Transcript Rekomendasi Impor Pelayanan Publik-Dit. IMHLP-1

Dasar Hukum dan Persyaratan Penerbitan
Rekomendasi/Pertimbangan Teknis di
Lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan
Jakarta, 28 Oktober 2014
DASAR HUKUM
No.
Jenis Rekomendasi
Dasar Hukum
1.
Rekomendasi Impor
Barang Industri
Tertentu
•
Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal
Importir;
•
Permendag No. 59 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2012 tentang Ketentuan Angka
Pengenal Importir;
•
Permenperin No. 65 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Barang
Industri Tertentu;
•
Perditjen Agro No. 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian
Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu Sektor Industri Agro.
•
Permendag No.47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendag
16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
•
Permentan No.86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk
Hortikultura
•
Permenperin No.39 Tahun 2013 tentang Pemberian Surat
Pertimbangan Teknis Impor Produk Hortikultura;
•
Perdirjen Industri Agro No. 35 Tahun 2103 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Surat Pertimbangan Teknis Impor Produk
Hortikultura.
2.
Pertimbangan Teknis
Impor Produk
Hortikultura
2
DASAR HUKUM
No.
Jenis Rekomendasi
Dasar Hukum
3.
Rekomendasi IP –
Raw Sugar
• Kepmenperindag No 527/MPP/Kep/9/2004 tentang
Ketentuan Impor Gula
4.
Rekomendasi IP Gula
• Kepmenperindag No 527/MPP/Kep/9/2004 tentang
Ketentuan Impor Gula
5.
Rekomendasi Surat
Persetujuan
Perdagangan Gula
Rafinasi Antar
Pulau (SPPGRAP)
• Kepmenperindag No 334/MPP/Kep/5/2004 tentang
Perubahan atas Kepmenperindag No 61/MPP/2/Kep/2/2004
tentang Perdagangan Gula antar Pulau
6.
Rekomendasi IP
Beras Pecah 100%
• Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan
Impor dan Ekspor Beras
• Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Perubahan
Pertama atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
• Permendag No. 35/M-DAG/PER/8/2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang
Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
3
DASAR HUKUM
No.
7.
Jenis Rekomendasi
Dasar Hukum
Rekomendasi IP Beras
Ketan Pecah 100%
• Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang
Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
• Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2009 Tentang
Perubahan Pertama atas Permendag No. 12/MDAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor
Beras
• Permendag No. 35/M-DAG/PER/8/2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Permendag No. 12/MDAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor
Beras
4
PERSYARATAN
No.
Jenis Rekomendasi
Persyaratan
1.
Rekomendasi Impor
Barang Industri
Tertentu
Formulir model FM-I dengan melampirkan
a. fotokopi izin usaha dibidang Industri yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.
fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
d. surat keterangan sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.
Permohonan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan formulir
rencana impor barang yang meliputi jumlah, jenis, pos tarif/HS 10 digit,
peruntukan barang dan pelabuhan tujuan, serta jangka waktu importasi
sesuai dengan formulir model FM-II dan tabel rencana impor barang
sesuai dengan formulir model FM-II.A
5
PERSYARATAN
No.
Jenis Rekomendasi
Persyaratan
2.
