Transcript Peranan Pemerintah dalam KUB - Kementerian Agama Provinsi

PERAN SERTA UPAYA LEMBAGA
PEMERINTAHAN DALAM MENCIPTAKAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
MENSOSIALISASIKAN SKB 3 MENTERI
TENTANG AHMADIYAH
Oleh: Drs. H.Ismail Usman
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat
Disampaikan pada :
Seminar Sehari Pemanfaatan Kualitas Kerukunan Umat
Beragama dan Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah di
Sumatera Barat
Padang. 18 Juli 2012
VISI DAN MISI
Kanwil Kemenag Prov. Sumbar
VISI
“Terwujudnya Masyarakat
Sumatera Barat yang Taat
Beragama, Rukun, Cerdas,
Mandiri, dan Sejahtera Lahir
Batin”.
MISI
• Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
• Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat
•
•
•
Bragama
Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan
Pendidikan Kegamaan
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah
Haji,.
Penciptaan Tata Kelola Kepemerintahan yang
Bersih dan berwibawa
• Tanggungjawab
dalam
pembinaan
kehidupan beragama tidak dapat sematamata dipikulkan kepada pemerintah. Umat
beragama sendirilah yang pertama-tama
dan
terutama
harus
memikul
tanggungjawab itu. Pemerintah lebih
banyak berperan
sebagai
kekuatan
penunjang, dan memberikan kesempatan
agar pelaksanaan ibadah dan amal agama
itu dapat berjalan dengan tenang dan
tenteram.
Usaha Konkrit Pemerintah terhadap
KUB
•
Silaturrahmi Hari Raya/Besar Lintas Agama (Islam, Kristen,
Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu)
2. Dialog Pemuda Lintas Agama
3. Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Guru Agama
4. Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama
5. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Agama
6. Bantuan Dana Operasional Terhadap Forum Kerukunan Umat
Beragama Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumbar secara bertahap
D.
Pluralisme Penduduk Sumatera Barat
Penduduk Sumatera Barat terdiri atas
berbagai agama seperti : Islam , Protestan ,
Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, sehingga
daerah kita merupakan masyarakat majemuk,
mereka hidup tersebar di 19 Kabupaten/kota
di wilayah Sumatera Barat , di perkotaan
sampai ke pedesaan yang terpencil.
JUMLAH PENDUDUK SUMBAR
DASARKAN PEMELUK AGAMA ( Data Kanwil Depag/Sensus 2005 )
JUMLAH
Jumlah
JUMLAH PROSENTASE PENDUDUK AGAMA
NO.
KAB/KOTA
TOTAL
PENDUDUK
Total
Islam
Kristen
Katolik
Hindu
Buda
%
Ag.lain
1
Padang
799.736
96.28
1.14
1.92
0.02
0.62
0.018
100
2
Kt. Solok
54.049
99.06
0.5
0.42
0.01
0.008
0.002
100
3
Sawahlunto
53.081
99.08
0.63
0.29
0.004
4
Pd. Panjang
45.439
98.38
0.6
0.88
-
5
Bukittinggi
100.512
97.16
1.23
1.37
6
Payakumbuh
101.819
98.63
0.42
0.73
7
Pariaman
70.032
*
*
8
Kep.Mentawai
64.54
18.61
51.48
28.89
0.04
0.003
0.99
100
9
Pes.Selatan
423.093
99.86
0.07
0.07
0.001
0
0.002
100
342.93
99.78
0.16
0.07
0.002
0.001
0
100
*
-
-
100
0.14
0.002
100
0.01
0.2
0.024
100
0.013
0.19
0.006
*
*
*
*
10
Kab.Solok
11
Kab. Sijunjung
188.317
99.51
0.26
0.21
0.01
0.01
0.004
100
12
Tanah Datar
331.576
99.85
0.09
0.05
0.002
0.006
0
100
13
Pd.Pariaman
378.208
99.66
0.2
0.14
0
0
0
100
14
Kab. Agam
424.789
99.69
0.24
0.05
0.002
0.005
0.003
100
15
Kab. 50 Kota
342.201
99.84
0.1
0.06
0
0.001
0
100
16
Kab. Pasaman
244.554
98.87
0.65
0.47
0.001
0.002
0.001
17
Kab. Solok Sel
126.812
*
*
*
*
*
18
Kab. Dhamasraya
165.194
*
*
*
*
*
*
*
19
Kab. Pasbar
316.928
*
*
*
*
*
*
*
0.91
0.006
Jumlah
4.555.810
97.78
0.16
0.117
*
*
0.02
100
URGENSI KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA
• Agama merupakan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar, sehingga
setiap orang berhak untuk menganut agama yang paling ia yakini.
