Transcript Business 1 Template - ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA API

KEBIJAKAN DIBIDANG IMPOR
disampaikan pada :
“ACARA PENINGKATAN PEMAHAMAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PERDAGANGAN”
Jakarta, 9 Juni 2010
MATERI PRESENTASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DASAR KEBIJAKAN IMPOR.
TUJUAN KEBIJAKAN IMPOR.
KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR
PENGELOLAAN IMPOR.
INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR.
MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN IMPOR.
KEBIJAKAN
IMPOR
YANG
DIKELUARKAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
I. DASAR KEBIJAKAN IMPOR
 Undang-Undang
No.7
Tahun
1994
tentang
Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO).
 Keppres No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan
Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan
Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri
 Permendag
No.54/M-DAG/PER/10/2009
Ketentuan Umum di Bidang Impor
tentang
II. TUJUAN KEBIJAKAN IMPOR
1. MEMAGARI KEPENTINGAN NASIONAL DARI ASPEK K3LM
(Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup
dan Moral Bangsa).
2. MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI.
3. MENDORONG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI.
4. MENINGKATKAN EKSPOR NON MIGAS.
5. MENCIPTAKAN
NEGERI
YANG
KONDUSIF.
PERDAGANGAN
SEHAT
SERTA
DAN
IKLIM
PASAR
USAHA
DALAM
YANG
III. KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
1.
Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan
yang telah memiliki Angka Pengenal Importir
(API).
2.
Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.
3.
Dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat
menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan
bukan baru.
IV. PENGELOLAAN IMPOR
BEBAS
IMPORNYA
DIATUR
IMPORNYA
REGISTRASI
IMPOR
1. Nomor Pengenal
Semua jenis
1.
Importir Khusus
barang yang tidak
2.
(NPIK)
termasuk pada
3.
2. IT Produk Tertentu: 4.
kelompok diatur
• Elektronika
dan dilarang
5.
• Pakaian Jadi 6.
• Mainan Anak 7.
• Alas Kaki
8.
• Makanan &
9.
Minuman
10.
3. IP/IT Besi atau Baja 11.
Gula,
20. Plastik,
Beras,
21. Sakarin,
Garam,
22. Cengkeh,
Etilena,
23. Intan Kasar,
Prekusor,
24. Siklamat,
Pelumas,
25.PCMX,
Cakram Optik,
26. Kaca Lembaran,
NitroCellulose (NC),
27. Keramik.
Bahan Berbahaya,
Minuman Beralkohol
Bahan Peledak,
12. Perkakas Tangan,
13. Mesin Fotocopy berwarna,
14. Tabung Gas 3 Kg,
15. Limbah Non B3,
16. Barang modal bukan baru,
17. Minyak dan Gas Bumi.
18. Tekstil dan Produk Tekstil,
19. BPO (HCFC dan Metilbromida),
DILARANG
IMPORNYA
1. Produk percetakan
bahasa Indonesia
dan daerah
2. Peptisida Etilin
Dibromida/EDB
3. Limbah B3
4. Gombal baru dan
bekas
5. BPO (Metilbromida
untuk Fumigasi,
CFC dan Halon)
6. Mesin yang
menggunakan BPO
7. Alat Pemadam
Kebakaran (isi)
8. Turunan
Halogenisasi,
sulfonasi, Nitrasi
yang mengandung
halogen dan garam
9. Udang (jenis
Penaeus Vanamae)
V. INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR
1. Importir Produsen (IP)
• Adalah Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor
barang yang hanya dibutuhan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau
dipindahtangankan.
2. Importir Terdaftar (IT)
• Adalah Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor
barang tertentu guna didistribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui
perantara.
3. Persetujuan Impor (PI)
• Adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan / badan usaha / badan hukum yang
melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean.
4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor
• Adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat
importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya,
keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan
VI. MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN IMPOR
1. INSTANSI TEKNIS
2. ASOSIASI
3. STAKEHOLDER
DASAR PERTIMBANGAN
KEPENTINGAN NASIONAL DAN
IMPLEMENTASI KONVENSI
INTERNATIONAL
1. LINGKUNGAN HIDUP
2. KESEHATAN
3. KESELAMATAN
4. KEAMANAN
5. MORAL BANGSA
6. MELINDUNGI INDUSTRI D.N
7. MELINDUNGI PETANI
USULAN
MENTERI
PERDAGANGAN
KOORDINASI DENGAN
INSTANSI TEKNIS
DAN
DUNIA USAHA
HASIL RAPAT/
KOORDINASI
(INSTANSI TEKNIS
DUNIA USAHA
STAKEHOLDER)
KEBIJAKAN/ PERATURAN
MENPERDAG
DIBIDANG IMPOR
KOMODITI IMPOR
REGISTRASI
DIATUR
DILARANG
8
VII. KEBIJAKAN IMPOR YANG DIKELUARKAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
No
KOMODITI
DASAR
TUJUAN
INSTRUMEN
1.
