Transcript Pengawasan Pangan Berlabel Halal

PENGAWASAN KEAMANAN
DAN KEHALALAN PANGAN
Jalan Pasteur no. 25, Bandung 40171
Telp : 022 - 4266620, 4213150 Faks: 022 - 4213150 ;
SMS : 081320707035
e mail: [email protected]
www.pom.go.id
Globalisasi dan Liberalisasi
Pedagangan Internasional
Entry Barrier Tipis
Lalu Lintas Produk Antar Negara Tanpa Hambatan
Diperlukan Sistem dan
Infrastruktur Food Control
yang Kuat
Mencegah
Melindungi
Produk Rusak, Sub Standar,
Palsu, Ilegal
Resiko Kesehatan
Konsumen
Teknologi Baru
(Novel Food,
GMO, Iradiasi
Pangan, dll)
TUJUAN
Keamanan, mutu dan gizi pangan merupakan upaya pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia secara adil berdasarkan kemandirian
dan tidak bertentangan dengan keyakinan mereka.
Di era globalisasi pangan merupakan komoditas yang peredarannya dapat
tersebar di seluruh negara yang mana belum diketahui mengenai keamanan,
mutu dan gizi
Maraknya produk pangan olahan di wilayah RI tanpa persetujuan
Pendaftaran (MD/ML dan PIRT) dan atau tidak memenuhi syarat (TMS) label
PANGAN IMPOR
Pangan harus layak dan aman untuk dikonsomsi manusia
PANGAN YANG DIPRODUKSI DI DALAM NEGARA
LIMA KOMPONEN PENTING DALAM
SISTIM PENGAWASAN PANGAN
PERATURAN PER-UU-AN
MASYARAKAT
KONSUMEN
INSTITUSI PENGAWAS
PANGAN
PELAKU USAHA
INDUSTRI PANGAN
LABORATORIUM
PENGUJIAN PANGAN
Materi presentasi
•
•
•
•
Dasar Hukum
Pangan halal
Pangan halal menurut Codex
Pengawasan pangan halal sebelum
beredar
• Pengawasan pangan halal setelah
beredar
• Prosedur Sertifikasi dan Labelisasi
Halal
Peraturan Perundang-undangan
1. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.
2. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 th 2004 tentang Keamanan, Mutu
dan Gizi Pangan.
5. SK Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman
Tulisan Halal pada Label Makanan dan Perubahannya No.
924/Menkes/SK/I/1996
6. SK. Badan POM No. HK.00.05.23.0131 tahun 2003 tentang
Pencantuman asal bahan tertentu kandungan alkohol dan
batas kedaluarsa pada penandaan/label obat, obat
tradisional, suplemen pangan & pangan
7. Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan,
Departemen Agama dan MUI tanggal 21 Juni 1996
PP No. 69, 1999
Tentang Label
dan Iklan Pangan
Pasal 10 ayat (1) :
Setiap orang yg memproduksiatau memasukkan pangan yg dikemas ke
dlm wilayah Indonesia utk diperdagangkan yg menyatakan bhw pangan
tsb halal bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran
pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan
halal pada label
Pernyataan tentang Halal sebagaimana dimaksud merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari label.
PP No. 69, 1999
Tentang Label
dan Iklan Pangan
Pasal 11, ayat (1) :
Untuk mendukung kebenaran pernyataan Halal sebagaimana dimaksud pasal
10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib
memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut kepada lembaga pemeriksa
yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Penjelasan :Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela.
Pasal 11, ayat (2) :
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan
oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran
lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
PP No. 28, 2004
Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
Pasal 2
Setiap orang yg
bertanggung jawab dalam
proses produksi pangan
wajib memenuhi
persyaratan sanitasi
Pasal 3
Pemenuhan persyaratan
sanitasi dilakukan dengan
menerapkan Cara Produksi
Pangan yang Baik (CPPB)
Pasal 6
Pedoman CPPB adalah cara produksi yang
memperhatikan aspek keamanan pangan
SK 82/MENKES/SK/I/96
Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
dan Perubahannya No. 924/Menkes/SK/I/1996
1. Produsen/Importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman
tulisan halal wajib diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI,
Dirjen POM
2. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil komisi fatwa
3. Surat persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan oleh Direktorat
Jendral ( BPOM) berdasarkan sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI.
