Transcript Peran Pokjanal Posyandu terkait dengan Pergub No 60 Tahun 2012

BPM ACEH
PERAN POKJANAL POSYANDU ACEH DALAM
MENSOSIALISASIKAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 60 TAHUN 2012
OLEH :
KEPALA BIDANG KETAHANAN MASYARKAAT MUKIM DAN GAMPONG
BIODATA
Nama
: Ruksana, SP, M.Si
NIP
: 19641231 199803 2 004
Jabatan
: Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan
Gampong
Pendidikan
: Pasca Sarjana (S2) Unsyiah (2009)
Alamat kantor : Jl. Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh
Telp. (0651) 26328
Hp
: 085260364499
Visi Pembangunan Aceh 2012-2017 yang ditetapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah
menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat
Aceh tahun 2012-2017 :
Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi 5 (lima) tahun
ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi
pemerintahan Aceh Tahun 2012-2017 adalah ;
1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan
penyelesaian turunan UU PA untuk menjaga perdamaian yang abadi;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan
masyarakat;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proposional, terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan
sumber daya alam.
3
Dalam mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ditempuh melalui misi
sebagai berikut :
1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
2. Peningkatan keswadayaan masyarakat;
3. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong;
4. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan serta program-program prioritas Pemerintah Aceh terutama dalam rangka
percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pemantapan nilai – nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga;
6. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong;
7. Pemanfaatan sumber daya alam melalui desiminasi informasi sesuai kebutuhan melalui
gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.
4
STRATEGI MEWUJUDKAN VISI & MISI BPM ACEH
1. Pemantapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong sesuai dengan kaidah yang berlaku;
2. Peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Gampong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan memantapkan menejemen pemerataan keadilan serta peningkatan
kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi melalui pembinaan dan stimulan dalam rangka penanggulangan
kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan;
4. Penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
dilaksanakan berdasarkan pembagian 4 klaster/kelompok yaitu :
a. Klaster I bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban
hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. Klaster II Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat
miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. Klaster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha
berskala mikro dan kecil;
d. Klaster IV Program murah untuk rakyat untuk memberikan ”sesuatu” dengan harga sangat murah dengan sebagian dibantu
pemerintah.
5. Melanjutkan dan mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan serta program prioritas
lainnya;
6. Memfungsikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan perekonomian masyarakat Gampong;
7. Mengupayakan bantuan stimulan bagi masing-masing Gampong secara proporsional dalam bentuk program Bantuan Keuangan
Peumakmue Gampong atau nama lain serta program-program pemberdayaan lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki
oleh masing-masing Gampong;
8. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan dan kelembagaan Mukim/ Gampong, pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan
pelaku program melalui berbagai pelatihan dan field training guna meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi tenaga
profesional pada bidang tugasnya;
9. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM;
10. Pengembangan TTG untuk perdesaan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan
produktifitas;
11. Menumbuh kembangkan keswadayaan, gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong;
12. Memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di
Gampong maupun diperkotaan melalui 10 program pokok PKK;
13. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan peningkatan gizi anak sekolan sehingga akan tercipta suasana yang
mendukung kecerdasan dan aktifitas anak.
14. Mendukung kegiatan posyandu dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Gampong;
15. Meningkatkan kualitas pendidikan guna mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan mendukung Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat.
5
LATAR BELAKANG
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)
30,00
26,65
25,00
23,53
21,80
20,00
16,58
15,00
15,42
20,98
14,15
19,57
18,58
ACEH
13,33
12,49
11,66
10,00
INDONESIA
5,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pada Tahun 2007 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai
16,58 persen dan pada Tahun 2010 turun menjadi 13,33 persen atau
mengalami penurunan lebih dari 4,09 persen sedangkan Provinsi Aceh
mencapai 26,65 persen pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2012 turun
menjadi 18,58 persen atau mengalami penurunan lebih dari 8,07 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan tingkat kemiskinan masih
harus berlanjut walau beberapa tahun terakhir keberhasilan yang dicapai
pemerintah Aceh cukup membanggakan. (data BPS).
HASIL PENELITIAN UNSYIAH – BPM ACEH TAHUN 2010
1.
MOTTO POSYANDU PLUS DARI, UNTUK, OLEH MASY BLM DIPAHAMI SECARA UTUH OLEH SELURUH LAPISAN MASY ;
2.
SEBAGIAN KADER DAN BIDAN TIDAK AKTIF (BAHKAN SEBAGIAN BIDAN GAMPONG TIDAK MENETAP DI GAMPONG;
3.
DUKUNGAN PERANGKAT GAMPONG DAN TOKOH MASY, TERUTAMA KAUM BAPAK CENDERUNG KURANG;
4.
