Transcript Kasubag Renkeu - Bidang Pendidikan Madrasah

Kebijakan Perencanaan
Penganggaran dan
Pengelolaan Keuangan,
Kanwil Kemenag Jawa Timur
29 OKTOBER 2014
Dasar Hukum
2
Yang Perlu dibaca oleh Pelaksana APBN
1.Pelaksanaan
APBN
3. Tata Cara
Pembayaran
APBN
2.Bendahara K/L
PP 45/2013
PMK 162/2013
KMA 230/2013
PMK 190
/2012
5. Penggunaan Akun Standar
PMK 96/2007
Perdirjen 80
/2011
4. Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, &
Pemindahtanganan BMN
TATA CARA PELAKSANAAN APBN
(PP 45 Tahun 2013, pasal 13 dan 16)
KPA
Kebenaran
Materiil
PPK
Formal
PPSPM
Gerakan Kanwil Kemenag
Prov. Jatim
Mewujudkan
P E R E N C A N A A N YA N G H A N D A L
2015
Wajah Perencanaan Masa Lalu
www.themegallery.
com
Permasalahan Klasik Perencanaan Anggaran
• Selalu mendapat komplain pelaksana kegiatan,
bahwa perencanaan anggaran yang ada:
Kurang merespon kebutuhan lapangan
Selalu dianggap anggaran copy-paste
• Sering mengalami kendala saat tindaklanjut
eksekusi kegiatan
 Karena pencantuman Program/Kegiatan s.d.
Akun MAK yang kurang tepat
Berakibat sering mengalami revisi
Agenda Penguatan Perencanaan Tahun
Anggaran 2015
1
• Menjamin kehandalan Kompetensi
perencanaan unit/Bidang/Satker
2
• Optimaslisasi akomodasi
kebutuhan Unit/ Bidang/ Satker
3
• Akurasi operasional Teknis dan
Editing Akhir
Menjamin kehandalan Kompetensi
perencanaan unit/Bidang/Satker
• Membangun Paradigma Perencanaan pada
semua pemangku kepentingan
• Memperkuat pemahaman pemangku
kepentingan terhadap Peraturan perundangundangan yang terkait dengan perencanaan
• Memperkuat posisi peran tenaga fungsional
perencana dalam penghimpunan data dan
tindak lanjut perencanaan.
• Melakukan pendampingan di setiap jenjang.
Optimaslisasi akomodasi kebutuhan
Unit/ Bidang/ Satker
• Melibatkan semua jenjang eselon di
Kanwil maupun Kabupaten/Kota serta
satker Madrasah dalam penyusunan sub
komponen s.d. Uraian rinci kegiatan.
• Menerapkan mekanisme pelibatan
langsung KPA dan PPK dalam
pengontrolan isi RKA-KL
Akurasi operasional Teknis dan Editing
Akhir
• Melakukan Reviu dan pembimbingan saat
finalisasi RKA-KL untuk seluruh satker
(436 Satker/ 636 DIPA)
• Kajian seluruh pimpinan Kanwil terhadap
Rekap output, suboutput, komponen RKAKL sebelum menghadap Tim APIP dan
Rocan
PENYUSUNAN DIPA
31/10
APBN
DITETAPKAN
Pemberitahuan
ke K/L utk
menyampaikan
DIPA
30/11
PENYUSUNAN
KEPPRES
RINCIAN APBN
Penyusunan,
Penyampaian
, dan
Pengesahan
DIPA
Pasal 29
1/1
Pelaksanaan
Penerimaan/p
engeluaran
dimulai
Distribusi
DIPA ke
satker
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Penyu
sunan
• Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA
(PP.45 Th. 2013,Psl.29)
• DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang dirinci
menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja (PP.45 Th.
2013Psl.30)
Penge
sahan
• Kewenangan Menkeu selaku BUN untuk mengesahkan DIPA
• Kewenangan pengujian kesesuaian isi DIPA sebelum pengesahan
• Fungsi pengesahan DIPA sebagai pernyataan kesiapan BUN dalam
pelaksanaan anggaran sesuai rencana penarikan dana. (PP.45 Th.
