Transcript Presentasi Kaban SIP edit - Badan Pemberdayaan Masyarakat

BPM ACEH
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENGUATAN
POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI DAERAH
OLEH :
Drs. ZULKIFLI Hs, MM
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT ACEH
VISI DAN MISI
PEMERINTAH ACEH
VISI
MISI
Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan
Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan
Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki.
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Keberlanjutan Perdamaian;
3. Dinul Islam, Adat dan Budaya;
4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk;
5. Penaggulangan Kemiskinan;
6. Pendidikan;
7. Kesehatan;
8. Infrastruktur yang Terintegrasi;
9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
10.Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.
Program dan
Anggaran
Pembangunan
Aceh diarahkan
untuk 7 (tujuh)
Prioritas yaitu :
1. Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam bidang politik,
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan kemiskinan, keterasingan, keterpencilan dan
keterbelakangan.
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan simplikasi pembangunan
kemukiman dan gampong.
4. Peningkatan
kemampuan
produksi
pemanfaatan tehnologi tepat guna.
masyarakat
dengan
5. Pemanfaatan sumber daya alam secara berdaya guna dan
berhasil guna bagi masyarakat kemukiman dan gampong.
6. Terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat di
kemukiman dan gampong.
7. Penyiapan rancangan qanun/pergub tentang sistim informasi, data
base potensi masyarakat miskin, profil mukim dan gampong, serta
koordinasi, kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan .
VISI:
“Terwujudnya kemandirian
Masyarakat Aceh
MISI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, Gampong
Peningkatan keswadayaan masyarakat.
Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan
keluarga.
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
Pendayagunaan tehnologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.
Penanggulangan Kemiskinan.
– Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang.
c. Penyelenggaraan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota.
d. Pelaksanaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap
penyelenggaraan tugas di Bidang pemberdayaan masyarakat.
e. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan
masyarakat.
f. Pembinaan unit pelaksanaan teknis Badan
a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan
mukim dan gampong;
b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang ketahanan
masyarakat;
c. Merumuskan menyiapkan kebijakan dibidang usaha ekonomi
masyarakat;
d. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemanfaatan
teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
e. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi
litbang serta penyusunan perencanaan dibidang pemberayaan
masyarakat; dan
f. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana serta rumah tangga.
STRATEGI
Untuk mewujudkan Visi dan Misi diperlukan Strategi
berikut :
sebagai
1.
Penguatan manajemen pembangunan partisipatif.
2.
Penguatan kelembagaan
masyarakat lainnya.
3.
Peningkatan kemampuan produksi masyarakat dan pengembangan teknologi
tepat guna melalui pemanfaatan sumber daya alam.
4.
Pengembangan sarana/prasarana kemukiman, gampong dan kelurahan.
5.
Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di
kemukiman, gampong dan kelurahan.
6.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di
kemukiman, gampong dan kelurahan.
mukim,
gampong,
kelurahan
dan
kelembagaan
TUJUAN
“Meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat Kemukiman dan
Gampong melalui penciptaan, Kesempatan
belajar, lapangan kerja, kesempatan
berusaha serta pemanfaatan sdm .sda dan
teknologi tepat guna”.
1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkurangnya kemukiman dan gampong tertinggal.
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur dan
masyarakat kemukiman, gampong dan kelurahan.
4. Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat
guna melalui pemanfaatan sumber daya alam.
5. Meningkatnya motivasi, partisipasi, daya cipta dan karya
masyarakat kemukiman, gampong dan kelurahan dalam
berbagai kegiatan pembangunan.
6. Terciptanya keserasian dan keberlanjutan pembangunan
perkotaan dan perdesaan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kemukiman,
gampong dan kelurahan serta sarana dan prasarana
perdesaan lainnya.
8. Tersedianya dana alokasi khusus dari APBA dan APBD
Kab/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
di gampong.
9. Berfungsinya kelembagaan sosial masyarakat, di kemukiman,
gampong dan kelurahan.
10. Tersedianya lembaga keuangan kemukiman, gampong dan
kelurahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif
keluarga dan masyarakat perdesaan.
11. Berkembangnya usaha produksi yang berorientasi pasar.
12. Terciptanya lapangan kerja baru diluar sektor pertanian.
13. Meningkatnya
pembangunan
kelurahan.
kualitas perencanaan dan pelaksanaan
masyarakat kemukiman gampong dan
14. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembinaan
keluarga (PKK) dan Posyandu.
LANDASAN HUKUM
1. PERMENDAGRI
PEMBENTUKAN
NOMOR
54
KELOMPOK
TAHUN
KERJA
2007
TENTANG
OPERASIONAL
PEDOMAN
PEMBINAAN
POS
PELAYANAN TERPADU;
2. PERMENDAGRI
NOMOR
19
TAHUN
2011
TENTANG
PEDOMAN
PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU;
3. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI
POS PELAYANAN TERPADU.