KETIDAKAKTIFAN KADER DIPENGARUHI OLEH PENGETAHUAN DAN TK PENDIDIKAN, DUKUNGAN SUAMI, INSENTIF
DAN DUKUNGAN MASY (KHUSUSNYA, PERANGKAT GAMPONG DAN PENERIMA MANFAAT);
5.
PAUD DAN TPA YG MERUPAKAN PROGRAM ANDALAN POSYANDU PLUS YG SEHARUSNYA AKTIF, MASIH BELUM
BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA;
6.
PEMAHAMAN MASY PENERIMA MANFAAT POSYANDU, MASY PENDUKUNG, KADER DAN PENGGIAT PRO-POOR
TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI POSYANDU (BIASA DAN PLUS) RELATIF KURANG;
7.
SECARA UMUM RENDAHNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI SOSIAL PARA KADER
DISEBABKAN OLEH TINGKAT PENDIDIKAN MEREKA YG RATA2 LULUSAN SLTP, KURANGNYA PEMBINAAN DARI
PEMERINTAH, SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT YG KURANG BAIK, TERMASUK RENDAHNYA INSENTIF;
8.
RENDAHNYA KOMPETENSI SOSIAL PARA BIDAN DIPENGARUHI OLEH KESADARAN, MOTIVASI DAN TANGGUNG
JAWABNYA THD TUPOKSINYA SBG BIDAN DI POYANDU.
PERMASALAHAN POKJANAL PADA UMUMNYA
1. Pokjanal yang ada hanya sekedar SK;
2. Belum optimalnya tugas dan fungsi masing-masing
sektor;
3. Sekretariat Tetap belum mempunyai program kerja yg
jelas dan terintegrasi;
4. Kurangnya koordinasi antar Sektor/Lembaga dan antar
Program Pemberdayaan terkait;
5. Masih ada persepsi bahwa Pokjanal tugas teknis Dinas
Kesehatan;
6. Kurangnya sosialisasi; dan
7. Belum maksimalnya dukungan dana pembinaan,
termasuk Dana Operasional Posyandu,dll.
LANDASAN HUKUM
1. PERMENDAGRI
PEMBENTUKAN
NOMOR
54
KELOMPOK
TAHUN
KERJA
2007
TENTANG
OPERASIONAL
PEDOMAN
PEMBINAAN
POS
PELAYANAN TERPADU;
2. PERMENDAGRI
NOMOR
19
TAHUN
2011
TENTANG
PEDOMAN
PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU;
3. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI
POS PELAYANAN TERPADU.
RUANG LINGKUP LAYANAN DLM PERGUB 60 THN 2012
Meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak ;
Bina Keluarga Balita (BKB);
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Pos PAUD);
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA);
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Perilaku Hidup Bersih, Sehat dan Berwawasan Kependudukan;
Kesehatan Lanjut Usia;
Bina Keluarga Remaja;
Kesehatan Reproduksi Remaja;
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
Akte Kelahiran Anak;
Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak; dan
Peningkatan Ekonomi Keluarga.
PENGERTIAN
1.
POSYANDU :
SALAH SATU BENTUK UKBM YANG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI,
OLEH, UNTUK DAN BERSAMA MASY DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA
MEMBERDAYAKAN MASY DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA MASY DALAM
MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR UTK MEMPERCEPAT PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI 5 KEGIATAN ATAU PELAYANAN
MINIMAL PADA POSYANDU.
2.
POSYANDU PLUS :
POSYANDU YG SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN 5 MEJA, JUGA MENJALANKAN
ROGRAM-PROGRAM LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA SEBAGAIMANA
DISEBUTKAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 19 THN 2011.
DENGAN KATA LAIN, POSYANDU PLUS ADALAH POS PELAYANAN TERPADU
TERINTEGRASI, BKB, POS PAUD, TPA DAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA
MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UKBM YG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN
DARI, OLEH DAN UNTUK MASY.
3. POKJANAL POSYANDU
:
KELOMPOK
KERJA YANG TUGAS DAN FUNGSINYA
MEMPUNYAI
KETERKAITAN
DALAM
PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN
POSYANDU YANG BERKEDUDUKAN DI
PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN
KECAMATAN.