2013Psl 35)
Revisi
• Pengaturan sebab sebab revisi DIPA karena alasan administratif,
alokatif, perubahan rencana penarikan dana, dan/atau perubahan
rencana penerimaan dana (PP.45 Th. 2013,Psl.38)
MODAL PERENCANAAN HANDAL
KOMITMEN
BERSAMA
KOMPETENSI
INTEGRITAS
SEMUA
KOMPONEN
Pelaksanaan
Anggaran Per Jenis
Belanja ( Akun)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Belanja
Pegawai
51
• Belanja Pegawai paling sedikit terdiri dari kompensasi
dalam bentuk uang atau barang, belanja pensiun dan uang
tunggu, dan kontribusi sosial lainnya (Psl.77)
• Pelaksanaan Belanja Pegawai dilakukan berdasarkan surat
keputusan kepegawaian da/atau peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian (Psl.78)
• Kewenangan KPA utk menunjuk petugas pengelola dan
penatausahaan pembayaran belanja pegawai (Psl.79)
• Pengaturan pembayaran gaji dan/atau tunjangan atau
dalam bentuk lainnya yg dilaksanakan setiap bula pada hari
kerja pertama (Psl.80)
• Kewenangan Menkeu menetapkan satuan harga dan
bentuk pemberian tunjangan pangan/beras (Psl.82)
• Tanggung jawab KPA utk memperhitungkan kewajiban
pejabat negara dan pegawai negeri kepada penyelenggara
jaminanan sosial (Psl.83)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Belanja
Barang
52
&
modal
53
• Belanja barang paling sedikit meliputi belanja barang
dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan
dinas, dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat
(Psl.87)
• Pemberian honorarium kpd pegawai negeri, pejabat
negara, dan/atau pejabat lainnya yg terlibat dalam
tim/panitia/kel. kerja (Psl.88)
• Pengaturan ijin presiden atau pejabat yg ditunjuk terlebih
dahulu sebelum perjalanan dinas ke luar negeri (Psl.90)
• Pemberian uang pesangon kpd pegawai yg dipindahkan
kecuali ditempat yg baru mendapat perumahan (Psl.91)
• Pemberian dana oprasional bagi pimpinan lembaga negara
dan Menteri/Pimpinan Lembaga utk kegiatan yg bersifat
strategis dan khusus (Psl.92)
• Belanja modal utk memperoleh/menambah nilai aset tetap
dan/atau aset lainnya (Psl.93)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Bantuan
Sosial
57
• Belanja bantuan sosial utk melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat
(Psl.97)
• Bentuk belanja bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial yg
bersifat konsumtif, bantuan sosial yg bersifat produktif, dan
bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga
kesehatan dan lembaga tertentu (Psl.99)
• Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga
pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu
dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau
transfer jasa (Psl.99)
• Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan secara langsung
kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat
(Psl.101)
PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA
Belanja
yang
bersumber
dari hibah
Pengguna
an PNBP
untuk
kegiatan
tertentu
nyelesaian
terlanjuran
embayaran
• Belanja untuk kebutuhan K/L dapat bersumber dari hibah (Psl. 117)
• Hibah dapat diterima langsung oleh K/L dari pemberi hibah (Psl.117)
• Sebagian dana PNBP dpt digunakan untk kegiatn tertentu(Psl 119).
• Pencairan
penggunaan
dana
PNBP
kegiatan
tertentu
memperhatikan batas maksimum pencairan (Psl 120)
• Setoran PNBP yang boleh digunakan sampai dengan akhir tahun
anggaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun
anggaran berikutnya (Psl.120)
• Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak dan atau dibayarkan
melebihi haknya harus disetorkan kembali ke kas negara (Psl 122)
• Peyetoran ke kas negara diperlakukan sebagai koreksi atas
keterlanjuran pembayaran (Psl 122)
• Setelah dilakukan koreksi dapat dilakukan pembayaran kembali atas
beban rekening kas negara (Psl 122)