Transcript Hukum Kesehatan Pertemuan 7a

UNDANG UNDANG
KESEHATAN
NOMOR 36 TAHUN 2009
13 Oktober 2009
UU. Kesehatan terdiri atas :
• XII Bab
• 205 Pasal
(2 pasal ketentuan Peralihan)
BAB I
KETENTUAN UMUM
pasal 1
• Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara
fisik, mental spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomi
• Tenaga kesehatan adalah setiap orang yg
mengabdikan diri dlm bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yg untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan
Pasal 1
• Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempay yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,
baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitataif yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
• Tehnologi kesehatan adalah segala bentuk alat
dan/atau metode yang ditujukan untuk
membantu menegakkan diagnosa, pencegahan
dan penanganan permasalahan kesehatan
manusia
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
(psl 4 – psl 13)
Setiap orang berhak :
- atas kesehatan
- mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan
- Pelayanan kesehatan yg aman, bermutu dan terjangkau
- Secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan
sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi
dirinya
- Mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian
derajat kesehatan
- Mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan
yang seimbang dan bertanggung jawab
- Memperoleh informasi ttg data kesehatan dirinya
termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun
akan diterimanya dari tenaga kesehatan
BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 14 – pasal 20
Bab V
Sumber Daya di bidang kesehatan
• Bagian kesatu tenaga kesehatan
(psl 21 – psl 29)
• Bagian kedua fasilitas pelayanan
kesehatan (psl 30 – 35)
• Bagian ketiga perbekalan kesehatan
(psl 36-41)
• Bagian keempat Tehnologi dan produk
teknologi (psl 42-45)
BAB VI
UPAYA KESEHATAN
•
•
Bagian kesatu umum (psl 46 – 51)
Bagian kedua Pelayanan Kesehatan (psl 52 -125)  terdiri atas delapan
belas bagian
- pemberian pelayanan
- perlindungan pasien
- pelayanan kesehatan tradisional
- peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit
- penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
- kesehatan reproduksi
- kesehatan sekolah
- kesehatan olah raga
- pelayanan kesehatan pada bencana
- pelayanan darah
- kesehatan gigi dan mulut
- penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran
- kesehatan matra
- pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
- pengamanan makanan dan minuman
- pengamanan zat adiktif
- bedah mayat
BAB VII
KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA,
LANJUT USIA DAN PENYANDANG
CACAT
(psl 126 – psl 140)
• Bagian kesatu kesehatan ibu, bayi dan anak
• Bagian kedua kesehatan remaja
• Bagian ketiga kesehatan lanjut usia dan
penyandang cacat
BAB VIII
GIZI
(psl 141 -143)
BAB IX
KESEHATAN JIWA
(psl 144 – 151)
BAB X
PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK
MENULAR
(psl 152 – 161)
BAB XI
KESEHATAN LINGKUNGAN
(psl 162 – psl 163)
BAB XII
KESEHATAN KERJA
(PSL 164 – 166)
BAB XIII
PENGELOLAAN KESEHATAN
(psl 167)
BAB XIV
INFORMASI KESEHATAN
(psl 168 – 169)
BAB XV
PEMBIAYAAN KESEHATAN
(psl 170 – 173)
BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
(PSL 174)
BAB XVII
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN
(psl 175 – psl 177)
BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(psl 178 – 187)
BAB XIX
PENYIDIKAN
(psl 189)
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
(psl 190 – 201)
BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
(PSL 2002 – 2003)
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
(psl 204 – 205)
• Lembaran negara RI tahun 2009 nomor 144
FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
• Jenis pelayanan
- pelayanan kesehatan perorangan
- pelayanan kesehatan masyarakat
• Fasilitas meliputi
- pelayanan kesehatan tingkat pertama
- pelayanan kesehatan tingkat kedua
- pelayanan kesehatan tingkat ketiga
• Pelaksana oleh pihak pemerintah , pemerintah
daerah dan swasta
• Perizinan dan fasilitas akan ditetapkan oleh PP
Fasilitas pelayanan kesehatan wajib :
• Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan
penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan,
