Transcript BPM.STRATEGI PENGUATAN KETOKOHAN LEMBAGA ADAT

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN
ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA ACEH
Oleh : Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum
Ketua Majelis Adat Aceh
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Adat se Aceh
PEMERINTAH ACEH Badan Pemberdayaan Masyarakat
20 AGUSTUS 2013
MATEE ANEUK MUPAT JEURAT
GADOH ADAT PAT TAMITA
SALAH BAK HUKOM RAYA AKIBAT
SALAH BAK ADAT MALEE BAK DONYA
Adat ta junjong, hukom tapeutimang
Qanun ngon reusam wajeib ta jaga
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN ADAT ISTIADAT
MEMBANGUN BUDAYA ACEH
(1)
Penguatan Fungsi dan Tugas Pokok Lembagalembaga Adat:
• Menguatkan peran dan fungsi lembaga Adat
dalam berbagai posisi dan potensi
• Membina dan memotivasi tokoh-tokoh adat
yang potensial
• Melakukan pengkaderan tokoh adat dan adat
istiadat kepada generasi Muda dan Wanita
• Melakukan kajian penelitian, penulisan
tentang adat dan adat isiadat Aceh (multy
kulturl)
• Melestarikan dan Aktualisasi alat-alat/
benda-benda pusaka adat, prosesi adat dan
adat istiadat, penegakan hukum adat serta
kreasi adat lainnya yang berdampak ekonomi
dan tidak bertentangan dengan Syari’at Islam
• Membangun nilai-nilai hukum adat, untuk
penguatan
Peradilan
Adat
dalam
Penyelesaian Sengketa di Gampong-gampong
dan Mukim
Regulasi dan Implimentasi Lembaga-lembaga
Adat dalam Perencanaan Pembangunan :
. Memasukkan peran lembaga adat, baik pada
tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota
dalam berbagai regulasi Qanun, peraturan,
reusan dan peran-peran formal sesuai
dengan bidang kelembagaan yang berkaitan
. Mengkaji dan melestarikan nilai-nilai tradisional
untuk mendukung penyelematan dan
kelanjutan lingkungan hidup dan sumbersumber alami
. Membina dan mengemasi produk-produk adat,
kreasi masyarakat Aceh, yang bernilai
ekonomi sebagai hak paten yang harus
dibangun dan dilindungi
. Membangun nilai-nilai adat sebagai identity
keacehan yang bersifat khas/ khusus/
istimewa dalam berbagai aspek perencanaan
pembangunan.
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN
ADAT DAN ADAT ISTIADAT
(Pasal 12 Qanun.N0.9 tahun 2008)
(2)
•
Meliputi , bidang-bidang:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tatanan adat dan adat istiadat;
arsitektur Aceh;
ukiran-ukiran bermotif Aceh;
cagar budaya;
alat persenjataan tradisional;
karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman;
bahasa-bahasa yang ada di Aceh;
kesenian tradisional Aceh;
adat perkawinan;
adat pergaulan;
adat bertamu dan menerima tamu;
adat peutamat darueh (Khatam Al Qur’an);
adat mita raseuki (berusaha);
pakaian adat;
makanan/ pangan tradisional Aceh;
perhiasan-perhiasan bermotif Aceh;
kerajinan-kerajinan bermotif Aceh;
piasan tradisional Aceh; dan
upacara-upacara adat lainnya.
Manfaat adat/ adat istiadat, meliputi:
1. Dimensi
ritual:
Setiap
prilaku/
perbuatan adat Aceh selalu disertai
dengan nilai-nilai agama/ do’a
2. Dimensi lingkungan :membangun
lingkungan damai/ hijau dn berbuah/
indah
3. Dimensi ekonomi : menghasilkan
produk-produk
befrnilai ekonomi,
seperti kuliner, motif pakaian, seni dan
lain-laiin
4. Dimensi hukum: dengan norma-norma
adat dapat menyelesaikan sengketa
menuju damai yang rukun dan
sejahtera
5. Dimensi identitas: Membangun dan
menegakkan harkat dan mmartabat/
daerah, sebagai wilayah produk/
mermbangun kebanggaan
6. Dimensi kompetitif; menghasilkan
nilai-nilai produk kebanggaan untuk
menaikkan daya saing dengan daerah/
masyarakat/ bangsa lain
Adat / Adat Istiadat di bawah Kebijakan Wali Nanggroe
Qanun No.8 Tahun 2012
(3)
Kebijaksanaan Pelaksanaan Adat / Asdat
Istiadat berada di bawah Wali Nanggroe
Dasar-dasar Hukum :
UUD .NKRI: Pasal 18 B ayat (1) an Ayat (2)
MoU-Helsinki 15 Agt.2005:
1.1.6.
Kanun Aceh akan disusun kembali
untuk Aceh dengan menghormati tradisi
sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta
mencerminkan kebutuhan hukum terkini
Aceh
1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan
dibentuk dengan segala perangkat
Upacara dan gelarnya
UU-PA
No.11
Tahun
2006
tentang
Pemerintahan Aceh
• Pasal 96. 97, 98 dan 99
Qanun No.8 Tahun 2012:
Pasal 1 angka 3 : Wali Nanggroe adalah
seorang pemimpin yang bersifat personal
dan independen yang memimpin Lembaga
Wali Nanggroe
Pasal 1 angka 4 : Lembaga Wali Nanggroe
adalah lembaga kepemimpinan adat
sebagai pemersatu mayarakat yang
independen, berwibawa dan berwenang
membina dan mengawasi penyelenggaraan
kehidupan lembaga-lembaga adat, adat
istiadat, bahasa dan pemberian gelar/
derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
Pasal 1 angka 6 .Gubernur adalah Kepala
Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu
proses
demokratis
yang
dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil
Pasal 1 angka 7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan Aceh yang
anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum
Membangun Peradaban Aceh yang Bermartabat
dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
(4)
UUD 1945 Pasal 18 B :
• ayat (1) Negara mengakui dan
menghormati
satun-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan undang-undang.
• Ayat (2)
Negara mengakui dan
menghormati
kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih
hidup
dan
sesuai
dengan
perkembangan
masyarakat
dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undangundang.
PANCASILA
BHINNEKA
TUNGGAL IKA
MoU-HELSINKI
ADAT
BUDYA
ACEH
Pasal 30 Qanun No.8 Tahun 2012
(5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Wali
Nanggroe mempunyai fungsi:
perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat,
adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;
penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana
ditentukan dalam qanun ini;
perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh;
pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat
dan gelarnya;
pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhetian personil perangkat
Lembaga Wali Nanggroe;
pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk
kemajuan peradaban Aceh;
pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang
berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
dan
penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian
perdamaian dunia.
Alhamdulillah
Terima kasih
dan
SUKSES UNTUK ANDA !
THANK’S