Transcript PP452013 - Bidang Pendidikan Madrasah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SUBSTANSI POKOK PENGATURAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN APBN
20 JUNI 2013
OUTLINE
1.
Pejabat Perbendaharaan;
2.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
3.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;
4.
Pelaksanaan Anggaran Belanja;
5.
Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja;
6.
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan;
7.
8.
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran
Negara pada Akhir Tahun Anggaran;
Pelaksanaan
Bencana;
Anggaran
dalam
9.
Penatausahaan pelaksanaan anggaran;
10.
Sistem informasi Keuangan Negara
Penanggulangan
Pejabat
Perbendaharaan
Pejabat Perbendaharaan
PRESIDEN
BUN
delegatif
delegatif
KUASA
BUN
Ex officio
penugasan
Fungsional
Perintah bayar
PEJABAT PERBENDAHARAAN
PA
• Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya (Psl.3)
• Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan
kebijakan anggaran (Psl.4)
• Menkeu selaku PA atas BA yang tidak dikelompokkan dalam BA K/L
yang kegiatannya bukan merupakan tugas dan fungsi Menkeu hanya
bertanggung jawab dari sisi formal (Psl.4).
• Pelimpahan kewenangan penunjukan pejabat perbendaharaan negara
kepada KPA (Psl.5)
•
•
KPA
•
Penunjukan KPA bersifat ex officio (Psl.6)
Penunjukan KPA atas pelaksanaan UB dan TP dilakukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/Walikota atau
dapat didelegasikan kepada kepala daerah (Psl.7)
Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan
kegiatan yang berada pada penguasaannya (Psl.10)
PEJABAT PERBENDAHARAAN
PPK
• Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (Psl.11-12)
• PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari
penggunaan bukti hak tagih kepada negara (Psl.13)
PP
SPM
• Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan
perintah pembayaran atas beban anggaran negara (Psl. 14-15)
• PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan, dan
keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran dan akibat yang
timbul dari pengujian yang dilakukan (Psl.16)
BENDAH
ARA
• Pendelegasian
kewenangan
pengangkatan
bendahara
penerimaa/pengeluaran dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada kepala
satuan kerja (Psl.18)
• Persyaratan sertifikasi bendahara bagi pejabat/pegawai yang akan
diangkat menjadi bendahara penerimaan/pengeluaran yang akan diatur
lebih lanjut dengan Perpres (Psl.21, Psl.25, Psl.28)
• Pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran (Psl.27)
Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran
PENYUSUNAN DIPA
31/10
APBN
DITETAPKAN
Pemberitahuan
ke K/L utk
menyampaikan
DIPA
30/11
PENYUSUNAN
KEPPRES RINCIAN
APBN
1/1
Penyusunan,
Penyampaian,
dan
Pengesahan
DIPA
Pasal 29
Pelaksanaan
Penerimaan/pe
ngeluaran
dimulai
Distribusi DIPA
ke satker
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Penyusu
nan
• Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA (Psl.29)
• DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang dirinci menurut
klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja (Psl.30)
Pengesa
han
• Kewenangan Menkeu selaku BUN untuk mengesahkan DIPA
• Kewenangan pengujian kesesuaian isi DIPA sebelum pengesahan
• Fungsi pengesahan DIPA sebagai pernyataan kesiapan BUN dalam
pelaksanaan anggaran sesuai rencana penarikan dana. (Psl 35)
Revisi
• Pengaturan sebab sebab revisi DIPA karena alasan administratif, alokatif,
perubahan rencana penarikan dana, dan/atau perubahan rencana
penerimaan dana (Psl.38)
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan Negara
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA
Penyetoran
pendapata
n negara
Pengelolaa
n PNBP
Hibah
• Penyetoran pendapatan negara melalui bank sentral atau bank umum
dan badan lannya (Psl 43)
• Kewajiban penyetoran ke kas negara tepat waktu dan adanya
pengenaan sanksi administratif berupa denda (Psl 46)
• Penetapan wajib pungut pajak kpd setiap PA/KPA dan/atau bendahara
(Psl 47)
• Tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki sumber PNBP
untuk melakukan pemungutan PNBP (Psl 48)
• Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan pejabat
