Transcript 20013BAHAN RAKOR BID KMMG THN 2013 new

Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota dalam Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya Lokal
BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM DAN GAMPONG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2013
I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPM ACEH
(QANUN NOMOR 5 TAHUN 2007)
Melaksanakan
tugas
umum
pemerintahan
pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat
dan
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka panjang.
3. Penyelenggaraan
tugas di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat,
termasuk
pelayanan
umum
lintas
Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan,
Pembinaan
Pengawasan
dan
Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di
Bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Perumusan
kebijakan
teknis
dalam
lingkup
pemberdayaan masyarakat.
2
 Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Pemerintahan
Gampong Sebagian Besar Masih Belum Dapat
Mendukung
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
 Banyaknya Jumlah Gampong Di Aceh Saat Ini 6.464
Gampong Yg Tersebar Di 755 Kemukiman Di 23
Kab/Kota, Sedangkan Yg Ideal Adalah 4.500 S/D
5.000 Gampong;
 Dalam
Rangka
Percepatan
Pembangunan,
Penanggulangan
Kemiskinan,
Pemberdayaan
Masyarakat, Penciptaan Lapangan Kerja Dan
Penguatan Pemerintahan Gampong Di Aceh,
Pemerintah
Aceh
Bersama
Pemerintah
Kabupaten/Kota Telah Mengalokasikan ADG dan
BKPG;
 Masih Belum Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas)
Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan
Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Kecamatan Dan
Gampong;
III. PERMASALAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TERBATASNYA ANGGARAN KAB/KOTA, TERUTAMA UTK KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT;
MASIH
BANYAK
UU,
PP,
DAN
PERMENDAGRI
BELUM
DIIMPLEMENTASIKAN DLM MENDUKUNG PROGRAM/ KEGIATAN
SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU;
KURANGNYA DUKUNGAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ADAT DAN BUDAYA
LOKAL;
MASIH BLM JELASNYA TUPOKSI BERKAITAN DGN PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT
DITINGKAT
SKPK
SEBAGAIMANA
MKSD
PERMENDAGRI NO 52 THN 2007;
BELUM
TERBENTUKNYA
POKJA
PENGEMBANGAN
DAN
PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT DI KAB/KOTA;
BELUM
DISAMPAIKANNYA LAPORAN KEGIATAN BPM KAB/KOTA
BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT
KE PEMERINTAH PROVINSI (BPM ACEH), SEBAGAIMANA
KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA DATA YG DIBUTUHKAN
UTK PENGAMBILAN KEBIJAKAN SGT MINIM DAN TDK MAMPU
MENGAKOMODIR KEBUTUHAN KAB/KOTA;
PERNAH
IV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan Masyarakat adalah
suatu strategi yang digunakan dalam
pembangunan masyarakat sebagai
upaya untuk mewujudkan kemampuan
dan kemandirian dalam kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa
dan
bernegara
V. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya
memiliki dua makna :
 Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui
pelaksanaan berbagai program
Agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat
kemampuan yg diinginkan  MAJU
 Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian
wewenang dalam pengambilan keputusan
Membangun diri dan lingkungan secara mandiri
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERARTI
MEMAMPUKAN DAN MEMANDIRIKAN.
:
VI. SCHEDULE KEGIATAN
NO
KEGIATAN
RENCANA
KETERANGAN
1
RAKER PMT-AS
2
RAKORDA POKJANAL
POSYANDU
1 S/D 3 Juli 2013
TELAH
DILAKSANAKAN
3
BBGRM X DAN HKG PKK KE
41
30 APRIL 2013
TELAH
DILAKSANAKAN
4
WORKSHOP MUSRENBANGGAMPONG
2 S/D 4 SEPT 2013
4 S/D 6 SEPT 2013
(2 Angkatan)
5
RAKOR PEMBERDAYAAN
ADAT
19 S/D 21 AGUST
2013
6
RAKOR PENGUATAN
KELEMBAGAAN HIV/AIDS
PROV.
21 S/D 23 AGUST
2013
7
FASILITASI SISTEM
INFORMASI POSYANDU (SIP)
DI DAERAH
21 S/D 23 AGUST
2013
8
SUPERVISI PENGUATAN
KELEMBAGAAN AIDS di
KAB/KOTA
SEPT-OKT 2013
2 S/D 4 SEPT 2013
VII. PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
Tujuan :
-
Meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui
makanan tambahan
-
Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam
mengikuti kegiatan belajar
-
Meningkatkan kesehatan, pengetahuan dan perilaku peserta didik
serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan
pangan lokal
-
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya perbaikan gizi
peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan
kesejahteraan keluarga
Sasaran :

