Transcript Prosedur dan Kebijakan Umum Impor

Prosedur dan Kebijakan
Umum Impor
Sari Yuniarti,SE.,MM – [email protected]
Impor
adalah kegiatan
memasukkan barang ke dalam
daerah pabean Indonesia
Tujuan Kebijakan Impor
 Menunjang terciptanya iklim usaha yang mendorong







peningkatan efisiensi dalam perdagangan nasional.
Mengendalikan impor yang berkaitan dengan perlindungan
terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Mendorong investasi dan produksi untuk tujuan ekspor dan
impor.
Penghematan devisa dan pengendalian inflasi.
Meningkatkan efisiensi impor melalui Harmonisasi Tarif dan
Tata Niaga Impor.
Menertibkan dan meningkatkan peranan sarana serta
lembaga penunjang impor.
Memenuhi ketentuan WTO.
Pengertian Dasar
 Importir adalah perusahaan yang melakukan
kegiatan perdagangan dgn memasukkan barang
dari luar negeri ke dalam wilayah pabean
Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang
berlaku.
 Angka Pengenal Impor (API) adalah
tanda pengenal sbg importir yg harus dimiliki
setiap perusahaan yg melakukan perdagangan
impor barang
Pengertian Dasar
 Importir terdaftar adalah perusahaan yang
melakukan kegiatan perdagangan tertentu yang
mendapatkan penunjukan utk mengimpor barang
tertentu guna didistribusikan ke produsen
 Importer produsen adalah perusahaan yg
melakukan kegiatan usaha industri yg disetujui utk
mengimpor sendiri yg diperlukan, semata-mata
hanya untuk proses produksi dari industrinya dan
tidak boleh diperdagangkan dan/atau
dipindatangankan kpd pihak lain
Pengertian Dasar
 Verifikasi atau penelusuran teknis
barang impor
adalah pemeriksaan atas impor barang
oleh surveyor yg menyangkut kelengkapan dan kebenaran
dokumen perizinan dan persyaratan administrasif serta
keterangan teknis brg yg diimpor.
 Bea Masuk adalah pungutan-pungutan negara
berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang
yang diimpor.
 Tempat Penimbunan Berikat adalah
bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan
tertentu yang digunakan untuk memberi barang dengan tujuan
tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
API
adalah tanda pengenal sebagai
importir yang harus dimiliki setiap
perusahaan yang melakukan
perdagangan impor, dan berlaku untuk
setiap kegiatan impor di seluruh daerah
pabean Indonesia.
API-U (API Umum)
API-P (API Produsen)
• Berlaku untuk kantor pusat perusahaan
dan seluruh kantor cabangnya.
• Wajib dimiliki oleh setiap
PERUSAHAAN DAGANG yang
melakukan impor.
• Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak
tanggal diterbitkan dan dapat
diperpanjang.
• Berlaku untuk kantor pusat perusahaan
dan seluruh kantor cabangnya.
• Wajib dimiliki oleh setiap
PERUSAHAAN INDUSTRI yang
melakukan impor.
• Diberikan kepada perusahaan industri
yang mengimpor barang modal dan
bahan baku atau penolong untuk
keperluan proses produksinya sendiri,
atau barang lainnya sepanjang
digunakan untuk keperluan perusahaan
industri yang bersangkutan.
• Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak
tanggal diterbitkan dan dapat
diperpanjang.
API-T (API Terbatas)
API-K (API Kontraktor)
• Berlaku untuk kantor pusat
perusahaan dan seluruh kantor
cabangnya.
• Wajib dimiliki oleh setiap
PERUSAHAAN PENANAMAN
MODAL yang melakukan impor.
• Berlaku untuk setiap kontrak yang
dimiliki oleh Kontraktor KKS.
• Wajib dimiliki oleh setiap
KONTRAKTOR KKS yang
melakukan impor.
• Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKS) adalah badan usaha yang
diberikan wewenang untuk
melaksanakan eksplorasi dan
eksploitasi pada suatu wilayah kerja
berdasarkan kontrak kerja sama
dengan badan pelaksana.
• Berlaku selama 5 tahun terhitung
sejak tanggal diterbitkan dan dapat
diperpanjang.
Barang yg Diimpor Tanpa API
 Barang pindahan, barang promosi, dan Barang Impor





Sementara
Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
penelitian.
Barang kiriman, hadiah utk keperluan ilmu
pengetahuan, ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan
dan/atau penanggulangan bencana alam.
Barang ekspor yg ditolak pembali di LN kemudian
diimpor kembali dlm kuantitas yg sama dgn pd saat
diekspor.
Barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yg bertugas di Indonesia atau sebaliknya.
Barang contoh yg tidak utk diperdagangkan.
 Barang dapat diimpor tanpa API, apabila:
 impor tidak dilakukan terus menerus dan tdk
dimaksudkan utk diperdagangkan atau
dipindahtangankan.
 Barang utk keperluan lainnya yg berupa alat penunjang
kelancaran produksi atau alat pembangunan
infrastruktur.
Penjaluran
MITA
Merah
Hijau
Kuning
Jalur hijau (dilakukan penelitian dokumen saja),
jalur ini diperuntukkan untuk importir
dengan track record yang baik dan dari segi
komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk),
pemeriksaan fisik barang setelah SPPB tetap
akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu
misalnya terkena random sampling oleh sistem,
adanya nota hasil intelejen (NHI) yang
mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan
pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
Jalur Kuning, jalur ini diperuntukkan untuk
importir dengan track record yang baik dan dari
segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low
risk) untuk jalur tersebut pemeriksaan dokumen
barang tetap akan dilaksanakan dengan dasardasar tertentu sebelum SPPB, misalnya
terkena random sampling oleh sistem, adanya
nota hasil intelejen (NHI) yang mensinyalir
adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan
lebih lanjut terhadap barang.
Jalur merah (red chanel) ini adalah jalur umum yang
dikenakan kepada importir baru, importir lama yang
memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko
tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditi
tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya
menggunakan jasa customs broker
atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan
dengan track record yang tidak baik ( "biro Jasa" atau
"calo"), dsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih
intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik
barang. pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan
100%.
Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan
dan pengawasan yang diberikan kepada MITA
Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor
tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan
penelitian dokumen.
MITA Prioritas adalah Importir yang
penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis
Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk
mendapatkan kemudahan pelayanan
kepabeanan.
Komoditas Impor
Contoh
Garam
Cengkeh
Kedelai
Gula
Beras