Transcript KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM
RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN
BERAGAMA
Oleh: Drs. H. M. Kusasi, M.Pd.
(Kepala Kanwil Kemen. Agama Prov. Kaltim)
Disampaikan pada
Kegiatan Workshop Peningkatan Wawawasan
Multikultural Bagi Penyuluh Agama
Tahun 2012
VISI DAN MISI
Kanwil Kemenag Prov. Kaltim
VISI
“Terwujudnya Masyarakat
Kalimantan Timur yang Taat
Beragama, Rukun, Cerdas,
Mandiri, dan Sejahtera Lahir
Batin”.
MISI
• Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
• Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Bragama
• Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan
•
•
Pendidikan Kegamaan
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah
Haji,.
Penciptaan Tata Kelola Kepemerintahan yang
Bersih dan berwibawa
A. Komitmen Pemerintah Tentang Agama di
Indonesia
1. Negara kita bukan negara agama
Sambutan Presiden Soeharto pada upacara
Pembukaaan Raker Depag tanggal 28 Maret 1989 di
Bina Graha
2. Negara Pancasila bukan Negara Sekuler
Pidato Menteri Agama pada Pembukaan Sidang
Raya X Dewan Gereja –Gereja tgl. 21 Okt.1984
Pancasila menjamin pengamalan agama
Sambutan Presiden Soeharto dalam acara Pembukaan
Muktamar Muhammadiyah ke 41 tanggal 7 Desember
1985
A. Kepedulian Kementerian Agama
Terhadap Kerukunan Umat Beragama
Istilah Kerukunan Hidup Umat beragama
pertama kali diperkenalkan pada saat Pidato
Menteri Agama KH. M. Dachlan pada saat
Pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal
30 Nopember 1967 antara lain :
” Adanya kerukunan antara golongan
beragama adalah merupakan syarat mutlak
bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi
yang menjadi program Kabinet Ampera.
Musyawarah
tersebut
diatas
merupakan
pertemuan
pertama
antara semua pimpinan / pemuka
agama –agama di Indonesia, dari
musyawarah
inilah
mulai
dibentuknya wadah atau lembaga
musyawarah antar umat beragama
diantaranya :
• Pada masa Menteri Agama KH. M
Dachlan di bentuk “Badan Kontak
Antara Agama”
• Pada masa Menteri Agama H. Alamsyah
Ratu Perwiranegara dibentuk “ Wadah
Musyawarah Antar Umat Beragama”
lewat SK Menag Nomor 35 tahun 1980.
• Peraturan Bersama Menag dan
Mendagri Nomor : 9 Tahun 2006/ 8
Tahun 2006 lahir Forum Kerukunan
Umat Beragama ( FKUB ).
• Tanggungjawab
dalam
pembinaan
kehidupan beragama tidak dapat sematamata dipikulkan kepada pemerintah. Umat
beragama sendirilah yang pertama-tama
dan
terutama
harus
memikul
tanggungjawab itu. Pemerintah lebih
banyak berperan sebagai kekuatan
penunjang, dan memberikan kesempatan
agar pelaksanaan ibadah dan amal agama
itu dapat berjalan dengan tenang dan
tenteram.
Usaha Konkrit Kanwil Kementerian
Agama Prov. Kaltim Terhadap KUB
1.
Silaturrahmi Hari Raya/Besar Lintas Agama (Islam, Kristen,
Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu)
2. Dialog Pemuda Lintas Agama
3. Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Guru Agama
4. Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama
5. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Agama
Tahun 2007
6. Bantuan Dana Operasional Terhadap Forum Kerukunan Umat
Beragama Provinsi, Kabupaten/Kota se Kaltim secara bertahap
dalam DIPA Kanwil Prov. dan Kantor Kab./Kota Kemenag
C. Kebijakan Pemerintah
Peraturan / regulasi
Dalam upaya menciptakan
ketenangan dan ketertiban serta
keamanan bagi masyarakat serta
menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa, pemerintah telah banyak
mengeluarkan peraturan/ kebijakan.
PERATURAN/ KEBIJAKAN antara lain :
•UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2
•Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan
Agama
•Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam NegeriNomor : 0l/BER/mdn-mag/1969 tentang
Pelaksaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh PemelukPemeluknya
• Keputusan Bersama Menteri Agama dan
•
•
Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1979
/1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan
Penyiaran Agama dan bantuan Luar Negeri
kepada Lembaga Keagamaan
Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun
1980 tentang Wadah Musyawarah Umat
Beragama
Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun
1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai
Aliran-Aliran Kepercayaan
D.
Pluralisme Penduduk Kalimantan Timur
Penduduk Kalimantan Timur terdiri atas
berbagai suku, bahasa, adat istiadat spt :
Kutai, Dayak, Banjar ,Bugis, Jawa, Madura,
dll. serta menganut berbagai agama seperti :
Islam , Protestan , Katholik, Hindu, Budha,
Konghucu, sehingga daerah kita merupakan
masyarakat majemuk, mereka hidup tersebar
di 14 Kabupaten/kota di wilayah Kalimantan
Timur, di perkotaan sampai ke pedesaan
yang terpencil.
Jumlah Penganut Agama Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2009* :
Islam
: 2.694.095
Protestan
:
326.397
Katholik
:
181.015
Hindu
:
18.012
Budha
:
23.399
Konghucu :
1.901
Lainnya
:
6.157
Jumlah
: 3.297.095
Sumber dari subbag. Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kanwil Kemenag Prov.
Kaltim
E. FKUB Sebagai Wadah Peningkatan
Kerukunan Umat Beragama
Keberadaan forum umat beragama di
daerah mempunyai peran positif dalam
menjaga kerukunan intern umat terlebih
lagi membantu pemerintah daerah dalam
menjaga
keseimbangan.
Untuk
itu
diharapkan
semua
pihak
senantiasa
menyadari
kedudukan
masing-masing
sebagai
komponen
bangsa
dalam
menegakkan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
Pembinaan kehidupan beragama sebagai
salah satu dasar pembangunan kemajuan
daerah, yang paling diharapkan oleh
pemerintah adalah pelaksanaan Tiga
Prioritas Nasional :
1.Pemantapan ideologi Pancasila,
2.Pemantapan stabilitas
3.Ketahanan nasional dan suksesnya
pembangunan nasional di segala bidang.
F. Penutup
Pokok-pokok kebijaksanaan tentang kerukunan
umat beragama ini merupakan pedoman bagi
setiap umat beragama dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan keagamaan.
Dengan mempedomani ketentuan-ketentuan ini
diharapkan akan mampu menghindarkan diri dari
perpecahan dan keretakan nasional dan terbina
persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang
kokoh dan kuat.
WASSALAM
SEKIAN TERIMA KASIH