Transcript 5-Prosedur dan Kebijakan Umum Impor (2013)

Prosedur dan Kebijakan
Umum Impor
Sari Yuniarti,SE.,MM – [email protected]
Impor
Tujuan Kebijakan Impor
 Menunjang terciptanya iklim usaha yang mendorong







peningkatan efisiensi dalam perdagangan nasional.
Mengendalikan impor yang berkaitan dengan perlindungan
terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Mendorong investasi dan produksi untuk tujuan ekspor dan
impor.
Penghematan devisa dan pengendalian inflasi.
Meningkatkan efisiensi impor melalui Harmonisasi Tarif dan
Tata Niaga Impor.
Menertibkan dan meningkatkan peranan sarana serta
lembaga penunjang impor.
Memenuhi ketentuan WTO.
Peraturan Barang
Impor Didasarkan:
IMPOR
 perlindungan keamanan;
 perlindungan keselamatan konsumen;
 perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan





kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan;
perlindungan lingkungan hidup;
perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;
perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi
nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup
petani produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan
pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang
kondusif; dan/atau
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
Komoditas Impor
Contoh
Garam
Cengkeh
Kedelai
Gula
Beras
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. 52/M-DAG/PER/12/2010 dan No.
PB.02/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Larangan Impor Udang
Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia.
Kepmenperindag No 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003
tentang Larangan Impor Limbah Bahan Beracun dan
Berbahaya (B3)
Lampiran I Permendag No. 03/M-DAG/PER/I/2012 Tahun
2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan
Ozon.
Contoh Barang yang Dilarang Impor
Pengertian Dasar
 Importir
 Angka Pengenal Impor (API)
Pengertian Dasar
 Perusahaan Importir adalah perusahaan
pemegang Angka Pengenal Impor (API) yang melakukan
kegiatan perdagangan importasi barang
 Bea Masuk adalah pungutan-pungutan negara
berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap
barang yang diimpor.
 Tempat Penimbunan Berikat adalah
bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi
persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun
barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan
penangguhan bea masuk.
Kawasan Berikat
 Bahan baku dan barang
lainnya yang dimasukkan ke
kawasan berikat belum
menyelesaikan formalitas
pabean atau belum
membayar bea masuk dan
pajak lainnya namun
diizinkan untuk memproses,
memproduksi barang-barang
terutama untuk tujuan ekspor.
Kawasan Berikat sendiri
diciptakan untuk memberikan
kemudahan kelembagaan
kepabeanan (customs
institution facility yang terikat
pada International
Convention).
Manfaat Kawasan Berikat bagi
Perusahaan
 Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak
dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan
Sementara (TPS / Pelabuhan).
 Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan
pengusaha kawasan berikat dapat menciptakan harga
yang kompetitif di pasar global serta dapat melakukan
penghematan biaya perpajakan.
 Cash Flow Perusahaan serta Production
Schedule lebih terjamin.
 Membantu usaha pemerintah dalam rangka
mengembangkan program keterkaitan antara
perusahaan besar, menengah, dan kecil melaui pola
kegiatan sub kontrak. (sumber: fuad muftie)
Ketentuan dan Persyaratan Impor
 Perusahaan yang telah memiliki
API
 Perusahaan yang mempunyai
Nomor Identitas Kepabeanan
(NIK) atau Nomor Registrasi
Importir.
 Barang impor harus dalam
keadaan baru.
API
API-U (API Umum)
API-P (API Produsen)
• Berlaku untuk kantor
pusat perusahaan dan
seluruh kantor cabangnya.
• Wajib dimiliki oleh setiap
PERUSAHAAN DAGANG
yang melakukan impor.
• Berlaku selama 5 tahun
terhitung sejak tanggal
diterbitkan dan dapat
diperpanjang.
• Berlaku untuk kantor pusat perusahaan
dan seluruh kantor cabangnya.
• Wajib dimiliki oleh setiap
PERUSAHAAN INDUSTRI yang
melakukan impor.
• Diberikan kepada perusahaan industri
yang mengimpor barang modal dan
bahan baku atau penolong untuk
keperluan proses produksinya sendiri,
atau barang lainnya sepanjang
digunakan untuk keperluan perusahaan
industri yang bersangkutan.
• Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak
tanggal diterbitkan dan dapat
diperpanjang.
API-T (API Terbatas)
API-K (API Kontraktor)
• Berlaku untuk kantor
pusat perusahaan dan
seluruh kantor cabangnya.
• Wajib dimiliki oleh setiap
PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL
yang melakukan impor.
• Berlaku untuk setiap kontrak yang
dimiliki oleh Kontraktor KKS.
• Wajib dimiliki oleh setiap
KONTRAKTOR KKS yang
melakukan impor.
• Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKS) adalah badan usaha yang
diberikan wewenang untuk
melaksanakan eksplorasi dan
eksploitasi pada suatu wilayah kerja
berdasarkan kontrak kerja sama
dengan badan pelaksana.
• Berlaku selama 5 tahun terhitung
sejak tanggal diterbitkan dan dapat
diperpanjang.
Barang yg Diimpor Tanpa API
 Barang pindahan, barang promosi, dan Barang Impor





Sementara
Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
penelitian.
Barang kiriman, hadiah utk keperluan ilmu
pengetahuan, ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan
dan/atau penanggulangan bencana alam.
Barang ekspor yg ditolak pembali di LN kemudian
diimpor kembali dlm kuantitas yg sama dgn pd saat
diekspor.
Barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yg bertugas di Indonesia atau sebaliknya.
Barang contoh yg tidak utk diperdagangkan.
 Barang dapat diimpor tanpa API, apabila:
 impor tidak dilakukan terus menerus dan tdk
dimaksudkan utk diperdagangkan atau
dipindahtangankan.
 Barang utk keperluan lainnya yg berupa alat penunjang
kelancaran produksi atau alat pembangunan
infrastruktur.
Penjaluran
MITA
Merah
Hijau
Kuning
Jalur hijau (dilakukan penelitian dokumen saja),
jalur ini diperuntukkan untuk importir
dengan track record yang baik dan dari segi
komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk),
pemeriksaan fisik barang setelah SPPB tetap
akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu
misalnya terkena random sampling oleh sistem,
adanya nota hasil intelejen (NHI) yang
mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan
pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
SPPB= Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Jalur Kuning, jalur ini diperuntukkan untuk
importir dengan track record yang baik dan dari
segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low
risk) untuk jalur tersebut pemeriksaan dokumen
barang tetap akan dilaksanakan dengan dasardasar tertentu sebelum SPPB, misalnya
terkena random sampling oleh sistem, adanya
nota hasil intelejen (NHI) yang mensinyalir
adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan
lebih lanjut terhadap barang.
Jalur merah (red chanel) ini adalah jalur umum yang
dikenakan kepada importir baru, importir lama yang
memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko
tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditi
tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya
menggunakan jasa customs broker
atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan
dengan track record yang tidak baik ( "biro Jasa" atau
"calo"), dsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih
intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik
barang. pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan
100%.
Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan
dan pengawasan yang diberikan kepada MITA
Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor
tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan
penelitian dokumen.
MITA Prioritas adalah Importir yang
penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis
Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk
mendapatkan kemudahan pelayanan
kepabeanan.