Peserta didik, orang tua peserta didik, guru dan komite sekolah
-
1. PEMBENTUKAN TIM PMT-AS PROVINSI
-
2.
3.
4.
5.
PERMINTAAN DATA TK/RA DARI KAB/KOTA SE ACEH
PERMINTAAN NAMA PETUGAS PENDAMPING PMT-AS KAB/KOTA
VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN PMT-AS
PELAKSANAAN RAKER PMT-AS
6. PESERTA KEPALA BPM ATAU KABID YG MENANGANI, KEPALA SEKOLAH
−
−
TK/RA DAN LINTAS SEKTORAL.
7. PENGADAAN ALAT MASAK PMT-AS
8. PEMBINAAN MELALUI : PEMBERIAN JUKNIS, PEDOMAN UMUM,
MONITORING DAN EVALUASI
8. PELAPORAN
IX. POSYANDU :
Pelaksanaan Rakorda Pokjanal Posyandu
 Tujuan :
 Mereview
program/kegiatan pokjanal posyandu Prov. dan
Kab/Kota, ajang berbagi pengalaman utk meningkatkan dan
memperbaiki kinerja pokjanal posyandu baik di tingkat provinsi
maupun kab/Kota
 Menyamakan persepsi antara pemerintah aceh dgn kab/Kota
terhadap program/kegiatan pokjanal posyandu

Sasaran :
 Meningkatnya kemampuan pengurus pokjanal posyandu dlm
rangka mengembangkan posyandu
 Meningkatnya kapasitas dan kinerja pokjanal posyandu baik di
tingkat Prov. Maupun Kab/Kota
X. BBGRM
Tingkat Nasional, di Kalimantan Selatan telah
dilaksanakan pd tgl 30 Mei 2013
 Tingkat Provinsi, telah dilaksanakan pd Tgl 30
April 2013 Di Gampong Lamblang Manyang Kec.
Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
 Tujuan :

 Utk
meningkatkan peran aktif masyarakat
berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan
dan kegotongroyongan melalui kegiatan gotong
royong dlm pelaksanaan pembangunan serta
pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Gampong
XI. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASY.
DALAM MEMBANGUN GAMPONG
KEGIATAN:
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

WORKSHOP MUSRENBANG GAMPONG :
 Tujuan :
○ Terfasilitasinya penyusunan RKP di 80 Gampong Se Aceh;
○ Peserta memahami dan mengetahui kerangka hukum musrenbang, Tujuan dan luaran
musrenbang, Tahapan Pra-musrenbang, tahapan pelaksanaan musrenbang dan
tahapan pasca musrenbang Gampong;
○ Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perencanaan Pembangunan
Gampong
 Peserta :
• Keuchik dari Gampong Lokasi penerima Bantuan PMT-AS Se Aceh
• 2 angkatan (80 orang)
 Pelaksanaan :
• Direncanakan 2 S/D 6 SEPT 2013

