Reg-Teknis-Berbasis

Download Report

Transcript Reg-Teknis-Berbasis

JAKARTA, 8 JUNI 2011
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PRODUKSI
PEMASARAN
DISTRIBUSI
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
ON FORK
/TABLE
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
Regulasi Teknis
• Undang-undang : Kesehatan, Pangan,
Perlindungan Konsumen
• Peraturan Pemerintah: Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan, Label
• Peraturan/Keputusan : Menteri, Kepala Badan
Dirjen
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
Regulasi Teknis
Keamanan :
Bahan Tambahan Pangan,
Batas Cemaran Mikroba dan Kimia
Kualitas/mutu :
Kategori Pangan
Gizi
Formula Bayi, Pangan Khusus,
Penambahan Zat Gizi dan Non Gizi dalam
Produk Pangan,
Label :
Bahasa Indonesia, Informasi yang wajib dicantumkan,
Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
Standar Internasional (Codex)
Standar/Regulasi negara (ASEAN, Amerika,
Eropa, FSANZ).
 Kajian Keamanan :
Data/Asumsi Paparan( Bayi, Anak, Manula),
Terdapat dalam berb agai produk pangan baik
impor maupun produksi dalam negeri (Kategori
Pangan apa)
 Data Ekspor – Impor Produk Pangan


Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
Penyusunan Peraturan - Berbasis Ilmiah
KAJIAN ILMIAH YANG
VALID DAN DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Kajian pakar
Internasional
Jurnal hasil
penelitian
peer-reviewer
Regulasi
di berbagai negara
KAJIAN ILMIAH
Pakar
dgn kompetensi
yang sesuai
Informasi
dan data valid lainnya
PENYIAPAN REGULASI
Keadaan masyarakat Indonesia
(seperti kesehatan, ekonomi)
7
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
PRE-MARKET
EVALUATION
POST-MARKET
CONTROL
1. Nomor Persetujuan Pendaftaran:
2. Surat keterangan impor (SKI)
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
Sampling
dan
Pengujian
PRE-MARKET EVALUATION:
Persetujuan Pendaftaran Pangan  BPOM RI MD/ML …
….
 Penilaian administrasi: izin industri, Sertifikat SNI, Halal, HACCP dll
 Penilaian keamanan, mutu , gizi dan rancangan label.
Contoh : keripik singkong
 Keamanan cek kadar HCN berdasarkan CoA
 Mutu: kadar air
 Gizi: jika mencantumkan klaim/informasi nilai gizi
 Rancangan label: nama produk, alamat, tanggal daluwarsa
 Sebanyak 8 Balai/BBPOM sudah mendapat pendelegasian (Balai
Besar POM Bandung, Yogjakarta, Semarang, Surabaya, Jakrata,
Denpasar, Medan, dan Makasar.
 Bila dicurigaii, maka dapat diminta uji ulang
 Permohonan yang masuk pada tahun 2010 (MD dan ML) sebanyak 14.359 item
Berkas yang ditolak sebanyak 184 (1.28%) dengan rincian:
 MD : 8 berkas
 ML: 176 berkas
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
PRE-MARKET EVALUATION:
Persetujuan Pendaftaran Pangan  BPOM RI MD/ML
Surat Keterangan
Impor (SKI)
 Adanya pengawasan di border untuk produk luar negeri
 Kerjasama dengan instansi lain:  Dirjen Bea Cukai,
Kemenkeu
 Sistem NSW (National Single System)
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
POST-MARKET CONTROL
Lapangan
Laboratorium
 Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi
 Cara Produksi /Distribusi Pangan yang Analisa/pengujian produk :
Terkait keamanan, mutu dan
Baik
gizi pangan
 Sampling produk
 Pengamatan Label dan Iklan di media
cetak dan elektronik
 Informasi, Pernyataan, Gambar
 Sampling produk
 Pengamatan Label dan Iklan di media
Contoh produk tidak memenuhi syarat (TMS):
Penggunaan BTP: pengawet berlebih pada saus tomat,
penggunaan bahan berbahaya (rhodamin pada kerupuk)
Masa berlakuDirektorat
Nomor
izin edar
telah
habis
Standardisasi
Produk
Pangan,
Badan POM
PENILAIAN KESESUAIAN
Kemampuan/Kekuatan
 Ketersediaan regulasi
- Partisipasi pada sidang-sidang Codex
- Keterlibatan stakeholders  instansi terkait, industri/asosiasi,
tim ahli, kosumen
 Sumber Daya Manusia
Pelatihan/Training terkait pengujian laboratorium , inspeksi, standar,
 Infrastruktur
- Fasilitas/sarana dan alat:
• 31 Balai/Balai Besar POM dengan laboratorium dan PPOMN
• 2 Pos POM (Entikong dan Maluku Utara)
 Jejaring Keamanan Pangan Terpadu
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
PENILAIAN KESESUAIAN
Time line dan low enforcement
 Time Line ;
 Penerapan ISO 9001 versi 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu
pada Dit. Penilaian Keamanan Pangan,
 Low enforcement:  pola tindak lanjut:
TMS label  Surat peringatan 3x untuk dilakukan perbaikan
TMS Iklan  Surat peringatan 3x untuk penghentian penayangan
Penggunaan bahan berbahaya dan BTP berlebih  Surat peringatan
3x untuk dilakukan recall
Saknsi  sesuai peraturan peundang-undangan
Public warning
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
•
Awarenes  membaca label sehingga dapat memilih
produk yang sesuai:


•
produk MD
produk ML
Konsumen
Cerdas
Partisipasi untuk menjaga keamanan pangan

Klarifikasi ke ULPK (Unit Layanan Pengaduan) BPOM

Melaporkan hal-hal yang tidak sesuai
ULPK, Deputi III, Direktorat Inspeksi dan
Sertifikasi Pangan
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
•
Sistem keamanan pangan  khas untuk masingmasing negara terkait dengan
 tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat
 tingkat kesadaran
 law enforcement practices
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Badan POM
TERIMA KASIH
BAHAYA BIOLOGIS
BAHAYA KIMIA
BAHAYA FISIK
BEBAS BAHAYA
AMANKAN PANGAN
dan
BEBASKAN PRODUK
dari
BAHAN BERBAHAYA
Standardisasi
Badan
POM Badan POM RI
Deputi BidangDirektorat
Pengawasan
Keamanan Produk
Pangan Pangan,
dan Bahan
Berbahaya,