Now - WordPress.com

Download Report

Transcript Now - WordPress.com

SURAT IZIN TEMPAT USAHA
(SITU)
Prosedur Pengurusan SITU
UPSA/
Pemberian
Formulir
Pengusaha
Pengisian
Furmulir
Penyerahan
Furmulir Ke UPSA
Penyerahan
SITU
Surve
Kelapangan
MEMPERSIAPKAN DOKUMEN-DOKUMEN
PERUSAHAAN UNTUK MENGURUS SURAT IJIN
TEMPAT USAHA
 Salinan
kartu tanda penduduk (KTP)
 Pas foto 2 buah ukuran 3 x 4 cm
dari penanggung jawab pemilik
 Salinan akta pendirian daru notaris
 Surat lunas (PBB)
Dalam perjalanan perusahaan ,pemilik
atau penanggung jawab wajib memenuhi
syarat sebagai berikut:
1)
Keamanan
a.) Dalam perusahaan harus di sediakan
pemadam kebakaran
b.) Perusahaan yang menyediakan
bahan –
bahan yang mudah
terbakar harus disimpan dengan aman.
c.) Bangunanan perusahan harus terdiri atas
bahan-bahan yang tidak mudah terbakar .
d.) Harus mengikuti dan mentaati undangundang keselamatan kerja
2.) Kesehatan
 Harus
memelihara dan menjaga
kebersihan .
 Harus menyediakan tempat kotoran
/sampah yang tertutup
 Harus mencegah kemungkinan
terjadinya pencemaran lingkungan
kerja
 Harus menyediakan alat-alat P3K
3.) Ketertiban
 Harus
menjaga ketertipan
 Kegiatan perusahaan hanya
dapat dilakukan berdasarkan
peraturan pemerintah daerah.
 Dilarang menyimpan barang-barang
di pinggir jalan umum
 Penggunaan bangunan harus
sesuai dengan peraturan
pemerintah daerah di mana
perusahaan tersebut berdomisili.
4.) Syarat-syarat lain
 Perusahaan
di wajibkan untuk
mengutamakan tenaga kerja
dari penduduk di sekitar yang
mempunyai KTP setempat.
 Harus menjaga keindahan
lingkungan dan
mengadakan penghijauan .
SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP)
Prosedur Pengurusan SIUP
UPSA/
Pemberian
Formulir
Pengisian
Furmulir
Pengusaha
Penyerahan
Furmulir Ke UPSA
Penyerahan
SIUP
Yang Berhak mengeluarakan SIUP
Kantor Perdagangan Tingkat II (kabupaten)
atas nama Materi Perdagangan untuk
perusahaan Kecil dan Menengah
 Kantor Wilayah Departemen Perdagangan
Daerah Tingkat I (Provensi) Atas nama
materi Perdagangan untuk perusahaan
besar
 Perusahaan besar tingkat internasional
misalnya Exspor –impor , yang asset dan
modalnya melebihi batas kewenangan
tingkat propinsi yang ditentukan , izin
diberikan oleh menteri perdagangan atau
pejabat yang di tunjuk

MEMPERSIAPKAN DOKUMEN-DOKUMEN
PERUSAHAAN UNTUK MENGURUS SURAT IJIN
USAHA PERDAGANGAN
Perusahaan yang berbentuk PT
 Salinan akta pendirian yang dibuat notaries
 Salinan pengesahan anggaran dasar dari
departemen kehakiman
 Salinan pendaftaran akta pendirian pada
kepaniteraan pengadilan setempat.
 Salinan berita Negara tentang pendirian
perseroan terbatas
 Salinan risalah umum pemegang saham
tentang pengangkatan direksi dan dewan
komisaris
 Salianan SITU dari pemerintah daerah




Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan
penanggung jawab
Salinan keputusan Ganti nama dari
penanggung jawab perusahaan yang
dikeluarkan oleh mentri kehakiman / kepala
daerah tingkat II
(apabila ada pengganti nama)
Pas foto 2 buah ukuran 3 x 4 cm dari
penanggung jawab
Salinan surat keputusan Direksi dan
persetujuan dewan komisaris mengenai
pendirian cabang / perwakilan dan Nomer
surat ijin Usaha perdagangan dari perusahaan
setempat.
Perusahaan yang berbentuk Firma ( fa )