RUANG LINGKUP LAYANAN DLM PERGUB 60 THN 2012
Meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak ;
Bina Keluarga Balita (BKB);
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Pos PAUD);
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA);’
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Perilaku Hidup Bersih, Sehat dan Berwawasan Kependudukan;
Kesehatan Lanjut Usia;
Bina Keluarga Remaja;
Kesehatan Reproduksi Remaja;
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
Akte Kelahiran Anak;
Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak; dan
Peningkatan Ekonomi Keluarga.
PENGERTIAN
1.
POSYANDU :
SALAH SATU BENTUK UKBM YANG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI,
OLEH, UNTUK DAN BERSAMA MASY DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN
GUNA
MEMBERDAYAKAN MASY DAN MEMBERIKAN
KEMUDAHAN
KEPADA MASY
DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR UTK MEMPERCEPAT
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI 5 KEGIATAN ATAU
PELAYANAN MINIMAL PADA POSYANDU.
2.
POSYANDU PLUS :
POSYANDU YG SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN 5 MEJA, JUGA MENJALANKAN
ROGRAM-PROGRAM LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA SEBAGAIMANA
DISEBUTKAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 19 THN 2011.
DENGAN KATA LAIN, POSYANDU PLUS ADALAH POS PELAYANAN TERPADU
TERINTEGRASI, BKB, POS PAUD, TPA DAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA
MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UKBM YG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN
DARI, OLEH DAN UNTUK MASY.
3. POKJANAL POSYANDU : KELOMPOK KERJA YANG
TUGAS
DAN
FUNGSINYA
MEMPUNYAI
KETERKAITAN
DALAM
PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN POSYANDU
YANG BERKEDUDUKAN DI PUSAT, PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN.
14
POKJANAL POSYANDU
(PERMENDAGRI NO 54 TAHUN 2007)
PEMBINA POKJANAL
POKJANAL – PUSAT
POKJANAL – Provinsi
POKJANAL – Kabupaten/Kota
POKJANAL – Kecamatan
POKJA – Gampong
MENDAGRI
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
CAMAT
KEUCHIK
51
RAMBU – RAMBU PERAN MASING-MASING UNSUR DALAM
PENGORGANISASIAN POKJANAL POSYANDU
1. Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD);
berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan,
penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan
kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis
advokasi, fasilitas, pemantauan.
2. Dinas Kesehatan : berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan
sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat-alat kesehatan)
serta dukungan bimbingan teknis.
3. BkkbN/PLKB : berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta
masyarakat.
4. BAPPEDA : berperan dalam koordinasi perencanaan umum dan
evaluasi.
5. TP. PKK : berperan dalam pendayagunaan kader, motivasi
masyarakat, penyuluhan dan bimbingan teknis.
6. Dinas pendidikan, LSM, dan sebagainya ; berperan dalam mendukung
teknis operasional Posyandu.
16
HASIL PENELITIAN UNSYIAH – BPM ACEH
1.
MOTTO POSYANDU PLUS DARI, UNTUK, OLEH MASY BLM DIPAHAMI SECARA UTUH OLEH SELURUH
LAPISAN MASY ;
2.
SEBAGIAN KADER DAN BIDAN TIDAK AKTIF (BAHKAN SEBAGIAN BIDAN GAMPONG TIDAK MENETAP DI
GAMPONG POSYANDU;
3.
DUKUNGAN PERANGKAT GAMPONG DAN TOKOH MASY, TERUTAMA KAUM BAPAK CENDERUNG KURANG;
4.
KETIDAKAKTIFAN KADER DIPENGARUHI OLEH PENGETAHUAN DAN TK PENDIDIKAN, DUKUNGAN SUAMI,
INSENTIF DAN DUKUNGAN MASY (KHUSUSNYA, PERANGKAT GAMPONG DAN PENERIMA MANFAAT);
5.
PAUD DAN TPA YG MERUPAKAN PROGRAM ANDALAN POSYANDU PLUS YG SEHARUSNYA AKTIF, MASIH
BELUM BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA;
6.
PEMAHAMAN MASY PENERIMA MANFAAT POSYANDU, MASY PENDUKUNG, KADER DAN PENGGIAT PRO-
POOR TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI POSYANDU (BIASA DAN PLUS) RELATIF KURANG;
7.