GULA
KepMPP No.
527/MPP/Kep/9/2004
tentang Ketentuan
Impor Gula
• Mewujudkan
2.
BERAS
Permendag No. 12/MDAG/PER/4/2008
tentang ketentuan
impor dan ekspor
beras
• Mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan • IP-Beras
Permendag No. 20/MDAG/PER/9/2005
tentang Ketentuan
Impor Garam
• Menunjang kesehatan masyarakat melalui • IP-Garam
Kep. MPP No.
230/MPP/Kep/7/1997
tentang Barang Yang Di
Atur Tata Niaga
Impornya
• Memperlancar arus pengadaan barang, dan • IP-Etilena
3.
4.
GARAM
ETILENA
ketahanan
pangan
dan
peningkatan pertumbuhan perekonomian
masyarakat Indonesia.
• menciptakan swasembada gula dan
meningkatkan daya saing serta pendapatan
petani tebu dan industri gula.
pendapatan petani beras.
• Menciptakan stabilitas ekonomi nasional.
•
•
•
•
IP-Gula
IT-Gula
PI-Gula
VPTI
• PI-Beras
• VPTI
program iodisasi, peningkatan pendapatan • IT-Garam
dan kesejahteraan petani garam
• PI-Garam
• Memenuhi kebutuhan industri pengguna • VPTI
garam di dalam negeri.
jaminan kepastian berusaha.
• Memberikan perlindungan yang wajar bagi
perusahaan/industri dalam negeri.
No
5.
KOMODITI
PREKURSOR
DASAR
Kep MPP No.
647/MPP/Kep/10/2004 tentang
Ketentuan Impor Prekursor
TUJUAN
•
•
INSTRUMEN
Mencegah
penyimpangan
pemanfaatan,
mempermudah pengawasan pemasukan serta
menjamin pengadaan prekursor sebagai bahan
baku/penolong
untuk
industri
yang
pengadaannya bersumber dari luar negeri.
Prekursor dapat digunakan untuk pengobatan
dan pelayanan kesehatan namun dapat
disalahgunakan untuk membuat narkotika dan
psikotropika yang mengancam masyarakat
indonesia
•
•
•
•
IP-Prekursor
IT-Prekursor
PI-Prekursor
VPTI
6.
PELUMAS
Keputusan Bersama Menteri ESDM
No. 1905/K/34/MEM/2001
Menkeu No. 426/KMK.01/2001,
Menperindag No.
233/MPP/Kep/7/2001 Tgl 20 Juli
2001 tentang Ketentuan Impor
Pelumas
•
memenuhi penyediaan dan pelayanan pelumas
dalam jumlah dan jenis yang mencukupi dengan
kualitas yang memadai.
• IP-Pelumas
7.
CAKRAM OPTIK
Permendag No. 11/MDAG/PER/3/2010 tentang
ketentuan impor mesin, peralatan
mesin, bahan baku cakram optik
kosong, dan cakram optik isi.
•
Untuk mendukung kelancaran importasi Mesin,
Peralatan Mesin Bahan Baku dan Cakram Optik
untuk keperluan di luar industri cakram optik,
dengan memperhatikan tujuan kebijakan
perlindungan hak cipta.
• IT-Cakram Optik
• IT-Non Cakram
Optik
• PI-Cakram Optik
Kosong
• PI-Cakram Optik
Isi
• VPTI
8.
TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL
Permendag No. 23/MDAG/PER/6/2009 Tgl. 19 Juni 2009
yang diubah dengan Permendag
No. 02/M-DAG/PER/1/2010 Tgl. 26
Januari 2010
•
Mempertahankan dan meningkatkan daya saing
industri TPT nasional.
• IP-Tekstil
• VPTI
No
9.
10.
KOMODITI
BPO
NITRO
CELLULOSE (NC)
DASAR
TUJUAN
Permendag No. 24/MDAG/PER/6/2006 tentang impor
bahan perusak lapisan ozon dan No.
51/M-DAG/PER/12/2007 tentang
ketentuan impor metil bromida
untuk keperluan karantina dan pra
pengapalan.
•
Permendag No.
418/MPP/Kep/6/2003 tentang
Ketentuan Impor Nitro Cellulose
(NC) dan Perubahan No.
662/MPP/Kep/10/2003
•
•
•
INSTRUMEN
Untuk menghapus penggunaan berbagai
senyawa kimia yang merupakan bahan perusak
lapisan ozon
Pemenuhan bahan baku atau bahan
penolong yang pengadaannya masih
bersumber
dari
impor
untuk
keperluan proses produksi
• IP-BPO
• IT-BPO
• PI-BPO
Mengendalikan pengadaan NC agar tidak
disalahgunakan untuk tujuan destruktif dan
gangguan keamanan tanpa menghambat
kelancaran arus barang, khususnya yang
bersumber dari impor.