• Mengirimkan laporan hasil penelitian dan
pengembangan kepada pemerintah daerah atau
Menteri
• Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan
kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib
memberikan pelayanan kesehatan bagi
penyelamatan nywa pasien dan pencegahan
kecacatan terlebih dahulu
• Dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan
kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang
menolak pasien dan/atau meminta uang muka
Pimpinan penyelenggara fasilitas kesehatan
• Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas
pelayanan kesehatan harus
- memiliki kompetensi manajemen
kesehatan masyarakat yg dibutuhkan
- dilarang memperkerjakan tenaga
kesehatan yang tidak memilki
kualifikasi dan izin melakukan
pekerjaan profesi
UPAYA KESEHATAN
• Upaya kesehatan diselenggarakan dalam
bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitataif yang
dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan
berkesinambungan
• Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
bertanggung jawab atas penyelenggaraan
upaya kesehatan
• Penyelenggaraan upaya kesehatan harus
memperhatikan fungsi sosial, nilai dan norma
agama, sosial; budaya, moral dan etika profesi
PERLINDUNGAN PASIEN
• Setiap orang berhak menerima atau menolak
sebagian atau seluruh tindakan pertolongan
yang akan diberikan kepadanya setelah
menerima dan memahami informasi mengenai
tindakan tsb secara lengkap
• Hak menerima tau menolak tidak berlaku pada :
- penyakit dapat secara cepat menular ke
dalam
masyarakat yang lebih luas
- keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri,
atau
- gangguan mental berat
• Setiap orang berhak atas rahasia kondisi
kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan
kepada penyelenggara pelayanan kesehatan
• Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi
kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal :
- perintah undang undang
- perintah pengadilan
- izin ybs
- kepentingan masyarakat, atau
- kepentingan orang tsb
• Setiap orang berhak menuntut ganti rugi
terhadap seseorang, tenaga kesehatan,
dan/atau penyelenggara kesehatan yang
menimbulkan kerugian akibat kesalahan
atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan
yang diterimanya
• Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi
tenaga kesehatan yang melakukan
tindakan penyelamatan nyawa atau
pencegahan kecacatan seseorang dalam
keadaan darurat
PENYIDIKAN
• Selain penyidik polisi negara RI, kepada
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan pemerintahan yang
menyelenggarakan urusan di bidang
kesehatan juga diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang undang Nomor 8 thun 1981
tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang kesehatan
Penyidik berwenang
• Melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan serta keterangan tentang tindak pidana
di bidang kesehatan
• Melakukan pemeriksaan terhadap orang yg
diduga melakukan tindak pidana di bidang
kesehatan
• Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
atau badan hukum sehubungan dengan tindak
pidana di bidang kesehatan
• Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau
dokumen lain tentang tindak pidana di bidang
kesehatan
wewenang
• Melakukan pemeriksaan atau penyitaan
bahan atau barang bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang kesehatan
• Meminta bantuan ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di biang kesehatan
• Menghentikan penyidikan apabila tidak
terdapat cukup bukti yang membuktikan
adanya tindak pidana di bidang kesehatan
• Kewenangan dilaksanakan oleh penyidik
sesuai dengan ketentuan Undang
Undang Hukum Acara Pidana
KETENTUAN PIDANA (12 pasal)
• Psl 190
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau tenaga kesehatan yg melakukan
praktik atau pekerjaan pada fasilitas
pelayanan kesehatan yg dgn sengaja tidak
memberikan pertolongan pertama terhdp
pasien yg dlm keadaan gawat darurat
dipidana penjara paling lama 2 thn dan
denda paling banyak Rp. 200.000.000
(dua ratus juta rupiah)
Psl. 192
• Setiap orang yg dgn sengaja memperjual
belikan organ atau jaringan tubuh dgn
dalih apapun dipidana penjara paling lama
10 (sepuluh) thn dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
TERIMA KASIH