengelola arsip
OBJECTIVE OF INFORMATION
MANAGEMENT
• Meet Business Needs
• Provide Data and Information that is:
– Timely
– Accurate
– Cost-effective
– Accessible
– Useable
BENTUK LAHAN BARU ARSIP





E-mail
Website Internet
Basisdata
Dokumen Multimedia
Spread Sheet, dll.
51
KEUNTUNGAN DALAM PENYIMPANAN
ARSIP
• Perpindahan dari repositori
fisik ke repositori virtual
• Dari gedung ke server
• Perpindahan dari media
penyimpanan kertas ke
media penyimpanan yang
tidak stabil (hard disk, optical
disc, CD, DVD, dll.)
52
KEUNTUNGAN DALAM AKSES ARSIP
•
•
•
•
•
Penemuan kembali yang efisien
Kontrol akses
Akses jarak jauh
On-line Finding Aid
EAD: Encoded Archival Description
53
DAMPAK TERHADAP KOMUNIKASI
DAN DISEMINASI ARSIP
•
•
•
•
Penggunaan intranet dan internet
Penggunaan surat elektronik (e-mail)
Penggunaan situs-web (website dan portal
Perhatian pimpinan terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
54
Peran Kearsipan dalam
Pelaksanaan UU ITE dan UU KIP
Pengelolaan arsip dalam kaitannya dengan
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
transaksi Elektronik
Arsip Sebagai Alat Bukti
Pengelolaan arsip dalam mendukung
UU No 14 Tahun 2008
Pengelolaan arsip dalam mendukung Reformasi Birokrasi
Pengelolaan arsip dalam pelayanan Informasi Publik
ARSIP/DOKUMEN (ELEKTRONIK)
Dalam Dictionary of Archival Terminology yang
dikeluarkan ICA, menyebutkan bahwa arsip
elektronik adalah
“Records/archives usually in code, recorded on a
medium such as magnetic tape, punched card,
whose contents are accessible only by machine and
organize in accordance with the principle of
provenance as district from data archives”
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang
dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
oleh orang yang mampu memahaminya.
(UU ITE Pasal 1 angka 4)
ASAS DAN TUJUAN ITE
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
(UU ITE Pasal 3)
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian
nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
ASAS DAN TUJUAN ITE
Tujuan lanjutan .....
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap
Orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian
hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi
Informasi.
(UU ITE Pasal 4)
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah.
( Ayat (1) Pasal 5 UU ITE)
Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang
harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang
dibuat oleh pejabat pembuat akta.
( Ayat (4) Pasal 5 UU ITE)
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur
dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa
suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli,
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di
dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga menerangkan suatu keadaan.
(UU ITE Pasal 5Ayat (1))
Alat bukti penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang
ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan /atau
Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3)
(UU ITE Pasal 44)
 UU KIP diberlakukan sejak 1 Mei 2010
 UU ini mendorong peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui pengelolaan dan
pelayanan informasi yang mudah diakses
masyarakat
 UU ini mendorong Reformasi birokrasi
 Sejak dini harus dipersiapkan berbagai
perangkat agar implementasi UU KIP dapat
dilakukan secara konsisten
Pengertian
• INFORMASI
PUBLIK
adalah
informasi
yg
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu BADAN PUBLIK yg berkaitan
dgn penyelenggaraan negara (Psl 1 ayat 2).
• BADAN PUBLIK adalah lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yg fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dgn penyelenggaraan
negara, yg sebagian atau seluruh dananya berasal
dari APBN dan/atau APBD (Psl 1 ayat 3).
• KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yg
berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan juknis standar
layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi non litigasi (Psl 1 ayat 4).
BAB X A
Hak Azazi Manusia (Perubahan II UUD 1945 Tahun 2000)
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala saluran yang tersedia.
Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak
azasi manusia sebagai salah satu wujud dari
kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis
Sejarah keterbukaan arsip/informasi (arsip merupakan
rekaman informasi/record information) dimulai bersamaan
dengan instansi kearsipan modern (tempat penyimpanan yang
terbuka untuk umum)
Dimulai setelah Revolusi Perancis 1789
(Liberte, Egalite, dan Fraternite)
Meletakkan dasar pokok paradigma kearsipan masa kini:
1. Adanya tanggung jawab negara memelihara administrasi
pemerintah masa lalu;
2. Adanya institusi kearsipan yang berdiri sendiri di suatu
negara;
3. Perlunya dimungkinkan dan diatur penggunaan arsip
untuk masyarakat umum/publik
PENGERTIAN
Keterbukaan dalam Kearsipan dikenal istilah:
1. Access:
- The availability of Record/ Archives for Consultation as a result
both of legal authorisation and the existence of finding aids.
- In automatic data processing the method of placing data into and
retrieving it from a memory, e.g. direct access, random access,
sequential access.
