Transcript Label - pipimm

LABEL PANGAN
ROY SPARRINGA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Disampaikan pada Rapat Koordinasi
dengan Kementerian Perdagangan
11-11-11
1
SITUASI GLOBALISASI
• Perdagangan pangan dunia semakin terbuka (borderless)
• Tuntutan perdagangan bebas yang adil (fair trade)
• Standar dan peraturan terkait food safety and quality sebagai non-tariff barier
• Regulasi tidak boleh diskriminasi
Daya saing sebagai
kunci utama untuk
memenangkan
persaingan
perdagangan global
Daya saing :
Kemampuan suatu perusahan atau bangsa untuk
menawarkan produk dan layanan yang memenuhi
kualitas standar pasar lokal dan dunia pada
harga yang kompetitif dan memberikan cukup
keuntungan dari penggunaan sumber daya yang
digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi
LABEL PANGAN
Pengertian
 Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan
pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan
bagian kemasan pangan,
Label
Pangan
Label
Pangan
DITEMPEL PADA KEMASAN
LABEL YG DIMASUKKAN
KEDALAM KEMASAN
DICETAK PADA KEMASAN
3
LABEL PANGAN
Tujuan:
agar
informasi
mengenai
pangan
yang
disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan
tidak menyesatkan
terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan
bertanggungjawab
4
PERATURAN
PELABELAN PANGAN
1. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
3. Peraturan Kepala Badan POM No. HK.00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum
Pelabelan Produk Pangan Tahun 2003.
4. Peraturan Kepala Badan POM No.HK.00.05.52.0685 Tahun 2005 tentang
Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional
5. Peraturan Kepala Badan POM HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan
6. Peraturan Ka Badan POM No. HK 00.05.1.52.3572 Tahun 2008 tentang
Penambahan Zat Gizi dan Non Gizi dalam Produk Pangan
7. Peraturan Kepala Badan POM No. HK 00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentang
Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan Pada Label
dan Iklan Pangan.
8. Peraturan Kepala Badan POM No. HK 00.06.51.0100 Tahun 2008 tentang
Pengawasan Pangan Olahan Organik
HIRARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PELABELAN PANGAN
UU No 7/1996 Tentang Pangan
PP 69 / 1999
Tentang Label dan Iklan Pangan
SK Kepala BPOM Tentang Pedoman Umum
Pelabelan Produk Pangan
6
MASALAH
LABEL PANGAN
Banyak ditemukan label produk pangan yang tidak
memenuhi persyaratan: termasuk label tidak
menggunakan bahasa Indonesia, tidak melekat
pada kemasan, mudah luntur, tidak terbaca dengan
jelas, menyesatkan, berlebihan, keterangan lain
pada lebel tidak memenuhi ketentuan
TREN PENDAFTARAN
PRODUK PANGAN
Tren Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan
Periode Januari 2007 S/D Oktober 2011
6704
7000
6000
6754
6335
5000
4211
3911
5197
3593
4000
MD
3888
ML
3000
2000
2467
2031
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
TEMUAN PRODUK PANGAN
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
HASIL PENGAWASAN
JANUARI 2008-OKTOBER 2011
Tahun
2008
2009
2010
2011*
Total
Temuan Produk Tidak Memenuhi Ketentuan
Produk
Produk Produk TIE
Produk Rusak
TMK
Daluwarsa (item)
(item)
Label
(item)
(item)
122
610
616
123
111
905
1996
388
464
1468
2021
270
156
872
1033
76
853
3855
5666
857
TINDAK LANJUT
Finalisasi Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang
Pendaftaran Pangan Olahan yang di dalamnya mengatur pelabelan
pangan dan sekaligus mencabut keputusan Kepala Badan POM No.
HK.00.05.52.4321 tahun 2003 tentang pedoman umum pelabelan
produk pangan*
*Sesuai dengan UU No 7 tahun 1996 dan PP No. 69 / 1999 dan disinkronkan dengan
Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada
Barang
TINDAK LANJUT
UU No 7/1996 Tentang Pangan
PP 69 / 1999
Tentang Label dan Iklan Pangan
SK Kepala BPOM Tentang
Peraturan Kepala Badan Tentang
Pedoman Umum Pelabelan
Pendaftaran Pangan Olahan
Produk Pangan
Sikron
Permendag 22/MDAG/PER/5/2010
11
Draft Peraturan Kepala Badan Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan yang
Mengatur Produk Impor
Pasal 36
(1) Pemasukan Pangan Olahan yang telah memiliki Surat Persetujuan
Pendaftaran ke dalam wilayah Indonesia dapat dilakukan oleh :
a. Perusahaan yang memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran ; atau
b. Pihak lain yang memiliki izin sebagai importir sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan mendapat kuasa dari perusahaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2) Pada saat Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasuki
wilayah Indonesia, label harus telah memenuhi ketentuan.
PENUTUP
1. Peraturan Pemerintah No 69 / 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan tidak perlu direvisi, karena sejalan dengan UU No 7 /
1996 Tentang Pangan.
2. Mencabut peraturan pelaksanaan PP No 69 / 1999 berupa SK
Ka Badan Tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan
dan mengganti dengan Peraturan Kepala Badan Tentang
Pendaftaran Pangan Olahan.