Salinan akta pendirian yang dibuat notaris
Salinan surat tentang pendaftaran akta pendirian
pada kepaniteraan pengadilan negri setempat
Salinan berita Negara tentang pendirian Firma
Salinan surat keterangan SITU dari pemerintah
tingkat II
Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dari
penanggung jawab atau pemilik perusahaan yang
dikeluarkan oleh mentri kehakiman / kepala daerah
tingkat II ( apabila ada pengganti nama )
Pas foto 2 buah ukuran 3 x 4 dari penanggung
jawab/ pemilik
Perusahaan yang berbentuk CV
salinan akta pendirian dibuat oleh
notaries
 salinan surat tentang pendaftaran
akta pendirian pada kepaniteraan
pengadilan negeri setempat
 salinan berita Negara tentang pendirian
CV yang bersangkutan
 Salinan surat keterangan SITU dari
pemerintah daerah tingkat II

Perusahaan yang berbentuk
perorangan
Salinan kartu tanda penduduk (KTP)
dari pemilik
 Salinan surat keterangan SITU dari
pemerintah daerah tingkat II
sepanjang ketentuan-ketentuan
undang-undang gangguan (HO)
mewajibkan .
 Pas fpto 2 buah ukuran 3 x 4 cm dari
penanggung jawab /pemilik.

Perusahaan yang berbentuk
perusahaan perseroan (persero)







Salinan peraturan pemerintah tentang penyertaan
Modal
Salinan surat keputusan mentri keuangan
tentang pengangkatan
Direksi
Salinan akta notaries tentang pendirian perusahaan
perseroan
Salinan surat perusahaan Anggaran daerah dari
departemen kehakiman
Salinan berita Negara tentang pendirian perusahaan
perseroan yang bersangkutan
Salinan surat pendaftaran akatapendirian
perusahaan pada kepaniteraan pengadilan negri
setempat
Perusahaan Daerah
Salinan peraturan daerah tentang pendirian /
pembentukan perusahaan.
 Salinan surat keputusan menteri apakah
perusahaan yang bersangkutan adalah merupakan
bekas perusahaan Belanda .
 Salinan keputusan tentang pelimpahan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
sebagai pelaksana peraturan pemerintah no .7
tahun 1964 apabila perusahaan tersebut
merupakan pelimpahan dari pusat
 Salinan Akta pendirian dari Notaris

AMDAL ( Analisis mengenal
dampak lingkungan )

Bagi perusahaan yang proses
produksinya menimbulkan
polusi.Limbah, residu, atau berakibat
menimbulkan gangguan lingkungan,
wajib memiliki ijin AMDAL. Ijin AMDAL
dikeluarkan oleh dinas analis dampak
lingkungan atau dinas sejenisnya atau
dinas perijinan
Tujuan AMDAL adalah terlakasananya
pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana . Dampak penting AMDAL antara
lain :
jumlah manusia yang akan terkena
dampak
 luas wilayah persebaran dampak
 lamanya dampak berlangsung
 intensitas dampak
 Banyaknya komponen lingkungan lainya
yang akan terkena dampak
 sifat komulatif dampak tersebut