Pemenuhan bahan baku peledak yang
digunakan untuk keperluan militer dan sebagai
bahan baku dan bahan penolong untuk
keperluan proses produksi industri tertentu dan
untuk keperluan lainnya.
•
•
•
•
IP-NC
IT-NC
PI-NC
VPTI
11.
BAHAN
BERBAHAYA
(B2)
Permendag No. 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang
Pengadaan, distribusi dan
pengawasan bahan berbahaya.
•
Meningkatkan pencegahan penyalah gunaan
bahan berbahaya, yang dapat menimbulkan
gangguan terhadap kesehatan, keamanan dan
keselamatan manusia, hewan, tumbuhtumbuhan serta lingkungan hidup.
• IP-B2
• IT-B2
• PI-B2
12.
MINUMAN
BERALKOHOL
(MINOL)
Permendag No. 43/MDAG/PER/9/2009 tentang
pengadaan, pengedaran, penjualan,
pengawasan dan pengedalian
minuman beralkohol.
•
Untuk pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol
Untuk melindungi kesehatan, ketentraman, dan
ketertiban serta kehidupan moral masyarakat
dari akibat buruk konsumsi minuman
beralkohol.
• IT-MINOL
• PI-MINOL
•
No
13.
14.
15.
KOMODITI
DASAR
TUJUAN
KepMPP No.
230/MPP/Kep/7/1997 tentang
barang yang diatur tata niaga
impornya
• Untuk memperlancar arus pengadaan • PI-BAHAN
PERKAKAS
TANGAN
KepMPP No.
230/MPP/Kep/7/1997 tentang
barang yang diatur tata niaga
impornya
• Untuk memperlancar arus pengadaan • PI-PERKAKAS
MESIN
MULTIFUNGSI
BERWARNA
Permendag No. 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang
Pengadaan, distribusi dan
pengawasan bahan berbahaya.
• Mencegah penyalahgunaan pencetakan • IT-MESIN MULTI
BAHAN PELEDAK
barang, jaminan kepastian berusaha dan
memberikan perlindungan yang wajar
bagi perusahaan atau industri dalam
negeri.
barang, jaminan kepastian berusaha dan
memberikan perlindungan yang wajar
bagi perusahaan atau industri dalam
negeri.
•
16.
INSTRUMEN
TABUNG GAS 3KG
Permendag No. 01/MDAG/PER/1/2008 tentang
ketentuan impor liquefied
Petroleum Gas/LPG dan
tabung LPG 3 Kilogram .
atau pereproduksian uang kertas serta
surat-surat berharga/dokumen sekuriti
lainnya.
Untuk mengantisipasi tuntutan dan
perkembangan teknologi, meningkatkan
pelayanan masyarakat, dan usaha
pengamanan surat-surat berharga/
dokumen sekuriti lainnya.
PELEDAK
TANGAN
FUNGSI
BERWARNA
• PI-MESIN MULTI
FUNGSI
BERWARNA
• VPTI
• Untuk pengamanan dan kelancaran • PI-TABUNG GAS
•
pelaksanaan
kebijakan pemerintah
melalui program konversi penggunaan
minyak tanak ke gas cair (LPG) yang
diperuntukan bagi keperluan rumah
tangga dan usaha mikro.
Untuk pemenuhan kebutuhan LPG
dalam negeri yang tidak mencukupi
LPG
No
KOMODITI
17.
LIMBAH NON B3
18.
19.
20.
DASAR
TUJUAN
INSTRUMEN
Permendag No. 39/MDAG/PER/9/2009 tentang
ketentuan impor limbah non
bahan berbahaya dan beracun
(NonB3).
• Pemenuhan bahan baku dan bahan • IP-LIMBAH NON
BARANG
MODAL BUKAN
BARU
Permendag No. 63/MDAG/PER/12/2009 tentang
ketentuan impor barang modal
bukan baru
• Untuk melakukan upaya penyediaan • PI-BARANG
BESI ATAU BAJA
Permendag No. 08/MDAG/PER/2/2009 tentang
ketentuan impor besi atau baja,
dan Perubahan No. 21/MDAG/PER/6/2009
•
Permendag No. 42/MDAG/PER/9/2009 tentang
ketentuan ekspor dan impor
minyak dan gas bumi .