12
POKJANAL POSYANDU
(Permendagri Nomor 54 Tahun 2007)
PEMBINA POKJANAL
POKJANAL – Pusat
POKJANAL – Provinsi
POKJANAL – Kabupaten/Kota
POKJANAL – Kecamatan
POKJA – Gampong
MENDAGRI
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
CAMAT
KEUCHIK
51
Pokjanal Posyandu Provinsi
Pokjanal Posyandu Provinsi
Pembina
Gubernur dan Wakil Gubernur
Ketua
Sekretaris Daerah Aceh
Wakil Ketua I
Kepala BAPPEDA Aceh
Wakil Ketua II
Ketua TP. PKK Aceh
Sekretaris
Kepala BPM Aceh
Wakil Sekretaris
Kepala Dinas Kesehatan Aceh
Bendahara
Bendahara Pengeluaran pada BPM Aceh
Anggota
Kepala SKPK terkait, Akademisi / Para Ahli,
BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat
Bidang - bidang
Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan
KB, Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SIP,
Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy.
dan Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang
disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN
Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota
Pembina
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ketua
Sekretaris Daerah / Asisten Bidang Kesra
Wakil Ketua I
Kepala BAPPEDA Kabupaten / Kota
Wakil Ketua II
Ketua TP PKK Kabupaten / Kota
Sekretaris
Kepala BPM Kabupaten / Kota
Wakil Sekretaris
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Bendahara
Bendahara pada Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota
Kepala SKPKab/Kota terkait, Akademisi/
Para Ahli,BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh
Masyarakat
Bidang - bidang
Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB, Bidang
Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang
Pemb. Masy. dan Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang
disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
55
56
TUGAS
SEKRETARIAT
POKJANAL
POSYANDU
Melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal
(SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis
dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan
Posyandu
Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan
operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan
pengembangan Posyandu
Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan
posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unitunit pada Pokjanal Posyandu
Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta
mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan
Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada
Ketua Pokjanal Posyandu
PERAN MASING-MASING UNSUR DALAM
PENGORGANISASIAN POKJANAL POSYANDU
1. Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD);
berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan,
penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan
kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis
advokasi, fasilitas, pemantauan.
2. Dinas Kesehatan : berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan
sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat-alat kesehatan)
serta dukungan bimbingan teknis.
3. BkkbN/PLKB : berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta
masyarakat.
4. BAPPEDA : berperan dalam koordinasi perencanaan umum dan
evaluasi.
5. TP. PKK : berperan dalam pendayagunaan kader, motivasi
masyarakat, penyuluhan dan bimbingan teknis.
6. Dinas pendidikan, LSM, dan sebagainya ; berperan dalam mendukung
teknis operasional Posyandu.
19
PELAKSANAAN PEMBINAAN POSYANDU DI PROVINSI ACEH TAHUN 2008 S.D 2013
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
JUMLAH DANA
SUMBER
DANA
LOKASI
KEGIATAN
KET
1. Rakorda Pokjanal Posyandu
92 orang
129.042.000
APBA
Banda Aceh
2008
2. Rakorda Pokjanal Posyandu
79 orang
120.020.000
APBD I
Banda Aceh
2009
3. a. Rakorda Pokjanal Posyandu
79 orang
103.092.000
41.204.000
APBD I
UNICEF
Banda Aceh
2010
15 Kab/Kota
43.500.000
APBD I
Kab/Kota
2010
c. Studi Banding ke Pokjanal
Posyandu Provinsi Sulawesi
Selatan
13 orang
200.899.200
UNICEF
Kab. Bone
2010
d. Assessment Posyandu Plus
(Survey Kuantitatif)
159 Desa
927.431.374
UNICEF
13 Kab/Kota
2 Kab di Sumut
2010
3 Kabupaten
413.915.000
UNICEF
Aceh Besar
Aceh Jaya
Aceh Timur
2010
b. Pembinaan, monitoring dan
evaluasi kegiatan Pokjanal
Posyandu ke Kabupaten/Kota
e. Kegiatan Assessment Posyandu
Plus (Study Kualitatif)
20
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
f. Workshop Sosialisasi dan
Audiency
SUMBER
DANA
LOKASI KEGIATAN
KET
83.219.800
UNICEF
Banda Aceh
2010
JUMLAH DANA
g. Pelaporan Komprehensif
15 Kab/Kota
23.000.000
UNICEF
Kab/Kota
2010
4. a. Rakorda Pokjanal Posyandu
102 orang
173.782.000
APBA
Banda Aceh
2011
330 orang
1.119.167.000
APBA
Banda Aceh
2011
345 gpg x 4 blnx
Rp. 140.000,-
193.200.000
APBA
Kab/Kota
2011
345 Gampong
207.000.000
APBA
Kab/Kota
2011
e. Honorarium/Insentif Kader
Posyandu Gampong Binaan
5 org x 345 gpg x
4 bln x Rp. 50.000,-
345.000.000
APBA
Kab/Kota
2011
f. Pembinaan, monitoring dan
evaluasi kegiatan Pokjanal
Posyandu ke Kabupaten/Kota
18 Kab/Kota
139.100.000
APBA
Kab/Kota
2011
b. Rapat Koordinasi (Rakor) dan
Sosialisasi Program Posyandu
Gampong Binaan
c. Biaya Jajanan PMT-Balita di
Posyandu Binaan
d. Biaya Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Pokja Posyandu
Gampong
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
g. Workshop Pengembangan
Tim Pokjanal
Rencana Strategis untuk
Posyandu Provinsi
SUMBER
DANA
LOKASI
KEGIATAN
KET
140.350.000
UNICEF
Banda Aceh
2011
106.050.000
UNICEF
Banda Aceh
2011
174.225.000
UNICEF
Banda Aceh
2011
74.950.000
UNICEF
Banda Aceh
2011
JUMLAH DANA
Pokjanal Posyandu di tingkat
Provinsi
h. Workshop Sosialisasi
Revitalisasi
Posyandu dan Pokjanal
Posyandu
Tim Pokjanal
Posyandu Provinsi
dan Kab/Kota
i. Workshop Pengembangan
Tim Pokjanal
Pedoman Umum/Petunjuk Teknis Posyandu Provinsi
Pendekatan Terpadu melalui
Posyandu
j. Workshop Operasionalisasi
dan Pemeliharaan Fasilitas dan
Program Posyandu di Aceh
22
1
5.
