Transcript pengaturan label produk pangan

PENGATURAN LABEL PRODUK
PANGAN DAN NON PANGAN DALAM
RANGKA PENGUATAN PASAR
DOMESTIK
DR. BAYU KHRISNAMURTI
WAKIL MENTERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI
11 NOVEMBER 2011
1
PENGATURAN LABEL
PRODUK PANGAN
2
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan;
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
• Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan.
3
PENGERTIAN LABEL PANGAN
“Label pangan adalah setiap keterangan
mengenai pangan yang berbentuk gambar,
tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain
yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke
dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian
kemasan pangan”(Pasal 1 butir 3 PP No.69/1999)
4
PRINSIP PENGATURAN
• Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi atau
memasukkan produk pangan ke dalam wilayah Indonesia
untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada,
dalam dan/atau di kemasan produk pangan (Pasal 2 ayat 1
PP No.69/1999);
• Pencantuman label tidak mudah lepas dari kemasannya,
tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian
kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
(Pasal 2 ayat 2 PP No.69/1999);
• Keterangan pada Label harus ditulis atau dicetak dengan
menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf
Latin. (Pasal 15 PP No.69/1999);
5
PENGECUALIAN
• Produk pangan yang kemasannya terlalu kecil
sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh
keterangan;
• Produk Pangan yang dijual dan dikemas secara
langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecilkecil;
• Produk pangan yang dijual dalam jumlah yang
besar (curah).
6
SANKSI
1. Sanksi Pidana (Pasal 55 – 59 UU No.7/1996 tentang
Pangan);
2. Tindakan Administratif (Pasal 61 ayat 2 PP No.69/1999
tentang Label dan Iklan Pangan):
• Peringatan secara tertulis;
• Larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan
atau perintah untuk menarik produk pangan dari
peredaran;
• Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan
kesehatan dan jiwa manusia;
• Penghentian produksi untuk sementara waktu;
• Pengenaan denda Lima puluh juta Rupiah, dan/atau;
• Pencabutan izin produksi atau izin usaha.
7
PENGATURAN LABEL
PRODUK NON PANGAN
8
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/MDAG/PER/12/2009 tentang kewajiban
Pencantuman Label pada Barang sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010
9
PENGERTIAN LABEL
“Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk
lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan
pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam,
ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan
barang.”(Pasal 1 butir 1 Permendag No. 22/2010)
10
RUANG LINGKUP
Meliputi 103 jenis barang dengan ± 491 No. HS
terdiri dari:
• Jenis Barang Elektronika Keperluan Rumah
Tangga, sebanyak 46 barang;
• Jenis Barang Sarana Bahan Bangunan,
sebanyak 8 barang;
• Jenis Barang Keperluan Kendaraan Bermotor
(suku cadang dan lainnya) sebanyak 24 barang;
• Jenis Barang Lainnya, sebanyak 25 (dua puluh
lima) barang.
11
PRINSIP PENGATURAN
• Non Diskriminasi, untuk barang produksi dalam negeri
maupun barang impor yang diperdagangkan di pasar dalam
negeri (Pasal 2 ayat 1);
• Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia harus jelas dan
mudah dimengerti, tidak mudah lepas dari barang atau
kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah
untuk dilihat dan dibaca (Pasal 2 butir 4 jo. Pasal 5 ayat 1);
• Ukuran label disesuaikan dengan besar kecilnya barang
atau kemasan barang yang digunakan (Pasal 5 ayat 3);
• Untuk barang yang berkaitan dengan K3L wajib
dicantumkan informasi mengenai cara penggunaan atau
simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas.
Informasi K3L dapat dicantumkan salah satu ataupun
seluruhnya.
12
PELABELAN
• Pelaku Usaha harus menyampaikan contoh label untuk barang
produksi dalam negeri maupun asal impor;
• Penyampaian contoh label kepada Kementerian Perdagangan
cq. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa secara
langsung, melalui e-mail, faximili, atau jasa pengiriman lainnya
(Pasal 3 Permendag No.62/2009 jo. No.22/2010);
• Contoh label yang telah memenuhi ketentuan akan
memperoleh Surat Keterangan Pencantuman Label dalam
Bahasa Indonesia/SKPLBI (Pasal 2 Permendag No.62/2009 jo.
No.22/2010);
• Surat Keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia
berlaku selama pelaku usaha memproduksi atau
mengimpor barang yang tercantum dalam surat
keterangan.
13
PENGECUALIAN
• Barang yang dijual dalam bentuk curah dan
dikemas secara langsung di hadapan konsumen;
• Barang yang digunakan langsung sebagai bahan
baku dan/atau bahan penolong lain dalam
proses produksi;
• Pengecualian tidak bersifat otomatis dan harus
diajukan permohonan untuk memperoleh Surat
Pembebasan Keterangan Pencantuman Label
Bahasa Indonesia (SPKPLBI).
14
PERCEPATAN
• Semula 21 Desember 2010, menjadi 1 September
2010, untuk barang yang belum beredar di pasar;
• Semula 21 Desember 2011, menjadi 1 Maret
2012 untuk barang yang telah beredar di pasar.
15
SANKSI
1. Sanksi Administratif :
• Pencabutan SIUP oleh pejabat penerbit SIUP;
• Pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat
berwenang.
2. Sanksi Pidana berdasarkan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku
16
Terima kasih
http://www.kemendag.go.id
17