Transcript Kebijakan SIP-dir - Badan Pemberdayaan Masyarakat Banda Aceh

KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU
MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU
(SIP)
Disampaikan Oleh :
NATA IRAWAN,SH.,MSi.
DIREKTUR PEMBERDAYAAN ADAT
DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEMATIKA
PERAN
DAN
FUNGSI
POKJANAL
POSYANDU
SISTEM
INFORMASI
POSYANDU
PENGUATAN
POSYANDU
DASAR HUKUM
PERATURAN • PEDOMAN
MENTERI
PEMBENTUKAN
DALAM
POKJANAL
NEGERI NO.54 POSYANDU DI
TAHUN 2007
DAERAH
KONSEP DASAR POKJANAL POSYANDU
WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM
PEMBINAAN POSYANDU DARI UNSUR
PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan kinerja pembinaan Posyandu;
Meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat Pokjanal Posyandu Pusat
dan Daerah sebagai penggerak dan pengolah data dan informasi
Posyandu;
Meningkatkan efisiensi waktu penyampaian informasi dan data
Posyandu dari daerah ke Pusat dan sebaliknya;
Meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan tindakan oleh
stakeholders dalam penanganan suatu kasus atau Kejadian Luar
Biasa (KLB) kesehatan yang bersumber dari Posyandu.
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Informasi
Posyandu (SIP).
4
PENGORGANISASIAN POKJANAL POSYANDU
(PERMENDAGRI NO 54 TH 2007)
PUSAT,
PROVINSI,KAB/KOTA,
DAN KEC.
DESA/KELURAHAN
POKJANAL POSYANDU
(DINAS/INSTANSITERKAIT,
ORMAS, LSM, Swasta, Dll)
POKJA POSYANDU
(Kades , Perangkat
Desa, Ormas,
Anggota Masy)
PELAKSANA KEGIATAN
POSYANDU (Kader)
5
Aktifisasi Pokjanal Posyandu
Pokjanal
Posyandu Pusat
Kementerian/Lemb, PKK, LSM
Pokjanal
Posyandu Prov.
SKPD-SKPD, TP PKK, LSM
Pokjanal
Posyandu Kab/
Kota
497 Kab/kota + 6 Kab/kota Adm
Pokjanal
Posyandu Kec.
+ 6.000 Kecamatan
Pokja Posyandu
Desa/Kelurahan
+ 70.000 Desa/Kelurahan
6
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
KEGIATAN POKJANAL POSYANDU
PERMENDAGRI
NO.54 TH. 2007
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
POKJANAL PROV, KAB/KOTA,
KECAMATAN, DESA & KEL
BAB VI
KEPENGURUSAN
POKJANAL PROV, KAB/KOTA,
KECAMATAN, DESA & KEL
PUSAT DI DITJEN PMD,
SEKRETARIAT
POKJANAL POSYANDU
PROV DAN KAB/KOTA DI
DINAS/BADAN/ KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TUPOKSI POKJANAL POSYANDU (PROP/KAB/KOTA/KEC)
1. Menyiapkan data dan informasi ttg keadaan maupun
perkemb keg. yg berkaitan dgn pengelolaan Posyandu dan
menindaklanjuti sesuai dgn permasalahan yg ada..
2. Menganalisa mslh & kebuth intervensi program berdsrkan pilihan
alternatif pemecahan masalah sesuai dg potensi & kebuth program.
3. Menyusun renc keg thnan & mengupayakan adanya sumber dana utk
mendukung keg pembinaan Posyandu.
4. Mengupayakan sumber-sumber dana guna mendukung operasional
posyandu
5. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan
dan evaluasi rutin.
6. Memfasilitasi penggerakkan dan pengemb partisipasi gotong royong
& swadaya masyarakat dlm mengembangkan Posyandu.
7. Mengembangkan keg lain sesuai dgn kebutuhan.
POKOK PERMASALAHAN
Sejauhmana peran dan fungsi
Pokjanal Posyandu dapat
menguatkan kelembagaan
Posyandu melalui Sistem
Informasi Posyandu?
POKOK-POKOK PERSOALAN
1. Kelembagaan:
- Pokjanal yang ada hanya sekedar SK
- Belum adanya sekretariat tetap
2. Sumber Daya Manusia:
- Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM dalam
Pengelolaan Pokjanal maupun Sistem Informasi Posyandu
- Kurangnya sosialisasi
3. Anggaran:
- Tidak tersedianya dukungan pendanaan yang memadai
- Program kerja blm jelas dan terintegrasi
4. Koordinasi:
- Persepsi bahwa Pokjanal mrpk tugas teknis kesehatan
- Tupoksi masing2 sektor belum jelas
- Koordinasi antar sektor/lembaga msh lemah
KEBIJAKAN
”Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi Pokjanal Posyandu
melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya
manusia, anggaran, dan koordinasi Posyandu antara lain
melalui Sistem Informasi Posyandu”
STRATEGI
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola
Pokjanal Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu
3. Meningkatkan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lembaga tentang
Pokjanal Posyandu
Upaya Strategi 1.
MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
POKJANAL POSYANDU
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian terkait bersama2 Pemda mengupayakan:
1. Aturan yg menaungi seluruh Kementerian/Instansi/Badan yg
menangani Pokjanal Posyandu spt PP/Perpres shg menimbulkan
keseragaman pengertian, penanganan, & tdk terjd tumpang
tindih program di lapangan serta memperkuat kedudukan
Pokjanal di daerah.
2. Menetapkan sekretariat Pokjanal Posyandu yang tetap baik
di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai
dengan Juklak maupun Juknis Pokjanal Posyandu.
TUGAS SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU
1. Melakukan fungsi Satuan Tugas Administrasi Pangkal
(SATMINKAL) Pokjanal Posyandu, yaitu sebagai
pengolah dan penganalisa serta pusat distribusi data
dan informasi berbagai program/kegiatan
pembinaan dan pengembangan Posyandu yang
menjadi bidang tugas dan tanggung jawab POKJANAL
POSYANDU;
2. Membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis
administratif, dan teknis fungsional pembinaan operasional
pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan
pengembangan Posyandu;
Upaya Strategi 2.
MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLA POKJANAL POSYANDU DAN SIP
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian terkait bersama2 Pemda mengupayakan:
1. Peningkatan SDM melalui bbg program sosialisasi (Knowledge,
Information, and Education/KIE) ttg pengembangan Pokjanal
Posyandu
2. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan (stake holders)
di daerah shg peningkatan kerjasama antar sektor maupun
pelaksanaan program2 Pokjanal Posyandu berjalan dengan baik
3. Peningkatan SDM pengelola Pokjanal Posyandu dalam
penguasaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) sehingga
didapatkan data yang valid dan Up to Date tentang Pokjanal
Posyandu dan program2 kegiatan yang berjalan sesuai kondisi
dan potensi masing2 Posyandu
Upaya Strategi 3.
MENINGKATKAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI
POKJANAL POSYANDU
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, DPR dan
Kementerian terkait bersama2 Pemda dan DPRD mengupayakan:
1. Peningkatan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu baik
melalui APBN, APBD I, APBD II, ADD, maupun sumber-sumber
lain yang syah dan tidak mengikat
2. Sosialisasi kepada Kepala Daerah (Bappeda) bahwa Pokjanal
Posyandu bukan semata-mata Tupoksi Teknis Dinas Kesehatan,
tetapi juga Tupoksi Badan/Dinas lain yang terkait terutama
Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga
Badan/Dinas tersebut juga dapat mendukung pendanaan
Pokjanal Posyandu
Upaya Strategi 4.
MENINGKATKAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR/
LEMBAGA DALAM POKJANAL POSYANDU
Kementerian Dalam Negeri, Kemanterian Kesehatan, dan
Kementerian terkait bersama2 Pemda mengupayakan:
1. Koordinasi lintas kementerian di pusat, lintas dinas di provinsi/
kabupaten/kota secara sinergi sehingga program2 yang
mendukung pengembangan Pokjanal Posyandu lintas sektor tsb
saling melengkapi sesuai kondisi & potensi masing2 daerahnya,
2. Memperjelas kebijakan susunan & aturan basis intervensi sosial msg2
sektor pd penanganan Pokjanal Posyandu melalui koordinasi (siapa
melakukan apa), shg dpt mencerminkan keterpaduan lintas sektor
(kesamaan persepsi & pola rencana tindak lanjut) serta mempermudah
perumusan kebijakan pengemb Pokjanal Posyandu dgn basis
pendekatan identifikasi yg jelas, terukur, & spesifik melalui Sistem
Informasi Posyandu
SISTEM INFORMASI POSYANDU
ADALAH PIRANTI MANAJEMEN
YANG
MEMUNGKINKAN KADER PADA TINGKAT
OPERASIONAL
DAPAT
MENGETAHUI
KEKURANGAN DAN KEBERHASILAN LAYANAN DI
POSYANDU, SEDANGKAN PADA TINGKAT
PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN
INTERVENSI
PROGRAM/KEGIATAN
SECARA
BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN
DAN HASIL ANALISIS DATA INFORMASI.