NRB ( nomer rekening bank )
Nomer rekening bank adalah nomer
rekening dalam buku bank yang
diberikan oleh bank untuk kepentingan
segala transaksi keuangan melalui Bank
membuka rekening bank bias dilakukan di :
 Bank milik pemerintah (BUMN) misalnya
BRI, BNI, BTN, BNI dan lain-lain. Atau
BUMD misalnya BPD.
 Bank swasta misalnya BCA, Bank Mandiri,
LIPPO, Bank Niaga, Bank Danamon, Bank
Exim dan lain-lain.
IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan)
Setiap bangunan yang didirikan
olehwarga Negara Indonesia , perda
dan undang-undang memerintahkan
harus dilengkapi IMB. IMB
berkaitan
dengan keselamatan akibat
bangunan yang didirikan dan terlebih
dengan penataan tata ruang
MENENTUKAN DAN MENGURUS
TEMPAT USAHA
Tempat usaha yang strategis
adalah tempat atau letak
perusahaan melakukan aktivitasnya
berikut pemasarannya serta
penjualan barang dagangan yang
aktivitasnya berikut pemasaranya
serta penjualan barang dagangan
yang dapat memberikan keuntungan
besar
Tempat usaha yang paling strategis
dipengaruhi oleh beberapa factor
antara lain :
 Corak
barang yang disediakan
 Pelayananya
 Penyerahan barangnya
 Kemudahan transportasi
Menetapkan tempat usaha yang
paling strategis merupakan
dambaan para pengelola usaha,
sebab :
 Sangat menguntungkan
Dapat memuaskan pelanggan
 Adanya kemudahan dan
penjualan barang dagangan

yang menjadi ukuran penetapan
tempat usaha yang paling
strategis adalah :





Dapat menjamin kelangsungan
perusahaan
Dapat menjamin kepuasan ,kebutuhan
para konsumen
Adanya fasilitas pemeriintah daerah.
Dapat menjamin perusahaan dan para
pembeli
Transportasi banyak dan mudah di dapat
dengan ongkos relative murah
Pendapat para ahli tentang
pemilihan tempat usaha
Teori kimbali and Kimball
1) Nearneris to material ( dekat dengan
bahan )
2) Neaneris to market ( dekat dengan pasar
3) Water power ( tenaga air )
4) Suplay o labour ( penawarn buruh )
5) futureable of labour ( perkembangan buruh
6) Capitak available for in ivestmen (
besarnya penawaran modal )

MENGADAKAN FASILITAS DAN
BAHAN BAKU

a.
b.
c.
d.
e.
f.
Langkah–langkah yang harus dilakuakan dalam
rangka menyediakan bidang dagangan antara
lain :
Menganalisis kebutuhan konsumen
Menetapkan jenis barang dagangan yang
diperlukan konsumen
Memilih kualitas sesuai dengan daya beli
konsumen
Mencari produse /grosir/agen/yang menyediakan
barang
Menetapkan pembeli
Memesan barang yang telah ditetapkan dari segi
jenis mutu dan harganya.
Kebijakan pengaturan
persediaan barang dagangan
meliputi :
system pemasaran barang dagangan
 Jumlah pemasaran barang dagangan
 Tingkat persedian barang dagangan
 Tingkat pemesanan barang dagangan

Tujuan pengendalian tingkat
pengadaan barang dagangan
tersebut adalah :
Untuk menjaga jangan sampai barang
dagangan di toko habis
 Untuk menjaga agar toko jangan sampai
menghentikan kegiatan
 Untuk menjaga jangan sampai toko
mengecewakan /pembeli/pelanggan
 Untuk menjaga dan mengatur jangan
sampai jumlah persedian dagangan
berlebihan.

Jenis – jenis persedian menurut
fungsinya :
Bacth stock inventory
Persedian yang diadakan karena kita
membeli atau membuat bahan – bahan atau
barang dalam jumlah yang lebih besar dari
jumlah yang dibutuhkan saat ini .
keuntungan :
 1) Potongan harga pada pembeli
 2) Efisiensi produksi
 3) Penghematan biaya angkutan
a)
b) Fluctuation stock
Persediaan yang diadakan untuk
menghadapi fluktuasi permintaan
konsumen yang tidak dapat diramal
c). Antipation stock
Persediaan yang diadakan untuk
menghadapi fluktuasi permintaan yang
dapat di ramalkan berdasarkan
musiman yang terdapat dalam satu
tahun dan untuk menghadapi
penggunaan atau penjualan atau
permintaan yang meningkat.
90
80
70
60
50
40
30
East
West
North
20
10
0
1st Qtr
2nd Qtr 3rd Qtr
4th Qtr