• Untuk pengelolaan minyak dan gas bumi • PI-MINYAK DAN
MINYAK DAN
GAS BUMI
penolong untuk kebutuhan proses
produksi dalam negeri tanpa mengurangi
efektifitas pengawasan impor limbah
Non B3
barang modal yang dapat dijangkau oleh
industri yang memiliki kemampuan daya
beli lemah pada beberapa sektor
khususnya dalam pengadaan mesin dan
peralatan mesin
•
•
Untuk mendukung upaya terciptannya
konsidi perdagangan dan pasar dalam
negeri yang sehat serta iklim usaha tetap
kondusif
Untuk menciptakan tertib administrasi
dibidang impor besi atau baja.
sebagai komoditas vital yang menguasai
hajat hidup orang banyak sehingga dapat
memberikan
kemakmuran
dan
kesejahteraan masyarakat
Untuk mendukung penyediaan minyak
dan gas bumi
B3
• VPTI
MODAL BUKAN
BARU
• IP-BESI ATAU
BAJA
• IT-BESI ATAU
BAJA
• VPTI
GAS BUMI
No
KOMODITI
DASAR
TUJUAN
INSTRUMEN
21.
PLASTIK
KepMPP No.
230/MPP/Kep/7/1997 tentang
barang yang diatur tata niaga
impornya
• Untuk memperlancar arus pengadaan
barang, jaminan kepastian berusaha dan
memberikan perlindungan yang wajar bagi
perusahaan atau industri dalam negeri
• IP-PLASTIK
22.
SAKARIN
Kep. MPP No.
230/MPP/Kep/7/1997 tentang
Barang Yang Di Atur Tata Niaga
Impornya
• Memperlancar arus pengadaan barang, dan • PI-SAKARIN
jaminan kepastian berusaha.
• Memberikan perlindungan yang wajar bagi
perusahaan/industri dalam negeri.
23.
CENGKEH
KepMPP No.
528/MPP/Kep/7/2002 tentang
ketentuan impor cengkeh
• Untuk meningkatkan kesejahteraan petani
cengkeh dengan tetap memperhatikan
kepentingan industri pengguna cengkeh
• PI-CENGKEH
24.
INTAN KASAR
Permendag No. 10/MDAG/PER/6/2005 tentang
ketentuan ekspor dan impor intan
kasar dan Perubahan No. 25/MDAG/PER/7/2008.
• Untuk
• IT-INTAN
KASAR
• PI-INTAN
KASAR
•
menanggulangi
masalah
penyalahgunaan perdagangan intan yang
berkaitan dengan konflik bersenjata
Untuk pengembangan industri dan
perdagangan intan nasional.
25.
SIKLAMAT
KepMPP No.
230/MPP/Kep/7/1997 tentang
barang yang diatur tata niaga
impornya
• Untuk memperlancar arus pengadaan
barang, jaminan kepastian berusaha dan
memberikan perlindungan yang wajar bagi
perusahaan atau industri dalam negeri
26.
PCMX
Kep. MPP No.
417/MPP/Kep/6/2003
Tentang Perubahan KepMPP No.
230/MPP/Kep/7/1997.
• Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku 4 • IP-PCMX
chloro-3, 5-dimethylphenol (PCMX) sebagai
bahan cairan desinfektan dan penggunaan
bahan kimia tersebut dikembangkan untuk
pembuatan produk sabun mandi padat,
sabun mandi cair, cairan antiseptik, bedak
talk dan pembersih kewanitaan bagi
industri dalam negeri.
• PI-SIKLAMAT
No
KOMODITI
DASAR
TUJUAN
INSTRUMEN
• IT-ELEKTRONIK
• IT-MAKANAN
DAN MINUMAN
• IT-MAINAN
ANAK-ANAK
• IT-ALAS KAKI
• IT-PAKAIAN JADI
• IT-OBAT
TRADISIONAL
• IT-KOSMETIKA
27.
PRODUK
TERTENTU
Permendag No. 56/MDAG/PER/12/2008 tentang
ketentuan impor produk tertentu
yang diubah terakhir dengan
Permendag No. 23/MDAG/PER/5/2010.
• Untuk memperlancar arus pengadaan
barang, jaminan kepastian berusaha dan
memberikan perlindungan yang wajar
bagi perusahaan atau industri dalam
negeri
28.
KERAMIK
Permendag No. 06/MDAG/PER/1/2007 Tentang verifikasi
dan penelusuran teknis impor
keramik
• Meningkatkan daya saing industri keramik • VPTI
Permendag No. 40/MDAG/PER/9/2009 Tentang verifikasi
dan penelusuran teknis impor
keramik
• Untuk menciptakan iklim usaha yang • VPTI
29.
KACA
LEMBARAN
•
•
nasional
Menciptakan iklim usaha yang kondusif
Meningkatkan
upaya
perlindungan
konsumen
lebih kondusif dan meningkatkan daya
saing industri kaca lembaran nasional
ALAMAT DIREKTORAT IMPOR
DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110 – Indonesia
Gedung II, Lantai 9
Telp. 021-3858171 Ext. 1162
Fax. 021-3858194
Web: www.depdag.go.id
TERIMA KASIH