yang bertugas melakukan pemungutan PNBP (Psl 48)
• Kewenangan dan tanggungjawab KPA untuk memperhitungkan PNBP
yang terutang dari pembayaran yang dilakukannya (Psl 53)
• Tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atas
pelaksanaan pendapatan hibah (Psl 56)
• Keharusan pendapatan hibah dikelola dalam APBN (Psl 56)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Penyetoran Penerimaan Negara
PRINSIP
SEKUEN 1
Sore hari
Berkala (atas
persetujuan
Menkeu)
SEKUEN 2
Pasal 49-50
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Mekanisme Penatausahaan dan Pelaporan PNBP
Pelaksanaan Anggaran
Belanja
Alur Pelaksanaan Belanja
PelaksanaanK
omitmen
KPA
Pengad
aan
barang
/jasa
Perjan
jian
Prestasi
kerja
Penagih
an
SPP
Doelmatigheid
Pembebanan
dan Perintah
Bayar
Perintah
Bayar
Pembeban
Pengujian
tagihan
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
Kuasa
BUN
Pencairan
Pencairan
Dana
Dana
Pengujian
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
Pencairan Dana
Pelaksanaan Anggaran Belanja
Jenis-jenis pembuatan komitmen
PEMBUATAN
KOMITMEN
SURAT
KEPUTUSAN
PERORANGAN
PERJANJIAN
BERSAMA
KONTRAK/SPK
BUKTI
PEMBELIAN/
PEMBAYARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
Pelaksanaan
komitmen
• Pagu Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat
digunakan untuk kebutuhan lain (Psl.57)
• Proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran
dimulai setelah RKA disetujui oleh DPR (Psl.59)
• Izin pejabat yang berwenang atas perjanjian yang membebani
anggaran lebih dari satu tahun anggaran (Psl.61)
• Perjanjian menggunakan valas dapat membebani DIPA rupiah murni
dengan nilai ekuivalen valas (Psl.63)
• Kewajiban menyetorkan uang hak negara yg berasal dr komisi,
rabat, potongan, dan penerimaan lain (Psl.64)
Pelaksanaan Anggaran Belanja
Penyelesaian tagihan
PRINSIP
LANGSUNG (LS)
SEKUEN 1
LANGSUNG (LS)
Segera
UP
Pembayaran
SEKUEN 2
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
Penyelesaian
tagihan
• Penyelesaian tagihan kepada negara dilaksanakan berdasarkan hak dan
bukti yg sah untuk memperoleh pembayaran (Psl.65)
• Kewenangan bendahara pengeluaran utk melakukan pembayaran atau
menolak perintah bayar dr KPA (Psl.66)
• Kewajiban PPK utk mengesahkan bukti pembelian/pembayaran sebagai hak
tagih kepada negara (Psl.67)
• Penyampaian SPM oleh KPA dilengkapi dengan pernyataan kebenaran
perhitungan dan tagihan dan/atau data perjajian (Psl.67)
• Pembayaran dapat dilakukan sebelum barang/jasa dengan menyampaikan
jaminan atas pembayaran (Psl.68)
• Kewajiban memperhitungkan kewajiban apabila pihak ketiga masih
mempunyai utang kepada negara (Psl.69)
• Tanggung jawab PPK menatausahakan komitmen dan kewajiban
menyampaikan data komitmen kepada kuasa BUN (Psl.71)
• Dalam menerbitkan SP2D, Kuasa BUN melakukan pengujian SPM yg diajukan
oleh KPA (Psl.73)
• Hak tagih kepada negara diselesaikan paling lambat 30 hari kalender
(Psl.75)
Pelaksanaan Anggaran
Per Jenis Belanja
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Belanja
Pegawai
• Belanja Pegawai paling sedikit terdiri dari kompensasi dalam
bentuk uang atau barang, belanja pensiun dan uang tunggu, dan
kontribusi sosial lainnya (Psl.77)
• Pelaksanaan Belanja Pegawai dilakukan berdasarkan surat
keputusan kepegawaian da/atau peraturan perundang-undangan
dibidang kepegawaian (Psl.78)
• Kewenangan KPA utk menunjuk petugas pengelola dan
penatausahaan pembayaran belanja pegawai (Psl.79)
• Pengaturan pembayaran gaji dan/atau tunjangan atau dalam
bentuk lainnya yg dilaksanakan setiap bula pada hari kerja
pertama (Psl.80)
• Kewenangan Menkeu menetapkan satuan harga dan bentuk
pemberian tunjangan pangan/beras (Psl.82)
• Tanggung jawab KPA utk memperhitungkan kewajiban pejabat
negara dan pegawai negeri kepada penyelenggara jaminanan
sosial (Psl.83)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Belanja
Barang &
modal
• Belanja barang paling sedikit meliputi belanja barang dan/atau
jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan
belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat (Psl.87)
• Pemberian honorarium kpd pegawai negeri, pejabat negara,
dan/atau pejabat lainnya yg terlibat dalam tim/panitia/kel.
