Transcript Keterkaitan UU KIP dgn ITE - Ferdinandus Setu

FERDINANDUS SETU, SH, MH
KASUBAG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pekanbaru , 14 Oktober 2011
1
Universal
Declaration
of Human
Rights
UUD 1945
UU
Keterbukaan
Informasi
Publik

Setiap orang berhak atas kebebasan
berpendapat dan berekspresi; hak ini
termasuk kebebasan memiliki
pendapat tanpa gangguan, dan untuk
mencari, menerima dan
menyampaikan informasi dan buah
pikiran melalui media apa saja dan
tanpa batasan.

Berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memproleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.
Pengelolaan Informasi yang
berkualitas;
 Pelayanan Informasi secara mudah,
cepat, dan biaya ringan;
 Kinerja Badan Publik yang Transparan,
Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

5
Transparasi dan Akuntabilitas Badan
Publik;
 Akselerasi Pemberantasan KKN;
 Optimalisasi Perlindungan hak-hak
masyarakat terhadap pelayanan publik
 Persaingan usaha secara sehat;
 Terciptanya kepemerintahan yang baik
 Akselerasi demokratisasi.

6
SETIAP INFORMASI PUBLIK BERSIFAT
TERBUKA DAN DAPAT DIAKSES OLEH
SETIAP PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
DIKECUALIKAN
-BERSIFAT RAHASIA
 Access
to Government Records and
Information merupakan fenomena
global
 Menanggulangi korupsi dan
mismanagement
 Memberdayakan Fungsi Kontrol
Masyarakat terhadap pemerintah
International Pressure melalui BadanBadan Internasional yaitu Council of
Europe, OAS, Word Bank, IMF
 Melalui Perjanjian Internasional yaitu
Aarhus Convention on Access to
Information (PBB)
 Penggunaan Teknologi Informasi yang luas
sehingga masyarakat dan Civil Society
menuntut hak untuk mendapatkan
informasi
 Constitutional rights

UU
 UU
 UU
 UU
 UU

No 36/1999 Telekomunikasi
No 32/2002 Penyiaran
No 11/2008 ITE
NO 14/2008 KIP
NO 3/2011 Transfer Dana
10
UU ITE



UU KIP



UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
DITETAPKAN : 21 APRIL 2008
BERLAKU: 21 APRIL 2008
UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DITETAPKAN: 30 APRIL 2008
BERLAKU: 30 APRIL 2010
11
Pasal 28 F UUD NRI 1945
UU KIP
UU ITE
12
CAKUPAN MATERI UU KIP
Terdiri dari 14 Bab dan 64 Pasal














BAB I
BAB II
BAB III
KETENTUAN UMUM
ASAS DAN TUJUAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA
INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN
PUBLIK
BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
BAB VII KOMISI INFORMASI
BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI
INFORMASI
BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI
BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Bab I
Ketentuan Umum
Bab V
Transaksi Elektronik
Bab VIII
Penyelesaian Sengketa
Bab II
Asas dan Tujuan
Bab VI
Nama Domain, HKI, dan
Pelindungan Hak Pribadi
Bab IX
Peran Pemerintah
Dan Masyarakat
Bab III
Informasi Elektronik,
Dokumen Elektronik, dan
Tanda Tangan Elektronik
Bab VII
Perbuatan yang
Dilarang
Bab IV
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
dan Sistem Elektronik
Bab XII
Ketentuan
Peralihan
Bab X
Penyidikan
Bab XI
Ketentuan Pidana
Bab XIII
Ketentuan Penutup
14
Tujuan UU ITE
Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dgn tujuan utk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian
nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap
Orang utk memajukan pemikiran dan kemampuan di
bidang penggunaan dan pemanfaatan seoptimal mungkin
dan bertanggung jawab; dan
e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum
bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
15


Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik. (UU KIP)
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya. (UU ITE)
16

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atauseluruh
dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau
organisasi nonpemerintah sepanjangsebagian atau seluruh
dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan
masyarakat,dan/atau luar negeri. (UU KIP)

Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum. (UU ITE)
17

Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, badan hukum, atau badan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini. (UU KIP)

Orang adalah orang perseorangan, baik warga
negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum. (UU ITE)
18
PENYELENGGARA
Penyelenggara
PPID
UU ITE
Pemohon
Informasi
Publik
Pengguna
Informasi
Publik
Penyelenggara
Perseorangan
Badan
Hukum
Badan
Usaha
Sertifikasi
Keandalan
TTD.
Elektronik
Penyelenggaraan
UU KIP
Informasi
Publik
Sertifikasi
Elektronik
Sistem
Elektronik
Transaksi
Elektronik
Agen
Elektronik
Nama
Domain
Penyelenggaraan
UU ITE
UU KIP
Komisi Informasi
Lembaga mandiri yg
berfungsi menjalankan UU
ini dan peraturan
pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk
teknis standar layanan
informasi publik dan
menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui
mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi
UU ITE
Pemerintah adalah
Menteri atau pejabat
lainnya yang ditunjuk
oleh Presiden.
21
PASAL 10 UU KIP
INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM
HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN
KETERTIBAN UMUM
Informasi Elektronik
22
PASAL 9
BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN INFORMASI
PUBLIK SECARA BERKALA
1. BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK
2. KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK
TERKAIT
3. LAPORAN KEUANGAN
INFORMASI
ELEKTRONIK
4.
PASAL 11
1. INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI PUBLIK
2. HASIL KEPUTUSAN BADAN PUBLIK
3. SELURUH KEBIJAKAN
RENCANA KERJA PROYEK TERMASUK ANGGARAN TAHUNAN
5. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA
6. INFORMASI DAN KEBIJAKAN
7. PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK
Informasi Elektronik
Alat Bukti Elektronik (UU ITE)
 Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
 Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundangundangan (selain UU ITE) termaktub dalam:
a. Pasal 184 KUHAP
Alat bukti pidana: keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa.
b. Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg serta Pasal 1866
KUHPerdata
Alat bukti perdata: bukti surat, bukti saksi, persangkaan,
pengakuan, dan sumpah.
25