XII. RAKOR DAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN
ADAT
 Peserta :
• Pejabat BPM, Unsur MAA, Unsur Disbudpar Kab/Kota
• Pejabat Pemerintah Aceh (unsur Bappeda, MAA dan BPM)
 Pelaksanaan :
• Tgl 19 SD 21 September 2013
 Gelar Adat dan Budaya tingkat Nasional di Bandung Jawa Barat
(bln oktober 2013)
XIII. FASILITASI GAMPONG PILOT PROJECT ADAT DAN
BUDAYA NUSANTARA (PABN)
1. KABUPATEN PIDIE JAYA
- PROGRAM LANJUTAN (TAHAP II)
- 5 GAMPONG
- SELEKSI FASILITATOR DAERAH
2. KABUPATEN ACEH BESAR
- Identifikasi 8 Calon Gampong Pilot Project Di Kab. Aceh Besar
(telah dilakukan bersama Ditjend PMD, BPM ACEH DAN Kab
ACEH BESAR PD TGL 18 APRIL2013), TUJUANNYA:
- menentukan 4 calon lokasi Gampong Pilot Project;menyeleksi
dan menetapkan Fasilitator Daerah utk Pendampingan di
Gampong Pilot Project)
XIV. FASILITASI PEMBERDAYAAN ADAT
DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
A. FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN
HIV/AIDS
1. RAKOR PENGUATAN KELEMBAGAAN
HIV/AIDS PROVINSI
2. SUPERVISI PENGUATAN KELEMBAGAAN
HIV DAN AIDS DIKAB/KOTA
3. PELAPORAN
B. FASILITASI PENGUATAN SISTEM INFORMASI
POSYANDU (SIP) DI DAERAH
17
1. RAKOR PENGUATAN KELEMBAGAAN
HIV/AIDS PROVINSI
Tujuan :- Utk merumuskan, menyusun, mensinergikan
berbagai program kebijakan dari lintas sektor,
terkait dalam upaya menanggulangi HIV dan AIDS
secara komprehensif dan terpadu dalam perspektif
pemberdayaan masyarakat sebagai kebijakan
pemerintah Daerah
Sasaran Pelaksanaan :
- Pemerintah Kab/Kota, sebanyak 25 org
- Transport Lokal
- Konsumsi dan Akomodasi (ditanggung Panitia)
2. SUPERVISI PENGUATAN KELEMBAGAAN
HIV DAN AIDS DIKAB/KOTA
Tujuan :
Untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan
pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di
Kabupaten/Kota yang meliputi keseluruhan aspek
implementasi program,mekanisme penyaluran dan
pencairan dana serta perkembangannya;
SASARAN : PELAKSANAAN MELIPUTI:
- Kelembagaan KPA Kab/Kota;
- Pemberdayaan Masyarakat dlm rangka Penanggulangan
HIV dan AIDS di Daerah ;
KONSEP
KONSEP
LAMBANG KAB/KOTA
BUPATI/WALIKOTA ...........
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .........
NOMOR 411.2 /
/2013
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA ……..
TAHUN 2013
BUPATI/WALIKOTA ...................
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat
istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat perlu membentuk kelompok kerja
pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat Kabupaten/Kota......... Tahun 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut
diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Perimbangan
Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun 2007 tentang
Pedoman
Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat.
7. Qanun Kabupaten/Kota........ tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kabupaten/Kota............;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan
Adat Istiadat;
10.
Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat;
11.
Qanun
Kabupaten/Kota.......
Nomor
.Tahun
2013
tentang
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.......... Tahun 2013.
(dapat ditambahkan dengan UU pembentukan Kab/Kota dan Qanun Kabupaten/Kota)
Anggaran
KONSEP
LAMPIRAN -
Keputusan Bupati/Walikota......
Nomor : 411.2/
/2013
Tanggal :
(nama bulan) 2013
(bulan islam) 1434
SUSUNAN PERSONALIA POKJA DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA.......
TAHUN 2013
No.
Jabatan Pokok
Kedudukan dlm Tim
1
1.
2.
3.
2
3
Pembina
Pengarah
Ketua
Bupati/Walikota
Sekda Kabupaten/Kota
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota
Pejabat esselon III yg membidangi Sosbud dari SKPK yg
4.
membidangi yugas pemberdayaan
I.
BIDANG KELEMBAGAAN
1.
2.
3.
4.
II.
Sekretaris
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
1.
2.
3.
4.
III. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
1.
2.
3.
4.
IV. BIDANG BINA PROGRAM
1.
2.
3.
4.
V.
BIDANG KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI
1.
2.
3.
4.
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota masing-masing bidang terdiri dari unsur Departemen/Sektor/Instansi, Dunia Usaha serta
praktisi dan akademisi
BUPATI/WALIKOTA........
(NAMA BUPATI/WALIKOTA)
3. PELAPORAN
Tujuan : - Agar tersedia informasi serta data Akurat
dan jelas akan keberhasilan yg telah
dicapai dan kendala-kendala yg muncul
dlm upaya penanggulangan HIV dan
AIDS;
Sasaran meliputi:
- Teknis pelaksanaan dana dekonsentrasi;
- Outcome pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan dana dekonsentrasi;
- Rekomendasi dan Kesimpulan;
B. FASILITASI PENGUATAN SISTEM INFORMASI
POSYANDU (SIP) DI DAERAH
DILAKUKAN MELALUI KOORDINASI DAN
PENGUATAN SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU ,
DGN TUJUAN: OPTIMALISASI PEMANFAATAN
PERANGKAT KERAS DAN LUNAK SISTEM
INFORMASI POSYANDU SEBAGAI PIRANTI
MANAJEMEN POKJANAL/POKJA POSYANDU DLM
MENGANALISIS DATA KEGIATAN-KEGIATAN YG
DILKSNKAN OLEH POSYANDU;
23
TERIMA
KASIH