kerja (Psl.88)
• Pengaturan ijin presiden atau pejabat yg ditunjuk terlebih dahulu
sebelum perjalanan dinas ke luar negeri (Psl.90)
• Pemberian uang pesangon kpd pegawai yg dipindahkan kecuali
ditempat yg baru mendapat perumahan (Psl.91)
• Pemberian dana oprasional bagi pimpinan lembaga negara dan
Menteri/Pimpinan Lembaga utk kegiatan yg bersifat strategis dan
khusus (Psl.92)
• Belanja modal utk memperoleh/menambah nilai aset tetap
dan/atau aset lainnya (Psl.93)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Belanja
Subsidi
• Belanja subsidi utk memenuhi hajat hidup orang banyak terdiri
dari belanja subsidi energi dan non energi (Psl.94)
• Kewenangan Menkeu selaku pengelola fiskal utk mengelola
anggaran belanja subsidi (Psl.95)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menunjuk
pejabat es. 1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk
menjalankan fungsi PA (Psl.95)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan
pejabat di lingkungan K/L yg membidangi fungsi pelaksanaan
pemberian subsidi sebagai KPA(Psl.95)
• Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja subsidi
dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.96)
• Subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dgn akhir tahun
anggaran pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun
anggaran berikutnya (Psl.97)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Bantuan
Sosial
• Belanja bantuan sosial utk melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan
ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat (Psl.97)
• Bentuk belanja bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial yg
bersifat konsumtif, bantuan sosial yg bersifat produktif, dan
bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan
dan lembaga tertentu (Psl.99)
• Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan,
lembaga kesehatan dan lembaga tertentu dilakukan melalui
transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa (Psl.99)
• Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan secara langsung kepada
masyarakat dan/atau kelompok masyarakat (Psl.101)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Belanja
Hibah
• Belanja hibah terdiri atas belanja hibah ke pemerintah daerah,
BUMN, BUMD, dan ke pemeritah asing/lembaga asing (Psl.102)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menunjuk pejabat
es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi
PA (Psl.103)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menetapkan
pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan selaku KPA (Psl.103)
• Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja hibah dpt
dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.104)
• Pembayaran belanja hibah dilakukan secara langsung dari
rekening kas negara ke rekening penerima tujuan hibah (Psl.105)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Belanja
Lain-lain
• Untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, tidak
terduga, strategis, serat diharapkan tidak berulang disediakan
alokasi anggaran belanja lain-lain. (Psl 107)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menunjuk
pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk
menjalankan fungsi PA (Psl.108)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menetapkan
pejabat pada K/L yang menggunakan anggaran belanja lain-lain
selaku KPA (Psl.108)
• Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja lain-lain
dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.109)
• Untuk mengurangi resiko fiskal terhadap APBN, Menkeu dapat
melakukan kontrak manajemen resiko untuk memberikan
perlindungan terhadap resiko keuangan, ekonomi dan bencana
alam dengan melibatkan penyesia jasa asuransi (Psl.111)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
Belanja
Transfer
ke
daerah
• Menkeu bertindak selaku PA untuk mengelola anggaran transfer
ke daerah (Psl. 113)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah
menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk
menjalankan fungsi PA (Psl.113)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah
menetapkan pejabat pada kementerian keuangan yang
menggunakan anggaran belanja transfer ke daerah selaku KPA
(Psl.113)
• KPA menerbitkan Surat Keputusan mengeni rincian alokasi
anggaran ke daaerah untuk melaksanakan anggaran transfer ke
daerah (Psl.115)
PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA
Belanja
yang
bersumber
dari hibah
Penggunaa
n PNBP
untuk
kegiatan
tertentu
Penyelesai
an
keterlanjur
an
pembayar
an
• Belanja untuk kebutuhan K/L dapat bersumber dari hibah (Psl. 117)
• Hibah dapat diterima langsung oleh K/L dari pemberi hibah (Psl.117)
• Sebagian dana PNBP dpt digunakan untk kegiatn tertentu(Psl 119).
