Transcript - Badan Pemberdayaan Masyarakat Banda Aceh

PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN
BUDAYA ACEH
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ACEH, 20 AGUSTUS 2014
DASAR HUKUM PENANGANAN URUSAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SOSIAL DAN
BUDAYA (URUSAN WAJIB PEMDA)
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UU 44/1999, ttg Penyelenggaraan Keistimewaan Prov Daerah Istimewa
Aceh.(BAB III, Ps.3 ayat (2) meliputi: (Penyelenggaraan Hidup Beragama, Adat,
Pendidikan dan Peran Ulama Dalam Penetapan kebijakan Daerah).
UU 32/2004, Pasal 222 Mendagri adalah koordinator secara nasional dalam
pembinaan penyelenggaraan Pemda ;
UU 11/2006, ttg Melindungi, Membina, Mengembangkan Kebudayaan dan
kesenian Aceh yang Berlandaskan nilai Islam;
UU 6/2014 tentang Desa;
PP 38/07 pasal 7 ayat (2) huruf u,v dan w Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta Sosial dan Kebudayaan menjadi urusan wajib PEMDA Provinsi dan
PEMDA Kabupaten/ Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa.
PP 41/2007 ttg organisasi perangkat daerah;
PP 43/2014 tentang Peraturan Pelasksanaan Undang-undang No 6 Thn 2014;
PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata No. 42 & 43 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Kebudayaan;
Permendagri 52/2007 Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai
Sosial Budaya Masyarakat.
2
UU 32/2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
MEMPUNYAI MISI
MENYEDIAKAN
LAYANAN DASAR
(BASIC SERVICE)
PEMBERDAYAAN
(EMPOWERMENT)
PENGEMBANGAN
SEKTOR UNGGULAN
(CORE COMPETENCE)
MEMBAWA KONSEKUENSI THD ADANYA
DISTRIBUSI UR PEM MULAI DARI PUSAT
SAMPAI DAERAH
KEBERADAAN
DESA
ADANYA KEWENANGAN BERUPA URUSAN PEMERINTAHAN
KAB/KOTA YG DISERAHKAN KE DESA BERTUJUAN SBG UPAYA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN & KEMANDIRIAN DESA
3
PERAN MENDAGRI DAN GUBERNUR
Pasal 222 Undang Undang No 32 Tahun 2004:
a. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan
Mendagri
b. Pembinaan & pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kab/Kota dikoordinasikan oleh
Gubernur
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:
PELAKS URUSAN WAJIB DAN PILIHAN OLEH
PEMDA
FUNGSI PEMERINTAH
PUBLIC
REGULATION
EMPOWERMENT
PUBLIC GOODS
URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH (Pasal 7 PP 38/2007):
 Urusan Wajib (26 urusan): pendidikan, kesehatan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan
pembangunan, perumahan, kepemudaan & OR, penanaman
modal, koperasi & usaha kecil & menengah, dukcapil,
tenagakerja, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan &
perlindungan anak, KB & keluarga sejahtera, perhubungan,
komunikasi & informatika, pertanahan, kesbangpol dlm negeri,
otda/pum/adm keuda/perangkat daerah/kepegawaian &
persandian, pemberdayaan masy & desa, sosial,
kebudayaan, statistik, kearsipan, perpustakaan
 Urusan Pilihan (8 urusan): kelautan & perikanan, pertanian,
kehutanan, energi & sumber daya mineral, pariwisata, industri,
perdagangan, ketransmigrasian
Bagian Urusan Pemerintahan yg Dilaksanakan
Masing-masing Tingkatan Pemerintahan
PUSAT: berwenang membuat norma-norma,standar,
prosedur, monev, supervisi,fasilitasi &
urusan-urusan pemerintahan dgn
eksternalitas nasional
PROVINSI: berwenang mengatur & mengurus
urusan-urusan pemerintahan dgn
eksternalitas regional (lintas kab/kota)
KABUPATEN/KOTA: berwenang mengatur &
mengurus urusan-urusan pemerintahan dgn
eksternalitas lokal dalam 1 kab/kota
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
MEMBERDAYAKAN SOSIAL- EKONOMI MASYARAKAT
YANG RENTAN KARENA DAMPAK KEBIJAKAN YANG
TIDAK BERPIHAK, KONFLIK SOSIAL DAN BENCANA
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSBUDMAS
Permendagri 52/2007
8
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
ADAT ISTIADAT & NILAI SOSBUD MASYARAKAT MERUPAKAN
MODAL DASAR DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT
SEHINGGA DIPERLUKAN
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
