Transcript Keterkaitan UU KIP dgn ITE - Anthonius Malau

KETERKAITAN
UU KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DENGAN UU INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
ANTHONIUS MALAU
KABAG HUKUM DAN KERJA SAMA
DITJEN APLIKASI INFORMATIKA-KEMKOMINFO
JAYAPURA, 17 NOVEMBER 2011
1
Universal Declaration
of Human Rights
(Pasal 19)
Setiap orang berhak
atas kebebasan
berpendapat dan
berekspresi; hak ini
termasuk kebebasan
memiliki pendapat
tanpa gangguan, dan
untuk mencari,
menerima dan
menyampaikan
informasi dan buah
pikiran melalui media
apa saja dan tanpa
batasan.
UUD NRI 1945
(Pasal 28F)
UU KIP
Berkomunikasi dan
memperoleh informasi
untuk
mengembangkan
pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak
untuk mencari,
memproleh, memiliki,
menyimpan,
mengolah, dan
menyampaikan
informasi dengan
menggunakan segala
jenis saluran yang
tersedia
2
LATAR BELAKANG
• Access to Government Records and Information
merupakan fenomena global
• Menanggulangi korupsi dan mismanagement
• Membedayakan Fungsi Kontrol Masyarakat
terhadap pemerintah
Alasan Negara-Negara memiliki UU FOI
• International Pressure melalui Badan-Badan
Internasional yaitu Council of Europe, OAS, Word Bank,
IMF
• Melalui Perjanjian Internasional yaitu Aarhus
Convention on Access to Information (PBB)
• Penggunaan Teknologi Informasi yang luas sehingga
masyarakat dan Civil Society menuntut hak untuk
mendapatkan informasi
• Constitutional rights
Satu Dasar Hukum
Pasal 28 F UUD NRI 1945
UU KIP
• DITETAPKAN : 30 APRIL 2008
• BERLAKU: 30 APRIL 2010
UU ITE
• DITETAPKAN : 21 APRIL 2008
• BERLAKU: 21 APRIL 2008
5
SIFAT INFORMASI PUBLIK
PASAL 2 UU KIP
Setiap Informasi Publik Bersifat Terbuka Dan
Dapat Diakses Oleh Setiap Pengguna
Informasi Publik
DIKECUALIKAN/BERSIFAT RAHASIA
CAKUPAN MATERI UU KIP
Terdiri dari 14 Bab dan 64 Pasal