2
3
4
5
6
7
a. Rakorda Pokjanal Posyandu
102 orang
148,992,000
APBA
Banda Aceh
2012
b. Rapat Triwulanan Pokjanal
35 orang
15,262,500
APBA
Banda Aceh
2012
22 Kab/Kota
216,250,000
APBA
Kab/Kota
2012
a. Rakorda Pokjanal Posyandu
56 orang
74,574,000
APBA
Banda Aceh
2013
b. Rapat Triwulanan Pokjanal
30 orang
15,300,000
APBA
Banda Aceh
2013
c. Pembinaan, monitoring dan
d. Evaluasi program Pokjanal
e. Posyandu ke Kab/Kota
3 Kab/Kota
27,450,000
APBA
Kab/Kota
2013
c. Pembinaan, monitoring dan
Evaluasi program Pokjanal
Posyandu ke Kab/Kota
6.
23
1
7.
2
3
4
5
6
7
a. Workshop Penyusunan
PenstraPokjanal Posyandu Aceh
44 orang
151.095.000
Unicef
Banda Aceh
2013
b. Rapat Final Renstra Pokjanal
10 orang
41.700.000
Unicef
Banda Aceh
2013
2013
c. Sosialisasi Renstra di 3
Kabupaten (Aceh Besar, Aceh Jaya
dan Aceh Timur)
150
orang
55.965.000
Unicef
Aceh Jaya, Aceh
Besar dan Aceh
TImur
d. Workshop Sosialisasi Pergub
Aceh Nomor 60 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pengintegrasian
Layanan Sosial Dasar di Posyandu
Aceh untuk Pokjanal Provinsi dan
Pokjanal 23 Kabupaten / Kota
66 orang
156.280.000
Unicef
Banda Aceh
2013
Unicef
Aceh Jaya, Aceh
Besar dan Aceh
Timur
2013
e. Workshop Sosialisasi Pergub
Aceh Nomor 60 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengintegrasi Layanan Sosial
Dasar di Posyandu Aceh untuk 3
Kabupaten dan Pokjanal
Kecamatan
150
orang
55.965.000
DAFTAR ALOKASI PENERIMA BANTUAN KOMPUTER SIP DARI
KEMENDAGRI
No
Provinsi / Kabupaten / Kota
Jumlah
Tahun
1.
Provinsi Aceh
1 Unit
2008
2.
Kota Subulussalam
1 Unit
2008
3.
Kabupaten Aceh Jaya
1 Unit
2008
4.
Kabupaten Aceh Besar
1 Unit
2009
5.
Kabupaten Bireuen
1 Unit
2009
6.
Kabupaten Aceh Timur
1 Unit
2009
7.
Kabupaten Aceh Tengah
1 Unit
2010
8.
Kabupaten Pidie Jaya
1 Unit
2010
9.
Kota Banda Aceh
1 Unit
2010
Ket
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL
DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU
STRUKTUR PERGUB NO. 60 TAHUN 2012
•
•
•
•
•
•
•
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
KETENTUAN UMUM
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PEMBIAYAAN
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN JUKLAK
PENGINTEGRASIAN POSYANDU
(1) DIMAKSUDKAN SEBAGAI PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM
PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU.
(2) BERTUJUAN AGAR PENYELENGGARAAN PENGINTEGRASIAN
LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU TERLAKSANA DGN
OPTIMAL.
(3) SASARANNYA ADALAH PEMBINA, PENYELENGGARA ATAU
PENGELOLA, APARAT LINTAS SEKTOR, LSM DAN MASYARAKAT.