SK 82/MENKES/SK/I/96
Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
dan Perubahannya No. 924/Menkes/SK/I/1996
Pasal 1 ayat (3) :
Tulisan Halal adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan
yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi
pemeluk agama Islam
Pasal 2 :
Pada label makanan dapat dicantumkan tulisan “Halal” sebagaimana
dimaksud pasal 1 ayat (3)
SK 82/MENKES/SK/I/96
Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
dan Perubahannya No. 924/Menkes/SK/I/1996
Pasal 13 :
Ayat 1 :
Untuk permohonan yang mendapat persetujuan diberikan surat
persetujuan pencantuman tulisan “Halal” oleh Direktur Jenderal
Ayat 2 :
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
selama 2 (dua) tahun
Tentang Pencantuman asal bahan tertentu kandungan
alkohol dan batas kedaluarsa pada penandaan/label
obat, obat tradisional, suplemen pangan & pangan.
Pasal 3 :
Ayat (1) :
Obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan yang
mengandung bahan tertentu harus mencantumkan asal dan
keterangan bahan tertentu tersebut pada komposisi,
penandaan/label.
Ayat (3) :
Untuk pangan, selain harus mencantumkan keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mencantumkan
tulisan dan gambar “ mengandung babi + gambar babi “ dalam
kotak dengan warna merah diatas dasar berwarna putih pada
penandaan/label,
Departemen Kesehatan(Ditjen POM), Departemen
Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang
Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan
1. Pangan yang telah dilakukan pemeriksaan dinyatakan halal atas
dasar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Pelaksanaan pencantuman label halal didasarkan atas hasil
pembahasan Departemen Kesehatan (Ditjen POM), Departemen
Agama dan Majelis Ulama Indonesia.
3. Untuk meningkakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan
tersebut dibentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil
dari Departemen Kesehatan (Ditjen POM), Departemen Agama
dan Majelis Ulama Indonesia
Pangan halal
Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung
unsur atau bahan yang haram atau dilarang
untuk dikonsumsi umat Islam serta diproses
sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam
dengan cara-cara yang baik (Toyyib)
(SK Ka BPOM No. HK 00.05.52.4321
tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan)
PRODUK PANGAN
HALAL
DAN
SERTIFIKASI HALAL
DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
YANG MEMPUNYAI OTORITAS
MEMBERIKAN FATWA HALAL
THAYIB
MUTU DAN KEAMANAN
PANGAN TUGAS UTAMA
BADAN POM
DIATUR DENGAN SEPERANGKAT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
VOLUNTARY
Jika akan mencantumkan
logo halal pada label
kemasan “Sertifikat Halal”
harus diperoleh setelah
dilakukan audit dan
pembahasan dalam
Komisi Fatwa MUI.
Logo halal hanya dapat
dicantumkan pada label
kemasan setelah produsen
memenuhi pernyataan CPPB
dan memperoleh persetujuan
dari Badan POM.
MANDATORY
Jika suatu produk pangan secara jelas
mengandung babi, maka pernyataan
mengandung babi harus dicantumkan
pada label kemasan.
Mengandung Babi
VOLUNTARY
PRODUK PANGAN
YANG
BERLABEL HALAL
•
•
•
•
•
MANDATORY
VERSUS
Audit Halal di produsen pangan
(LP-POM MUI , Depag, Badan POM/
Balai Besar/Balai POM)
Pembahasan laporan audit oleh
Komisi Fatwa MUI
Pemberian sertifikat Halal dari MUI.
Pemberian persetujuan pencantuman
logo halal dari Badan POM setelah
produsen memenuhi syarat CPPB.
Badan POM/Balai Besar/Balai POM
berwenang mengawasi produk berlogo
halal apakah sudah bersertifikat halal
atau tidak.
PRODUK PANGAN YANG
MENGANDUNG BABI
Dimonitor oleh Badan POM
pada saat produk pangan didaftarkan
di Badan POM.
Contoh :
Gelatin (Babi)
Gelatin (Sapi)
Pangan Halal
Menurut Codex
Codex
(FAO dan WHO)
Menyusun standar keamanan, mutu, dan
gizi pangan yg berlaku scr internasional.