BAB I
BAB II
BAB III
KETENTUAN UMUM
ASAS DAN TUJUAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA
INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN
PUBLIK
BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
BAB VII KOMISI INFORMASI
BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI
INFORMASI
BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI
BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Cakupan UU-ITE
Bab I
Ketentuan Umum
Bab V
Transaksi Elektronik
Bab VIII
Penyelesaian Sengketa
Bab II
Asas dan Tujuan
Bab VI
Nama Domain, HKI, dan
Pelindungan Hak Pribadi
Bab IX
Peran Pemerintah
Dan Masyarakat
Bab III
Informasi Elektronik,
Dokumen Elektronik, dan
Tanda Tangan Elektronik
Bab VII
Perbuatan yang
Dilarang
Bab IV
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
dan Sistem Elektronik
Bab XII
Ketentuan
Peralihan
Bab X
Penyidikan
Bab XI
Ketentuan Pidana
Bab XIII
Ketentuan Penutup
8
Tujuan UU ITE
Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dgn tujuan utk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian
nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap
Orang utk memajukan pemikiran dan kemampuan di
bidang penggunaan dan pemanfaatan seoptimal mungkin
dan bertanggung jawab; dan
e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum
bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
9
Yurisdiksi
• UU KIP :
• UU ITE :
Nasional
Ekstrateritorial
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di
wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah
hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di
wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah
hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia (Pasal 2)
10
Definisi (1)
• Informasi adalah keterangan,
pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai,
makna, dan pesan, baik data,
fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik
ataupun nonelektronik. (UU KIP)
• Informasi Elektronik adalah
satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic
data interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya. (UU
ITE)
11
Definisi (2)
• Badan Publik adalah lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang
sebagian atauseluruh dananya
bersumber dari APBN dan/atau
APBD, atau organisasi
nonpemerintah
sepanjangsebagian atau seluruh
dananya bersumber dari APBN
dan/atau APBD, sumbangan
masyarakat,dan/atau luar negeri.
(UU KIP)
• Badan Usaha adalah
perusahaan perseorangan
atau perusahaan
persekutuan, baik yang
berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan
hukum. (UU ITE)
12
Definisi (3)
• Orang adalah orang
perseorangan,
kelompok orang,
badan hukum, atau
badan publik
sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
(UU KIP)
• Orang adalah orang
perseorangan, baik
warga negara
Indonesia, warga
negara asing, maupun
badan hukum. (UU
ITE)
13
PENYELENGGARA
Penyelenggara
UU KIP
PPID
Pemohon
Informasi
Publik
Pengguna
Informasi
Publik
Penyelenggara
UU ITE
Perseorangan
Badan Hukum
Badan Usaha
Jenis Penyelenggaraan
Sertifikasi
Keandalan
TTD.
Elektronik
Penyelenggaraan
UU KIP
Informasi
Publik
Sertifikasi
Elektronik
Sistem
Elektronik
Transaksi
Elektronik
Agen
Elektronik
Nama
Domain
Penyelenggaraan
UU ITE
PENGAWAS
UU KIP
Komisi Informasi
Lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan UU
ini dan peraturan
pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis
standar layanan informasi
publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi
UU ITE
Pemerintah adalah Menteri
atau pejabat lainnya yang
ditunjuk oleh Presiden.
16
INFORMASI
Pasal 10 (Serta Merta)
Informasi Yang Dapat Mengancam Hajat
Hidup Orang Banyak Dan Ketertiban
Umum
Pasal 11 (Tersedia Setiap Saat)
1.
Informasi Yang Harus Diketahui Publik
2.
Hasil Keputusan Badan Publik
3.
Seluruh Kebijakan
4.
Rencana Kerja Proyek Termasuk Anggaran Tahunan
5.
Perjanjian Dengan Pihak Ketiga
6.
Informasi Dan Kebijakan
7.
Prosedur Kerja Pegawai Badan Publik
INFORMASI ELEKTRONIK
Pasal 9 (Wajib)
Badan Publik Wajib Mengumumkan Informasi
Publik Secara Berkala
1. Berkaitan Dengan Badan Publik
2. Kegiatan Dan Kinerja Badan Publik Terkait
3. Laporan Keuangan
Informasi dan Dokumen Elektronik (UU ITE)