Pertimbangan Teknis
Impor Produk
Hortikultura
Permohonan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada
Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat dengan menggunakan formulir
Form-I atau Form-IA sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
1. Surat kuasa bermeterai dari pimpinan perusahaan kepada petugas untuk mengurus
permohonan Surat Pertimbangan Teknis Impor Produk Hortikultura;
2. Copy Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
3. Copy IP-Produk Hortikultura;
4. Rencana impor produk hortikultura yang meliputi nomor Pos Tarif/HS produk hortikultura,
uraian barang, jenis, jumlah dan pelabuhan tujuan serta jangka waktu importasi dengan
menggunakan Form-II sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal
ini;
5. Laporan realisasi impor 6 (enam) bulan sebelumnya;
6. Laporan realisasi produksi 6 (enam) bulan sebelum impor;
7. Rencana impor kebutuhan bahan baku untuk 6 (enam) bulan;
8. Surat Pernyataan bermeterai dari Direksi perusahaan dengan menggunakan Form-III
sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang menyatakan
bahwa produk hortikultura yang diimpor :
a. belum diproduksi atau sudah diproduksi di dalam negeri tetapi tidak memenuhi
jumlah dan/atau persyaratan /spesifikasi sesuai kebutuhan proses produksi;
b. merupakan produk hortikultura yang terkait dengan kegiatan industri sesuai izin
usaha industri yang dimiliki; dan
tidak untuk diperjual-belikan dan/atau dipindah-tangankan dan hanya digunakan untuk
proses produksi oleh perusahaan industri yang bersangkutan; serta
Matrik koversi kebutuhan bahan baku terhadap produk akhir, dalam satuan berat dengan
menggunakan Form-IA sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Jenderal ini.
Apabila diperlukan dapat dilakukan:
a. pemeriksaan lapangan oleh Direktorat Pembina Industri; atau
b. verifikasi oleh Surveyor independen yang mempunyai kompetensi verifikasi di bidang industri.
c.
9.
10.
6
PERSYARATAN
No.
Jenis Rekomendasi
Persyaratan
3.
Rekomendasi
IP – Raw Sugar
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
4
Rekomendasi
IP - Gula
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan Asli
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Salinan
Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perluasan Salinan
Tanda Daftar Industri (TDI) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Salinan
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Salinan
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Salinan
Importir Produsen (IP) Gula Terakhir Salinan
Kartu Kendali Impor Salinan
Laporan Realisasi Produksi Asli
Laporan Realisasi Pemakaian Raw Sugar Asli
Laporan Rencana Produksi Asli
Laporan Rencana Pemakaian/Kebutuhan Raw Sugar Asli
Konversi Penggunaan Raw Sugar Asli
Rencana Penjualan Gula/Kontrak Penjualan Gula Salinan
Keterangan Lain Yang Dianggap Perlu Salinan
Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan Asli
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Salinan
Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perluasan Salinan
Tanda Daftar Industri (TDI) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Salinan
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Salinan
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Salinan
Importir Produsen (IP) Gula Terakhir Salinan
Kartu Kendali Impor Salinan
Laporan Realisasi Produksi Asli
Laporan Realisasi Pemakaian Gula Asli
Laporan Rencana Produksi Asli
Laporan Rencana Pemakaian/Kebutuhan Gula Asli
Konversi Penggunaan Gula Asli
Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE) Salinan
o. Keterangan Lain Yang Dianggap Perlu Salinan
7
PERSYARATAN
No.
Jenis
Rekomendasi
3.
Rekomendasi
Surat
Persetujuan
Perdagangan
Gula Rafinasi
Antar Pulau
(SPPGRAP)
Persyaratan
I.
II.
UNTUK INDUSTRI (MAKANAN, MINUMAN, FARMASI,DLL)
1. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan Asli
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Salinan
3. Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perluasan Salinan
4. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Salinan
5. Importir Produsen (IP) Gula Terakhir Salinan
6. Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perluasan Perusahaan Tujuan Distribusi Salinan
7. Keterangan Lain Yang Dianggap Perlu Salinan
UNTUK DISTRIBUTOR
1.
Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan Asli
2.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Salinan
3.
Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perluasan Salinan
4.
Tanda Daftar Industri (TDI) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Salinan
5.
Importir Produsen (IP) Gula Terakhir Salinan
6.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Distributor Salinan
7.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan distributor Salinan
8.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan distributor Salinan
9.