BAB III
PELAKSANAAN
(1) PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN
SOSIAL DASAR DI POSYANDU DILAKSANAKAN
BERPEDOMAN
PADA
JUKLAK
DAN
PELAKSANAAN
PROGRAM
KEGIATAN
MENGACU PADA STANDAR PELAKSANAAN
OPERASIOANAL YANG DITERBITKAN OLEH
MASING-MASING SEKTOR.
(2) POSYANDU
YANG
MELAKSANAKAN
PENGINTEGRASIAN
PROGRAM
DENGAN
KEGIATAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA
DISEBUT POSYANDU PLUS.
(3) POSYANDU
PLUS
PALING
SEDIKIT
MELAKSANAKAN
4
PROGRAM
KEGIATAN
TERINTEGRASI, YAITU : POSYANDU; POS
PAUD/PAUD; BKB DAN TPA.
(4) SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KEGIATAN PD
TINGKAT
GAMPONG
MELAKUKAN
PENGINTEGRASIAN
PROGRAM
KEGIATAN
MASING2 PD POSYANDU SEBAGAI WADAH
UTAMA.
(5) JUKLAK
PENGINTEGRASIAN
POSYANDU
MERUPAKAN
LAMPIRAN
YANG
TIDAK
TERPISAHKAN DARI PERGUB INI.
KOORDINASI
(1) PENYELENGGARAAN KOORDINASI DALAM
PELAKSANAAN
DAN
PENGEMBANGAN
POSYANDU
PLUS
DILAKSANAKAN
OLEH
PEMERINTAH
ACEH
DAN
PEMERINTAH
KAB/KOTA
MELALUI
SKPA/SKPK
YANG
MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI POKJANAL POSYANDU.
(2) UNTUK MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS
POKJANAL
POSYANDU
SKPA/SKPK
YANG
MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
CAMAT
DAN
KEUCHIK
MEMBENTUK
SEKRETARIAT TETAP.
FASILITASI
(1) PEMERINTAH ACEH /PEMERINTAH KAB/KOTA
MELALUI SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEKNIS
TERKAIT MEMFASILITASI POSYANDU PLUS DI
GAMPONG.
(2) PEMBERIAN FASILITASI DAPAT DILAKUKAN
OLEH ORANG PERORANGAN, LEMBAGA NON
PEMERINTAH, BADAN DUNIA DAN DUNIA USAHA.
(3) PEMBERIAN FASILITAS DAPAT BERBENTUK
PENGADAAN
PRASARANA
DAN
SARANA,
DUKUNGAN
TERHADAP
OPERASIONAL,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PROGRAM KEGIATAN.
KADER DAN KADERISASI
(1) PENGANGKATAN
KADER
DILAKUKAN
SESUAI KEBUTUHAN POSYANDU PLUS.
(2) PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH
KAB/KOTA MENYEDIAKAN INSENTIF SETIAP
BULAN
KEPADA
KADER
SESUAI
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
(3) PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH
KAB/KOTA
MELALUI
SKPA/SKPK
MELAKSANAKAN
PENGUATAN
SECARA
BERKALA
TERHADAP
PENINGKATAN
KAPASITAS KADER.
TENAGA PENDAMPING
(1) POKJANAL/POKJA DAPAT MEREKRUT
TENAGA PENDAMPING YG MEMILIKI
KEAHLIAN
KHUSUS
SESUAI
DGN
KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN YG
DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS.
(2) INSENTIF, TUGAS DAN FUNGSI TENAGA
PENDAMPING
DITETAPKAN
OLEH
POKJA.
PEMBINAAN
(1) GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, CAMAT DAN
KEUCHIK MELALUI POKJANAL POSYANDU DAN
POKJA MELAKUKAN PEMBINAAN POSYANDU
PLUS SECARA BERJENJANG. PEMBINAAN
MENCAKUP :
a. MELAKUKAN
BIMBINGAN,
ADVOKASI,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU PLUS
SECARA RUTIN DAN TERJADWAL.
b. MEMFASILITASI
PERGERAKAN
DAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PENGEMBANGAN POSYANDU PLUS.
(2) SKPA/SKPK
DAN
INSTANSI
TEKNIS
TERKAIT,
MELAKUKAN
PEMBINAAN
SECARA TEKNIS SESUAI PROGRAM YANG
DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS.
PEMBINAAN SECARA TEKNIS MENCAKUP :
a. MELAKUKAN BIMBINGAN TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI
PROSEDUR YG TELAH DITETAPKAN.
b. MEMBERIKAN PELATIHAN BAGI KADER
ATAU PENYELENGGARA LAYANAN.