• Pencairan penggunaan dana PNBP kegiatan tertentu memperhatikan batas
maksimum pencairan (Psl 120)
• Setoran PNBP yang boleh digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya
(Psl.120)
• Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak dan atau dibayarkan melebihi
haknya harus disetorkan kembali ke kas negara (Psl 122)
• Peyetoran ke kas negara diperlakukan sebagai koreksi atas keterlanjuran
pembayaran (Psl 122)
• Setelah dilakukan koreksi dapat dilakukan pembayaran kembali atas beban
rekening kas negara (Psl 122)
PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA
Pembayar
an
pengembal
ian
penerimaa
n
• Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara dapat
dimintakan kelebihannya (Psl 123)
• Pembayaran pengembalian kelebihan peberimaan negara harus
diperhitungka terlebih dahlu dengan utang kepada negara (Psl 123)
• Saker dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan untuk
memberikan keyakinan adanya keterlanjuran setoran/kelebihan
penerimaan negara (Psl 123)
Anggaran
belanja
pada
satker/
atase RI di
luar negeri
• Anggaran belanja pada satker/atase RI dalam negeri menggunakan
mata uang asing (Psl 128)
• Penyediaan DIPA dengan nilai ekuivalen valuta asing (Psl 128)
• Ekuivalen valuta asing menjadi acuan dalam pembayaran pencairan dana
(Psl 128)
• Pencatatan transaksi atas pembayaran menggunakan nilai ekuivalen
rupiah berdasarkan kurs BI (Psl 128)
PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA
Monev
pelaksana
an
anggaran
belanja
Likuidasi
Kementeria
n/Lembaga
/Satker
• Menteri/pimpinan lembaga selaku PA melakukan monev
pelaksanaan anggaran belanja pada K/L yang dipimpinnya (Psl
131)
• Menkeu selaku BUN melakukan monev pelaksanaan anggaran
belanja K/L (Psl 131)
• Menteri/Pimpinan lembaga selaku PA menyampaikan laporan
monev kepada Menkeu (Psl 131)
• Menteri selaku PA anggaran transfer ke daerah melakukan
monev terhadap penyerapan dan penggunaan dana (Psl 132)
Setiap K/L/Satker yang dilikuidasi harus menyelesaikan seluruh hak
dan kewajibannya meliputi piutang negara dan utang pada pihak
ketiga, UP yang belum dipertanggungjawabkan serta hak dan
kewajiban lainnya (Psl 133)
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA
Tujuan
Pembiayaan






Sumber
pembiayaan
 saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya;
 pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman dan/atau
penerbitan surat berharga negara;
 pembiayaan non-utang melalui penjualan aset
pemerintah, privatisasi BUMN, dan pengembalian
penerusan pinjaman dan pembiayaan non-utang lainnya;
dan/atau
 surplus anggaran (Psl 134)
menutup defisit;
mengelola portofolio utang;
investasi dan penyertaan modal negara;
pemberian pinjaman dan/atau penjaminan;
penerusan pinjaman; dan
pembiayaan lain (Psl 134)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAAN
Penyelesaian
Piutang pada
K/L
Pengeloaan
Portofolio
utang
 Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA/Pengguna BMN
wajib melaksanakan penyelesaian Piutang Negara yang
berada dalam pengelolaan dan/atau tanggung jawabnya
secara tepat waktu (Psl 138)
 Debitur perorangan maupun lembaga melakukan
pembayaran atas Piutang Negara langsung ke rekening
Kas Negara (Psl 139)
 Pengelolaan portofolio utang dilaksanakan melalui
restrukturisasi utang dan Transaksi lindung nilai.
 Biaya yang timbul dalam pengelolaan portofolio utang
disediakan dalam APBN. (Psl 140)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAAN
Pembayaran
Kewajiban
Utang
Pelaksanaan
Penjaminan
 Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang
mengelola anggaran utang.