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.
18
19
Peranan Pemerintah
UU KIP
UU ITE
Tak ada Kewenangan
Pemerintah, Pemerintah
Justru masuk dalam
kategori Badan Publik yang
wajib menyediakan
Informasi Publik kepada
pemohon.
Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 40
ayat (1)
Kondisi Eksisting
Internet
Nama
Domain
Pemerintah dan/atau
Masyarakat
Transaksi
Elektronik
Ketentuan Pidana
UU KIP
SETIAP ORANG YANG
MENGGUNAKAN INFORMASI
SECARA MELAWAN HUKUM
1 TAHUN PENJARA
DENDA RP 5.000.000
UU ITE:
Illegal Content
Illegal Access
Illegal Interception
21
Ketentuan Pidana (2)
UU KIP
UU ITE
BADAN PUBLIK YANG SENGAJA
TIDAK MENYEDIAKAN ,
MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK
PSE WAJIB
MENYELENGGARAKAN
SISTEM SECARA AMAN,
ANDAL, TERPERCAYA
(TIDAK AKA SANKSI)
1 TAHUN DAN DENDA RP
5.000.000
22
Ketentuan Pidana (3)
UU KIP
MEMBERIKAN INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
PENJARA 2 TAHUN
DENDA RP. 10.000.000
UU ITE:
(TIDAK
MENGKLASIFIKASI
INFORMASI)
23
Ketentuan Pidana (4)
UU KIP
UU ITE
MEMBUAT INFORMASI PUBLIK
YANG TIDAK BENAR
Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik
Pidana maksimum 6 tahun
Denda paling banyak Rp.1M
PIDANA 1 TAHUN
DENDA RP 5.000.000
24
Proses Hukum
UU KIP  Delik Aduan
• PTUN: UNTUK BADAN
PUBLIK NEGARA
• PN: BADAN PUBLIK
BUKAN NEGARA
• AJUDIKASI
• MEDIASI
UU ITE  Delik Umum
kecuali Pasal 27 ayat (3)
Delik Aduan
• PN
• Gugatan Perdata
• Class Action
• Arbitrase
• Alternatif Dispute
Resolution
25
Penyelesaian Sengketa
UU KIP
• Sengketa Informasi:
1. Komisi Informasi:
2. Mediasi, Ajudikasi
3. PTN: Badan Publik
Negara
4. PN : Selain BPN
• Pidana : POLRI/PPNS
UU ITE
• Sengketa Perdata
• Pidana
1. Gugatan Perwakilan
(Class Action)
2. Pribadi (Arbitrase,
Alternatif Dispute
Resolution
26
Kewajiban UU 14 Tahun 2008
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK:
• Menyediakan,memberikan dan/atau menerbitkan
• Menyediakan informasi publik yang akurat,benar, dan tidak
menyesatkan.
• Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen.
• Membuat pertimbangan dalam setiap membuat kebijakan
publik.
• Melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian dengan
memanfaatkan sarana yang ada.
• Setiap tahun umumkan (1) jumlah permintaan informasi yang
diterima; (2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi
permintaan informasi; (3) jumlah pemberian dan penolakan
permintaan informasi; dan/atau (4) alasan penolakan
permintaan informasi.
Diadopsi dari Sudibyo,
dkk. 2008.
Panduan Sederhana
Penerapan UU KIP
MANUAL/PAPER BASED
Tata Cara
Memperoleh
Informasi
Publik
Mendesak: Informasi Publik Berbasis Elektronik.
• Dalam rangka memberikan layanan kepada publik secara
cepat, mudah, dan murah diperlukan tata cara atau
mekanisme memperoleh informasi publik antara lain
dengan :
 Membuat website, sehingga dapat diakses oleh
masyarakat secara online;
 Membangun database informasi publik;
 Membuat sistem atau aplikasi yang mendukung
ketersedian informasi publik.
29
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
• Kewajiban Penyelenggara SE:
(i) keandalan,
(ii) keamanan,
(iii) pertanggungjawaban. (Pasal 15 ayat (1))
• Pengecualian: force majeure. (Pasal 15 ayat (3))
• Persyaratan minimum: (Pasal 16)
- dapat menampilkan DE dan/atau IE kembali
secara utuh;
- dapat melindungi keotentikan, integritas,
kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan;
- memenuhi prosedur; Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat
- petunjuk yang cukup. dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
Sertifikasi Keandalan
• Pelaku Usaha dapat disertifikasi oleh Lembaga
Sertifikasi Keandalan. (Pasal 10)
• Sertifikasi Keandalan:
- bukti pelaku usaha melakukan perdagangan
secara layak
- logo sertifikasi (trust mark)
TRUST MARK
SISTEM PENGAMANAN JARINGAN
HACKER-SAFE
 Melindungi sistem keamanan situs dari
gangguan hackers, pencurian data
pribadi dan penipuan kartu kredit.
 Digunakan oleh lebih dari 75.000
website
Situs dengan Sertifikasi Hacker Safe
Kategori Keandalan *)
Klasifikasi Sertifikat Keandalan :
• Kategori 1 - Pengamanan terhadap identitas (identitiy seal);
• Kategori 2 - Pengamanan terhadap pertukaran data
(security seal);
• Kategori 3 - Pengamanan terhadap kerawanan
(vulnerability seal);
• Kategori 4 - Pemeringkatan konsumen (consumer rating
seal); dan
• Kategori 5 - Pengamanan terhadap kerahasiaan pribadi
(privacy seal).
*) Naskah RPP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE)
Tanda Tangan Elektronik
• Jenis: (i) Tersertifikasi, dan (ii) tidak tersertifikasi.
• Memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah
• Persyaratan:
- data terkait kepada penanda tangan saja;
- berada dalam kuasa penanda tangan;
- perubahan dapat diketahui;
- cara tertentu untuk (i) mengidentifikasi penanda tangan, (ii)
menunjukan adanya persetujan.
• Orang yang terlibat wajib mengamankan proses.
• Pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
Sertifikasi Identitas
No.ID : 02:41:00:00:01
C=US, O=Warner Bross
OU= Movies Division,
CN= Awak-Seger, Arnold
Kunci publik
Arnold
%$@#?!=&$%#?$%*
^*&@&$%?*$?%!??
Hash dari
informasi
rekening bank
milik Arnold:
nama bank,
nomor rekening,
dll.
Berlaku s/d 1 Juli 2000
CA
Sertifikat digital
dapat disimpan di
smartcard atau
dalam disk!
Transaksi Elektronik
• Penyelenggaraan di lingkup publik dan privat. (Pasal 17)
• Dituangkan dalam perjanjian elektronik. (Pasal 18 ayat (1))
• Para pihak dapat memilih yurisdiksi hukum dan PPS. (Pasal
18 ayat (2) dan (4))
• Apabila tidak ada pilihan: asas hukum perdata
internasional. (Pasal 18 ayat (3) dan (5))
• Para Pihak harus menggunakan SE yang disepakati.
Transaksi Elektronik
Syarat Subjektif:
 Kesepakatan:
•
Repository
Khilaf, paksaan, penipuan
 Kecakapan :