• Agama merupakan simpul terkuat bagi Integrasi Nasional, jika agama
yang dipermasalahkan maka sangat mudah menyulut api permusuhan dan
mengganggu keharmonisan bangsa.
• Oleh karena itu rambu-rambu hidup antar umat beragama mesti ada. Bila
tidak, maka agama yang semestinya mendatangkan kedamaian, malah
mendatangkan pertikaian dan pertumpahan darah atas nama pembelaan
agama.
• Indonesia mengukir sejarah pahit, pertikaian antar umat beragama,
seperti di Kalimantan, Maluku, dll. Yang berdampak sangat luar biasa,
sangat melukai, karena mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan
umat manusia.
Hasil Penelitian dari
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Menyatakan Pemicu Konflik Berdasarkan Tingkat
Kerawanan dan Banyak Terjadi
Faktor Agama Menduduki
Peringkat Kedua setelah Politik
dan Ekonomi
Kegiatan Yang Rawan Konflik
Berkaitan Dengan Agama, antara lain:
1. Pendirian Rumah Ibadah
2. Penyiaran Agama kepada penganut
agama lain
3. Perkawinan Berbeda Agama
4. Perayaan Hari Besar Keagamaan
5. Penodaan Agama
6. Kegiatan Aliran Sempalan
Tugas-Tugas Pokok Kementerian Agama
dalam Membina Kerukunan Umat
• Melaksanakan
pembinaan, pelayanan dan bimbingan
kehidupan beragama.
• Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan bimbingan
pada lembaga agama dan sosial keagamaan.
• Melaksanakan kerukunan umat beragama.
• Melaksanakan hubungan yang harmonis dengan
pemerintah daerah dan instansi terkait serta lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas
kementerian agama di daerah.
LANGKAH-LANGKAH KEMENTERIAN AGAMA DALAM UPAYA
MENCIPTAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SUMATERA
BARAT
1. Menjalin hubungan baik dan minta dukungan Pemerintah
Daerah
2. Melakukan dan membudayakan silaturahmi pada
perayaan hari besar keagamaan setiap agama.
3. Peningkatan Peran FKUB Provinsi Dan FKUB Kota /
Kabupaten
5. Lakukan Sosialisasi Undang-Undang atau Peraturan
Pemeritah berkaitan dengan kerukunan umat beragama
6. Melakukan study banding situasi Kerukunan Umat
Beragama dengan daerah / provinsi lain.
7. Memberikan bantuan operasional kepada FKUB Provinsi
dan Kab./Kota setiap tahun
8. Melaksanakan Dialog Pemuda Lintas Agama
10. Bekerjasama dengan majelis-majelis agama lintas
agama untuk beri pendalaman pemahaman ajaran
agama pada umatnya masing-masing.
E. FKUB Sebagai Wadah Peningkatan
Kerukunan Umat Beragama
Keberadaan forum umat beragama di
daerah mempunyai peran positif dalam
menjaga kerukunan intern umat terlebih
lagi membantu pemerintah daerah dalam
menjaga
keseimbangan.
Untuk
itu
diharapkan
semua
pihak
senantiasa
menyadari
kedudukan
masing-masing
sebagai
komponen
bangsa
dalam
menegakkan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
Pembinaan kehidupan beragama sebagai
salah satu dasar pembangunan kemajuan
daerah, yang paling diharapkan oleh
pemerintah adalah pelaksanaan Tiga
Prioritas Nasional :
1.Pemantapan ideologi Pancasila,
2.Pemantapan stabilitas
3.Ketahanan nasional dan suksesnya
pembangunan nasional di segala bidang.
Peran serta pemerintah dalam
mensosialisasikan SKB 3 Menteri
tentang Ahmadiyah
- Menindaklanjuti SKB 3 Menteri Pemda Sumbar telah
mengeluarkan Pergub Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pelarangan segala aktifitas Ahmadiyah di Sumatera Barat
-Guna mensosialisasikan Pergub tersebut, Pemerintah
Daerah telah mengundang seluruh elemen terkait se-Prov.
Sumatera Barat agar memiliki persepsi yang sama tentang
pelarangan Ahmadiyah.
WASSALAM
SEKIAN
TERIMA KASIH