Transcript sim-7
Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Kisi-Kisi Permasalahannya H. SUMIJAN, Ir, M.Sc STAF PENGAJAR Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, Sabtu 24 September 2011 1 Analogi Aspek Infrastruktur IT 1. Infrastruktur IT → Jaringan Jalan 2. Information System (aplikasi) → Kendaraan yg berjalan diatas jaringan jalan 3. Information System (data) → muatan diatas kendaraan 4. IT Management → Peraturan, ramburambu, skill & kemampuan Pengemudi, Trayek 2 Analogi Aspek Infrastruktur IT Disingkat IT) • Infrastruktur IT -> Jaringan Jalan 3 Analogi Aspek Information System (IS) • Information System (aplikasi) -> Kendaraan yg berjalan diatas jaringan jalan 4 Analogi Aspek Information System (IS) • Information System (data) -> muatan diatas kendaraan 5 Analogi Aspek IT Management (IM) • IT Management -> Peraturan, rambu-rambu, skill & kemampuan Pengemudi, Trayek 6 ISI UNDANG-EKTRONUNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI : : : : : : Bab VII : Bab VIII Bab IX Bab X Bab XII Bab XII Bab XIV : : : : : : Ketentuan Umum Asas Dan Tujuan Informasi Elektronik Penyelenggaraan Sistem Elektronik Transaksi Elektronik Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Hak Pribadi (Privasi) Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Perlindungan Sistem Elektronik Penyelesaian Sengketa Peran Pemerintah Dan Masyarakat Yurisdiksi Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup UUD 1945 Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. CONTOH ISI UU ITE CONTOH ISI UU ITE CONTOH ISI UU ITE CONTOH ISI UU ITE CONTOH ISI UU ITE PENERAPAN UU ITE PELANGGARAN UU ITE No Nama Keterangan Pasal dan ancaman 01 Prita Digugat dan dilaporkan ke Polisi oleh Rumah Mulyasa Sakit Omni Internasional atas tuduhan ri Pencemaran nama baik lewat millis.Kasus ini bermula dari surat elektronik yang dibuat oleh Prita yang berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional Pasal 27 UU ITE ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar 02 Narliswandi wartawan yang kerap menulis disitus Piliang Presstalk.com 14 Juli 2008 lalu di laporkan oleh Anggota DPR Alvin lie ke Polda Metrojaya.Kasus Tersebut bermula dari tuliasn narliswandi Piliang yang berjudul “Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto”, yang berisikan “PAN meminta uang sebesar Rp 2 Triliun kepada Adaro agar DPR tidak lakukan hak angket yang akan menghambat IPO Adaro Pasal 27 UU ITE ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar PELANGGARAN UU ITE 03 Agus Hamonang an Agus Hamonangan adalah moderator milis FPK. (lihat kasus 02)Diperiksa sebagai saksi perkara pencemaran nama baik di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pelapor kasus tersebut adalah Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Alvin Lie, terkait pemuatan tulisan berjudul Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto, karya Narliswandi Piliang. Pasal 27 UU ITE ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar 04 EJA (38) Atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran inisial berita bohong melalui sistem elektronik .EJA Dijadikan sebagai tersangka karena meengirimkan e-mail kepada kliennya soal lima bank yang dilanda kesulitan likuiditas, EJA telah resmi ditahan. Informasi EJA itu katanya dikhawatirkan akan menyebabkan rush atau kekacauan. Dikatakan bahwa EJA mendengar rumor soal sejumlah bank kesulitan likuidasi dari para broker secara verbal. EJA lalu menginformasikan hal itu kepada para kliennya melalui e-mail dengan domain perusahaannya. Informasi inilah yang lalu tersebar luas Pasal 27 UU ITE ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar Mengapa Penting? Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana, UU ITE akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatankejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme Yang Perlu Diatur (1) • Pertama, terkait tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, perlu dilakukan pembatasan atau limitasi atas tanggungjawab sehingga tanggungjawab penyelenggara tidak melampaui kewajaran Yang Perlu Diatur (2) • Kedua, seluruh informasi elektronik dan tanda tangan elektronik yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi, termasuk print out-nya harus dapat menjadi alat bukti di pengadilan Yang Perlu Diatur (3) • Ketiga, perlunya aspek perlindungan hukum terhadap Bank Sentral, dan lembaga perbankan/keuangan, penerbit kartu kredit/kartu pembayaran dan lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan adanya gangguan dan ancaman kejahatan elektronik Yang Perlu Diatur (4) • Keempat, perlunya ancaman pidana yang bersifat deterren terhadap tindak kejahatan elektronik (Cybercrime), sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap integritas sistem dan nilai investasi yang telah dibangun dengan alokasi sumber daya yang cukup besar Yang Perlu Diatur • • • • • Kewajiban untuk memperoleh izin bagi penyelenggara transfer dana Kewajiban pelaporan bagi penyelenggara transfer dana Pengawasan terhadap penyelenggara transfer dana Pembuktian dan alat bukti Ketentuan Pidana