Transcript Psl 1 - Surabaya 2 Excellence

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Psl 1 : Ketentuan Umum
Psl 2 : Tugas & Ruang Lingkup
Psl 3 : Dasar Pelaksanaan
Psl 4 : Jangka Waktu
Psl 5 : Kerahasiaan
Psl 6 : Hak & Kewajiban
Psl 7 : Biaya Pekerjaan & Cara Pembayarannya
Psl 8 : Sanksi-sanksi
Psl 9 : Berakhirnya SPK
Psl 10 : Perselisihan
Psl 11 : Penutup
1. menerima pembayaran sebesar nilai kontrak per
bulan sudah termasuk pajak - pajak yg berlaku;
2. dikutsertakan oleh Instansi ybs dlm Program Jaminan
Sosial yg preminya dibayar oleh Instansi ybs sesuai
ketentuan yg berlaku, meliputi : JKN, JKK, JK;
3. mendapatkan dispensasi tidak masuk kerja selama
12 hari kerja, dikurangi cuti bersama sbgmn
ditetapkan oleh pemerintah tanpa dilakukan
pemotongan honorarium, atas persetujuan Instansi
ybs;
4. Mendapatkan hak ijin tidak masuk kerja tanpa
dilakukan pemotongan honorarium terhadap bbrp hal
sbb :
• Menikah, mendapatkan ijin selama 3 hari
• Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan,
mendapatkan ijin selama 2 hari
• Kerabat terdekat meninggal (orangtua, mertua, anak,
cucu, kakak/adik kandung, menantu), mendapatkan
ijin selama 2 hari
• Sakit dgn dilampiri surat keterangan dokter
1. Hadir kerja pd hari kerja yg berlaku di ling. Pemkot
Sby sbb :
a.Senin s.d Kamis pkl 07.30 WIB s.d pkl 16.00 WIB,
istirahat pkl 12.00 WIB s.d pkl 13.00 WIB
b.Jumat pkl 07.30 WIB s.d pkl 15.00 WIB, istirahat
pkl 11.30 WIB s.d pkl 13.00 WIB;
2. Melaksanakan tugas pekerjaan dari atasan dgn
sebaik-baiknya & penuh tanggung jawab;
3. Sanggup bekerja secara waktu penuh (fulltime);
4. Selama SPK ini berlangsung, tidak akan
mengadakan ikatan kerja dgn pihak lain, baik
langsung maupun tidak langsung.
5. Menjaga sopan santun & etika dlm bekerja;
6. Mematuhi petunjuk-petunjuk yg ada & bersedia
dikenakan sanksi;
7. Bersedia melaksanakan tugas di luar waktu kerja
sesuai kebutuhan SKPD/Unit Kerja;
8. Bembayar iuran jaminan kesehatan yg menjadi
kewajibannya sesuai ketentuan yg berlaku;
9. Apabila mengundurkan diri setelah tanggal 20 pd
bulan berkenaan, maka wajib membayar iuran
jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf
A angka 2 dan huruf B angka 8.
10. Bertanggung jawab kpd instansi ybs.
Pemberhentian tanpa peringatan, apabila terbukti
melakukan pelanggaran sbb :
1. Tidak melakukan pekerjaan sesuai tugas & ruang
lingkup;
2. Mencuri / menggelapkan / menyalahgunakan barang /
uang milik daerah;
3. Tidak masuk kerja selama 5 hari kerja berturut-turut
tanpa keterangan yg sah;
4. Dengan sengaja melakukan tindakan yg
mengakibatkan kerugian Instansi ybs, baik material
maupun nama baik Pejabat Pemkot Sby;
6. Memberikan keterangan/dokumen palsu;
7. Mabuk, madat atau memakai obat bius / narkoba /
psikotropika & zat adiktif lainnya, atau melakukan
tindakan asusila;
8. Menghina secara kasar dan/atau mengancam PPKm
Instansi ybs atau rekan sekerja/pegawai Pemkot Sby
lainnya;
9. Menjadi anggota organisasi yg dilarang pemerintah;
10. Melakukan tindakan pidana dgn ancaman hukuman
pidana minimal 2 thn.