IE dan/atau DE dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah.  harus diterima di pengadilan
(Pasal 5 ayat 1 UU ITE)

IE dan/atau DE dan/atau hasil cetaknya merupakan
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum
Acara yang berlaku di Indonesia. (Pasal 5 ayat 2 UU ITE)

Pasal 5 ayat (4): Pengecualian terhadap:
1. surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk
tertulis;
2. surat beserta dokumennya yang menurut UU harus
dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat
oleh pejabat pembuat akta.



Kewajiban Penyelenggara SE:
(i) keandalan,
(ii) keamanan,
(iii) pertanggungjawaban. (Pasal 15 ayat (1))
Pengecualian: force majeure. (Pasal 15 ayat (3))
Persyaratan minimum: (Pasal 16)
- dapat menampilkan DE dan/atau IE kembali secara utuh;
- dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan,
ketersediaan, dan keteraksesan;
- memenuhi prosedur;
- petunjuk yang cukup.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.
Tak Dapat Dipungkiri/Non-Repudation
 UU ITE telah memberikan tempat agar suatu informasi
elektronik dapat diterima, dan memberikan prosedur
tertentu untuk pedoman bagi hakim dalam
pemeriksaan dan pembuktian.
 Jika telah ada UU yang menerima keberadaan sistem
security secara baik maka sepanjang tidak dapat
dibuktikan lain oleh Subjek Hukum yang tercatat oleh
sistem tidak dapat menampiknya karena telah
“dianggap” sebagai pihak yang bertanggung jawab
atas informasi tersebut.
28
UU KIP
Tak ada Kewenangan
Pemerintah,
Pemerintah Justru
masuk dalam kategori
Badan Publik yang
wajib menyediakan
Informasi Publik
kepada pemohon.
UU ITE
Pemerintah memfasilitasi
pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik sesuai
dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. (Pasal 40
ayat (1)
Kondisi Eksisting
Internet
Nama
Domain
Transaksi
Elektronik
Pemerintah dan/atau
Masyarakat
UU KIP
SETIAP ORANG YANG
MENGGUNAKAN
INFORMASI SECARA
MELAWAN HUKUM
I TAHUN PENJARA
DENDA RP 5.000.000
UU ITE:
Illegal Content (6 Tahun &
denda 1 M)
Illegal Access (6 thn, 600 jt)
Illegal Interception (10 thn,
800 jt)
30
UU KIP
BADAN PUBLIK YANG
SENGAJA TIDAK
MENYEDIAKAN ,
MENERBITKAN
INFORMASI PUBLIK
I TAHUN DAN DENDA RP
5.000.000
UU ITE:
PSE WAJIB
MENYELENGGARAKAN
SISTEM SECARA AMAN,
ANDAL, TERPERCAYA
31
UU KIP
UU ITE:
PENJARA 2 TAHUN
DENDA RP. 10.000.000
(TIDAK
MENGKLASIFIKASI
INFORMASI)
MEMBERIKAN INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
32
UU KIP
MEMBUAT INFORMASI
PUBLIK YANG TIDAK BENAR
PIDANA 1 TAHUN
DENDA RP 5.000.000
UU ITE
Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yg
mengakibatkan kerugian
konsumen dlm TE
Pidana maks 6 tahun
Denda paling banyak Rp.1M
33
UU KIP
 PTUN: UNTUK
BADAN PUBLIK
NEGARA
 PTN: BADAN
PUBLIK BUKAN
NEGARA
 AJUDIKASI
 MEDIASI
UU ITE
 PTN
 Gugatan Perdata
 Class Action
 Arbitrase
 Alternatif Dispute
Resolution
34
Terima Kasih
Pertanyaan, komentar, atau saran dapat dikirimkan pada:
[email protected]
35
Tanya Jawab
Pak Junaidi (Humas Pemprov Riau
Soal video asusila Ariel-LunMay
Mengapa Ariel? LunMay dan Tari tidak?
Pak Amir
KOnten SMS yg merugikan masyarakat, konten
Premium Berhadiah?
Apakah ada UU khusus ngatur soal ini?

Ibu Fauziah, negatif dari TI
36

Malik
Radio Televisi, di daerah perbatasan
Kab Meranti