DASAR PEMIKIRAN
PENGUATAN PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI POSYANDU
POKJANAL
POSYANDU PUSAT
POKJANAL
POSYANDU PROV
POKJANAL
POSYANDU KAB/KOTA
POKJANAL
POSYANDU KEC
INTERVENSI KEBIJAKAN
TK NASIONAL
POKJA POSYANDU
DESA/KEL
INTERVENSI KEBIJAKAN
TK PROVINSI
POSYANDU
INTERVENSI KEBIJAKAN
TK KAB/KOTA
INTERVENSI KEBIJAKAN
TK KECAMATAN
DATA DAN KEG
POSYANDU
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
DATA – DATA
Sistem Informasi
Posyandu
SUPERVISI
MONITORING
EVALUASI
FASILITASI KOMPUTER
DAN BINTEK OPERATOR SIP
TA. 2008 S.D 2010
KONDISI AKTUAL SIP
33 PROVINSI
314
KAB/KOTA
• RENDAHNYA KOMPETENSI OPERATOR
KOMPUTER SIP
• RENDAHNYA KOMITMEN PEMDA THD SIP
• TIDAK TERSEDIA DANA OPERASIONAL
SIP
• ADANYA MUTASI STAF OPERATOR SIP
• dll
TERHAMBATNYA PELAPORAN
PERMASALAHAN
SISTEM INFORMASI POSYANDU
SEKRETARIAT
POKJANAL POSYANDU
BELUM OPTIMALNYA
PEMANFAATAN SIP
BELUM BERFUNGSINYA
KOMPUTER SIP SECARA
OPTIMAL
33 PROV
314 KAB/KOTA
ADANYA MUTASI OPERATOR
YANG TELAH DILATIH
BELUM
OPTIMALNYA
OPERATOR
SIP
DALAM
MENGOPERSIKAN
PERANGKAT SIP
BELUM SEMUA DAERAH
KAB/KOTA MENDAPAT
KOMP SIP
UPAYA YANG DILAKUKAN (2012,2013)
1 RAKOR POKJANAL
PROVINSI
RAPAT KOORDINASI
POKJANAL
PROVINSI
KAB/KOTA
Meningkatnya realisasi program
dlm pelaks SIP
Meningkatnya pelaporan
SIP yang terealisasi
Meningkatnya kontinyuitas
pelaks pertemuan SIP
Meningkatnya pengenalan
Format SIP
UPAYA YANG DILAKUKAN (2012)
2
PELATIHAN
OPERTOR SIP
OPERATOR SIP
PROVINSI
OPERATOR SIP
KAB/KOTA
Meningkatnya kompetensi
Operator dlm pengops SIP
Meningkatnya entri data
pelaporan SIP
Meningkatnya kontinyuitas
pengops perangkat SIP
Meningkatnya penguasaan
Format SIP
UPAYA YANG DILAKUKAN (2013)
3
PENGUATAN SEKRETARIAT POKJANAL
POSYANDU PROV
Honor bulanan
Biaya operasonal (ATK, Internet,
rapat2)
Monev (pengambilan data)
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI POSYANDU (SIP)
1. MENYUSUN KEBIJAKAN TENTANG PENGUATAN POSYANDU
(PERDA/PERGUB/PERBUP)
2. MEMPERKUAT KELEMBAGAAN POKJANAL POSYANDU PROVINSI, KAB/KOTA, KEC
DAN POKJA POSYANDU DESA/KEL (KOORDINASI PROG/KEG, PENGANGGARAN)
3. MEMPERKUAT SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PROV DAN KAB/KOTA (SDM
TIM TEKNIS DAN OPERATOR, SERTA PEMENUHAN SARANA PRASARANA)
4. SOSIALISASI FORMAT SIP YG AKAN DIGUNAKAN (MULAI DI POSYANDU, POKJA
DESA/KEL, POKJANAL KAB/KOTA, DST)
5. MENINGKATKAN SDM KADER POSYANDU (MENGISI FORMAT), BIAYA
OPERASIONAL DI POSYANDU (PENGGANDAAN FORMAT, TRANSPORT,DLL)
6. PENDAMPING KADER POSYANDU (?)
7. MEMBANGUN SISTEM (SIAPA BERBUAT APA DR KADER SD POKJANAL, KAPAN
RAKOR DI SETIAP JENJANG)  MENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN SIP
8. PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI POSYANDU DALAM PEMBINAAN
POSYANDU PADA MASING-MASING JENJANG PEMERINTAHAN.
PENUTUP
KEBERHASILAN PENGELOLAAN SIP:
1. PROSES HIBAH
2. KOMITMEN PEMDA (KEBIJAKAN DAN ANGGARAN)
3. POKJANAL SBG PEMBINA POSYANDU SECARA
BERJENJANG
4. DUKUNGAN OPERASIONAL UNT PROV DAN KAB/KOTA
5. PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR
KADER)
6. PEMANFAATAN HASIL SIP OLEH POKJANAL DI SETIAP
JENJANG