PELAPORAN
(1) POKJA
BERKEWAJIBAN
MEMBUAT
LAPORAN SECARA BERKALA MENGACU
PADA SISTIM INFORMASI TERPADU
YANG
TELAH
DITETAPKAN
DAN
MEMYAMPAIKAN LAPORAN TERSEBUT
SECARA
BERJENJANG
KEPADA
SKPK/SKPA
YANG
MEMBIDANGI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DI
ACEH.
(2) KADER DAN TENAGA PENDAMPING
BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN
KEGIATAN SESUAI DENGAN STANDAR
OPERASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH
MASING2 SEKTOR DAN MENYAMPAIKAN
LAPORAN TERSEBUT MASING2 KEPADA
SKPK/SKPA DAN INSTANSI TEKNIS
TERKAIT.
BAB IV
PENGAWASAN
(1) SKPA/SKPK MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN POSYANDU
PLUS SECARA BERSAMA/BERKALA DIBAWAH
KOORDINASI SKPA/SKPK YANG
MEMBIDANGI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH.
(2) PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA
BERJENJANG PD TINGKAT PROVINSI, KAB/KOTA
KECAMATAN DAN GAMPONG.
(3) HASIL PENGAWASAN DISAMPAIKAN KEPADA
ATASAN SECARA BERJENJANG.
BAB V
PEMBIAYAAN
(1) PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
POSYANDU PLUS BERSUMBER DARI DANA
APBN, APBA DAN APBK SERTA SUMBER LAIN
YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.
(2) PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN
POSYANDU
DIALOKASIKAN MELALUI SKPA/SKPK/INSTANSI
TEKNIS TERKAIT.
(3) PEMBIAYAAN
KEGIATAN
POKJANAL
POSYANDU/POKJA DIBEBANKAN PADA APBA
DAN
APBK
MELALUI
SKPA/SKPK
YANG
MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI ACEH.
DUKUNGAN REVITALISASI POSYANDU DAN PAUD
melalui
BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG
(BKPG)
BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG
(BKPG)
Merupakan program strategis Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan penurunan
angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta
peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah gampong yang
direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipelihara oleh masyarakat gampong itu
sendiri, serta difasilitasi oleh konsultan pendamping dari PNPM Mandiri Perdesaan.
Program BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh diintegrasikan dengan PNPM
Mandiri Perdesaan sejak Tahun 2009 s.d Tahun 2013.
Alokasi BLM BKPG :
a. T.A. 2009 Rp 318.950.000.000.b. T.A. 2010 Rp 468.550.000.000,c. T.A. 2011 Rp 299.300.000.000,d. T.A. 2012 Rp 445.119.000.000,e. T.A. 2013 Rp 322.550.000.000,- (Tahap I)
Rp 129.930.000.000,- (Tahap II)
Total Anggaran 2009 s.d 2013 Rp 1.984.399.000.000,-
Lokasi & Alokasi BKPG Tahun Anggaran 2013
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
APBA MURNI
KABUPATEN/KOTA
JML
KEC
18
JML
GPG
10
ACEH SINGKIL
11
11
BIREUEN
17
12
ACEH BARAT DAYA
13
GAYO LUES
14
ACEH JAYA
15
NAGAN RAYA
10
16
ACEH TAMIANG
12
17
BENER MERIAH
7
18
PIDIE JAYA
8
19
BANDA ACEH
9
20
SUBULUSSALAM
5
21
LANGSA
5
22
LHOKSEUMAWE
4
23
SABANG
2
248
385
511
295
321
604
727
852
138
116
609
132
136
172
222
213
232
222
90
74
66
68
18
284
6.451
1
ACEH SELATAN
2
ACEH TENGGARA
16
3
ACEH TIMUR
24
4
ACEH TENGAH
14
5
ACEH BARAT
12
6
ACEH BESAR
23
7
PIDIE
23
8
ACEH UTARA
27
9
SIMEULUE
TOTAL
8
9
11
9
Rp. 50 Jt/GPG
APBA PERUBAHAN
JML KEC
JML
GPG
11.100.000.000
10
10.650.000.000
12
11.600.000.000
10
11.100.000.000
8
4.500.000.000
9
3.700.000.000
5
3.300.000.000
5
3.400.000.000
4
900.000.000
2
260
385
511
295
322
604
727
852
138
116
609
132
136
172
222
213
232
222
90
74
66
68
18
289
6.464
12.400.000.000
18
19.250.000.000
16
25.550.000.000
24
14.750.000.000
14
16.050.000.000
12
30.200.000.000
23
36.350.000.000
23
42.600.000.000
27
6.900.000.000
10
5.800.000.000
11
30.450.000.000
17
6.600.000.000
9
6.800.000.000
11
8.600.000.000
322.550.000.000
9
Rp. 50 Jt/Gpg
600.000.000
650.000.000
Rp. 20 Jt/GPG
5.200.000.000
-
7.700.000.000
-
10.220.000.000
-
5.900.000.000
50.000.000
6.440.000.000
-
12.080.000.000
-
14.540.000.000
-
17.040.000.000
-
2.760.000.000
-
2.320.000.000
-
12.180.000.000
-
2.640.000.000
-
2.720.000.000
-
3.440.000.000
-
4.440.000.000
-
4.260.000.000
-
4.640.000.000
-
4.440.000.000
-
1.800.000.000
-
1.480.000.000
-
1.320.000.000
-
1.360.000.000
-
360.000.000
129.280.000.000
129.930.000.000
NOTE :
Penambahan jumlah desa sesuai Keputusan Gubernur Nomor :140/738/2012
tentang Penetapan dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemrintahan
Kecamatan, Mukim dan Gampong Aceh
TOTAL
Rp. 452.480.000.000,-
PENGGUNAAN BKPG
 Penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Gampong
(BUMG) guna membiayai kegiatan modal usaha kepada
masyarakat dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) dan untuk membiayai kegiatan infrastruktur
gampong skala kecil seperti pembangunan pasar
gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, air bersih
dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
berdasarkan hasil musyawarah gampong;
 Biaya
tunjangan
untuk
mendukung
kegiatan
Revitalisasi Posyandu dan Pendidikan Anak Usaia Dini
(PAUD) pada masing-masing gampong
Lanjutan ……….