 Dalam rangka pengelolaan anggaran Menteri Keuangan
bertindak selaku PA atas anggaran utang. (Psl 141)
 Untuk menjaga kredibilitas negara, pembayaran utang
dapat melampaui pagu DIPA, mendahului ditetapkannya
revisi DIPA (Psl 143).
 Menteri Keuangan selaku BUN berwenang memberikan
jaminan atas nama Pemerintah.
 Jaminan dilakukan terhadap pembayaran kewajiban
pihak terjamin sesuai perjanjian pinjaman/kerja sama
kepada penerima jaminan atau risiko penerima jaminan
(Psl 144)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAAN
Penyaluran
Pinjaman
dan/atau
Hibah yang
Diteruspinja
mkan
Pelaksanaan
Anggaran
Investasi
Pemerintah
 Menkeu selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran
pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan (Psl 149)
 Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penetapan,
perhitungan biaya, dan penggunaan anggaran yang berasal dari
pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan ke daerah (Psl 150)
 Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja
pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan diwujudkan dalam
naskah perjanjian penerusan pinjaman (Psl 151)
 Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengelola investasi
Pemerintah (Psl 153)
 Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja investasi
Pemerintah diwujudkan dalam suatu naskah perjanjian investasi
Pemerintah (Psl 155)
PELAKSANAAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
ANGGARAN NEGARA
PADA AKHIR TAHUN
ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
Pelaksanaan
Penerimaan
 Kewenangan Menkeu menetapkan kebijakan penerimaan negara
terkait batas waktu Penerimaan Negara untuk mengendalikan saldo
kas negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran
(Psl 157)
 Pada akhir tahun anggaran, bank sentral, bank umum, dan badan
lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan wajib menerima setoran
penerimaan negara selama jam buka pelayanan sesuai yang diatur
dalam perjanjian kerja sama (Psl 158)
 Ketentuan batasan waktu akhir tahun dalam penyampaian SPM (Psl
Pelaksanaan
Pengeluaran
159)
 Penyelesaian Uang Persediaan pada akhir tahun anggaran (Psl 160)
 Pengaturan sisa pagu DIPA yang tidak terealisasi sampai akhir tahun
anggaran (Psl 162)
 Pengaturan sisa pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran (Psl
163)
Pelaksanaan Anggaran
dalam Penanggulangan
Bencana
PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Anggaran
dan
pelaksana
an
Pertanggu
ngjawaba
n
 Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya untuk pelaksanaan
penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat
bencana (Psl 166)
 PA yang membidangi tugas koordinasi penanggulangan
bencana dapat menunjuk pejabat pada K/L Lainnya atau
pejabat Pemda selaku KPA/PPK/PPSPM/BP/BPP(Ps166)
 Dalam hal terdapat sisa pagu DIPA atas Kegiatan
penanggulangan bencana dan yang tidak dapat diselesaikan
sampai berakhirnya tahun anggaran, sisa pagu DIPA tersebut
dapat ditampung dalam satu rekening penampung (Psl 168)
 Pertanggungjawaban pnggulangan bencana saat tangggap
darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi
kedaruratan dan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan
transparansi (Psl 166)
Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Penatausahaan
transaksi
keuangan
 Pejabat Perbendaharaan bertangungjawab menatausahakan
setiap transaksi keuangan (Psl 173)
 Penatausahaan
transaksi
keuangan
dilakukan
untuk
menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan anggaran (Psl 174)
 Pejabat
Penatausahaan
dokumen
Perbendaharaan
bertangungjawab
atas
penyelenggaraan penatausahaan
dokumen transaksi
keuangan (Psl 177)
 Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan standar dikumen
transaksi keuangan (Psl 177)
Sistem Informasi
Keuangan Negara
SISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARA
Sistem
Informasi
Keuangan
Negara
 Menkeu selaku BUN menyelenggaran sistem informasi
data mengenai pihak yang melakukan perjanjian dengan
pemerintah (Psl179).
 Sistem informasi data paling sedikit memuat informasi
mengenai nama, NPWP, No Rek Bank, dan alamat dari
pihak yang melakukan perjajian (Psl179).
 Menkeu menyelenggarakan sistem informasi keuangan
negara yang terintegrasi meliputi sistem informasi pada
K/L dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan
keuangan negara dan keuangan derah (Psl 180)
TERIMA KASIH