Transcript - BPM Kota Banda Aceh

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
TAHUN 2014
BIODATA
Nama
: Ruksana, SP, M.Si
NIP
: 19641231 199803 2 004
Jabatan
: Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan
Gampong
Pendidikan
: Pasca Sarjana (S2) Unsyiah (2009)
Alamat kantor : Jl. Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh
Telp. (0651) 26328
Hp
: 085260364499
Visi Pembangunan Aceh 2012-2017 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Tahun 2012-2017 :
Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi 5 (lima) tahun ke
depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi
Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 adalah ;
1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian
turunan UU PA untuk menjaga perdamaian yang abadi;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan
masyarakat;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proposional, terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan
sumber daya alam.
“Terwujudnya keberdayaan masyarakat Aceh serta
Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan
Mukim dan Gampong”
Dalam mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ditempuh melalui misi sebagai
berikut :
1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
2. Peningkatan keswadayaan masyarakat;
3. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong;
4. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan serta program-program prioritas Pemerintah Aceh terutama dalam rangka
percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pemantapan nilai – nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga;
6. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong;
7. Pemanfaatan sumber daya alam melalui desiminasi informasi sesuai kebutuhan melalui gelar
Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.
DASAR PEMIKIRAN
 Budaya masyarakat merupakan faktor penting bagi
input kebijakan dalam penyusunan program
pembangunan  manusia sebagai makhluk budaya
adalah pelaku pembangunan.
 Penghargaan terhadap nilai-nilai budaya individu
maupun masyarakat merupakan bagian dari Hak Azasi
Manusia.
 Dalam konteks dimaksud, nilai-nilai budaya yang
beraneka ragam tersebut harus diakomodir sebagai
penghormatan terhadap nilai budaya sebagai hak
azasi individu dan hak azasi masyarakat.
DASAR HUKUM
UUD 1945 Pasal 18B:
 (1) Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang
bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan UU;
 (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan UU;
 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 UU No. 6 Tahun 2014 tentang DESA
 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang DESA
 Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat;
 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
MAKSUD
 MENDORONG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
BERDASARKAN OTONOMI ASLI
GAMPONG , MELALUI PENDEKATAN ADAT ISTIADAT DAN
BUDAYA, BAIK SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN SOSIAL
KEMASYARAKATAN, DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SERTA PENGEMBANGAN BUDAYA ACEH
SEBAGAI BAGIAN DARI BUDAYA NASIONAL UNTUK
MENCAPAI
PENINGKATAN
KUALITAS
ETAHANAN
NASIONAL DAN KEUTUHAN NKRI.
TUJUAN PABA
TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN
OTONOMI ASLI GAMPONG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAN
SERTA PENGEMBANGAN BUDAYA ACEH
PELESTARIAN
ADAT ISTIADAT
DAN NILAI-NILAI
BUDAYA DALAM
KEHIDUPAN
KEMASYARAKATAN;
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT
MELALUI
PENDEKATAN
PENINGKATAN
PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
DALAM
PEMERINTAHAN;
(1)
(2)
PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
DENGAN
PENDEKATAN
ADAT ISTIADAT,
NILAI-NILAI SOSIAL
BUDAYA
DAN KEBUDAYAAN;
(3)
MELETAKKAN
DASAR BAGI
PENGEMBANGAN
PROGRAM
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT
DAN BUDAYA
MASYARAKAT PADA
TAHUN-TAHUN
BERIKUTNYA
(4)
DUKUNGAN KEBIJAKAN
Adat Istiadat dan nilai sosial
budaya masyarakat merupakan
salah satu modal sosial yang
dapat dimanfaatkan dalam
rangka pelaksanaan
pembangunan
PERMENDAGRI
NOMOR 52 THN 2007
TENTANG PEDOMAN
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT
MEMPERKOKOH JATI DIRI INDIVIDU DAN MASYARAKAT
DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
MENDUKUNG PENGEMBANGAN BUDAYA NASIONAL
DALAM MENCAPAI PENINGKATAN KUALITAS KETAHANAN
NASIONAL DAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN RI.
1. POKJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT DI TK. PROV DAN KAB/KOTA;
2. SATUAN TUGAS (SATGAS) DI KECAMATAN DAN
GAMPONG.
PROGRAM/KEGIATAN BPM DALAM RANGKA
PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA
AKTUALISASI POKJA PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT
PILOT PROJECT PELESTARIAN ADAT
ISTIADAT DAN BUDAYA DALAM
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DI GAMPONG
PENGADAAN JUKLAK/JUKNIS UNTUK
PETUNJUK BANTUAN STIMULTAN
PEMBENTUKAN POKJA
KABUPATEN/KOTA
RAKOR PEMBERDAYAAN ADAT
ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT
1 KABUPATEN (ACEH SELATAN)
3 KECAMATAN
3 GAMPONG
PEMBERIAN PEDOMAN UMUM
KEPADA 23 KABUPATEN/KOTA
BENTUK BANTUAN PROVINSI
BANTUAN
MANAJEMEN
PENYEDIAAN
TENAGA
FASILITATOR
DAERAH (FD) DI
KABUPATEN
ACEH SELATAN
BANTUAN
PENDANAAN
1.
