Transcript tulisan resep yang tidak jelas

OLEH
H.M. HADI S.
Nama: H.M. Hadi S., dr., S.H.,M.H.Kes
Pangkat / Jabatan (a.l.):
 Staf Pengajar FK Unisba
 Staf Pengajar / Dosen Luar Biasa FH. UNLA
 Mediator Non Hakim P.N. Tkt I A Bandung
 Ka Div. Litbang BMC – Bandung
 Anggota PERHUKI – Jabar
Alamat: Komplek Nusa Hijau A – 18, jl. E.
Kartawiria – Cimahi (Hp. 022-61019715)



Psl 54 UU No. 29/2004: Pradok (UUPK) 
binwas pradok yg bermutu & melindungi
masy., dilakukan oleh KKI & Org. Profesi
Psl 71 UU a quo  binwas pradok oleh Pem.,
KKI dan Org. Profesi (IDI)
Psl 16 Permenkes 269/2008: RM  bin-was
oleh Org. profesi thd mutu yankes



Rekam Medis
Resep Dokter
Surat² Keterangan:
- Surat Keterangan Sehat  utk apa ?
- Surat Keterangan (cuti) Sakit  pd saat diperiksa
dlm keadaan …
- Surat Keterangan Kelahiran  form hati² !
- Surat Keterangan Kematian
- Visum et Repertum, • kwitansi, … dll.
Psl 46 UUPK
 (1) Setiap dr./drg. dlm menjalankan pradok
wajib membuat RM
 RM wajib segera dilengkapi stlh yankes.
Catatan dlm RM hrs dibubuhi nama, waktu &
td tangan petugas yg memberi yan / tindakan
Psl 47 UU a quo
 (1) Dok. RM milik dr. / Sarkes, isi milik pasien
 (2) RM hrs disimpan / dijaga kerahasiaan
 (3) Ketentuan (1) & (2) diatur dg Permen
Psl 79 b. sanksi tidak buat RM  denda Rp. 50 jt.
Sistematika (menggantikan Permenkes 749a/’89):
 Bab I Ketentuan Umum: Pasal 1
 Bab II Jenis & Isi RM: Psl 2 – 4
 Bab III Tatacara Penyelenggaraan: Psl 5 – 7
 Bab IV Penyimpanan, Pemusnahan &
Kerahasiaan: Psl 8 – 11
 Bab V Kepemilikan, Pemanfaatan, dan
tanggung jawab: Psl 12 – 14
 Bab VI Pengorganisasian: Psl 15
 Bab VII Bin-was: Psl 16 – 17
 Bab VIII Ketentuan Peralihan: Psl 18
 Bab IX Ketentuan Penutup: Psl 19 – 20
Pasal 1
 1. RM = berkas isi cttn & dokumen ttg identitas
pasien, pemeriksaan, pengobatan, dak/yan
lain yg tlh diberikan kpd pasien
 4. Nakes ttt = Nakes yg ikut berikan yankes
secara langsung
 7. Dokumen = cttn dr. dan/atau Nakes ttt,
laporan hasil rik-jang, cttn observ., &
pengobatan harian & semua rekaman, baik foto
radiologi, gbr imaging & elektro diagnostik
 8. Org. profesi = IDI
Psl 2
(1) RM dibuat tertulis / elektronik, lengkap, jelas
(2) RM elektronik diatur dg peraturan tersendiri
Pasl 3
(1) Isi RM wat jln: identitas pasien, tgl-wktu,
anamnesis, rik fisik + jangmed, diagnosis, ren
penatalaksanaan, pengobatan / dak, tmsk IC
(2) RM wat inap: ibidum + cttn observ. & hasil
pengobatan, ringkasan plg, nama + tt dr. /