MEMPERKOKOH JATI DIRI INDIVIDU DAN MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MENDUKUNG PENGEMBANGAN BUDAYA NASIONAL DALAM
MENCAPAI PENINGKATAN KUALITAS KETAHANAN NASIONAL
DAN KEUTUHAN N K R I
9
PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
KONSEP
PENGAKOMODASIAN
KEANEKARAGAMAN LOKAL UNTUK
MEMPERKOKOH KEBUDAYAAN NAS
PENCIPTAAN STABILITAS NASIONAL
MENJAGA, MELINDUNGI DAN MEMBINA
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT
PENUMBUHKEMBANGAN SEMANGAT
KEBERSAMAAN DAN
KEGOTONGROYONGAN
PARTISIPASI, KREATIFITAS DAN
KEMANDIRIAN MASYARAKAT
MEDIA MENUMBUHKEMBANGKAN
MODAL SOSIAL
TERBENTUKNYA KOMITMEN DAN
KEPEDULIAN MASY ARAKAT YANG
MENJUNJUNG TINGGI SOSIAL BUDAYA
PROGRAM
STRATEGI
IDENTIFIKASI NILAI-NILAI
BUDAYA YANG MASIH
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENINGKATAN
SDM
PEMANTAPAN
KETATALAKSA
NAAN
HIDUP DAN POTENSIAL
UTK DILESTARIKAN DAN
DIKEMBANGKAN
PENGKAJIAN PRANATA
SOSIAL YG MASIH ADA,
DIAKUI DAN DITERIMA
OLEH MASYARAKAT
PELEMBAGAAN FORUMFORUM AKTUALISASI ADAT
ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT
INTERNALISASI NILAI
SOSBUD ESENSIAL YG ADA
& MENTRANSFORMASIKAN
MENJADI NILAI KEKINIAN
MENUJU MASY MADANI
10
DALAM RANGKA FASILITASI DAN PEMBINAAN
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
KELOMPOK KERJA (POKJA)
WADAH AKTUALISASI DAN KOORDINASI ANTAR SEKTOR
DALAM RANGKA FASILITASI DAN PEMBINAAN
PELESATARIAN ADAT ISTIADAT DAN PENGEMBANGAN
NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
11
STRUKTUR ORGANISASI POKJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
POKJA PUSAT
KEP MDN
POKJA PROVINSI
KEP GUB
POKJA KABUPATEN/KOTA
KEP BUPATI/
WALIKOTA
SATGAS KECAMATAN DAN DESA/KEL
KEP BUPATI/
WALIKOTA
MASYARAKAT
12
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, ADALAH MENGEMBANGKAN
KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN
MASYARAKAT DALAM SELURUH ASPEK
KEHIDUPANNYA, MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA, POLITIK, DAN
LINGKUNGAN.
STRATEGI
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ASPEK
EKONOMI
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ASPEK
SOSIAL BUDAYA
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ASPEK
POLITIK
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ASPEK
LINGKUNGAN
• PERSIAPAN, sebagai upaya agar setiap langkah
kegiatan selalu terbuka & dpt diterima masyarakat.
• PERENCANAAN, sebagai upaya agar setiap langkah
kegiatan selalu dpt dipercaya & didukung masyarakat.
PELAKSANAAN, sebagai upaya agar suatu kegiatan
memiliki
asas
kemampuan
oleh
masyarakat.
• EVALUASI, sebagai upaya agar setiap langkah kegiatan
selalu dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
• MEMBERI DUKUNGAN PENDANAAN & PRASARANA SESUAI
KEMAMPUAN KEUANGAN YANG ADA.
• MEMBERIKAN BINTEK, ADVOKASI, & PENGAWASAN.
• MELAKUKAN PENDAMPINGAN ATAS DASAR KEBUTUHAN &
KEMAMPUAN YANG ADA.
• MENGAKOMODASI USULAN & ASPIRASI MASY. DLM
PENGELOLAAN PROGRAM MEL. MUSRENBANG.
• MENGUPAYAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN PEMB SESUAI
KETENTUAN & KEMAMPUAN YANG ADA.
• AKTIF DALAM PENGELOLAAN SUATU PROGRAM
DALAM MEKANISME MUSRENBANG.
• MENGEMBANGKAN KESWADAYAAN MASYARAKAT.
• MELESTARIKAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN SECARA
SWADAYA.
• MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG MASALAH DAN
KEBUTUHAN MASYARAKAT.
• MEMELIHARA
DAN
MENGEMBANGKAN
HASIL-HASIL
PEMBANGUNAN.
• .
1. ADVOKASI  KOMITMEN PEMDA  PERDA
2. KOORDINASI, SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PROGRAM PUSAT DAN DAERAH  RAD
3. IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN KE DALAM
PROGRAM/KEGIATAN  RENSTRA  DIPDA
4. PENGANGGARAN UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN
DI SEKTOR2 TERKAIT DI PUSAT DAN DAERAH
5. PENGUATAN FUNGSI SEKRETARIAT KELEMBAGAAN
(SDM, SARANA DAN PRASARANA, PENGANGGARAN)
6. PENGUATAN SISTEM INFORMASI DAN MONEV
7. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT ( ORMAS,
LEMBAGA KEMASY PEDULI AIDS, TOGA, TOMA/ADAT)
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
21