PENYEDIAAN DANA
BANTUAN
STIMULAN BAGI
GAMPONG YANG
MENJADI LOKASI
SASARAN
PENGUATAN
KELEMBAGAAN ;
2. PENGUATAN KAPASITAS
PEMERINTAH GAMPONG
DAN MASYARAKAT DAN
PELESTARIAN ADAT DAN
BUDAYA.
BPM ACEH
PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN
PILOT PROJECT
BPM KABUPATEN
KECAMATAN DAN GAMPONG
SERTA KPM
FASILITATOR DAERAH
LOKASI DI KABUPATEN ACEH SELATAN
NO
1
2
3
KECAMATAN
KLUET UTARA
SAMADUA
MEUKEK
GAMPONG
ALOKASI
ANGGARAN
(Rp)
PAYA
BARU
BLANG KUALA
50.000.000
50.000.000
50.000.000
FASILITATOR DAERAH (sesuai SPK No. 411.2/040/SPK/V/2014)
USULAN REVISI SOTK BPM ACEH MENJADI BPMPG ACEH SESUAI
DENGAN QANUN 5 TAHUN 2007 DAN SEJALAN DENGAN
UU NO. 6 TAHUN 2014
PERUBAHAN NAMA BIDANG
SEBELUMNYA
SESUDAHNYA
1. KETAHANAN MASY MUKIM DAN GAMPONG (KMMG)
KETAHANAN MASY DAN PENGEMBANGAN ADAT
2. KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN (KSPP)
PEMERINTAHAN MUKIM DAN GAMPONG
3. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (PEM)
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
4. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERDESAAN (PTP)
PENGEMBANGAN KAWASAN,SDA DAN TTG
5. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
UPTB BALAI PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASY DAN GAMPONG
PERUBAHAN NAMA SUB BIDANG
SEBELUMNYA
SESUDAHNYA
1. SUB BIDANG MOTIVASI DAN SWADAYA
SUB BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2. SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, TRADISI DAN BUDAYA
SUB BIDANG PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA
TUGAS SUB BIDANG
PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA
 MELAKUKAN PEMBINAAN PENATAAN STATUS DAN
KEWENANGAN GAMPONG ADAT, PEMBERDAYAAN LEMBAGA
ADAT, PEMBERDAYAAN MAJELIS PERADILAN ADAT GAMPONG ,
SERTA
 PEMBINAAN PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT DAN BUDAYA YANG
BERKARAKTER ISLAMI KEDALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.
PERAN MASING-MASING UNSUR DALAM PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat : berperan dalam fungsi koordinasi
penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang didasari oleh budaya yang
berkembang dan berlaku, pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat,
pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan
masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, pemantauan.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : berperan dalam membangun, mengembangkan
potensi budaya dan pariwisata.
3. Bappeda : berperan dalam koordinasi perencanaan umum dan evaluasi.
4. MAA : pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat,
pembinaan dan pengembangan hukum adat, pelestarian dan pembinaan adat istiadat,
khazanah adat dan adat istiadat, pengkajian dan penelitian adat dan adat istiadat.
5. Lembaga Wali Nanggroe : mempersatukan rakyat Aceh secara adat yang independen
dan berwibawa serta bermartabat.
6. TP PKK : berperan dalam pendayagunaan kader, motivasi masyarakat, penyuluhan dan
bimbingan teknis pengembangan kegiatan produktif kreatif.
7. LSM : berperan dalam mendukung teknis operasional pelestarian dan pengembangan
17
adat.
RENCANA PROGRAM KERJA PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN ADAT TAHUN 2015
1.
Rapat Sekretariat Pokja Pelestarian dan Pengembangan
Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi
Aceh;
2. Rapat Kerja dan Sosialisasi Pendataan Masyarakat Hukum
Adat;
3. Bimtek Sistem Data Base Adat Budaya Nusantara; dan
4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelestarian
dan Pengembangan Adat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat ke Kab/Kota.
18
ACEH
ALAS
ANEUK JAMEE
GAYO LUT
SUKU
BANGSA DI
ACEH
GAYO LUES
GAYO SERBEJADI
KLUET
SIMEULUE
SINGKIL
TAMIANG
PILOT PROJECT ADAT DAN BUDAYA
NUSANTARA (PABN)
LOKASI KEGIATAN
1. KABUPATEN ACEH BESAR (2013)
(TAHAP I)
2. KABUPATEN PIDIE JAYA (2012)
(TAHAP III)
1. Lamblang Manyang
1. Mns. Mancang, Meurah Dua
2. Lamreung
3. Mata Ie
4. Lampaya
2. Manyang Cut, Meureudu
3. Nanggroe Timu, Ulim
4. Lueng Bimba, Meurah Dua
5. Mee Pangwa, Trienggadeng
SK POKJA DAN SEKRETARIAT PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PROV. ACEH 2014
SK TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT GAMPONG PILOT PROJECT PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 2014
DOKUMENTASI VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI GAMPONG DAN
FASILITATOR DAERAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014
Budaya Aceh dile that meugah
Dalam sejarah dile saboh thon
Trok bak masanyoe bek ta peubicah
Budaya beu meugah adak jeut beu harom
Nyoe koen geutanyoe nyang tem peucerah
Digop meutuah cit kureung meuphom
Ureung nyoe keuh cukop that ceudah
Ta peu meuriah budaya mandum