Dewasa/tdk dibawah
pengampuan,
Syarat Objektif:
 hal tertentu:
• Informasi valid
 sebab yang halal:
• Sesuai UU, Kesusilaan, dan
tibum)
Internet
ISP
ISP
E-sign
E-sign
Informasi, Uang
Barang & jasa
Subscriber
Relying Party
TERJADINYA TRANSAKSI
• Transaksi dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim
Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (Pasal 20 ayat (1))
• Persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan
penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat (2))
• Transaksi dapat dilakukan melalui Kuasa atau Agen Elektronik. (Pasal 21
ayat (1))
• Tanggung Jawab Transaksi (Pasal 21 ayat (2))
- dilakukan para pihak
: para pihak
- dilakukan dengan kuasa : pemberi kuasa
- dilakukan oleh Agen : Penyelenggara Agen
• Pengecualian: force Majeure
Nama Domain, HAKI dan Privasi
• Nama Domain didasarkan atas prinsip pendaftar pertama.
(Pasal 23 (1))
• Penggunaan domain tanpa hak dapat digugat. (Pasal 23
ayat (2))
• Pengelola domain: Pemerintah dan Masyarakat.
• Pengelola domain asing harus diregistrasi. (Pasal 23 ayat
(5))
• IE merupakan Kreasi Intelektrual yg dilindungi HKI. (Pasal
24)
• Penggunaan informasi yang bersifat pribadi harus
dilakukan berdasarkan persetujuan. (Pasal 25)
Alat bukti Elektronik
• IE dan/atau DE dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 harus diterima di pengadilan
• IE dan/atau DE dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti
yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
• Sah apabila :
– menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam UU ITE.
– sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan;
• Pengecualian terhadap:
1. surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis;
2. surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk
akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Security procedures  probative value of
the legal evidence
• “Where information is recorded by mechanical means
without the intervention of a human mind, the record
made by the machine admissible in evidence,
provided of course, it is accepted that the machine is
reliable” [Professor Smith, 1981]
• Computers would be useless if they were not able to
record information with a fair degree of reliability,
which consist of 2 elements;
– The trustworthiness of the Content.
Two-tier
approaches
– The trustworthiness of the Process
46
Weak:

Weight of Evidence strong:
confidentiality
integrity
authencity
authorization
non
repudiation
Intermediate:
Confidentiality
Integrity
Authencity
Authorization
Non
Repudation
weak
X
X
X
X
X
Intermediate




X
strong





bebas
mengikat
47
Tak Dapat Dipungkiri/Non-Repudation
 UU ITE telah memberikan tempat agar suatu
informasi elektronik dapat diterima, dan
memberikan prosedur tertentu untuk pedoman
bagi hakim dalam pemeriksaan dan
pembuktian.
 Jika telah ada UU yg menerima keberadaan
sistem security secara baik maka sepanjang
tidak dapat dibuktikan lain oleh Subjek Hukum
yg tercatat oleh sistem tidak dapat menampiknya karena telah “dianggap” sebagai pihak yang
bertanggung jawab atas informasi tersebut.
 No security = no evidence = no deal.
48
Terima Kasih
Pertanyaan, komentar, atau saran dapat dikirimkan pada:
[email protected]
49