JENIS-JENIS KEGIATAN REVITALISASI POSYANDU
DAN PAUD MELALUI :
a. Pengadaan Makanan Tambahan bagi balita
dan anak sekolah;
b. Pengadaan kelengkapan sarana penunjang
Posyandu dan PAUD;
c. Pengadaan baju Kader Posyandu;
d. Honorarium Kader Posyandu dan PAUD;
e. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).
31 Oktober 2013
NO
KABUPATEN
JML KEC
JML GPG
BERKAS DITERIMA DAN
DIVERIFIKASI
BERKAS DIAJUKAN KE DKA
BERKAS BELUM
DITERIMA BPM
ACEH
SP2D
PENYALURAN KE REK. GPG
KEC
GPG
KEC
GPG
GPG
KEC
GPG
KEC
GPG
1 ACEH SELATAN
18
248
18
248
18
248
0
18
248
18
248
2 ACEH TENGGARA
16
385
16
316
16
316
69
16
316
16
316
3 ACEH TIMUR
24
511
24
455
24
455
56
24
455
24
455
4 ACEH TENGAH
14
295
13
257
13
257
38
13
257
13
257
5 ACEH BARAT
12
321
12
313
12
313
8
12
313
12
313
6 ACEH BESAR
23
604
23
601
23
601
3
23
601
23
601
7 PIDIE
23
727
23
699
23
699
28
23
699
23
699
8 ACEH UTARA
27
852
27
809
27
809
43
27
806
27
806
9 SIMEULUE
10
138
10
129
10
129
9
10
129
10
129
10 ACEH SINGKIL
11
116
11
116
11
116
0
11
116
11
116
11 BIREUEN
17
609
17
605
17
605
4
17
605
17
605
12 ABDYA
9
132
9
101
9
101
31
9
101
9
101
13 GAYO LUES
11
136
11
136
11
136
0
11
136
11
136
14 ACEH JAYA
9
171
9
168
9
168
3
9
168
9
168
15 NAGAN RAYA
10
222
10
221
10
221
1
10
221
10
221
16 ACEH TAMIANG
12
213
12
210
12
210
3
12
210
12
210
17 BENER MERIAH
10
232
10
224
10
224
8
10
224
10
224
18 PIDIE JAYA
8
222
8
222
8
222
0
8
222
8
222
19 BANDA ACEH
9
90
9
89
9
89
1
9
89
9
89
20 SABANG
2
18
2
18
2
18
0
2
18
2
18
21 LHOKSEUMAWE
4
68
4
66
4
66
2
4
66
4
66
22 LANGSA
5
66
5
65
5
65
1
5
65
5
65
23 SUBULUSSALAM
5
74
5
74
5
74
0
5
74
5
74
289
6450
288
6142
288
6142
308
288
6139
288
6139
TOTAL
46
6 November 2013
NO
KABUPATEN
JML KEC
JML GPG
BERKAS DITERIMA DAN
DIVERIFIKASI
BERKAS DIAJUKAN KE DKA
BERKAS BELUM
DITERIMA BPM
ACEH
SP2D
PENYALURAN KE REK. GPG
KEC
GPG
KEC
GPG
GPG
KEC
GPG
KEC
GPG
1 ACEH SELATAN
18
260
14
192
14
192
68
0
0
0
0
2 ACEH TENGGARA
16
385
12
226
12
226
159
0
0
0
0
3 ACEH TIMUR
24
511
1
35
1
35
476
0
0
0
0
4 ACEH TENGAH
14
295
13
257
13
257
38
0
0
0
0
5 ACEH BARAT
12
322
9
246
9
246
76
0
0
0
0
6 ACEH BESAR
23
604
21
560
21
560
44
0
0
0
0
7 PIDIE
23
727
18
552
8
204
175
0
0
0
0
8 ACEH UTARA
27
852
25
721
9
219
131
0
0
0
0
9 SIMEULUE
10
138
3
47
3
47
91
0
0
0
0
10 ACEH SINGKIL
11
116
8
73
8
73
43
0
0
0
0
11 BIREUEN
17
609
16
490
16
490
119
0
0
0
0
12 ABDYA
9
132
0
0
0
0
132
0
0
0
0
13 GAYO LUES
11
136
10
116
10
116
20
0
0
0
0
14 ACEH JAYA