Nakes ttt yg ikut menangani
(3) RM UGD; (4) RM bencana; (5) RM dr. sp.; (6)
RM yan dlm ambulan / pengobatan masal
Psl 4
(1) Ringkasan pulang dibuat oleh dr. yg
menangani
(2) Isi ringkasan pulang:
- identitas pasien
- diagnosis masuk & indikasi rwt
- ringkasan rik fisik & jang
- diagnosis akhir
- pengobatan / tindak lanjut
- nama / tt dokter
Psl 5
(1) Dr. wajib membuat RM
(2) RM hrs segera dibuat & dilengkapi
(3) Sgl tindakan hrs dicatat / didokumentasikan
(4) Tiap cttn hrs dibubuhi nama, wkt & tt
(5) Kesalahan pencatatan dpt dibetulkan
(6) Pembetulan dg mencoret, ganti dg tulisan yg
benar & diparaf
Psl 6: dr./Nakes hrs ber-tawab atas tulisan dlm
RM
Psl 7: sarkes wajib sediakan fas selenggaraan RM
Psl 8
(1) RM disimpan < 5 th
(2) Stlh (1) dpt dimusnah kec. Rks Plg (RP) & PTM
(3) RP & PTM disimpan < 10 th
(4) Penyimpanan RM & RP oleh ptgs yg ditunjuk
pimpinan sarkes
Psl 9
(1) RM di sarkes non RS disimpan < 2 th
(2) Stlh 2 th dpt dimusnah
Psl 10
(1) Kerahasiaan informasi RM hrs dijaga
(2) Informasi RM dpt dibuka dlm hal: kepentingan pasien, - penegakan hkm (sbgai
alat bukti yg sah, penulis) - persetujuan pasien,
- permintaan La berdasar UU, - dik-lit, - audit
medis (tanpa sebut pasien)
(3) Permintaan tsb. (2) secara tertulis
Psl 11
(1) Penjelasan isi RM oleh dr. yg merawat seijin
tertulis pasien / berdasar UU
(2) Pimpinan sarkes dpt jelaskan isi RM tanpa ijin
pasien berdasar peraturan / UU
Psl 12
(1) Berkas RM milik sarkes
(2) Isi RM milik pasien
(3) Tsb. (2) dlm btk ringkasan RM
(4) Tsb. (3) dpt diberikan, dicatat, dikopi oleh pasien /
orang yg diberi kuasa tertulis/keluarga
Psl 13 (1) RM dpt dipakai utk: harkes/pengob. lanjut, alat
bukti (Pid/Pdt, penulis), dik-lit (c), min. bayar,
statistik. (2)Tsb (1)c atas persetujuan tertulis pasien. (3)
Tsb (1)c utk kepentingan Neg. tdk perlu persetujuan
Psl 14: Pimp. Sarkes ber-tawab atas hilangnya, pemalsuan
/ penggunaan RM oleh yg tak berhak
BAB VI PENGORGANISASIAN
Psl 15: pengelolaan RM dilaks. sesuai org./ ttkerja sarkes
BAB VII BIN-WAS
Psl 16: (1) Binwas oleh Kadinkes & Org. prof (2) Binwas
ditujukan utk tkt-kan mutu yankes
Psl 17: (1) Dlm rangka bin-was Menkes, Kadinkes, dpt
ambil dak admin. (2) dak admin. berupa teguran lisan
/ tertulis  cabut izin
BAB VIII KTTN PERALIHAN
Psl 18: dr. / sarkes hrs sesuaikan dg. aturan ini dlm 1 thn.
BAB IX KTTN PENUTUP
Psl 19: Permenkes No. 749a/’89: RM tdk berlaku
Psl 20: Permenkes No. 269/2008 berlaku tmt 12 Maret
2008