1. Keterlambatan masuk kerja atau kepulangan
mendahului jam kerja :
 s.d 15 menit dipotong 0,25% tiap hari
keterlambatan/mendahului;
 lebih dari 15 menit s.d 1 jam dipotong 0,5% tiap hari
keterlambatan/mendahului;
 lebih dari 1 jam s.d 2 jam dipotong 1% tiap hari
keterlambatan/mendahului;
 lebih dari 2 jam dipotong 1,5% tiap hari
keterlambatan/mendahului;
2. tidak hadir kerja dgn keterangan yg sah diluar
ketentuan dispensasi & hak ijin tidak masuk kerja
tanpa dilakukan pemotongan honorarium, dipotong
2% tiap hari ketidakhadiran;
3. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah diluar
ketentuan ketentuan dispensasi & hak ijin tidak
masuk kerja tanpa dilakukan pemotongan
honorarium, dipotong 3% tiap hari ketidakhadiran;
• Selain hal-hal sebagaimana dimaksud ketentuan
ketentuan dispensasi & hak ijin tidak masuk kerja
tanpa dilakukan pemotongan honorarium, sanksi
pemotongan honorarium tidak berlaku juga dalam hal
Tenaga Kontrak terlambat masuk kerja atau
kepulangan mendahului jam kerja atau tidak
melakukan rekaman kehadiran/absensi karena
melaksanakan tugas di luar sesuai Surat Perintah dari
instansi ybs.
• masa berlaku SPK telah berakhir;
• meninggal dunia;
• menderita sakit yg berkepanjangan & berakibat tdk
memungkinkan melaksanakan pekerjaan berdasarkan
Surat Keterangan Dokter;
• adanya kebijakan Pemerintah yg menyebabkan
berkurangnya kemampuan dana atau terganggunya
pelaksanaan kegiatan pada SKPD ybs;
• atas permintaan sendiri dgn pemberitahuan selambatlambatnya 1 bln sebelumnya & wajib menyerahkan
semua pekerjaan yg selama ini ditangani kpd staf lain
yg menggantikannya.
A. Pemaketan Pekerjaan untuk Honorarium Tenaga Operasional beserta Iuran
Jaminan Kesehatan (JKN) harus dijadikan satu Id paket pekerjaan dengan
Jenis Pekerjaan Penunjang dan Metode Pelaksanaan Pemberian Langsung
Contoh :
B. Pemaketan Pekerjaan untuk Iuran JKK dan JK dijadikan satu Id paket
pekerjaan dengan Jenis Pekerjaan Jasa Lainnya, Metode Pembelian/
Pembayaran Langsung
Contoh :
Contoh :
Besarnya Gaji Kotor yang diterima Tahun 2015 :
No
Nama
Jabatan
Gaji (Rp)
1.
Doni
Tenaga Operasional
2.710.000
2.
Wahyudi
Tenaga Operasional
2.710.000
3.
Dini
Tenaga Administrasi 1
3.200.000
PERHITUNGAN SANKSI
Terlambat/Pulang mendahului
Nama
Doni
sd 15’
> 15’ –
1 jam
> 1 jam –
2 jam
> 2 jam
Tdk Hadir
dg Ket
yg Sah
(0,25%)
(0,5%)
(1%)
(1,5%)
(2%)
2x
(3%)
1x
Wahyudi
Dini
Tdk Hadir
tanpa Ket yg
Sah
2,5%
1x
1x
Total
Sanksi dlm
1 Bulan
3%
1%
PENGISIAN PADA APLIKASI e-DELIVERY
“ Jabatan Tenaga Operasional”
Koefisien 1
Koefisien 2
ptkp
nominal
Pph
(%)
Iuran
JKN
Sanksi
Komponen
volume
satuan
volume
satuan
Doni
1
orang
1
bulan
2.025.000
2.710.000
5%
2%
2,5%
Wahyudi
1
orang
1
bulan
2.025.000
2.710.000
5%
2%
3%
“ Jabatan Tenaga Administrasi 1”
Koefisien 1
Koefisien 2
ptkp
nominal
Pph
(%)
Iuran
JKN
Sanksi
2.025.000
3.200.000
5%
2%
1%
Komponen
Dini
volume
satuan
volume
satuan
1
orang
1
bulan
TOTAL AKHIR = GAJI - ((PPH*((GAJI-(SANKSI*GAJI))-PTKP)) +
(GAJI*IURAN JKN) + SANKSI * GAJI))
Catatan :
Besarnya Iuran yang dibayarkan bagi Tenaga Kontrak dengan Gaji
diatas Rp. 4.725.000,- adalah sebesar 2 % x Rp. 4.725.000,-