SECARA UMUM RENDAHNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI SOSIAL PARA
KADER DISEBABKAN OLEH TINGKAT PENDIDIKAN MEREKA YG RATA2 LULUSAN SLTP, KURANGNYA
PEMBINAAN DARI PEMERINTAH, SISTEM REWARD DAN
PUNISHMENT YG KURANG
BAIK, TERMASUK
RENDAHNYA INSENTIF;
8.
RENDAHNYA KOMPETENSI SOSIAL PARA BIDAN DIPENGARUHI OLEH KESADARAN, MOTIVASI DAN
TANGGUNG JAWABNYA THD TUPOKSINYA SBG BIDAN DI POYANDU.
PERMASALAHAN POKJANAL PADA UMUMNYA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pokjanal yang ada hanya sekedar SK;
Belum optimalnya tugas dan fungsi masing-masing sektor;
Sekretariat Tetap belum mempunyai program kerja yg jelas dan
terintegrasi;
Kurangnya koordinasi antar Sektor/Lembaga dan antar
Program Pemberdayaan terkait;
Masih ada persepsi bahwa Pokjanal tugas teknis Dinas
Kesehatan;
Kurangnya sosialisasi; dan
Belum maksimalnya dukungan dana pembinaan, termasuk
Dana Operasional Posyandu,dll.
PELAKSANAAN PEMBINAAN POSYANDU DI PROVINSI ACEH TAHUN 2008 S.D 2011
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
JUMLAH DANA
SUMBER
DANA
LOKASI
KEGIATAN
KET
1. Rakorda Pokjanal Posyandu
92 orang
129.042.000
APBA
Banda Aceh
2008
2. Rakorda Pokjanal Posyandu
79 orang
120.020.000
APBD I
Banda Aceh
2009
3. a. Rakorda Pokjanal Posyandu
79 orang
103.092.000
41.204.000
APBD I
UNICEF
Banda Aceh
2010
15 Kab/Kota
43.500.000
APBD I
Kab/Kota
2010
c. Studi Banding ke Pokjanal
Posyandu Provinsi Sulawesi
Selatan
13 orang
200.899.200
UNICEF
Kab. Bone
2010
d. Assessment Posyandu Plus
(Survey Kuantitatif)
159 Desa
927.431.374
UNICEF
13 Kab/Kota
2 Kab di Sumut
2010
3 Kabupaten
413.915.000
UNICEF
Aceh Besar
Aceh Jaya
Aceh Timur
2010
b. Pembinaan, monitoring dan
evaluasi kegiatan Pokjanal
Posyandu ke Kabupaten/Kota
e. Kegiatan Assessment Posyandu
Plus (Study Kualitatif)
19
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
f. Workshop Sosialisasi dan
Audiency
SUMBER
DANA
LOKASI KEGIATAN
KET
83.219.800
UNICEF
Banda Aceh
2010
JUMLAH DANA
g. Pelaporan Komprehensif
15 Kab/Kota
23.000.000
UNICEF
Kab/Kota
2010
4. a. Rakorda Pokjanal Posyandu
102 orang
173.782.000
APBA
Banda Aceh
2011
330 orang
1.119.167.000
APBA
Banda Aceh
2011
345 gpg x 4 blnx
Rp. 140.000,-
193.200.000
APBA
Kab/Kota
2011
345 Gampong
207.000.000
APBA
Kab/Kota
2011
5 org x 345 gpg x
4 bln x Rp. 50.000,-
345.000.000
APBA
Kab/Kota
2011
18 Kab/Kota
139.100.000
APBA
Kab/Kota
2011
b. Rapat Koordinasi (Rakor) dan
Sosialisasi Program Posyandu
Gampong Binaan
c. Biaya Jajanan PMT-Balita di
Posyandu Binaan
d. Biaya Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Pokja Posyandu
Gampong
e. Honorarium/Insentif Kader
Posyandu Gampong Binaan
f. Pembinaan, monitoring dan
evaluasi kegiatan Pokjanal
Posyandu ke Kabupaten/Kota
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
g. Workshop Pengembangan
Tim Pokjanal
Rencana Strategis untuk
Posyandu Provinsi
SUMBER
DANA
LOKASI
KEGIATAN
KET
140.350.000
UNICEF
Banda Aceh
2011
106.050.000
UNICEF
Banda Aceh
2011
174.225.000
UNICEF
Banda Aceh
2011
74.950.000
UNICEF
Banda Aceh
2011
JUMLAH DANA
Pokjanal Posyandu di tingkat
Provinsi
h. Workshop Sosialisasi Revitalisasi
Posyandu dan Pokjanal
Posyandu
Tim Pokjanal
Posyandu Provinsi
dan Kab/Kota
i. Workshop Pengembangan
Pedoman Umum/Petunjuk Teknis
Tim Pokjanal
Posyandu Provinsi
Pendekatan Terpadu melalui
Posyandu
j. Workshop Operasionalisasi
dan Pemeliharaan Fasilitas dan
Program Posyandu di Aceh
21
1
5.