Psl 46 UUPK pembuatan RM adalah wajib 
Psl 79 b., tdk membuat RM  pidana denda
Rp. 50 jt (sblmnya kurungan < 1 th.)
Psl 184 (1)c. KUHAP: RM = surat, salah satu
alat bukti yg sah dlm perkara pdt/pid  ttcara
penulisan hrs lege artis & jelas
Dlm perkara (perdata) yan kes/med 
berdasar azas keadilan, berlaku cara
pembuktian terbalik  utk membuktikan /
meyakinkan hakim bhw tlh dilakukan
yanmed/kes sesuai standar/SOP, maka
penulisan RM harus jelas / terbaca oleh
hakim/penegak hukum
Permenkes No. 922/1993:
 Pengertian: resep = permintaan tertulis dari
dr./drg./drh. kpd apoteker pengelola apotik
utk meyediakan & menyerahkan obat bagi
penderita sesuai peraturan per-uu-an (Psl 1
ayat 1 Permenkes No. 919/1993 jo. Psl 1 h.
Permenkes No. 922/1993)
 Kegunaan: mendptkan jenis obat sesuai
indikasi / diagnosis
 Peran apoteker (a.l.): - yan resep sepenuhnya
ta-wab apoteker; - keraguan atas resep hrs
diberitahukan kpd dokter; dst.



Psl 51a UUPK: dlm melaksanakan pradok dr.
berkewajiban memberikan yanmed sesuai dg
standar profesi, med. SOP dan kebutuhan
pasien
Penjelasan Psl 50 UU aquo: Standar profesi /
med. SOP dibuat oleh organisasi profesi (IDI)
Ttg standar profesi medik IDI menganut
doktrin siapa …?
Prof. H.J.J. Leenen: dak med dinyatakan lege artis
bila sesuai standar profesi dokter:
 Tindakan hati-hati/teliti: l.a. dlm menegakkan
diagnosis dan terapi (tmsk penulisan resep)
 Sesuai ukuran (ilmu) medis
 Kemampuan rata-rata (average)
 Sikon yang sama (mis. sarkes yg sama)
 Keseimbangan tujuan dan tindakan medik (tdk
perlu mempraktikkan defensive medicine)



Guwandi: Pemeriksaan utk mendapatkan diagnosis
serta pemberian terapi adalah tindakan yang tdk
terpisahkan
‘Diagnosis and treatment are not two separate areas with
a boundary line between them. They are part of one
problem involving the responsibility with which the
physician is charged’ (H.M. Hadi S., Pro Justitia Th.
XXII, Okt. 2004, hlm. 33)
Kesimpulan: Oleh karena hal-hal di atas, di samping
penegakan diagnosis hrs dilakukan secara hati-hati +
teliti, maka pemberian terapi / termasuk penulisan
resep juga harus dilakukan secara hati-hati + teliti.
Kriteria malpraktik medik  4 D
 Duty (pelakunya memiliki kompetensi /
seorang profesional / dokter)
 Damage (ada kerugian pada pasien)
 Deriliction of duty (tindakan dokter tdk sesuai /
menyimpang dari standar/SOP: kurang
teliti/hati-hati, dsb.)
 Direct causation (kerugian disebabkan langsung
karena tindakan yg menyimpang dari standar
/ deriliction of duty)
Penjelasan Psl 9 KODEKI: ‘Setiap dokter dalam
bekerja sama dengan pejabat di bidang
kesehatan dan bidang lainnya serta
masyarakat, harus saling menghormati’
 Pejabat di bidang yan kes: perawat / bidan,
apoteker, dsb.
 Dlm bid. yankes, posisi dr. = pimpinan tim
- anggota tim hrs mendapat penghargaan sama
- instruksi diberikan secara jelas / tertulis spy
tdk menimbulkan salah pengertian (tmsk
resep)



Pelanggaran hukum: bila terjadi kerugian pada
pasien karena tulisan resep yang tidak jelas =
malpraktik (pdt./pid./administrasi)  sanksi
hukum
Pelanggaran etika: meskipun blm terjadi
kerugian pada pasien, berdasar Psl 9 KODEKI,
tulisan resep yang tidak jelas adalah =
pelanggaran etika  sanksi etika oleh IDI /
MKEK