Transcript pkk-pokjanalposyandu - Badan Pemberdayaan Masyarakat Banda

PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM
MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI
SISTEM INFORMASI POSYANDU
Disampaikan Oleh :
H. NATA IRAWAN, SH, M.Si.
Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KATA KUNCI
Tingginya angka kemiskinan msh menjadi
persoalan mendasar yang belum selesai.
Data BPS (Sept 2012) Jlh Penduduk Miskin 28,59 Juta Jiwa
18,48 juta jiwa (62,5 %) tinggal di pedesaan
LATAR BELAKANG
MASYARAKAT
BELUM BERDAYA
DAN MANDIRI
DAYA SAING & DAYA
TAHAN LEMAH
DAYA SAING & DAYA
TAHAN LEBIH KUAT
ANGKA
KEMISKINAN
YANG TINGGI
(30,02 %)
Data BPS 2012
DIREKTORAT
PEMB. ADAT
DAN
SOSBUDMAS
MASYARAKAT
LEBIH
BERDAYA
DAN
MANDIRI
Angka kemiskinan (BPS 20011) 12,49 %,
target MDGs 7,55 %
• (Kemendiknas 2010) Angka melek huruf
95,65 %
(laki-laki) dan 90,2 % (perempuan)
• 5 % Putus sekolah, 77 % sampai kelas 6 dan
75 % yg lulus
 lama sekolah: Laki2 8,34 th & Prp 7,5 th
 pendapatan: Laki2 66,5 % & Prp 33,5 %
 profesi : Laki2
 (SDKI 2007) angka kematian ibu 228/100.000
kelahiran
hidup
(KH)
target
RPJMN
2014
118/100.000 KH dan target MDGs 102/100.000 KH
 (SDKI 2007) angka kematian bayi 34/100.000 KH,
target MDGs 23/100.000 KH
(SDKI 2007) angka kematian Balita 44/100.000
KH, target MDGs 32/100.000 KH
 (Kemenkes 2010) Penderita AIDS 24.131
 dengan HIV 55.848
 laki2 75 % & perempuan 26,6 %
Mengakhiri kemiskinan & kelaparan
Pendidikan Universal
Kesetaraan Gender
Kesehatan Anak
Kesehatan Ibu
Penanggulangan HIV/AIDS
Keberlanjutan Lingkungan
Kemitraan Global
Prinsip2
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Meningkatkan kapasitas masy shg mandiri
 Memberikan kewenangan kpd masy secara
proporsional agar mampu membangun diri dan lingk.
 menempatkan masy selaku subyek dan pelaku utama
dalam pembangunan
 Menumbuhkembangkan potensi dan partisipasi
masyarakat
 Mengembangkan budaya, kearifan lokal, gotong royong
sbg modal sosial
 Bekerja bersama masyarakat
 Kemitraan dengan dunia usaha, LSM dan ormas lain
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENDIDIKAN
EKONOMI
KESEHATAN
POKOK PERMASALAHAN
Sejauhmana peran dan fungsi
Pokjanal Posyandu dapat
meningkatkan kapasitas
Posyandu melalui Sistem
Informasi Posyandu?
POKOK-POKOK PERSOALAN
1. Kelembagaan:
- Pokjanal yang ada hanya sekedar SK
- Belum adanya sekretariat tetap
2. Sumber Daya Manusia:
- Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM dalam
Pengelolaan Pokjanal maupun Sistem Informasi Posyandu
- Kurangnya sosialisasi
3. Anggaran:
- Tidak tersedianya dukungan pendanaan yang memadai
- Program kerja blm jelas dan terintegrasi
4. Koordinasi:
- Persepsi bahwa Pokjanal mrpk tugas teknis kesehatan
- Tupoksi masing2 sektor belum jelas
- Koordinasi antar sektor/lembaga msh lemah
KEBIJAKSANAAN
”Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi Pokjanal
Posyandu melalui peningkatan kapasitas
kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan
koordinasi Posyandu antara lain melalui Sistem
Informasi Posyandu”
STRATEGI
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola
Pokjanal Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu
3. Meningkatkan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lembaga tentang
Pokjanal Posyandu
Upaya Strategi 1.
MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
POKJANAL POSYANDU
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian terkait bersama2 Pemda mengupayakan:
1. Aturan yg menaungi seluruh Kementerian/Instansi/Badan
yg menangani Pokjanal Posyandu spt PP/Perpres shg
menimbulkan keseragaman pengertian, penanganan, & tdk
terjd tumpang tindih program di lapangan serta
memperkuat kedudukan Pokjanal di daerah.
2. Menetapkan sekretariat Pokjanal Posyandu yang tetap baik
di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai
dengan Juklak maupun Juknis Pokjanal Posyandu.
Upaya Strategi 2.
MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLA POKJANAL POSYANDU DAN SIP
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian terkait bersama2 Pemda mengupayakan:
1. Peningkatan SDM melalui bbg program sosialisasi (Knowledge,
Information, and Education/KIE) ttg pengembangan Pokjanal
Posyandu
2. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan (stake holders) di
daerah shg peningkatan kerjasama antar sektor maupun
pelaksanaan program2 Pokjanal Posyandu berjalan dengan baik
3. Peningkatan SDM pengelola Pokjanal Posyandu dalam penguasaan
Sistem Informasi Posyandu (SIP) sehingga didapatkan data yang
valid dan Up to Date tentang Pokjanal Posyandu dan program2
kegiatan yang berjalan sesuai kondisi dan potensi masing2
Posyandu
Upaya Strategi 3.
MENINGKATKAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI
POKJANAL POSYANDU
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, DPR dan
Kementerian terkait bersama2 Pemda dan DPRD mengupayakan:
1. Peningkatan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu baik
melalui APBN, APBD I, APBD II, ADD, maupun sumber-sumber
lain yang syah dan tidak mengikat
2. Sosialisasi kepada Kepala Daerah (Bappeda) bahwa Pokjanal
Posyandu bukan semata-mata Tupoksi Teknis Dinas Kesehatan,
tetapi juga Tupoksi Badan/Dinas lain yang terkait terutama
Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga
Badan/Dinas tersebut juga dapat mendukung pendanaan
Pokjanal Posyandu
Upaya Strategi 4.
MENINGKATKAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR/LEMBAGA
TENTANG POKJANAL POSYANDU
Kement Dalam Negeri, Kemanterian Kesehatan, dan Kementerian terkait
bersama2 Pemda mengupayakan:
1. Koordinasi lintas kementerian di pusat, lintas dinas di provinsi/
kabupaten/kota secara sinergi sehingga program2 yang mendukung
pengembangan Pokjanal Posyandu lintas sektor tsb saling melengkapi
sesuai kondisi & potensi masing2 daerahnya,
2. Memperjelas kebijakan susunan & aturan basis intervensi sosial msg2
sektor pd penanganan Pokjanal Posyandu melalui koordinasi (siapa
melakukan apa), shg dpt mencerminkan keterpaduan lintas sektor
(kesamaan persepsi & pola rencana tindak lanjut) serta mempermudah
perumusan kebijakan pengemb Pokjanal Posyandu dgn basis
pendekatan identifikasi yg jelas, terukur, & spesifik melalui Sistem
Informasi Posyandu
ALUR PIKIR
PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN
KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU
DASAR HUKUM
•
•
•
•
POKOK-POKOK MASALAH
UU 32/2004
PP 72/2005
PP 73/2005
Permendagri 54/2007
tentang Pedoman
Pembentukan Pokjanal
Pembinaan Posyandu
Masih rendahnya:
KONDISI
PERAN DAN FUNGSI
POKJANAL POSYANDU
SAAT INI
Kapasitas Kelembagaan
Pokjanal Posyandu
Kapasitas SDM pengelola
Pokjanal Posyandu
Dukungan pendanaan
bagi Pokjanal Posyandu
Koordinasi lintas sektor/
lembaga tentang Pokjanal
Posyandu
KONSEPSI
IMPLEMENTASI
OPTIMALISASI
PERAN DAN FUNGSI
POKJANAL POSYANDU
K
S
U
S
O
M
LINGKUNGAN STRATEGIS
(PELUANG & KENDALA)
(Global,Regional, & Nasional)
MENINGKATNYA
PERAN DAN FUNGSI
POKJANAL POSYANDU
PELAYANAN
POSYANDU
MENINGKAT
MASYARAKAT
SEJAHTERA
SISTEM INFORMASI POSYANDU
Dukungan instrumen manajemen pokjanal
posyandu secara komputerisasi
Instrumen manajemen  sebagai alat pemantau kegiatan
operasional atau penyelenggaraan di
Posyandu, antara lain Kartu Menuju Sehat
(KMS) dan Lembar Balok SKDN yang dikelola
oleh para Kader Posyandu yang dibimbing oleh
Petugas Puskesmas.
