Transcript File

KEBIJAKAN KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL
PADA BARANG
Oleh :
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Disampaikan pada acara:
Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan
SEKERTARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, Jakarta 9 Juni 2010
Tujuan & Latar Belakang Pengaturan
•
Pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
•
Belum terdapat ketentuan yang mengatur pelabelan produk non pangan;
•
Upaya untuk mendorong penciptaan persaingan usaha yang sehat;
•
Penjabaran
Konsumen;
•
Label sebagai salah satu parameter pengawasan barang yang beredar;
•
Masih banyak barang impor yang beredar di pasar dalam negeri yang
tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
lebih
lanjut
Pasal
8
Undang-Undang
Perlindungan
Pengertian Label
Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain
yang memuat informasi tentang barang dan
keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang yang berlaku yang disertakan pada
barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau
merupakan bagian kemasan barang.
Pengaturan Label
•
•
•
Diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/MDAG/PER/12/2009 jo. Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010
Pengaturan Label Non Pangan
Meliputi 103 jenis barang dengan 488 No. HS terdiri dari:
1. Jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, sebanyak
46 (empat puluh enam) barang;
2. Jenis barang sarana bahan bangunan, sebanyak 8
(delapan) barang;
3. Jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang
dan lainnya), sebanyak 24 (dua puluh empat) barang;
4. Jenis barang lainnya, sebanyak 25 (dua puluh lima) barang.
Prinsip Pengaturan






Non diskriminasi, untuk barang produksi dalam negeri maupun barang
impor yang diperdagangkan di pasar dalam negeri.
Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah
dimengerti.
Label dalam Bahasa Indonesia untuk barang impor berlaku saat
memasuki daerah pabean Republik Indonesia.
Label tidak mudah lepas dari barang atau kemasannya, tidak mudah
luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca;
Ukuran label disesuaikan dengan besar atau kecilnya barang atau
kemasan barang yang digunakan.
Barang Yang Terkait K3L (Keamanan, Keselamatan,Kesehatan dan
Lingkungan Hidup) wajib mencantumkan cara penggunaan dan simbol
bahaya atau peringatan yang jelas.
5
Proses Pelabelan Bahasa Indonesia
1. Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang
akan diperdagangkan di pasar dalam negeri harus menyampaikan
contoh label dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN cq.Direktur
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan
2. Contoh label yang telah memenuhi ketentuan, dalam waktu paling lama
5 hari kerja akan diterbitkan surat keterangan pencantuman label dalam
Bahasa Indonesia tanpa dipungut biaya.
3. Penyampaian contoh label dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan
melalui datang langsung, e-mail, faximili, atau jasa pengiriman lainnya;
4. Surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia berlaku
selama pelaku usaha memproduksi atau mengimpor barang yang
tercantum dalam surat keterangan.
Manfaat Surat Keterangan
1. Barang produksi dalam negeri
Sebagai dokumen yang menerangkan bahwa
contoh label telah memenuhi ketentuan
2. Barang Impor
Sebagai dokumen pelengkap pabean dalam
penyelesaian kepabeanan di bidang impor
PENGECUALIAN
1. Barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di
hadapan konsumen;
2. Barang yang digunakan langsung sebagai bahan baku dan/atau bahan
penolong lain dalam proses produksi, dengan syarat pelaku usaha
mengajukan permohonan ketidakberlakuan pencantuman label dalam
Bahasa Indonesia kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
dengan melampirkan dokumen :
a. untuk barang produksi dalam negeri
1. bagi produsen  fotokopi IUI
2. bagi perusahaan yang bertindak sebagai pemasok  fotokopi SIUP
dan surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama
antara produsen dengan perusahaan pemasok
b. untuk barang impor
1. bagi produsen  fotokopi API dan IUI
2. bagi agen pemegang merek kendaraan bermotor  fotokopi API,
surat penunjukan sebagai pemasok dari produsen, dan fotokopi
penetapan sebagai APM dari instansi yang berwenang
3. bagi importir umum  API dan surat penunjukan dari produsen
atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan perusahaan
pemasok
8
Penempatan label
Contoh pencantuman label pada produk Baja Lembaran Lapis Seng
• HS 
7210.41.10.00
7210.41.20.00
• Muatan informasi dan penempatan
KETERANGAN/PENJELASAN
PENEMPATAN LABEL
BARANG
KEMASAN
a.
Nama atau merek barang;
v
v*)
b.
Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;
-
v*)
c.
Nama dan alamat importir untuk barang impor;
-
v*)
d.
Ukuran (lebar x tebal x panjang);
v
-
e.
Ketebalan lapisan seng;
v
-
f.
Negara Pembuat atau Made in.
-
v*)
Keterangan :
v
Tercetak
v*) Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)
SANKSI
1. Sanksi Administratif berupa :
a. pencabutan SIUP oleh pejabat penerbit SIUP
b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat
berwenang
2. Sanksi Pidana berdasarkan :
a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun atau Denda Paling Banyak Rp. 2 Miliar)
b. Undang-Undang Metrologi Legal
(Pidana Kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000)
Percepatan

Semula 21 Desember 2010, menjadi 1
September 2010 untuk barang yang
belum beredar di pasar.

Semula 21 Desember 2011, menjadi 1
Maret 2012 untuk barang yang telah
beredar di pasar.
11
12