Cakupan :
1. Jenis pangan yang tidak halal
2. Pemotongan hewan
3. Persiapan, pengolahan, pengemasan, distribusi
dan penyimpanan pangan
4. Pelabelan pangan
Pengawasan Pangan
Berlabel Halal
sebelum beredar
Pengawasan
kehalalan pangan
Penilaian produk pangan
sesudah beredar
Sampling
Produk pangan
MD/ML
Sertifikat
Halal
Pengawasan Kehalalan
Pangan
Sebelum Beredar
PENILAIAN PRODUK PANGAN
Sebelum diizinkan beredar, perlu dilakukan
penilaian produk pangan
Penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan
Dilakukan Penelusuran Sumber Bahan Baku dan Bahan
Penolong
Nomor Persetujuan Pendaftaran oleh Kepala BPOM (MD/ML)
Pengawasan Asal Bahan
KHUSUS UNTUK PRODUK PANGAN OLAHAN YANG
MENGGUNAKAN GELATIN, EMULSIFIER, SORTENING DAN
STABILISER, MAKA PRODUSEN HARUS MELAMPIRKAN
DOKUMEN – DOKUMEN YANG MENYATAKAN ASAL BAHAN :
NABATI ATAU HEWANI
BILA BERASAL DARI HEWAN HARUS MENYEBUTKAN ASAL
HEWAN
BILA ASAL HEWAN BUKAN BABI, MAKA HARUS DISERTAI
DENGAN SERTIFIKAT HALAL DARI MUI
JIKA BERASAL DARI BABI HARUS MENCATUMKAN
LOGO/KETERANGAN “MENGANDUNG BABI”
Pelabelan halal pada produk pangan
Kapan pernyataan halal boleh
dicantumkan pada label ?
Apabila bahan atau pangan tidak mengandung
bahan yang diharamkan, dan diproses menurut
cara yang halal
Apakah syarat pencantuman tulisan
halal pada label ?
Setelah memperoleh Sertifikat Halal dari MUI dan
Persetujuan pencantuman halal dari Badan POM
Pengawasan Kehalalan
Pangan
Setelah Beredar
SKEMA Tindak Lanjut
PENGAWASAN PANGAN BERLABEL HALAL
PENGAWASAN
MK
TMK
(Memenuhi Ketentuan)
(Tidak Memenuhi Ketentuan)
Produk SP/PIRT
Pembinaan;
Balai POM berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan setempat.
Produk MD/ML
Surat Teguran untuk
Produsen/Importir dan Distributor
KEGIATAN PENGAWASAN PANGAN BERLABEL HALAL
di PUSAT DAN DAERAH
1. Inspeksi ke Sarana Distribusi, meliputi : distributor,
hypermarket/supermarket/swalayan/toko P&D
Inspeksi terutama untuk pangan olahan yang berlabel
halal. Pengambilan contoh (sampling) diprioritaskan
pada pangan yang diproduksi di propinsi/daerah yang
bersangkutan.
2. Inspeksi ke Sarana Produksi, dilakukan untuk
memantau konsistensi perusahaan dalam penerapan
Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)
DATA PENGAWASAN PANGAN
BERLABEL HALAL TAHUN 2013
399 Sampel
226 Sampel TMK*
(57%)
*) Tidak Memenuhi Ketentuan legalitas halal, yaitu belum mendapat
persetujuan pencantuman halal pada labelnya namun
mencantumkan kata “Halal”.
64 Sampel
(MD)
12 Sampel
(ML)
143 Sampel
(PIRT)
7 Sampel
(Tidak mempunyai
izin edar)
Jenis pelanggaran dalam pelabelan halal
1. Pelabelan halal yang tidak melalui prosedur yang berlaku
Ketentuan yang dilanggar :
•UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pasal 34 ayat (1)
•PP RI No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,
pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1)
2. Pelabelan halal yang dilakukan melalui prosedur yang berlaku
(mempunyai Sertifikat halal dari MUI Pusat, MUI Daerah),
tetapi tidak mempunyai surat persetujuan pencantuman tulisan
halal pada label dari Badan POM
3.
Pelabelan halal yang dilakukan melalui prosedur yang berlaku
tetapi sudah tidak berlaku lagi
Ketentuan yang dilanggar :
•SK Men.Kes RI No 82/Menkes/SK/1996 tentang Pencantuman
Tulisan Halal pada Label Makanan
•SK MEnKes RI No. 924/MenKes/SK/I/1996 tantang Perubahan
atas SK MenKes RI No.82/Menkes/SK/1996
Tindak Lanjut yang telah dilakukan terhadap penemuan
pangan berlabel halal kategori TMK adalah :
1. Memperingatkan produsen pangan untuk menarik produk
pangan yang telah beredar dan menghapus logo halalnya.