Pembinaan yang efektif dan efisien,
dikembangkan Instrumen Manajemen Pokjanal
POSYANDU berupa Sistem Informasi Posyandu
(SIP)
KERANGKA PIKIR
SISTEM INFORMASI POSYANDU
YANG AKAN DIBANGUN
POSYANDU
1. Kegiatan
2. Pelaporan: Format 1-5
Peran dan Dukungan Pokja
Posyandu Desa/Kelurahan
Peran dan Dukungan
Puskesmas
Peran dan Dukungan
Pokjanal Posyandu Kecamatan
Sekretariat Pokjanal Posyandu
Kab/Kota (BPM Kab/Kota)
Peran dan Dukungan Pokjanal
Posyandu Kab/Kota
Sekretariat Pokjanal Posyandu
Provinsi (BPM Prov)
Peran dan Dukungan
Pokjanal Posyandu Propinsi
Sekretariat Pokjanal Pusat
(Ditjen PMD)
Keterangan:
= alur dukungan
Peran dan Dukungan
Pokjanal Posyandu Pusat
= alur informasi
UTK IMPLEMENTASI
PERMENDAGRI NO. 54 THN 2007
DGN SELURUH MATERINYA,
PERLU ADANYA :
SISTEM INFORMASI POSYANDU
1) RELIABLE DAN VALID
2) RELEVANT (DIBUTUHKAN))
3) AKURAT (BERMAKNA DAN MENDALAM)
4) MULTI GUNA  MONEV
5) DIPEROLEH TEPAT WAKTU SES KEBUTUHAN
 SEBAGAI BEKAL KEPADA KADER AGAR
MAMPU MENGGUNAKAN INFORMASI
DLM PENINGKATAN PELAYANAN
 SBG PIRANTI DAN MEDIA BAGI KADES/ LURAH
UTK MEMOBILISASI SUMBER DAYA DAN DANA
UTK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN POSYANDU
DASAR PEMIKIRAN
SISTEM INFORMASI POSYANDU
SISTEM INFORMASI POSYANDU ADALAH PIRANTI
MANAJEMEN YANG MEMUNGKINKAN KADER PADA
TK OPS DPT MENGETAHUI KEKURANGAN DAN
KEBERHASILAN, PADA TINGKAT
PENGAMBIL
KEBIJAKAN
DAPAT
DILAKUKAN
SECARA
BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN
DAN HASI L ANALISIS.
POKJANAL
POSYANDU PUSAT
POKJANAL
POSYANDU PROV
POKJANAL
POSYANDU KAB/KOTA
POKJANAL
POSYANDU KECAMATAN
INTERPENSI KEBIJAKAN
TK NASIONAL
POKJA POSYANDU
DESA/KEL
INTERPENSI KEBIJAKAN
TK PROVINSI
POSYANDU
INTERPENSI KEBIJAKAN
TK KAB/KOTA
INTERPENSI KEBIJAKAN
TK KECAMATAN
DATA DAN KEG
POSYANDU