2. Toegankelijkheid (existences of finding aids) en
openbaarheid (legal authorisation)
(Dictionary of Archival Teminology ICA Hanbooks Series Vol. 7)
Pengertian Lain
1. Clearance
An Administrative determination than an individual may have
acces to restricted records or information of a specified
category
2. Resticted Access
A limitation on acces to records/archives or to individual
documents to information of specified type, imposed by general
or specific regulations detemining acces date or general
exclussions from acces
3. Security Classification
The restriction on acces to and use of records/archives or
information therein imposed by a government in the interests of
national security. The records or information concerned are
referect to classified records or classified information
(Dictionary of Archival Teminology ICA Hanbooks Series Vol. 7)
Isi Access menjelaskan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pengguna (siapapun dilayani);
Kepekaan Informasi ( dalam perlindungan pribadi);
Pembatasan ( dari instansi pencipta);
Standar dan Indeks (sarana temu balik);
Pelayanan Copy (arsip/dokumen);
Hak Cipta (intelektual);
Pengawasan terhadap khasanah arsip (holding)
Kondisi fisik arsip (media rekam);
Pengamanan arsip/dokumen (tidak menunjukkan asli
arsip/dokumen);
10. Kebijakan pada pengguna ruang baca (reading room).
Pengecualian Keterbukaan
Arsip statis harus dibuka untuk publik, karena tujuan lembaga kearsipan didirikan
ketersiedian arsip statis untuk dipergunakan, tetapi dalam keadaan tertentu halangan
kebebasan (untuk mendapat informasi) dapat dihilangkan karena 4 (empat) hal:
1.
2.
Arsip statis yang berisi tentang militer
yang dapat mempengaruhi keamanan dan
keselamatan bangsa masa sekarang dan
yang akan datang. Tidak semua arsip
militer tertutup, arsip tentang sejarah
militer dapat dibuka untuk publik bila
pembukaannya tidak bertentangan dengan
keamanan dan keselamatan negara;
Arsip yang berisi kebijaksanaan Luar
Negeri, kebijaksanaan yang menentukkan
hubungan dari pemerintah dengan
pemerintah lain yang bersifat peka harus
tetap tertutup untuk beberapa sebelum
dapat dibuka kepada publik 
declassified
3.
Arsip tentang rahasia bisnis/
finansial perusahaan;
4.
Arsip yang berisi informasi
pribadi (privacy):
− marital status
− finger print
− medical history
− personal information bank
(TR Schellenberg, Modern Archives, Principles And Techniques)
ASAS :
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan,
dan cara sederhana.
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta
setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih
besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
(pasal 2 UU KIP)
TUJUAN:
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan
publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan
publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan;
(pasal 3 UU KIP)
TUJUAN Lanjutan…..:
d. mengetahui
alasan
kebijakan
publik
yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
e. mengembangkan
ilmu
pengetahuan
dan
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
f. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan
layanan informasi yang berkualitas.
(pasal 3 UU KIP)
Kewajiban Badan Publik :
1.
2.
3.
4.
5.
Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi
Publik
yang
berada
di
bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik
Menyediakan Informasi Publik yang akurat,benar,
dan tidak menyesatkan
Membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik
secara baik dan efisien
Membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas Informasi Publik
Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan
politik,
ekonomi,
sosial,
budaya,
dan/atau
pertahanan dan keaman negara
(pasal 7 UU KIP)
Lanjutan……
6.
Badan Publik dapat memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan noneletronik
(pasal 7 UU KIP)
7. Kewajiban Badan Publik yang berkaitan
dengan kearsipan dan pendokumentasian
Informasi Publik dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundangundangan (UU No. 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan)
(pasal 8 UU KIP)
Hak Badan Publik :
Badan publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan , yang
mencakup:
1. Informasi yang dapat membahayakan negara
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan
Pasal 13
1. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana,
setiap Badan Publik :
a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, dan
b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan
layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar
sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik yang berlaku secara nasional.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud ayat 1 dibantu oleh pejabat fungsional
Pasal 52
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan,
tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi
Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi
Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta,
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau
Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan
mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
(Pasal 52 UU KIP)
Pimpinan Satuan kerja,
Organisasi
PPID
(Eselon II /unit kerja mandiri)
Dibantu : Arsiparis,
bertanggungjawab atas
Pranata Humas,
otentisitas dokumen yang tercipta Pranata Komputer
diumumkan
Tugas &
Fungsi
kebijakan
program
kegiatan
kegiatan
Arsip
kegiatan
Arsip
Informasi
Arsip
disediakan
Informasi
Dg alasan
pengambilan
keputusan publik
kegiatan
terbuka
tertutup
Informasi
Dg alasan:
politik, ekonomi,
sosial, dan
hankam
PPID
Bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi
Dibantu oleh :
Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer
Unit Kearsipan
kegiatan
kegiatan
Arsip
Arsip
Arsip
Informasi
Terbuka
Informasi
disediakan
Tertutup
kegiatan
Arsip
Informasi
diumumkan
Pimpinan Satuan kerja,
(Eselon II /unit kerja mandiri)
bertanggungjawab atas
pengelolaan arsip yang tercipta
Alasan :
Politik, Ekonomi,
Sosial, Hankam
Alur Pertanggungjawaban
Otentisitas dan Reliabilitas Dokumen dan Informasi
pada Badan Publik
Unit kerja
kehumasan
Unit kerja
kearsipan
Unit kerja
pemilik kegiatan
PPID
Kebijakan
Program
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
Dokumen
otentik
alasan
pengambilan
keputusan
publik
Dokumen
otentik
Dokumen
otentik
Dokumen
otentik
informasi
SAMPAI
jumpa
85