6.
2
3
4
5
6
7
a. Rakorda Pokjanal Posyandu
102 orang
148,992,000
APBA
Banda Aceh
2012
b. Rapat Triwulanan Pokjanal
35 orang
15,262,500
APBA
Banda Aceh
2012
c. Pembinaan, monitoring dan
d. Evaluasi program Pokjanal
e. Posyandu ke Kab/Kota
22 Kab/Kota
216,250,000
APBA
Kab/Kota
2012
a. Rakorda Pokjanal Posyandu
56 orang
74,574,000
APBA
Banda Aceh
2013
b. Rapat Triwulanan Pokjanal
30 orang
15,300,000
APBA
Banda Aceh
2013
c. Pembinaan, monitoring dan
d. Evaluasi program Pokjanal
e. Posyandu ke Kab/Kota
3 Kab/Kota
27,450,000
APBA
Kab/Kota
2013
22
1
2
3
4
5
6
7
1.
Workshop Penyusunan
PenstraPokjanal Posyandu Aceh
44 orang
151.095.000
Unicef
Banda Aceh
2013
2.
Rapat Final Renstra Pokjanal
10 orang
41.700.000
Unicef
Banda Aceh
2013
3.
Sosialisasi Renstra di 3 Kabupaten
(Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh
Timur)
150
orang
55.965.000
Unicef
Aceh Jaya, Aceh
Besar dan Aceh
TImur
2013
4.
Workshop Sosialisasi Pergub Aceh
Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pengintegrasian Layanan
Sosial Dasar di Posyandu Aceh
untuk Pokjanal Provinsi dan
Pokjanal 23 Kabupaten / Kota
66 orang
156.280.000
Unicef
Banda Aceh
2013
5.
Workshop Sosialisasi Pergub Aceh
Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Pengintegrasi Layanan Sosial
Dasar di Posyandu Aceh untuk 3
Kabupaten dan Pokjanal
Kecamatan
150
orang
Unicef
Aceh Jaya, Aceh
Besar dan Aceh
Timur
2013
55.965.000
DAFTAR ALOKASI PENERIMA BANTUAN KOMPUTER SIP DARI KEMENDAGRI
No
Provinsi / Kabupaten / Kota
Jumlah
Tahun
1.
Provinsi Aceh
1 Unit
2008
2.
Kota Subulussalam
1 Unit
2008
3.
Kabupaten Aceh Jaya
1 Unit
2008
4.
Kabupaten Aceh Besar
1 Unit
2009
5.
Kabupaten Bireuen
1 Unit
2009
6.
Kabupaten Aceh Timur
1 Unit
2009
7.
Kabupaten Aceh Tengah
1 Unit
2010
8.
Kabupaten Pidie Jaya
1 Unit
2010
9.
Kota Banda Aceh
1 Unit
2010
Ket
Pokjanal Posyandu Provinsi
Pokjanal Posyandu Provinsi
Pembina
Gubernur dan Wakil Gubernur
Ketua
Sekretaris Daerah Aceh
Wakil Ketua I
Kepala BAPPEDA Aceh
Wakil Ketua II
Ketua TP. PKK Aceh
Sekretaris
Kepala BPM Aceh
Wakil Sekretaris
Kepala Dinas Kesehatan Aceh
Bendahara
Bendahara Pengeluaran pada BPM Aceh
Anggota
Kepala SKPK terkait, Akademisi / Para Ahli,
BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat
Bidang - bidang
Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB,
Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SIP, Bidang
SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy. dan
Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang
disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
55
56
KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN
Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota
Pembina
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ketua
Sekretaris Daerah / Asisten Bidang Kesra
Wakil Ketua I
Kepala BAPPEDA Kabupaten / Kota
Wakil Ketua II
Ketua TP PKK Kabupaten / Kota
Sekretaris
Kepala BPM Kabupaten / Kota
Wakil Sekretaris
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Bendahara
Bendahara pada Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota
Kepala SKPKab/Kota terkait, Akademisi/
Para Ahli,BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh
Masyarakat
Bidang - bidang
Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB, Bidang Komunikasi
Informasi dan Edukasi, Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy. dan
Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan
lokal setempat.
TUGAS
Melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal
(SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan
administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu
SEKRETARIAT
POKJANAL
POSYANDU
Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan
operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan
pengembangan Posyandu
Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan
posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unitunit pada Pokjanal Posyandu
Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta
mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan
Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada
Ketua Pokjanal Posyandu
60