Surat Penunjukan Sebagai Distributor Salinan
10. Surat Keterangan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) Perusahaan Distributor dari
Dirjen PDN Kem. Perdagangan Salinan
11. Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah pemasok gula yang memuat keterangan
kelebihan persediaan Gula di daerahnya Salinan
12. Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah penerima Gula yang antara lain memuat
keterangan kekurangan Gula di daerahnya Salinan
13. Surat Pernyataan/Pakta Integritas bermeterai dari Distributor yang menyatakan bahwa gula
yang akan diperdagangkan adalah benar untuk industri kecil dan rumah tangga, diketahui
oleh Kepala Dinas Propinsi (Tanda Tangan dan Stempel) Asli
14. Daftar Industri Kecil dan Rumah Tangga yang akan dipasok oleh Distributor dengan
Mengetahui Kepala Dinas Propinsi (Tanda Tangan dan Stempel) Asli
15. Keterangan Lain Yang Dianggap Perlu Salin
8
PERSYARATAN
No.
Jenis
Rekomendasi
3.
Rekomendasi
Surat
Persetujuan
Perdagangan
Gula Rafinasi
Antar Pulau
(SPPGRAP)
Persyaratan
I.
II.
UNTUK INDUSTRI (MAKANAN, MINUMAN, FARMASI,DLL)
1. Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan Asli
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Salinan
3. Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perluasan Salinan
4. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Salinan
5. Importir Produsen (IP) Gula Terakhir Salinan
6. Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perluasan Perusahaan Tujuan Distribusi Salinan
7. Keterangan Lain Yang Dianggap Perlu Salinan
UNTUK DISTRIBUTOR
1.
Surat Kuasa Perusahaan untuk mengurus permohonan Asli
2.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Salinan
3.
Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perluasan Salinan
4.
Tanda Daftar Industri (TDI) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Salinan
5.
Importir Produsen (IP) Gula Terakhir Salinan
6.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Distributor Salinan
7.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan distributor Salinan
8.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan distributor Salinan
9.
Surat Penunjukan Sebagai Distributor Salinan
10. Surat Keterangan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) Perusahaan Distributor dari
Dirjen PDN Kem. Perdagangan Salinan
11. Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah pemasok gula yang memuat keterangan
kelebihan persediaan Gula di daerahnya Salinan
12. Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah penerima Gula yang antara lain memuat
keterangan kekurangan Gula di daerahnya Salinan
13. Surat Pernyataan/Pakta Integritas bermeterai dari Distributor yang menyatakan bahwa gula
yang akan diperdagangkan adalah benar untuk industri kecil dan rumah tangga, diketahui
oleh Kepala Dinas Propinsi (Tanda Tangan dan Stempel) Asli
14. Daftar Industri Kecil dan Rumah Tangga yang akan dipasok oleh Distributor dengan
Mengetahui Kepala Dinas Propinsi (Tanda Tangan dan Stempel) Asli
15. Keterangan Lain Yang Dianggap Perlu Salin
9
PERSYARATAN
No.
Jenis
Rekomendasi
Persyaratan
3.
Rekomendasi IP
Beras Pecah
100% dan Beras
Ketan Pecah
100%
Setiap permohonan rekomendasi IP-Beras Pecah 100% dan IP-Beras Ketan
Pecah 100% dilengkapi :
a. Dokumen Surat Asli :
1. Surat permohonan dari perusahaan.
2. Laporan Produksi (realisasi dan rencana).
3.Rencana Impor.
4. Surat Pernyataan yang menerangkan bahan baku yang diimpor tidak
dipindahkan tangankan (bermaterai)
5. Surat Kuasa dari direksi perusahaan yang memberikan kuasa kepada
petugas dari perusahaan untuk mengurus permohonan rekomendasi.
b. Dokumen Surat Salinan (Copy) :
1. SIUP
2. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)/Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
3. Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK)
4. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)/Angka Pengenal Importir
Terbatas (API-T).
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. IP dari Kementerian Perdagangan (bagi yang sudah mendapatkan IP).
7. Bukti Serap Pembelian Beras Pecah 100%/Ketan Pecah 100% dari dalam
negeri sebesar 20%,
8. Realisasi impor/Kartu Kendali (jika sudah menjadi IP).
10
Terima Kasih
18