9
172
9
168
9
168
4
0
0
0
0
15 NAGAN RAYA
10
222
10
221
20
221
1
0
0
0
0
16 ACEH TAMIANG
12
213
12
210
12
210
3
0
0
0
0
17 BENER MERIAH
10
232
10
224
10
224
8
0
0
0
0
18 PIDIE JAYA
8
222
8
222
6
165
0
0
0
0
0
19 BANDA ACEH
9
90
0
0
0
0
90
0
0
0
0
20 SABANG
2
18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
21 LHOKSEUMAWE
4
68
0
0
0
0
68
0
0
0
0
22 LANGSA
5
66
0
0
0
0
66
0
0
0
0
23 SUBULUSSALAM
5
74
0
0
0
0
74
0
0
0
0
289
6464
199
4560
181
3653
1904
0
0
0
0
TOTAL
47
CAPAIAN BKPG SEJAK TAHUN 2009 S.D 2013
JENIS KEGIATAN
VOLUME
ALOKASI DANA
Jalan Desa
616.276.159.783
%
4.702.594 Meter
33,57%
Jembatan
46.716.215.000
1.366 Unit
2,54%
Sarana Air Bersih
51.587.957.500
266.623 Unit
2,81%
Bronjong/TPT/Talud
62.140.024.367
316.975 Meter
3,38%
697.170.000
3.294 Meter
0,04%
206.735.749.333
1.237.745 Meter
11,26%
Drainase
Irigasi
Pasar Desa
Saluran
1.370.870.000
200.160.687.988
21 Unit
0,07%
1.249.972 Meter
10,90%
Gedung Pengajian
Gedung Serba Guna
8,491,344,340
Gedung Balai Petani
8,618,940,966
Gedung/Bangunan
Bak Penampung
Bangunan Pelengkap
3.531.592.300
158 Unit
0,19%
MCK
28.275.671.000
914 Unit
1,54%
Tambatan Perahu
Bak Penampung
623.845.000
23 Unit
0,03%
Listrik Desa
Listrik Desa
50.000.000
0,00%
MCK
Kios Desa
Tambatan Perahu
1.129.044.000
16 Unit
0,06%
Sumur Bor
Bangunan Pelengkap
61.868.002.000
679 Unit
3,37%
Penimbunan
Gedung/Bangunan
77.473.242.000
3.027 Unit
4,22%
Talud
Sarana Pendidikan
56.331.318.000
587 Unit
3,07%
Saluran Air
Sarana Kesehatan
20.075.918.000
336 Unit
1,09%
Pasar Desa
Irigasi
Makanan Tambahan Balita
86.940.000
4 Paket
0,00%
Plat Beton
10.765.776.916
9.255 Meter
0,59%
Drainase
Box Culvert/Pintu Air
8.618.940.966
19.805 Meter
0,47%
Bronjong/TPT
Revitalisasi Posyandu
8.491.344.340
Penyertaan Modal BUMG/SPP
335.823.868.807
Operasional BKPG
37.229.662.700
TOTAL
1.836.060.000.000
209 Unit
6.367 Kelompok
-
-
335,823,868,807
Gedung Perpustakaan
Sumur Bor
1.000 Meter
37,229,662,700
10,765,776,916
86,940,000
20,075,918,000
56,331,318,000
77,473,242,000
61,868,002,000
1,129,044,000
50,000,000
623,845,000
28,275,671,000
3,531,592,300
200,160,687,988
1,370,870,000
206,735,749,333
697,170,000
62,140,024,367
0,46%
Gorong-gorong
18,29%
Sarana Air Bersih
51,587,957,500
2,03%
Jembatan
46,716,215,000
616,276,159,783
Jalan Desa
Plus Berbagai Hasil Kegiatan Pembangunan
dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas
Masyarakat lainnya di Seluruh Gampong
/Desa
48
Terima
Kasih