2. Jika perusahaan masih menginginkan untuk mencantumkan
logo halal, maka diharuskan mengajukan permohonan ke
Badan POM untuk proses sertifikasi dan labelisasi halal
(dilakukan koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Kota
setempat untuk produk terdaftar P-IRT)
3. Jika produk pangan tidak terdaftar, maka produk diamankan
dan dilarang beredar dipasaran.
PROSES LABELISASI HALAL DAERAH
•
Persetujuan pencantuman tulisan halal pada label
diberikan melalui serangkaian pemeriksaan oleh Tim
gabungan yg terdiri dari :
Badan POM, Departemen Agama, MUI
•
Dasar Hukum :
1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
82/Menkes/SK/I/1996 dan No. 924/Menkes/SK/VII/1996
tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label
Makanan dan Perubahannya.
2. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan (dalam hal
ini Dirjen POM sekarang Badan POM), Departemen
Agama dan MUI, tentang Pelaksanaan Pencantuman
Tulisan “halal’ pada Makanan, th. 1996.
PRODUK PANGAN OLAHAN YANG DAPAT DIAJUKAN
UNTUK
SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL
• Produk yang terdaftar di Badan POM (mempunyai
nomor pendaftaran MD) diajukan ke Badan POM.
• Produk yang mempunyai nomor pendaftaran
SP/P-IRT diajukan ke Balai POM setempat
• Restoran diajukan ke Majelis Ulama Indonesia.
TATA CARA PERMOHONAN
Pemohon mengisi permohonan (tiga rangkap) yang dilengkapi dengan :
• Daftar Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P-IRT)…. Nama
produk yg didaftar harus sama dengan yang tercantum dipersetujuan
pendaftaran, beserta fotocopy label yang disetujui oleh Badan POM
• SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik
• Flow Chart (Diagram Alir Proses Produksi)
• Lay Out Sarana Produksi/Pabrik
• Sertifikat Halal dari bahan-bahan yang digunakan dan atau spesifikasi
sumber/asal bahan baku yang digunakan
(dikeluarkan oleh pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut)
• Bahan yang berasal dari hewan harus ada Surat Keterangan dari Rumah
Potong Hewan, bahwa pemotongan dilakukan sesuai Syariah Islam
PELAKSANAAN AUDIT
 Waktu Audit disepakati bersama
 Dalam keadaan berproduksi
 Mempresentasikan proses produksi
 Diizinkan untuk difoto
 Menyiapkan dokumen pembelian/pemesanan
(Purchase Order (PO)/Delivery Order (DO))
bahan-bahan ( 2 bulan terakhir)
 Ketua Tim Audit : BADAN POM
AUDITOR DAN TUGAS TIM AUDIT
1.
2.
3.
Badan POM,
Audit terhadap penerapan dan pemenuhan
CPPB
LPPOM MUI,
Audit terhadap kehalalan bahan yang
digunakan, proses produksi dan
penerapan sistem jaminan halal
Departemen Agama,
Bimbingan syariah kepada manajemen
perusahaan dan karyawan muslim
HASIL AUDIT
 Memenuhi Syarat
a. Kehalalan Produk
(Sesuai hasil pemeriksaan dan Rapat Komisi Fatwa)
b. CPPB memenuhi syarat CPPB, minimal Nilai B
Sertifikat Halal dikeluarkan oleh MUI,
berdasarkan hasil pertimbangan kedua hal tersebut diatas
Labelisasi dikeluarkan olen Badan POM berdasarkan :
Sertifikat Halal dan Hasil Perbaikan CPPB
Lanjutan….
 Tidak Memenuhi Syarat
Perusahaan harus melengkapi dalam waktu
3 (tiga) bulan sejak dilakukan audit,
apabila belum bisa dipenuhi, maka akan
dilakukan audit ulang
MASA BERLAKU SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL
• Dua tahun
• Tiga bulan sebelum habis harus
memperbaharui
• Tidak memperpanjang, harus menghilangkan
tulisan halal
JAMINAN HALAL DARI PRODUSEN
Produsen harus mempunyai :
a. Sistem Jaminan Halal
b. TIM Internal Auditor HALAL
BAHAYA BIOLOGIS
BAHAYA KIMIA
AMANKAN PANGAN
dan
BEBASKAN PRODUK
dari
BAHAN BERBAHAYA
BAHAYA FISIK
Terima Kasih
BEBAS BAHAYA